industrial relation

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Industrial Relationship:

Industrial Relationship Concept By : Marizka E. Lakshinta ^ Presented By : H. Rahmat Arifianto , Psi. MM . www.humanikaconsulting.com

Pengertian Hubungan Industrial:

Pengertian Hubungan Industrial Sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan / atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha , pekerja / buruh dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Pasal 16 UU no. 13/2003 HRM for Humanika 2

Pengaruh Kualitas Hubungan Industrial:

Pengaruh Kualitas Hubungan Industrial Pertumbuhan investasi Kualitas kehidupan kerja Tingkat kompetisi Produktifitas Kepercayaan

Aspek Hubungan Industrial:

Aspek Hubungan Industrial PP, KKB, dan Perjanjian Kerja Serikat Pekerja Pemogokan & Lock Out Status Hubungan Kerja Ketentuan Jam Kerja & Lembur Ketentuan Libur & Cuti Ketentuan Pengupahan Perselisihan Hubungan Industrial Sanksi Pelanggaran Hubungan Industrial PHK

Skema Hubungan:

Skema Hubungan Pemerintah Manajemen Serikat Pekerja Kesempatan kerja Kinerja kerja yang efektif Perlindungan tindakan legal Aktifitas Serikat Pekerja Aktifitas Manajemen Perlindungan tindakan legal Kontrak Manajemen – Serikat Pekerja

Faktor Harmonisasi Hubungan Industrial:

Faktor H armonisasi Hubungan Industrial Kepatuhan perusahaan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan Sistem Kompensasi Kondisi kerja Sistem Kontrol dan mekanisme organisasi Peluang untuk memanfaatkan kapabilitas seorang Peluang untuk mengembangkan diri , mengembangkan karir , dan keamanan kerja ( job security ) Integrasi sosial dan identitas dalam organisasi Kesesuaian antara peran kerja dan kehidupan pekerja lainnya Keterlibatan dalam pengambilan keputusan bagi lingkungan / kehidupan kerjanya

5 Sarana Hubungan Industrial:

5 Sarana Hubungan Industrial HRM for Humanika 7 UU No. 21/2000, Tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh Kep . Menakertrans No. 16/Men/2001, Tentang Tata Cara Pencatatan SP / SB Kep . Menakertrans No. 201/Men/2001, Tentang Keterwakilan dalam kelembagaan Hubungan Industrial Kep . Menakertrans RI No. Kep-255/Men/2003, Tgl . 9 Desember 2003, Tentang Tata Cara Pembentukan dan Susunan keanggotaan lembaga kerjasama Bipartit . Kep . Menakertrans RI No. Kep-48/Men/IV/2004, Tanggal 8 April 2004, Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja B ersama

NORMA DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL:

NORMA DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL HRM for Humanika 8 NORMA HUBUNGAN INDUSTRIAL MAKRO MINIMAL Adalah ketentuan normatif yang mengatur mengenai hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha . ‘ Makro Minimal ini adalah turunan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah ’ . MIKRO KONDISIONAL Adalah peraturan / perjanjian antara organisasi dan karyawan yang mengatur hubungan kerja .

PP & PKB:

PP & PKB HRM for Humanika 9 Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan . Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara SP / SB atau beberapa SP / SB yang tercatat pada instansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja , hak dan kewajiban kedua belah pihak . Kep-48/Men/IV/2004 Tanggal 8 April

Slide 10:

PERATURAN PERUSAHAAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA Hak & Kewajiban Pengusaha Hak & Kewajiban Pekerja / Buruh Syarat Kerja Tata Tertib P erusahaan Hak & Kewajiban Pengusaha Hak & Kewajiban SP / SB serta Pekerja / Buruh Jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya Perjanjian Kerja Bersama Tanda tangan para pihak pembuat Perjanjian Kerja Bersama Perbedaan terletak pada Subyek Perikatan Perjanjian HRM for Humanika 10

ATURAN KETENAGAKERJAAN :

ATURAN KETENAGAKERJAAN Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan Undang-Undang Ketenagakerjaan Lainnya UU No. 3 TAHUN 1951 (3/1951), tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan UU No. 21 TAHUN 2000, tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh , UU No. 7 TAHUN 1981, tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan , Permen No.PER - 14/MEN/IV/ 2006, tentang Tata Cara Pelaporan Ketenagakerjaan di Perusahaan , UU No. 21 TAHUN 2003, tentang Pengesahan ILO Conventionno 81 concerning labor inspection in industry and commerce ( konvensi ILO no. 81 tentang Pengawasan ketenagakerjaan dalam industri dan perdagangan ), UU No. 2 Tahun 2004, tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial . HRM for Humanika 11

PERMASALAHAN YANG SERING TIMBUL DALAM PROSES PERJANJIAN KERJA :

PERMASALAHAN YANG SERING TIMBUL DALAM PROSES PERJANJIAN KERJA Unfair labor practice Kecurigaan yang berlebihan diantara para pihak Perselisihan dan deadlock dalam proses perundingan akibat kurang lancarnya komunikasi diantara para pihak Perselisihan atau pertentangan akibat visi dan kepentingan yang berbeda HRM for Humanika 12

Sanksi dalam Pelanggaran Hubungan Industrial:

Sanksi dalam Pelanggaran Hubungan Industrial Sanksi Administratif , Contoh Bentuk Sanksi : Teguran , peringatan tertulis , pembatasan kegiatan usaha , pembekuan usaha , pembatalan pendaftaran , penghentian sementara sebagian atau keseluruhan alat produksi , pencabutan ijin usaha . Contoh pelanggaran : Melakukan diskriminasi kesempatan kerja kepada pekerja , pengusaha tidak mencetak atau memperbanyak naskah Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Pengusaha yang tidak memberikan bantuan paling lama enam bulan terhitung sejak hari pertama pekerja ditahan oleh pihak yang berwajib kepada keluarga pekerja yang menjadi tanggungannya .

Slide 14:

Sanksi Perdata , Contoh Sanksi : Batalnya Perjanjian Kerja , Perubahan status hubungan kerja , tidak diberikannya uang pesangon untuk pekerja yang terbukti bersalah , dll . Contoh Bentuk Pelanggaran : Perjanjian Kerja bukan karena kesepakatan dan kecakapan kedua belah pihak, pekerjaan yang diperjanjikan bertentangan dengan perundang-undangan , kesusilaan , dan ketertiban umum , Mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah , Mogok kerja di perusahaan yang melayani kepentingan umum atau yang berkaitan dengan keselamatan jiwa manusia sehingga jatuh korban

:

Sanksi Pidana , Contoh Sanksi : Sanksi Pidana penjara , denda ; Contoh Bentuk Pelanggaran : Tidak membayar upah pekerja , Tidak mempekerjakan Pekerja , pekerjaan yang dijanjikan , memaksa Pekerja untuk bekerja padahal Pekerja sedang melaksanakan hak istirahat , dll .

TAHAP PERUNDINGAN:

TAHAP I PERSIAPAN TAHAP III PENYUSUNAN ISI TAHAP IV PELAKSANAAN TAHAP II PERUNDINGAN TAHAP PERUNDINGAN HRM for Humanika 16

PENYELESAIAN PERSELISIHAN :

PENYELESAIAN PERSELISIHAN Menghindari perselisihan , Langkah pertama : bicaralah pada pihak lain yang terlibat , Langkah kedua : jedalah sementara , Langkah penyelesaian perselisihan lanjutan : - mediasi informal, - berdiskusi dengan pihak ketiga , - lakukan survei , - mediasi . HRM for Humanika 17