HAN

Slide 1: 

HAKEKAT DAN FUNGSI PEMERINTAH

Slide 2: 

PEMERINTAHAN DALAM ARTI LUAS DALAM ARTI SEMPIT

Slide 3: 

PEMERINTAHAN DALAM ARTI LUAS , REGERING, GOVERNMENT PELAKSANAAN TUGAS SEURUH BADAN-BADAN, LEMBAGA-LEMBAGA, DAN PETUGAS-PETUGAS YANG DISERAHI WEWENANG MENCAPAI TUJUAN NEGARA KEKUASAAN LEGISLATIF, KEKUASAAN EKSEKUTIF, KEKUASAAN YUDISIAL ATAU ALAT-ALAT KELENGKAPAN NEGARA YANG LAIN YANG JUGA BERTINDSAK UNTUK DAN ATS NAMA NEGARA

Slide 4: 

MONTESQUIEU  PEMERINTAHAN DALAM ARTI LUAS MELIPUTI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG (LA-PUISSANCE LEGISLATIVE), dan PERADILAN (LA-PUISSANCE DE JUGER) Van VOLLENHOVEN  MENGARTIKAN PEMERINTAHAN DALAM ARTI LUAS MELIPUTI: MEMBUAT PERATURAN (REGEL GEVEN) PEMERINTAH/PELAKSANA (BESTUUR) PERADILAN (RECHTSPRAAK) POLISI (POLITIE) Van POELJE  MENGARTIKAN PEMERINTAHAN DALAM ARTI SEMPIT, ADALAH SEBAGAI FUNGSI, YAKNI MELIPUTI KESELURUHAN TINDAKAN, PERBUATAN DAN KEPUTUSAN OLEH ALAT-ALAT PEMERINTAHAN (BESTUURORGANEN) UNTUK MENCAPAI TUJUAN PEMERINTAHAN (ADMINISTRATION)

Slide 5: 

PEMERINTAHAN DALAM ARTI SEMPIT BESTUURVOERING MENCAKUP ORGANISASI FUNGSI-FUNGSI YANG MENJALANKAN TUGAS PEMERINTAHAN. TITIK BERATNYA HANYA BERKAITAN DENGAN KEKUASAN YANG MENJALANKAN FUNGSI EKSEKUTIF SAJA. Van VOLLENHOVEN  MENGARTIKAN PEMERINTAHAN DALAM ARTI SEMPIT IALAH HANYA BADAN PELAKSANA (EXECUTIVE, BESTUUR) SAJA, TIDAK TERMASUK BADAN PERUNDANG-UNDANGAN, BADAN PERADILAN, DAN BADAN KEPOLISIAN Van POELJE  MENGARTIKAN PEMERINTAHAN DALAM ARTI SEMPIT, ADALH SEBAGAI ORGAN/ BADAN/ ALAT KELENGKAPAN NEGARAYANG DISERAHI PEMERINTAHAN (GOVERNMENT/BESTUUR)

Slide 6: 

DALAM ARTI LUAS PEMERINTAHAN MELIPUTI KEKUASAAN LEGISLATIF, EKSEKUTUIF, DAN YUDISIAL. DALAM ARTI SEMPIT “PEMERINTAHAN” DIMAKNAI SEBAGAI ORGAN/BADAN/LEMBAGA YANG JUGA SEBAGAI ALAT ATAU APARAT YANG MENJALANKAN FUNGSI EKSEKUTIF

Slide 7: 

DALAM PERKEMBANGANNYA BANYAK KEGIATAN PEMERIN TAHAN YANG TIDAK DAPAT DIPANDANG SEBAGAI PELAKSANA UNDANG-UNDANG SAJA. INDROHARTO  ISTILAH EKSEKUTIF TIDAK TEPAT LAGI DIGUNAKAN, KARENA DALAM KENYATAANNYA PENYELENG GARAAN URUSAN PEMERINTAHAN TIDAK DAPAT LAGI DIKOTAK-KOTAKKAN DALAM KEKUASAAN-KEKUASAAN YANG TERPISAH SATU SAMA LAIN DAN URUSAN PEMERINTAHAN PADA ZAMAN SEKARANG INI BUKAN LAGI TERBATAS PADA EKSEKUTIF (PELASANAAN) KETENTUAN-KETENTUAN, PERATUIRAN-PERATURAN ATAU UNDANG-UNDANG SAJA. PHILIPUS M. HADJON, dkk,  TRIAS POLITIKA PADA SAAT SEKARANG INI MASIH BERLAKUI NAYA SECARA TERBATAS, MEMUNGKINKAN MENUNJUK PADA SUATU ASPEK PENTING DARI PEMERINMTAHAN,….

Slide 8: 

FUNGSI PEMERINTAHAN UU NO. 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MEMUNGKINKAN FUNGSI PEMERINTAHAN MEMBENTUK PERATURAN PERUDANGAN-UNDANGAN YANG BERSIFAT UMUM,. SEPERTI PP, PERPRES, PERATURN KEPALA DAERAH, DAN P[ERATURAN-PERATURAN LAIN UNTUK MENGATUR KEPENTINGAN UMUM DI LUAR UU DAN PERDA SOEWARGONO dan DJOHAN  SALAH SATU FUNGSI UTAMA DARI PEMERINTAH ADALAH MEMBUAT KEBIJAKAN PUBLIK MEMBENTUK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ITU MERUPAKAN SALAH SATU FUNGSI PEMERINTAHAN DALAM BIDANG REGELGEVING, BUKAN FUNGSI LEGISLATIF.

Slide 9: 

FUNGSI PEMERINTAHAN LAIN, YAKNI BERKAITAN DENGAN FUNGSI PENGATURAN, FUNGSI PELAYANAN, FUNGSI PEMBER DAYAAN, DAN FUNGSI PEMBANGUNAN. MENURUT RASJID: FUNGSI PENGATURAN, LAZIM DIKENAL SEBAGAI FUNGSI REGULASI DENGAN SEGALA BENTUKNYA, DIMAKSUDKAN SEBAGAI USAHA UNTUK MENCIPTAKAN KONDISI YANG TEPAT SEHINGGA MENJADI KONDUSIF BAGI KEBERLANGSUNGNYA BERBAGAI AKTIFITAS, SELAIN TERCIPTANYA TATANAN SOSIAL YANG BAIK DI BERBAGAI KEHIDUPAN MASYARAKAT; FUNGSI PELAYANAN, AKAN MEMBUAHKAN KEADILAN DALAM MASYARAKAT FUNGSI PEMBERDAYAAN AKAN MENDORONG KEMANDIRIAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN, TERCIPTNYA KEMAKMURAN DALAM MASYARAKAT.

Slide 10: 

TEORI RESIDU (SISA) van VOLLENHOVEN  BAHWA FUNGSI PEMERINTAHAN MENJALANKAN FUNGSI DI LUAR (SISA) DARI FUNGSI MEMBUAT PERUNDANG-0UNDANGAN DAN FUNGSI MENGADILI. DILIHAT DARI YANG DIKERJAKAN OLEH APARATUR PEMERINTAH, MELIPUTI: FUNGSI PERENCANAAN (PLANNING), FUNGSI PENGATURAN, (REGELING) FUNGSI TATA PEMERINTAHAN (BESTUUR) FUNGSIN KEPOLISIAN (POLITIE, POLICE) FUNGSI PENYELESAIAN SECARA ADMINISTRATIF (ADMINISTRATIF RECHTSPLEGING) FUNGSI TATA USAHA YANG DILAKUKAN OLEH KANTOR PEMERINTAH FUNGSI PELAYANAN

Slide 11: 

8. FUNGSI PEMBERDAYAAN DAN PEMBANGUNAN 9. FUNGSI PENYELENGGARAAN USAHA-USAHA NEGARA YANG DILAKUKAN OLEH DINAS-DINAS, LEMBAGA-LEMBAGA DAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN NEGARA FUNGSI KEUANGAN FUNGSI HUBUNGAN LUAR NEGERI FUNGSI PERTAHAN DAN KEAMANAN PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN UMUM FUNGSI KEWARGANEGARAAN (BURGERS)