ppkn mades

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

5. Mahkamah Agung (MA) :

5. Mahkamah Agung (MA) MA merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping mahkamah konsitusi di indonesia ( pasal 24 (2) UUD 1994). Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman , MA membawahi beberapa macam lingkunagn peradilan , yaitu peradilan umum , pendidikan agama, peradilan militer , dan peradilan tata usaha negara ( pasal 24 (2) UUD 1945). kekuasaan kehaikamn merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan ( pasal 24 (1) UUD 1945). Oleh karena itu dalam melaksanakan tugas-nya , MA memiliki kekuasaan dalam memutuskan perm,ohonan kasasi ( tingkat banding terakhir ), memeriksa dan memutuskan sengketa tentang kewenangan mengadili , dan peninjaun kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap , MA juga berwenang untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang serta mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang . MA merupakan lembaga peradilan umum di negara kesatuan Republik indonesia yang menganut sebagai negara hukum yang berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945. lembaga yang meolaksanakan peradilan umum tersebut adalah pengadilan negeri , pengadilan tinggi , dan mahkamah agung . Kedudukan peradilan umum adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum berpuncak pada mahkamah di lingkungan peradilan umum berpuncak pada mahkamah agung . Pengadilan negeri berkedudukan di kota atau kabupaten yang daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten yang daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten yang daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten . Pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota propinsi , dan daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi .

6.Mahkamah konstitusi:

6.Mahkamah konstitusi UUD 1945 menyebutkan adanya MK . MK memiliki kewenangan untuk (1) mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD ,(2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewengannya diberikan oleh UUD ,(3) memutus pembubaran partai politik dan , (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihn umum ( pasal 24 c (1), serta (5) wajib memberikan keputusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan \ atau wakil presiden menurut UUD ( pasal 24 c (2) UDD 1945). Mahkamah konstitusi beranggotaan sembilan hakim konstitusi , di mana tiga anggota diajukan oleh MA, tiga anggota diajukan oleh DPR, dan tiga anggota diajukan oleh MA, tiga prsedien ( pasal 24 c (3) UUD 1945). Hakim konstitusi harus memiliki intergritas dan kepribadian yang tidak tercela , adil , negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan , serta tidak merangkap sebagai pejabat negara ( pasal 24 c (5) UUD 1945). Di samping itu , pasal 16 UU no. 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi menerangkan , bahwa calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat : a. warga negara indonesia ; b. Berpendidikan sarjana hukum : c. Berusia sekurang-kurangnya 40 Tahun pada saat pengakatan ; d. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara dengtan hukuman lima tahun atau lebih : e. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan : f. Mempunyai penglaman kerja di bidang hukum sekurang-kurangnya 10 tahun :

authorStream Live Help