Lampiran III_2

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

remembers

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

63 CONTOH FORMULIR PELAKSANAAN PEKERJAAN SWAKELOLA DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN DENGAN PENYEDIA BARANG/ JASA A.1. FORMULIR PROSES PENGADAAN BARANG/ JASA DENGAN SWAKELOLA NON SWADANA Form – Telaah Staf NOTA DINAS TELAAHAN STAF Kepada : PA atau KPA pada Sekretariat Daerah Dari : Pejabat Pembuat Komitmen Tanggal : Nomor : Sifat : Penting Lampiran : - Perihal : Pelaksanaan Kegiatan Swakelola Instansi Pemerintah Lain Non Swadana I. Pokok Persoalan …………………………........................................................................... II. Pra Anggapan …………………………........................................................................... III. Fakta dan Data …………………………........................................................................... IV. Analisa Permasalahan …………………………........................................................................... V. Kesimpulan …………………………........................................................................... VI. Saran Tindak …………………………........................................................................... Demikian mohon arahan dan petunjuk lebih lanjut. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Nama Lengkap Pangkat NIP

slide 2:

64 Form Untuk Pengadaan Swakelola Non Swadana PEMERINTAH KOTA SURABAYA SKPD/ UNIT KERJA……………………………………… Nomor Sifat Lampiran Hal : : : : Permohonan Pelaksana Swakelola Surabaya Kepada Yth : Sdr. Kepala Instansi Pemerintah Lain Non Swadana Jl. …… di S U R A B A Y A Dalam rangka pelaksanaan swakelola Instansi Pemerintah Lain Non Swadana kegiatan…………. pada SKPD/Unit Kerja …………. Kota Surabaya dengan ini mengharap kesediaan saudara untuk melaksanakan pekerjaan dengan swakelola non swadana dengan penjelasan pekerjaan sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan sebagaimana Term Of Reference dan Rencana Anggaran Biaya terlampir. Selanjutnya apabila saudara menyanggupi kegiatan dimaksud dimohon kepada saudara untuk memberikan tanggapan kepada kami selambat-lambatnya tanggal ….. Pekerjaan diatas dibebankan pada anggaran SKPD/Unit Kerja……… Kota Surabaya Tahun Anggaran ……… untuk kegiatan ……… dengan kode kegiatan ……… kode rekening ………. Demikian untuk menjadikan maklum dan perhatian saudara. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Nama Lengkap Pangkat NIP Tembusan : 1. PA atau KPA pada Sekretariat Daerah 2. Sdr. Bendahara Pengeluaran

slide 3:

65 INSTANSI PEMRINTAH LAIN NON SWADANA Nomor Sifat Lampiran Hal : : : : Kesanggupan Melaksanakan Kegiatan Swakelola Surabaya Kepada Yth : Sdr. Pejabat Pembuat Komitmen di S U R A B A Y A Berdasarkan surat saudara Nomor…........ tanggal….......... perihal …….dengan ini kami menyatakan sanggup melaksanakan kegiatan di maksud sesuai dengan dokumen perencanaan dan ketentuan yang berlaku. Demikian surat kesanggupan ini kami buat dengan sebenarnya untuk menjadikan periksa dan guna pelaksanaan selanjutnya. INSTANSI PEMERINTAH LAIN NON SWADANA Nama Lengkap NIP

slide 4:

66 PEMERINTAH KOTA SURABAYA SKPD……………………………….. Nomor Sifat Lampiran Perihal : : : TOR dan RAB : Undangan Surabaya Kepada Yth : Sdr. Instansi Pemerintah Lain Non Swadana Jl. …… di S U R A B A Y A Menindaklanjuti surat saudara tentang kesanggupan melaksanakan kegiatan swakelola Pemerintah Lain Non Swadana dalam rangka pelaksanaan pekerjaan : nama pekerjaan : nama kegiatan : lokasi : sumber dana : kode kegiatan : kode rekening : Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mengharapkan kehadiran saudara pada : hari/ tanggal : pukul : bertempat di : Guna mengikuti penjelasan pekerjaan. Demikian atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Nama Lengkap Pangkat NIP

slide 5:

67 BERITA ACARA PENJELASAN PEKERJAAN BAP Nomor :……………………… Pada hari ini………………..… tanggal…………. bulan……………tahun…………… pukul……….WIB bertempat di SKPD/Unit Kerja :………. yang bertandatangan di bawah ini : ...……………. selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Keputusan PA atau KPA pada Sekretariat Daerah Nomor…. tanggal…………melakukan rapat penjelasan kegiatan swakelola Pemerintah lain Non Swadana pada : nama kegiatan : nama pekerjaan : lokasi : sumber dana : tahun anggaran : kode kegiatan : Instansi Pemerintah lain yang diundang untuk mengikuti penjelasan pekerjaan tersebut di atas sesuai dengan surat undangan Nomor…………..tanggal…………..sebagai berikut : No Nama Instansi Pemerintah lain Non Swadana Alamat Hadir / Tidak Hadir Keterangan No Pertanyaan Jawaban 1. 2. 3. dst

slide 6:

68 Hadir Lainnya : 1. …………………………. sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 2. …………………………. sebagai …………………….. Penjelasan tambahan perubahan atas isi dokumen adalah sebagai berikut : 1. syarat syarat umum perjanjian kerjasama 2. syarat syarat khusus perjanjian kerjasama 3. syarat syarat administrasi 4. syarat syarat teknis 5. lain-lain. Setelah selesai penjelasan bila dianggap perlu dilanjutkan dengan peninjauan lokasi perencanaan kegiatan/pekerjaan. Demikian Berita Acara Penjelasan BAP ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani bersama wakil dari Instansi Pemerintah lain Non Swadana serta Pejabat Pembuat Komitmen. INSTANSI PEMERINTAH LAIN NON SWADANA Nama Lengkap NIP PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Nama Lengkap NIP

slide 7:

69 Perjanjian kerja sama pengadaan swakelola Non Swadana SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA PELAKSANAAN PEKERJAAN/ KEGIATAN SWAKELOLA NON SWADANA NOMOR : / / 20..... nama kegiatan : nama pekerjaan : lokasi : tahun anggaran : kode kegiatan : kode rekening : Pada hari ini ........ tanggal ....... bulan ............. tahun ........... kami yang bertandatangan di bawah ini : nama : Pejabat Pembuat Komitmen NIP : …………………………………… jabatan : …………………………………… alamat : …………………………………… selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Keputusan PA atau KPA pada Sekretariat Daerah Nomor…......... tanggal………… yang untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA maka dengan ini mengadakan ikatan kerjasama dengan : nama : .................................................. instansi pemerintah lain non swadana alamat : .................................................. telepon : …………………………………… dalam hal ini bertindak atas nama instansi pemerintah lain non swadana ....................... dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Dengan ini keduabelah pihak sepakat untuk mengadakan Surat Perjanjian Kerjasama dalam rangka pelaksanaan kegiatan/ pekerjaan ................. dengan ketentuan- ketentuan sebagai berikut : Pasal 1 KETENTUAN UMUM 1. Yang dimaksud dengan Surat Perjanjian Kerja Sama ini adalah perjanjian dimana PIHAK PERTAMA mengikat PIHAK KEDUA sebagaimana pula PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Surat Perintah Kerja Sama ini. 2. Surat Perintah Kerja Sama ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tanpa ada unsur paksaan.

slide 8:

70 Pasal 2 TUGAS DAN RUANG LINGKUP PIHAK PERTAMA mengadakan kerjasama dengan PIHAK KEDUA dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut : a. ............................................................................................. b. ............................................................................................ c. ............................................................................................. Pasal 3 DASAR PELAKSANAAN 1 Pelaksanaan Surat Perintah Kerja Sama ini didasarkan pada : a. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah ketujuh kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 b. Peraturan Walikota Surabaya Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung dan Pengadaan Barang/Jasa c. Kesepakatan Kerjasama MoU antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Instansi Pemerintah Lain ...................... 2 Apabila tidak terdapat ketidaksesuaian antara dokumen yang satu dengan yang lain maka masing-masing mempunyai kekutan hukum dengan urutan sbb : a. Surat Perjanjian Kerjasama b. Rencana Kerja dan Syarat-syarat RKS/Term Of Reference TOR c. Surat Kesanggupan Pelaksanaan Swakelola d. Jadwal Waktu Pelaksanaan Pekerjaan. Pasal 4 PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN Perencanaan dan pengawasan pekerjaan oleh para pihak dari PIHAK KEDUA dengan persetujuan PIHAK PERTAMA. Pasal 5 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 1 Pelaksanaan Pekerjaan tersebut diatas dilaksanakan selama.............bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama ini sampai dengan terselesaikannya seluruh pekerjaan sebagaimana dituangkan dalam berita acara serah terima pekerjaan. 2 Perpanjangan waktu hubungan kerja setelah berakhirnya Surat Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA.

slide 9:

71 Pasal 6 KERAHASIAAN PIHAK KEDUA dilarang menyebarluaskan informasi tentang kegiatan/ pekerjaan ...................... tanpa seijin PIHAK PERTAMA selama terkait dalam perjanjian kerja maupun setelah habis masa perjanjian kerja. Pasal 7 HAK DAN KEWAJIBAN 1 PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut : a. Melaksanakan pekerjaan dengan sebaik–baiknya dan penuh tanggung jawab. b. Melakukan segala proses pengadaan barang/ jasa sesuai peraturan perundangan. c. Menyusun Kerangka Kerja Teknis yang didasarkan pada Term Of References TOR yang disusun PIHAK PERTAMA d. Melaksanakan seluruh kegiatan sebagaimana terdapat pada TOR ruang lingkup dan tahapan pekerjaan e. Membuat pertanggungjawaban pekerjaan secara administrasi maupun keuangan sesuai progres pekerjaan. f. Membuat laporan hasil pekerjaan. g. Mengembalikan sisa anggaran yang tidak dibelanjakan dan atau tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh PIHAK KEDUA. h. atau dapat ditambahkan sesuai keperluan dalam pelaksanaan pekerjaan ini. i. ...................................................................................................... j. dst. 2 PIHAK KEDUA dapat memperoleh haknya sebagai berikut : a. Menerima alokasi biaya pekerjaan berdasarkan prinsip uang yang harus dipertanggung jawabkan UYHD yang besarannya merupakan biaya maksimal pekerjaan. b. Merancang kebutuhan tenaga dan bahan yang proses pengadaannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan. c. atau dapat ditambahkan sesuai keperluan dalam pelaksanaan pekerjaan ini. d. ...................................................................................................... e. dst. 3 PIHAK PERTAMA mempunyai hak sebagai berikut : a. Mendapatkan laporan pertanggungjawaban pekerjaan secara menyeluruh setelah pelaksanaan pekerjaan. b. Menerima kembali sisa anggaran yang tidak dibelanjakan dan atau tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh PIHAK KEDUA. c. atau dapat ditambahkan sesuai keperluan dalam pelaksanaan pekerjaan ini. d. ...................................................................................................... e. dst.

slide 10:

72 4 PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban sebagai berikut : a. Menyusun TOR yang akan menjadi dasar penyusunan Kerangka Kerja Teknis PIHAK KEDUA b. Mengoreksi pertanggungjawaban pekerjaan secara administrasi maupun keuangan sesuai progres pekerjaan yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA. c. Melakukan pembayaran berdasarkan prinsip uang yang harus dipertanggung jawabkan UYHD atas biaya pelaksanaan pekerjaan ke pada PIHAK KEDUA sebesar-besarnya sesuai dengan RAB atau sebesar biaya yang diajukan oleh PIHAK KEDUA d. atau dapat ditambahkan sesuai keperluan dalam pelaksanaan pekerjaan ini. e. ...................................................................................................... Pasal 8 ATURAN PEMBAYARAN 1 Pembiayaan pelaksanaan pekerjaan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 2 PIHAK KESATU menyerahkan seluruh atau 100 seratus Persen dari total biaya pelaksanaan pekerjaan berdasarkan perhitungan anggaran bulanan yang telah disepakati sebagai mana tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya. 3 Besaran biaya pelaksanaan pekerjaan sebesar-besarnya maksimal sebesar Rp. ………………….. …………………………. 4 Penyerahan biaya pelaksanaan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA harus sudah dilakukan oleh PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 5 lima hari kerja sejak pengajuan permohonan dari PIHAK KEDUA. Pasal 9 PERTANGGUNGJAWABAN PEKERJAAN 1 Pertangung jawaban pekerjaan secara administrasi dan keuangan dilakukan oleh PIHAK KEDUA secara periodik berdasarkan tahapan pekerjaan. 2 Pertangungjawaban pekerjaan minimal dilaksanakan sebanyak dua kali pada: a. Progres pekerjaan mencapai 50 lima puluh persen b. Progres pekerjaan mencapai 100 seratus persen 3 Apabila terjadi kekurangan kekeliruan dan kekurang tertib administrasi penyempurnaan dan pembenahanya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. Pasal 10 PEMBATALAN SURAT PERJANJIAN 1 PIHAK PERTAMA berhak membatalkan surat perjanjian kerjasama ini secara sepihak apabila PIHAK KEDUA : a. Didalam jangka waktu 1 satu bulan berturut turut terhitung dari tanggal ditandatangani surat perjanjian kerjasama ini tidak atau belum memulai tugas pekerjaannya. b. Atas permintaan sendiri oleh PIHAK KEDUA dengan pemberitahuan selambat- lambatnya 1 satu bulan sebelumnya dan wajib menyerahkan semua pekerjaan yang selama ini ditangani.

slide 11:

73 Pasal 11 PERSELISIHAN 1 Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA perselisihan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. 2 Jika tidak mendapatkan penyelesaian yang layak dan memuaskan kedua belah pihak maka akan diselesaikan oleh suatu Komisi Arbitrase yang terdiri dari 3 tiga anggota : a. Seorang wakil dari PIHAK PERTAMA b. Seorang wakil dari PIHAK KEDUA c. Seorang ahli yang dipilih dan disetujui oleh kedua belah pihak 3 Pada tingkat terakhir bilamana keputusan komisi tidak memuaskan kedua belah pihak maka persengketaan tersebut diserahkan kepada Pengadilan Negeri. Pasal 12 PENUTUP 1 Surat Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 dua masing-masing dibubuhi meterai secukupnya yang keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama dan untuk keperluan administrasi dibuat rekaman dalam rangkap ....... .......... 2 Hal-hal yang belum tercantum dalam Surat Perintah Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dan ditambah seperlunya oleh PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA Meterai Nama Lengkap PIHAK PERTAMA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Nama Lengkap NIP

slide 12:

74 A.2. FORMULIR PROSES PENGADAAN BARANG/ JASA DENGAN SWAKELOLA HIBAH Form – Telaah Staf NOTA DINAS TELAAHAN STAF Kepada : PA atau KPA pada Sekretariat Daerah Dari : Pejabat Pembuat Komitmen Tanggal : Nomor : Sifat : Penting Lampiran : - Perihal : Pelaksanaan Kegiatan Swakelola Hibah I. Pokok Persoalan …………………………........................................................................... II. Pra Anggapan …………………………........................................................................... III. Fakta dan Data …………………………........................................................................... IV. Analisa Permasalahan …………………………........................................................................... V. Kesimpulan …………………………........................................................................... VI. Saran Tindak …………………………........................................................................... Demikian menunggu arahan dan petunjuk lebih lanjut. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Nama Lengkap Pangkat NIP

slide 13:

75 Untuk pengadaan swakelola Hibah PEMERINTAH KOTA SURABAYA SKPD/UNIT KERJA KESEPAKATAN RENCANA KEGIATAN NOMOR : / / 20 ..... Nama Kegiatan : . Nama Pekerjaan : . Lokasi : . Tahun Anggaran : . Kode Kegiatan : . Kode Rekening : . Pada hari ini ........ tanggal ....... bulan ............. tahun ........... kami yang bertandatangan di bawah ini : Nama : PA atau KPA pada Sekretariat Daerah Nip : …………………………………… Jabatan : …………………………………… Alamat : …………………………………… Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surabaya yang untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA Nama : .................................................. Jabatan : .jika ada .................................. Alamat : .................................................. Telepon : …………………………………… Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan..............Kota Surabaya Tahun Anggaran..............pada SKPD/Unit Kerja ........ maka kedua belah pihak sepakat membuat kesepakatan rencana kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut : Pasal 1 KETENTUAN UMUM Kedua belah pihak sepakat akan melaksanakan kewajiban sesuai dengan kesepakatan rencana kegiatan beserta lampirannya.

slide 14:

76 Pasal 2 TUGAS DAN RUANG LINGKUP Kedua belah pihak bersama sama akan melaksanakan kegiatan.........yang terdiri dari : a. ............................................................................................ b. ............................................................................................. Pasal 3 DASAR PELAKSANAAN Pelaksanaan Surat Perintah Kerja ini didasarkan pada : a. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah ketujuh kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 b. Peraturan Walikota nomor 4 tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung dan Pengadaan Barang/ Jasa Pasal 4 PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN Perencanaan dan Pengawasan pekerjaan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA Pasal 5 JANGKA WAKTU DAN LOKASI KEGIATAN 1 Pelaksanaan Pekerjaan tersebut diatas dilaksanakan selama.............hari kalender terhitung sejak tanggal ditandatanganinya kesepakatan rencana kegiatan ini oleh kedua belah pihak. 2 Lokasi kegiatan untuk tahun anggaran........berada di.............. . Pasal 6 HAK DAN KEWAJIBAN 1 PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut : a. Diisi sesuai keperluan dalam pelaksanaan pekerjaan ini . b. ...................................................................................................... c. dst. 2 PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut : ...........................................................................................................

slide 15:

77 Pasal 7 PEMBIAYAAN DAN ATURAN PEMBAYARAN 1 Nilai pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sebesar Rp............. terbilang ................. 2 Pemberian dana hibah kegiatan dimaksud dilaksanakan berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor........Tahun....................jika ada beserta ketentuan yang berlaku 3 Pemberian dana dilakukan melalui rekening .......................... 4 Apabila dalam pelaksanaan kegiatan swakelola ini adalah pekerjaan konstruksi maka aturan pembayaran mengikuti ketentuan sebagimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 beserta perubahannya khususnya pada lampiran I Bab III Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa dengan Swakelola. Pasal 8 PENYESUAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN 1 Apabila dipandang perlu PIHAK KEDUA dapat menyesuaikan pelaksanaan pekerjaan setelah berkonsultasi serta mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA dengan berbagai pertimbangan yang dapat dipertanggungjawaban. 2 Apabila dalam pelaksanaan kesepakatan ini terdapat tambahan dan atau kesepakatan baru maka kedua belah pihak sepakat untuk membuat Perubahan Kesepakatan Rencana Kegiatan. Pasal 9 LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN 1 PIHAK KEDUA menyampaikan laporan kemajuan pekerjaan bulanan yang merinci perkembangan kemajuan pelaksanaan setiap komponen kegiatan sesuai jadwal pelaksanaan kegiatan. 2 PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan dan pemanfaatan dana bantuan................kepada PIHAK PERTAMA di akhir kegiatan. Pasal 9 PERSELISIHAN Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA perselisihan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Pasal 11 PENUTUP 1 Hal – hal yang belum tercantum dalam Kesepakatan Rencana Kegiatan ini akan diatur lebih lanjut dan ditambah seperlunya oleh PIHAK PERTAMA. 2 Kesepakatan Rencana Kegiatan ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tanpa ada unsur paksaan.

slide 16:

78 3 Kesepakatan Rencana Kegiatan ini dibuat dalam rangkap 2 dua masing- masing dibubuhi meterai secukupnya yang keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama dan untuk keperluan administrasi dibuat rekaman dalam rangkap ....... .......... PIHAK KEDUA Meterai Nama Lengkap PIHAK PERTAMA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Nama Lengkap NIP

authorStream Live Help