perjuangan setelah kemerdekaan

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

A. PERJUANGAN MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN: 

A. PERJUANGAN MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN 1. Kedatangan Sekutu dan NICA Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, Sekutu menugaskan Jepang untuk mempertahankan keadaan seperti apa adanya (status quo) sampai dengan kedatangan sekutu ke Indonesia. Pasukan sekutu yang masuk ke Indonesia adalah tentara kerajaan Inggris yang bernama SEAC (South East Asia Command) dibawah pimpinan Louis Mounbatten . Dalam melaksanakan Tugasnya untuk Indonesia bagian barat, Louis Mounbatten Membentuk kesatuan khusus, yaitu AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies) dibawah pimpinan Letnan Jendral Sir Philip Christison,yang mendarat di Jakarta 29 September 1945. Adapun tugas AFNEI di Indonesia adalah sebagai berikut : Menerima penyerahan kekuasaan dari tangan Jepang Membebaskan para tawanan perang dan interniran sekutu.

3. Melucuti dan mengumpulkan orang Jepang untuk kemudian dipulangkan 4. Menegakan dan mempertahankan keadaan damai untuk kemudian untuk kemudian diserahkan pada pemerintahan sipil. 5. Menghimpun keterangan tentang penjahat perang dan menuntut mereka di depan pengadilan. Kedatangan tentara sekutu pada mulanya disambut dengan sikap netral oleh pihak Indonesia. Namun, setelah diketahui sekutu membawa NICA (Netherland Indies Civil Administration), masyarakat menjadi curiga karena NICA adalah pegawai sipil pemerintah Hindia Belanda yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan sipil di Indonesia. Situasi keamanan menjadi semakin buruk sejak NICA mempersenjatai tentra KNIL yang baru dilepaskan dari tawanan jepang. : 

3. Melucuti dan mengumpulkan orang Jepang untuk kemudian dipulangkan 4. Menegakan dan mempertahankan keadaan damai untuk kemudian untuk kemudian diserahkan pada pemerintahan sipil. 5. Menghimpun keterangan tentang penjahat perang dan menuntut mereka di depan pengadilan. Kedatangan tentara sekutu pada mulanya disambut dengan sikap netral oleh pihak Indonesia. Namun, setelah diketahui sekutu membawa NICA (Netherland Indies Civil Administration), masyarakat menjadi curiga karena NICA adalah pegawai sipil pemerintah Hindia Belanda yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan sipil di Indonesia. Situasi keamanan menjadi semakin buruk sejak NICA mempersenjatai tentra KNIL yang baru dilepaskan dari tawanan jepang.

Melihat kondisi yang kurang menguntungkan, panglima AFNEI menyatakan pengakuan secara de facto atas Republik Indonesia pada tanggal 1 Oktober 1945. Sejak saat itu, pasukan AFNEI diterima dengan tangan terbuka oleh pejabat-pejabat RI di daerah-daerah untuk membantu membantu memperlancar tugas-tugas AFNEI. Namun di sisi lain, masuknya NICA di bawah pimpinan Van Mook, selalu memancing kerusuhan di mana-mana. Yang bertujuan ingin menegakan kembali kekuasaan di Indonesia, memanfaatkan pasukan sekutu. Sehingga bangsa Indonesia curiga, bahwa sekutu tidak sunggu-sungguh menghormati kedaulatan bangsa Indonesia. 2. Kontak Fisik Bangsa Indonesia dengan Sekutu (Belanda) di Berbagai Daerah. : 

Melihat kondisi yang kurang menguntungkan, panglima AFNEI menyatakan pengakuan secara de facto atas Republik Indonesia pada tanggal 1 Oktober 1945. Sejak saat itu, pasukan AFNEI diterima dengan tangan terbuka oleh pejabat-pejabat RI di daerah-daerah untuk membantu membantu memperlancar tugas-tugas AFNEI. Namun di sisi lain, masuknya NICA di bawah pimpinan Van Mook, selalu memancing kerusuhan di mana-mana. Yang bertujuan ingin menegakan kembali kekuasaan di Indonesia, memanfaatkan pasukan sekutu. Sehingga bangsa Indonesia curiga, bahwa sekutu tidak sunggu-sungguh menghormati kedaulatan bangsa Indonesia. 2. Kontak Fisik Bangsa Indonesia dengan Sekutu (Belanda) di Berbagai Daerah.

a. Pertempuran di Surabaya Pada tanggal 25 Oktober 1945, Brigade 49 di bawah Brigadir Jendral A.W.S Mallaby mendarat di Surabaya. Mereka mendapat tugas dari panglima AFNEI untuk melucuti serdadu Jepang dan menyelamatkan interniran Sekutu. Pemimpin pasukan sekutu menemui gubernur Jawa Timur, R.M Suryo tentang maksud kedatangan mereka. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan, yaitu : 1) Inggris berjanji di antara mereka tidak terdapat Angkatan Perang Belanda 2) Disetujui kerjasama antara kedua belah pihak untuk menjamin keamanan dan ketentraman 3) Akan segera dibentuk kontak biro agar kerjasama dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya 4) Inggris hanya melucuti senjata tentara Jepang: 

a. Pertempuran di Surabaya Pada tanggal 25 Oktober 1945, Brigade 49 di bawah Brigadir Jendral A.W.S Mallaby mendarat di Surabaya. Mereka mendapat tugas dari panglima AFNEI untuk melucuti serdadu Jepang dan menyelamatkan interniran Sekutu. Pemimpin pasukan sekutu menemui gubernur Jawa Timur, R.M Suryo tentang maksud kedatangan mereka. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan, yaitu : 1) Inggris berjanji di antara mereka tidak terdapat Angkatan Perang Belanda 2) Disetujui kerjasama antara kedua belah pihak untuk menjamin keamanan dan ketentraman 3) Akan segera dibentuk kontak biro agar kerjasama dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya 4) Inggris hanya melucuti senjata tentara Jepang

Dalam perkembanganya, pihak inggris ternyata melanggar janji. Pada tanggal 26 Oktober 1945 malam hari, satu peleton dari Field Security Section di bawah pimpinan Kapten Shaw melakukan penyergapan ke penjara kalisosok. Penyergapan ini bertujuan Kolonel Huiyer, seorang perwira Angkatan Laut Belanda dan kawan-kawanya. Tindakan Inggris tersebut dilanjutkan keesokan harinya dengan menduduki pangkalan udara , Tanjung perak, Kantor Pos Besar, Gedung Internatio, dan obyek-obyek vital lainya. Pada hari yang sama terjadi kontak senjata antara pemuda dengan pasukan Inggris di beberapa sektor. Pada tanggal 28 Oktober 1945, tank-tank Inggris berhasil dilumpuhkan. Beberapa obyek vital pun berhasil dilumpuhkan. Untuk menyelamatkan pasukan Inggris dari kehancuran, komando sekutu menghubungi presiden Soekarno. Keesokan harinya pukul 11.00, Bung Karno bersama Jendral Hawthorn, atasan Mallaby tiba di Surabaya. Presiden didampingi oleh wakil: 

Dalam perkembanganya, pihak inggris ternyata melanggar janji. Pada tanggal 26 Oktober 1945 malam hari, satu peleton dari Field Security Section di bawah pimpinan Kapten Shaw melakukan penyergapan ke penjara kalisosok. Penyergapan ini bertujuan Kolonel Huiyer, seorang perwira Angkatan Laut Belanda dan kawan-kawanya. Tindakan Inggris tersebut dilanjutkan keesokan harinya dengan menduduki pangkalan udara , Tanjung perak, Kantor Pos Besar, Gedung Internatio, dan obyek-obyek vital lainya. Pada hari yang sama terjadi kontak senjata antara pemuda dengan pasukan Inggris di beberapa sektor. Pada tanggal 28 Oktober 1945, tank-tank Inggris berhasil dilumpuhkan. Beberapa obyek vital pun berhasil dilumpuhkan. Untuk menyelamatkan pasukan Inggris dari kehancuran, komando sekutu menghubungi presiden Soekarno. Keesokan harinya pukul 11.00, Bung Karno bersama Jendral Hawthorn, atasan Mallaby tiba di Surabaya. Presiden didampingi oleh wakil

Presiden Moh. Hatta dan menteri penerangan Amir Syarifudin segera mengadakan perundingan dengan Mallaby. Perundingan tersebut menghasilkan kesepakatan penghentian kontak senjata dan Inggris mengakui kedaulatan RI. Untuk menghindari kontak senjata diatur cara-cara sebagai berikut : 1) TKR dan Polisi Indonesia diakui oleh pihak sekutu 2) Kota Surabaya tidak dijaga oleh sekutu, kecuali kamp-kamp tawanan dijaga tentara sekutu bersama TKR 3) Untuk sementara waktu, Tanjung Perak dijaga bersama oleh TKR, Polisi, dan tentara sekutu guna penyelesaian tugas menerima obat-obatan un tuk tawanan perang. Agar perundingan tersebut berhasil dengan baik dibentuklah kontak biro yang terdiri atas pemerintah RI di Surabaya dengan tentara Inggris. Pada pukul 17.00 seluruh anggota kontak biro kontak biro mendatangi beberapa tempat untuk menghentikan pertempuran. Tempat terakhir yang dikunjungi adalah gedung: 

Presiden Moh. Hatta dan menteri penerangan Amir Syarifudin segera mengadakan perundingan dengan Mallaby. Perundingan tersebut menghasilkan kesepakatan penghentian kontak senjata dan Inggris mengakui kedaulatan RI. Untuk menghindari kontak senjata diatur cara-cara sebagai berikut : 1) TKR dan Polisi Indonesia diakui oleh pihak sekutu 2) Kota Surabaya tidak dijaga oleh sekutu, kecuali kamp-kamp tawanan dijaga tentara sekutu bersama TKR 3) Untuk sementara waktu, Tanjung Perak dijaga bersama oleh TKR, Polisi, dan tentara sekutu guna penyelesaian tugas menerima obat-obatan un tuk tawanan perang. Agar perundingan tersebut berhasil dengan baik dibentuklah kontak biro yang terdiri atas pemerintah RI di Surabaya dengan tentara Inggris. Pada pukul 17.00 seluruh anggota kontak biro kontak biro mendatangi beberapa tempat untuk menghentikan pertempuran. Tempat terakhir yang dikunjungi adalah gedung

Bank Internatio di jembatan merah. Ketika anggota kontak biro tiba di tempat tersebut terjadi kontak senjata antara para pemuda dengan pasukan sekutu. Insiden ini menyebabkan Brigjen Mallaby terbunuh. Pihak Inggris menuntut pertanggungjawaban atas terbunuhnya Mallaby. Pada tanggal 31 Oktober 1945, Jendral Christison memperingatkan kepada rakyat Surabaya agar segera menyerah. Apabila tidak menyerah, mereka akan dihancurleburkan. Selanjutnya Inggris mendatangkan pasukan baru di bawah pimpinan Mayor E. C Mansergh. Pihak Inggris mengeluarkan ultimatum kepada rakyat Surabaya yang disertai dengan instruksi agar pimpinan pemuda, pimpinan polisi dan kepala pemerintahan harus melapor pada tempat dan waktu yang telah ditentukan dengan meletakan tangan mereka di atas kepala. Selanjutnya, mereka harus menandatangani dokumen tanda menyerah tanpa syarat , sedangkan bagi pemuda-pemuda yang bersenjata harus: 

Bank Internatio di jembatan merah. Ketika anggota kontak biro tiba di tempat tersebut terjadi kontak senjata antara para pemuda dengan pasukan sekutu. Insiden ini menyebabkan Brigjen Mallaby terbunuh. Pihak Inggris menuntut pertanggungjawaban atas terbunuhnya Mallaby. Pada tanggal 31 Oktober 1945, Jendral Christison memperingatkan kepada rakyat Surabaya agar segera menyerah. Apabila tidak menyerah, mereka akan dihancurleburkan. Selanjutnya Inggris mendatangkan pasukan baru di bawah pimpinan Mayor E. C Mansergh. Pihak Inggris mengeluarkan ultimatum kepada rakyat Surabaya yang disertai dengan instruksi agar pimpinan pemuda, pimpinan polisi dan kepala pemerintahan harus melapor pada tempat dan waktu yang telah ditentukan dengan meletakan tangan mereka di atas kepala. Selanjutnya, mereka harus menandatangani dokumen tanda menyerah tanpa syarat , sedangkan bagi pemuda-pemuda yang bersenjata harus

Menyerahkan senjatanya dengan berbaris serta membawa bendera putih. Batas waktu yang ditentukan pukul 06.00 tanggal 10 Nopember 1945. Apabila tidak dipatuhi, Inggris akan mengerahkan seluruh kekuatan darat, laut dan udaranya untuk menghancurkan Surabaya. Adanya ultimatum ini dilaporkan ke pusat. Tetapi pusat menyerahkan kebijakan ini kepada rakyat Surabaya. Sehingga puncaknya pada tanggal 10 Nopember 1945 rakyat Surabaya menunjukan kegigihanya dalam mempertahankan kemerdekaan. B. Pertempuran Ambarawa Pada tanggal 20 Oktober 1945 Brigade Arteleri dari divisi India ke-23 pasukan Sekutu mendarat di Semarang. Pemerintah RI memperkenankan mereka untuk mengurus tawanan perang yang ada di Ambarawa dan Magelang. Namun, mereka diboncengi NICA dan mempersenjatai para bekas tawanan. Akibatnya, pada tanggal 26 Oktober 1945 pecahlah insiden di: 

Menyerahkan senjatanya dengan berbaris serta membawa bendera putih. Batas waktu yang ditentukan pukul 06.00 tanggal 10 Nopember 1945. Apabila tidak dipatuhi, Inggris akan mengerahkan seluruh kekuatan darat, laut dan udaranya untuk menghancurkan Surabaya. Adanya ultimatum ini dilaporkan ke pusat. Tetapi pusat menyerahkan kebijakan ini kepada rakyat Surabaya. Sehingga puncaknya pada tanggal 10 Nopember 1945 rakyat Surabaya menunjukan kegigihanya dalam mempertahankan kemerdekaan. B. Pertempuran Ambarawa Pada tanggal 20 Oktober 1945 Brigade Arteleri dari divisi India ke-23 pasukan Sekutu mendarat di Semarang. Pemerintah RI memperkenankan mereka untuk mengurus tawanan perang yang ada di Ambarawa dan Magelang. Namun, mereka diboncengi NICA dan mempersenjatai para bekas tawanan. Akibatnya, pada tanggal 26 Oktober 1945 pecahlah insiden di

Magelang yang berlanjut insiden antara TKR dengan pasukan Sekutu. Insiden ini berhenti setelah kedatangan presiden Soekarno dan Brigjen Bethell di Magelang pada tanggal 2 November 1945. Mereka mengadakan perundingan dan menghasilkan kesepakatan antara lain sebagai berikut : 1) Sekutu tetap akan menempatkan pasukanya di Magelang untuk melakukan kewajibanya melindungi dan evakuasi tawanan perang. 2) Jalan raya Magelang-Ambarawa terbuka bagi lalu lintas Indonesia dan Sekutu 3) Sekutu tidak akan mengakui aktivitas NICA dalam badan- badan yang berada di bawah kekuasaanya. Ternyata pihak sekutu ingkar janji. Kesempatan dan kelemahan pasal-pasal ini dipergunakan untuk menambah jumlah pasukanya. Sementara itu, pada tanggal 20 Nopember: 

Magelang yang berlanjut insiden antara TKR dengan pasukan Sekutu. Insiden ini berhenti setelah kedatangan presiden Soekarno dan Brigjen Bethell di Magelang pada tanggal 2 November 1945. Mereka mengadakan perundingan dan menghasilkan kesepakatan antara lain sebagai berikut : 1) Sekutu tetap akan menempatkan pasukanya di Magelang untuk melakukan kewajibanya melindungi dan evakuasi tawanan perang. 2) Jalan raya Magelang-Ambarawa terbuka bagi lalu lintas Indonesia dan Sekutu 3) Sekutu tidak akan mengakui aktivitas NICA dalam badan- badan yang berada di bawah kekuasaanya. Ternyata pihak sekutu ingkar janji. Kesempatan dan kelemahan pasal-pasal ini dipergunakan untuk menambah jumlah pasukanya. Sementara itu, pada tanggal 20 Nopember

1945 di Ambarawa pecah pertempuran antara TKR di bawah pimpinan Mayor Sumarto melawan pasukan sekutu. Oleh karena itu, pada tanggal 21 Nopember 1945 pasukan Sekutu yang ada di Ambarawa di tarik ke Magelang. Pada hari yang sama, pasukan TKR dari divisi v/Banyumas di bawah pimpinan Imam Androgi melakukan serangan fajar ke arah Magelang, yang kemudian dibantu 3 batalion dari Yogyakarta. Yaitu, Batalion 10 divisi III dipimpin Mayor Suharto, Batalion 8 dipimpin Mayor Sarjono dan batalion Sugeng sehingga musuh terkepung. Pada tanggal 26 Nopember 1945, pimpinan pasukan dari Purwokerto, Letnan Kolonel Isdiman gugur. Pimpinan pasukan diambil alih oleh Kolonel Sudirman, Panglima divisi v/Banyumas. Pada tanggal 12 Desember 1945 dini hari pasukan TKR bergerak menuju sasaran masing-masing. Kota Ambarawa dikepung selama 4 hari 4 malam. Akhirnya, pada tanggal 15 Desember 1945 musuh meinggalkan Ambarawa dan mundur di Semarang. Kemenangan pertempuran di Ambarawa tersebut mempunyai arti penting, karena apabila musuh berhasil menguasai Ambarawa, maka : 

1945 di Ambarawa pecah pertempuran antara TKR di bawah pimpinan Mayor Sumarto melawan pasukan sekutu. Oleh karena itu, pada tanggal 21 Nopember 1945 pasukan Sekutu yang ada di Ambarawa di tarik ke Magelang. Pada hari yang sama, pasukan TKR dari divisi v/Banyumas di bawah pimpinan Imam Androgi melakukan serangan fajar ke arah Magelang, yang kemudian dibantu 3 batalion dari Yogyakarta. Yaitu, Batalion 10 divisi III dipimpin Mayor Suharto, Batalion 8 dipimpin Mayor Sarjono dan batalion Sugeng sehingga musuh terkepung. Pada tanggal 26 Nopember 1945, pimpinan pasukan dari Purwokerto, Letnan Kolonel Isdiman gugur. Pimpinan pasukan diambil alih oleh Kolonel Sudirman, Panglima divisi v/Banyumas. Pada tanggal 12 Desember 1945 dini hari pasukan TKR bergerak menuju sasaran masing-masing. Kota Ambarawa dikepung selama 4 hari 4 malam. Akhirnya, pada tanggal 15 Desember 1945 musuh meinggalkan Ambarawa dan mundur di Semarang. Kemenangan pertempuran di Ambarawa tersebut mempunyai arti penting, karena apabila musuh berhasil menguasai Ambarawa, maka

Akan mengancam tiga kota sekaligus yaitu, Surakarta, Magelang dan Yogyakarta sebagai Markas Tertinggi TKR. C. Pertempuran Medan Area Pada tanggal 9 Oktober 1945, pasukan sekutu dipimpin Jendral T.E.D Kelly mendarat di Sumatra Utara dengan diboncengi orang-orang NICA yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan. Sehari setelah mendarat, anggota RAPWI (Relief of Allied Prisoners of War and Internees) telah mendatangi kamp-kamp tawanan di pulau Brayan, Saentis, Rantau Prapat, Pematang Siantar dan Brastagi untuk membantu membebaskan para tawanan dan dikirim ke Medan atas persetujuan Gubernur Moh.Hasan. Namun kenyataanya, para tawanan perang itu langsung dibentuk menjadi “Medan Batalion KNIL “ sehingga memicu munculnya konflik dengan para pemuda. Insiden pertama terjadi pada tanggal 13 Oktober 1945 dari hotel di jalan Bali, Medan. Insiden ini berawal dari tindakan seorang penghuni hotel yang merampas dan menginjak-nginjak lencana merah putih : 

Akan mengancam tiga kota sekaligus yaitu, Surakarta, Magelang dan Yogyakarta sebagai Markas Tertinggi TKR. C. Pertempuran Medan Area Pada tanggal 9 Oktober 1945, pasukan sekutu dipimpin Jendral T.E.D Kelly mendarat di Sumatra Utara dengan diboncengi orang-orang NICA yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan. Sehari setelah mendarat, anggota RAPWI (Relief of Allied Prisoners of War and Internees) telah mendatangi kamp-kamp tawanan di pulau Brayan, Saentis, Rantau Prapat, Pematang Siantar dan Brastagi untuk membantu membebaskan para tawanan dan dikirim ke Medan atas persetujuan Gubernur Moh.Hasan. Namun kenyataanya, para tawanan perang itu langsung dibentuk menjadi “Medan Batalion KNIL “ sehingga memicu munculnya konflik dengan para pemuda. Insiden pertama terjadi pada tanggal 13 Oktober 1945 dari hotel di jalan Bali, Medan. Insiden ini berawal dari tindakan seorang penghuni hotel yang merampas dan menginjak-nginjak lencana merah putih

Yang dipakai seorang warga setempat. Akibatnya hotel setempat diserang oleh para pemuda. Sementara itu, pada tanggal 10 Oktober 1945 dibentuk TKR Sumatra Timur dipimpin oleh Ahmad Tahir. Selain TKR, juga dibentuk badan-badan perjuangan lain di Sumatra Timur. Setelah partai-partai politik terbentuk pada bulan Nopember 1945, lahir pula laskar-laskar perjuangan baru, seperti PNI membentuk Nasional Pemuda Indonesia (Napindo), PKI membentuk Barisan Merah, Masyumi memiliki Hizbullah, dan Parkindo membentuk Pemuda Parkindo. Pada tanggal 18 Oktober 1945, Inggris memberikan ultimatum kepada rakyat Indonesia agar menyerahkan senjatanya. NICA yang merasa mendapatkan dukungan pasukan sekutu melakukan aksi- aksi teror sehingga menimbulkan rasa permusuhan dengan rakyat Indonesia. Meningkatnya korban di pihak Inggris menyebabkan mereka memperkuat kedudukanya dan secara sepihak : 

Yang dipakai seorang warga setempat. Akibatnya hotel setempat diserang oleh para pemuda. Sementara itu, pada tanggal 10 Oktober 1945 dibentuk TKR Sumatra Timur dipimpin oleh Ahmad Tahir. Selain TKR, juga dibentuk badan-badan perjuangan lain di Sumatra Timur. Setelah partai-partai politik terbentuk pada bulan Nopember 1945, lahir pula laskar-laskar perjuangan baru, seperti PNI membentuk Nasional Pemuda Indonesia (Napindo), PKI membentuk Barisan Merah, Masyumi memiliki Hizbullah, dan Parkindo membentuk Pemuda Parkindo. Pada tanggal 18 Oktober 1945, Inggris memberikan ultimatum kepada rakyat Indonesia agar menyerahkan senjatanya. NICA yang merasa mendapatkan dukungan pasukan sekutu melakukan aksi- aksi teror sehingga menimbulkan rasa permusuhan dengan rakyat Indonesia. Meningkatnya korban di pihak Inggris menyebabkan mereka memperkuat kedudukanya dan secara sepihak

Menentukan batas kekuasaanya. Pada tanggal 1 Desember 1945, sekutu memasang papan-papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area di berbagai sudut kota Medan. Sejak saat itu, kata “Medan Area” menjadi terkenal. Pada bulan April 1946, tentara Inggris berusaha mendesak Pemerintah RI di Medan. Gubernur, Markas Divisi TKR, dan walikota RI terpaksa pindah ke Pematangsiantar .Dengan demikian, Inggris menguasai kota Medan. Selanjutnya, pada tanggal 10 Agustus 1946 di Tebingtinggi diadakan pertemuan antara komandan yang berjuang di Medan Area. Pertemuan itu memutuskan dibentuknya satu komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area yang membawahi 4 sektor perjuangan. Markas Komando berkedudukan di Sudi Mengerti(Trepes). Di bawah komando ini, mereka meneruskan perjuangan di Medan Area. d. Bandung Lautan Api Pada tanggal 17 Oktober 1945, pasukan Sekutu yang : 

Menentukan batas kekuasaanya. Pada tanggal 1 Desember 1945, sekutu memasang papan-papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area di berbagai sudut kota Medan. Sejak saat itu, kata “Medan Area” menjadi terkenal. Pada bulan April 1946, tentara Inggris berusaha mendesak Pemerintah RI di Medan. Gubernur, Markas Divisi TKR, dan walikota RI terpaksa pindah ke Pematangsiantar .Dengan demikian, Inggris menguasai kota Medan. Selanjutnya, pada tanggal 10 Agustus 1946 di Tebingtinggi diadakan pertemuan antara komandan yang berjuang di Medan Area. Pertemuan itu memutuskan dibentuknya satu komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area yang membawahi 4 sektor perjuangan. Markas Komando berkedudukan di Sudi Mengerti(Trepes). Di bawah komando ini, mereka meneruskan perjuangan di Medan Area. d. Bandung Lautan Api Pada tanggal 17 Oktober 1945, pasukan Sekutu yang

Diboncengi NICA memasuki kota Bandung. Mereka menuntut agar rakyat menyerahkan senjata yang diperoleh dari Jepang. Kemudian, pada tanggal 21 Nopember 1945 Sekutu mengultimatum bahwa selambat-lambatnya tanggal 29 Nopember 1945 wilayah Bandung bagian utara harus dikosongkan. Perintah ini ditolak para pemuda sehingga terjadi insiden dengan pasukan sekutu tidak dapat dihindari. Untuk menyelesaikan masalah tersebut dilakukan perundingan dengan kesepakatan bahwa Bandung dibagi menjadi dua dengan batas jalan kereta api. Sebelah utara kereta api dikuasai sekutu, sedangkan sebelah selatan dikuasai Indonesia. Namun karena merasa tidak aman, pada tanggal 23 Maret 1946 pasukan sekutu kembali mengeluarkan ultimatum agar seluruh kota Bandung dikosongkan. Karena merasa terancam keselamatanya, pasukan sekutu meminta bantuan pemerintah RI agar memerintahkan: 

Diboncengi NICA memasuki kota Bandung. Mereka menuntut agar rakyat menyerahkan senjata yang diperoleh dari Jepang. Kemudian, pada tanggal 21 Nopember 1945 Sekutu mengultimatum bahwa selambat-lambatnya tanggal 29 Nopember 1945 wilayah Bandung bagian utara harus dikosongkan. Perintah ini ditolak para pemuda sehingga terjadi insiden dengan pasukan sekutu tidak dapat dihindari. Untuk menyelesaikan masalah tersebut dilakukan perundingan dengan kesepakatan bahwa Bandung dibagi menjadi dua dengan batas jalan kereta api. Sebelah utara kereta api dikuasai sekutu, sedangkan sebelah selatan dikuasai Indonesia. Namun karena merasa tidak aman, pada tanggal 23 Maret 1946 pasukan sekutu kembali mengeluarkan ultimatum agar seluruh kota Bandung dikosongkan. Karena merasa terancam keselamatanya, pasukan sekutu meminta bantuan pemerintah RI agar memerintahkan

Pengosongan kota Bandung atau mundur sejauh 11 km. Pemerintah RI memerintahkan TRI mengosongkan kota Bandung. Sebaliknya, dari markas TRI di Yogyakarta datang instruksi supaya kota Bandung tetap dipertahankan. Akhirnya, dengan berat hati TRI di bawah pimpinan Kolonel A.H. Nasution bersama rakyat Bandung mematuhi perintah dari Jakarta. Namun sebelum meninggalkan kota, mereka menyerang pos- pos pasukan sekutu dan melakukan pembumihangusan kota Bandung. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 24 Maret 1946 dan dikenal dengan Bandung Lautan Api. Pada peristiwa itu, jatuh korban Mohammad Toha yang tewas ketika meledakan gudang mesiu NICA.: 

Pengosongan kota Bandung atau mundur sejauh 11 km. Pemerintah RI memerintahkan TRI mengosongkan kota Bandung. Sebaliknya, dari markas TRI di Yogyakarta datang instruksi supaya kota Bandung tetap dipertahankan. Akhirnya, dengan berat hati TRI di bawah pimpinan Kolonel A.H. Nasution bersama rakyat Bandung mematuhi perintah dari Jakarta. Namun sebelum meninggalkan kota, mereka menyerang pos- pos pasukan sekutu dan melakukan pembumihangusan kota Bandung. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 24 Maret 1946 dan dikenal dengan Bandung Lautan Api. Pada peristiwa itu, jatuh korban Mohammad Toha yang tewas ketika meledakan gudang mesiu NICA.

B. Perjuangan Diplomasi Menghadapi Belanda a. Kontak Diplomasi Menghadapi Belanda Pada tanggal 1 Nopember 1945, pemerintah RI mengeluarkan maklumat yang isinya menghendaki pengakuan kedaulatan dari pihak Inggris dan Belanda. Inggris segera menyelesaikan tugasnya di Indonesia mengirimkan Sir Archibald Clark Kerr sebagai duta istimewa ke Indonesia untuk menjadi penengah dalam pertikaian antara Indonesia dengan Belanda. Pihak Belanda menunjuk Dr.H.J. Van Mook sebagai wakilnya. Perundingan dimulai pada tanggal 10 Februari 1946. Dalam pertemuan itu, Van Mook menyampaikan pernyataan politik pemerintah Belanda yang menyampaikan pidato Ratu Belanda pada tanggal 7 Desember 1942. Isi pokoknya sebagai berikut : 1) Indonesia akan dijadikan negara persemakmuran berbentuk federasi yang memiliki pemerintahan sendiri di dalam lingkungan kerajaan Belanda.: 

B. Perjuangan Diplomasi Menghadapi Belanda a. Kontak Diplomasi Menghadapi Belanda Pada tanggal 1 Nopember 1945, pemerintah RI mengeluarkan maklumat yang isinya menghendaki pengakuan kedaulatan dari pihak Inggris dan Belanda. Inggris segera menyelesaikan tugasnya di Indonesia mengirimkan Sir Archibald Clark Kerr sebagai duta istimewa ke Indonesia untuk menjadi penengah dalam pertikaian antara Indonesia dengan Belanda. Pihak Belanda menunjuk Dr.H.J. Van Mook sebagai wakilnya. Perundingan dimulai pada tanggal 10 Februari 1946. Dalam pertemuan itu, Van Mook menyampaikan pernyataan politik pemerintah Belanda yang menyampaikan pidato Ratu Belanda pada tanggal 7 Desember 1942. Isi pokoknya sebagai berikut : 1) Indonesia akan dijadikan negara persemakmuran berbentuk federasi yang memiliki pemerintahan sendiri di dalam lingkungan kerajaan Belanda.

2) Masalah dalam negeri diurus oleh Indonesia, sedangkan luar negeri diurus oleh pemerintah Belanda. 3) Sebelum dibentuk negara persemakmuran akan dibentuk pemerintah peralihan selama 10 tahun. 4) Indonesia akan dimasukan sebagai anggota PBB. Pemerintah Indonesia belum memberikan pernyataan balasan pada perundingan itu. Sementara itu, suatu gabungan organisasi dengan nama persatuan perjuangan melakukan oposisi terhadap kabinet Syahrir. Mereka berpendapat perundingan hanya dapat dilakukan atas dasar pengakuan 100 % terhadap Republik Indonesia. Demikian pula dengan mayoritas suara pada sidang KNIP di Solo tanggal 28 Februari-2 Maret 1946 menentang kebijakan Perdana Menteri Syahrir. Akibat kuatnya oposisi, Syahrir menyerahkan mandatnya kembali kepada Presiden Soekarno. Namun, Presiden Soekarno menunjuk kembali Sutan Syahrir menjadi formatur kabinet dan ia kembali menjabat sebagai : 

2) Masalah dalam negeri diurus oleh Indonesia, sedangkan luar negeri diurus oleh pemerintah Belanda. 3) Sebelum dibentuk negara persemakmuran akan dibentuk pemerintah peralihan selama 10 tahun. 4) Indonesia akan dimasukan sebagai anggota PBB. Pemerintah Indonesia belum memberikan pernyataan balasan pada perundingan itu. Sementara itu, suatu gabungan organisasi dengan nama persatuan perjuangan melakukan oposisi terhadap kabinet Syahrir. Mereka berpendapat perundingan hanya dapat dilakukan atas dasar pengakuan 100 % terhadap Republik Indonesia. Demikian pula dengan mayoritas suara pada sidang KNIP di Solo tanggal 28 Februari-2 Maret 1946 menentang kebijakan Perdana Menteri Syahrir. Akibat kuatnya oposisi, Syahrir menyerahkan mandatnya kembali kepada Presiden Soekarno. Namun, Presiden Soekarno menunjuk kembali Sutan Syahrir menjadi formatur kabinet dan ia kembali menjabat sebagai

Perdana menteri. Kabinet Syahrir II ini terbentuk tanggal 12 Maret 1946. Kabinet yang baru ini menyusun usul balasan pemerintah RI. Usulan tersebut terdiri atas 14 pasal, antara lain sebagai berikut : 1) Republik Indonesia harus diakui sebagai negara yang berdaulat penuh atas bekas wilayah Hindia-Belanda. 2) Pinjaman-pinjaman Belanda sebelum tanggal 8 Maret 1942 menjadi tanggungan pemerintah RI. 3)Federasi Indonesia-Belanda akan dilaksanakan pada masa tertentu dan mengenai urusan luar negeri dan pertahanan diserahkan kepada badan federasi yang terdiri atas Indonesia dan Belanda. 4) Tentara Belanda segera ditarik dari Indonesia dan jika perlu diganti dengan tentara Indonesia. 5) Selama perundingan berlangsung semua aksi militer dihentikan. Pihak Belanda tidak dapat menerima usulan balasan pemerintah RI tersebut. Bahkan Van Mook mengatakan bahwa: 

Perdana menteri. Kabinet Syahrir II ini terbentuk tanggal 12 Maret 1946. Kabinet yang baru ini menyusun usul balasan pemerintah RI. Usulan tersebut terdiri atas 14 pasal, antara lain sebagai berikut : 1) Republik Indonesia harus diakui sebagai negara yang berdaulat penuh atas bekas wilayah Hindia-Belanda. 2) Pinjaman-pinjaman Belanda sebelum tanggal 8 Maret 1942 menjadi tanggungan pemerintah RI. 3)Federasi Indonesia-Belanda akan dilaksanakan pada masa tertentu dan mengenai urusan luar negeri dan pertahanan diserahkan kepada badan federasi yang terdiri atas Indonesia dan Belanda. 4) Tentara Belanda segera ditarik dari Indonesia dan jika perlu diganti dengan tentara Indonesia. 5) Selama perundingan berlangsung semua aksi militer dihentikan. Pihak Belanda tidak dapat menerima usulan balasan pemerintah RI tersebut. Bahkan Van Mook mengatakan bahwa

Republik Indonesia hanya sebagai wakil jawa saja dalam rangka pembentukan negara serikat (federal) dalam lingkungan kerajaan Belanda. Selanjutnya, wakil-wakil dari semua wilayah dan golongan akan berkumpul untuk menetapkan pemerintahan negara Indonesia yang akan datang. Pada tanggal 27 Maret 1946, Sutan Syahrir memberikan jawaban yang disetujui konsep-konsep persetujuan sebagai berikut : 1) Supaya Belanda mengakui kedaulatan de facto RI atas Jawa dan Sumatra. 2) Supaya RI dan Belanda bekerja sama membentuk Republik Indonesia Serikat (RIS) 3) Republik Indonesia Serikat bersama dengan Belanda, Suriname dan Curacao menjadi anggota dalam suatu ikatan kenegaraan Belanda. Dengan usulan balasan Sutan Syahrir tersebut, kedua belah: 

Republik Indonesia hanya sebagai wakil jawa saja dalam rangka pembentukan negara serikat (federal) dalam lingkungan kerajaan Belanda. Selanjutnya, wakil-wakil dari semua wilayah dan golongan akan berkumpul untuk menetapkan pemerintahan negara Indonesia yang akan datang. Pada tanggal 27 Maret 1946, Sutan Syahrir memberikan jawaban yang disetujui konsep-konsep persetujuan sebagai berikut : 1) Supaya Belanda mengakui kedaulatan de facto RI atas Jawa dan Sumatra. 2) Supaya RI dan Belanda bekerja sama membentuk Republik Indonesia Serikat (RIS) 3) Republik Indonesia Serikat bersama dengan Belanda, Suriname dan Curacao menjadi anggota dalam suatu ikatan kenegaraan Belanda. Dengan usulan balasan Sutan Syahrir tersebut, kedua belah

Pihak telah saling mendekati. Dengan perantaraan Cark Kerr, sekali lagi RI dan Belanda mengadakan perundingan di Hooge Veluwe (Belanda). Dalam perundingan tersebut, ternyata pihak Belanda menolak konsep perundingan Syahrir-Van Mook-Sir Archibald Clark Kerr di Jakarta, terutama mengenai usul pengakuan de facto kedaulatan RI atas Jawa dan Sumatra. Belanda hanya bersedia memberikan pengakuan kedaulatan RI atas Jawa dan Madura saja. Itu pun masih dikurangi daerah- daerah yang telah diduduki oleh sekutu, sedangkan RI masih menjadi bagian dari kerajaan Belanda. Perundingan ini berlangsung tanggal 14-25 April 1946 itu mengalami kegag alan. b. Reaksi Terhadap Strategi Diplomasi Ketika kabinet Syahrir I jatuh dalam sidang KNIP di Solo pada bulan Februari 1946, Persatuan Perjuangan (PP) sebenarnya mengharapkan Tan Malaka ditunjuk sebagai formatur kabinet sesuai dengan suara mayoritas dalam KNIP. Namun, Presiden dan: 

Pihak telah saling mendekati. Dengan perantaraan Cark Kerr, sekali lagi RI dan Belanda mengadakan perundingan di Hooge Veluwe (Belanda). Dalam perundingan tersebut, ternyata pihak Belanda menolak konsep perundingan Syahrir-Van Mook-Sir Archibald Clark Kerr di Jakarta, terutama mengenai usul pengakuan de facto kedaulatan RI atas Jawa dan Sumatra. Belanda hanya bersedia memberikan pengakuan kedaulatan RI atas Jawa dan Madura saja. Itu pun masih dikurangi daerah- daerah yang telah diduduki oleh sekutu, sedangkan RI masih menjadi bagian dari kerajaan Belanda. Perundingan ini berlangsung tanggal 14-25 April 1946 itu mengalami kegag alan. b. Reaksi Terhadap Strategi Diplomasi Ketika kabinet Syahrir I jatuh dalam sidang KNIP di Solo pada bulan Februari 1946, Persatuan Perjuangan (PP) sebenarnya mengharapkan Tan Malaka ditunjuk sebagai formatur kabinet sesuai dengan suara mayoritas dalam KNIP. Namun, Presiden dan

Wakil presiden menunjuk Sutan Syahrir kembali karena karena kebijakan politiknya sesuai dengan garis politik Soekarno-Hatta, khususnya mengenai strategi diplomasi. Sementara itu Tan Malaka dan PP lebih memilih konfrontasi total terhadap Belanda. Pada masa pemerintahan kabinet Syahrir II, PP terus melakukan oposisi. Oleh karena itu, pemerintah mulai mencurigai kelompok Tan Malaka itu. Pada tanggal 17 Maret 1946, beberapa tokoh politik dari PP ditangkap. Pemerintah menyatakan penangkapan itu bertujuan untuk mencegah bahaya yang lebih besar. Mereka yang ditangkap ialah Tan Malaka, Muh.Yamin, Suprapto dan Wondoamiseno. Dengan ditangkapnya para pemimpin PP, praktis kegiatanya lumpuh. Pergolakan politik dalam negeri RI merupakan kesempatan bagi Belanda untuk melakukan tekanan politik dan militer terhadap Indonesia. Tekanan politik dilakukan dengan : 

Wakil presiden menunjuk Sutan Syahrir kembali karena karena kebijakan politiknya sesuai dengan garis politik Soekarno-Hatta, khususnya mengenai strategi diplomasi. Sementara itu Tan Malaka dan PP lebih memilih konfrontasi total terhadap Belanda. Pada masa pemerintahan kabinet Syahrir II, PP terus melakukan oposisi. Oleh karena itu, pemerintah mulai mencurigai kelompok Tan Malaka itu. Pada tanggal 17 Maret 1946, beberapa tokoh politik dari PP ditangkap. Pemerintah menyatakan penangkapan itu bertujuan untuk mencegah bahaya yang lebih besar. Mereka yang ditangkap ialah Tan Malaka, Muh.Yamin, Suprapto dan Wondoamiseno. Dengan ditangkapnya para pemimpin PP, praktis kegiatanya lumpuh. Pergolakan politik dalam negeri RI merupakan kesempatan bagi Belanda untuk melakukan tekanan politik dan militer terhadap Indonesia. Tekanan politik dilakukan dengan

Mengadakan Konfrensi Malino pada tanggal 15-25 Juli 1946. Konfrensi ini bertujuan membentuk negara-negara bagian. Negara-negara bagian ini akan dijadikan alat untuk memaksa pemerintah RI apabila menyetujui pembentukan negara federasi. C. Perjanjian Linggarjati Pihak Inggris sekali lagi menawarkan jasanya untuk menjadi perantara antara Indonesia dengan Belanda yang bertikai. Kali ini, Inggris mengutus Lord Killearn untuk menjadi penengah. Sementara itu, Sutan Syahrir yang ditunjuk menjadi formatur berhasil membentuk kabinet Syahrir III yang dilantik tanggal 2 Oktober 1946. Kabinet ini melanjutkan perundingan dengan Belanda yang dilakukan di Jakarta tanggal 7 Oktober 1946. Dalam perundingan tersebut pihak RI diwakili oleh Dr. Sudarsono, Jendral Sudirman dan Jendral Urip Sumoharjo sedangkan pihak Belanda diwakili oleh Komisi Jendral dipimpin oleh Prof. Schermerhorn. Perundingan kemudian dilanjutkan di Linggarjati sebelah selatan Cirebon pada tanggal 10 Nopember 1946. Hasil perundingan diumumkan tanggal 15 Desember 1946. Hasil perundingan antara lain : : 

Mengadakan Konfrensi Malino pada tanggal 15-25 Juli 1946. Konfrensi ini bertujuan membentuk negara-negara bagian. Negara-negara bagian ini akan dijadikan alat untuk memaksa pemerintah RI apabila menyetujui pembentukan negara federasi. C. Perjanjian Linggarjati Pihak Inggris sekali lagi menawarkan jasanya untuk menjadi perantara antara Indonesia dengan Belanda yang bertikai. Kali ini, Inggris mengutus Lord Killearn untuk menjadi penengah. Sementara itu, Sutan Syahrir yang ditunjuk menjadi formatur berhasil membentuk kabinet Syahrir III yang dilantik tanggal 2 Oktober 1946. Kabinet ini melanjutkan perundingan dengan Belanda yang dilakukan di Jakarta tanggal 7 Oktober 1946. Dalam perundingan tersebut pihak RI diwakili oleh Dr. Sudarsono, Jendral Sudirman dan Jendral Urip Sumoharjo sedangkan pihak Belanda diwakili oleh Komisi Jendral dipimpin oleh Prof. Schermerhorn. Perundingan kemudian dilanjutkan di Linggarjati sebelah selatan Cirebon pada tanggal 10 Nopember 1946. Hasil perundingan diumumkan tanggal 15 Desember 1946. Hasil perundingan antara lain :

1) Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatra, Jawa dan Madura 2) Belanda sudah harus meninggalkan daerah de facto paling lambat pada tanggal 1 Januari 1949 3) Pemerintah RI dan Belanda bersama-sama menyelenggarkan berdirinya sebuah negara berdasarkan federasi yang dinamai Negara Indonesia Serikat 4) Pemerintah RIS akan bekerja sama dengan pemerintah Belanda membentuk Uni Indonesia-Belanda dengan ratu Belanda sebagai ketuanya. Isi perjanjian ini mendapat tanggapan beragam dari masyarakat Indonesia. Beberapa partai politik menentangnya seperti PNI, Partai Wanita, Angkatan Muda Comunis (Acoma), Partai Rakyat Indonesia, Laskar Rakyat Jawa Barat, Partai Rakyat Jelata ,sedangkan partai-partai yang mendukung adalah PKI, Pesindo, BTI, laskar Rakyat, Partai Buruh, Parkindo, Partai katholik. Dewan Pusat Konggres Pemuda mengambil sikap netral dengan tujuan menjaga persatuan organisasi-organisasi yang membentuknya.: 

1) Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatra, Jawa dan Madura 2) Belanda sudah harus meninggalkan daerah de facto paling lambat pada tanggal 1 Januari 1949 3) Pemerintah RI dan Belanda bersama-sama menyelenggarkan berdirinya sebuah negara berdasarkan federasi yang dinamai Negara Indonesia Serikat 4) Pemerintah RIS akan bekerja sama dengan pemerintah Belanda membentuk Uni Indonesia-Belanda dengan ratu Belanda sebagai ketuanya. Isi perjanjian ini mendapat tanggapan beragam dari masyarakat Indonesia. Beberapa partai politik menentangnya seperti PNI, Partai Wanita, Angkatan Muda Comunis (Acoma), Partai Rakyat Indonesia, Laskar Rakyat Jawa Barat, Partai Rakyat Jelata ,sedangkan partai-partai yang mendukung adalah PKI, Pesindo, BTI, laskar Rakyat, Partai Buruh, Parkindo, Partai katholik. Dewan Pusat Konggres Pemuda mengambil sikap netral dengan tujuan menjaga persatuan organisasi-organisasi yang membentuknya.

Untuk memecahkan jalan buntu tersebut, pemerintah kemudian mengubah perimbangan kekuatan dalam KNIP sehingga kekuatan pro-Linggarjati lebih besar. Hal ini mendapat tantangan keras dari partai-partai anti-Linggarjati termasuk PNI dan Masyumi. Dengan penambahan suara ini, pemerintah mendapatkan dukungan dari KNIP untuk melanjutkan perjanjian Linggarjati dan akhirnya ditandatangani oleh kedua delegasi yang mewakili pemerintah masing-masing pada tanggal 25 Maret 1947. Walaupun perjanjian Linggarjati telah ditandatangani, hubungan Indonesia-Belanda tidak bertambah baik karena adanya perbedaan tafsiaran terhadap pasal-pasal dalam perjanjian itu. Pada tanggal 27 Mei 1947 pihak Belanda menyampaikan nota kepada pemerintah RI yang harus dijawab dalam waktu 2 minggu. Isi nota tersebut sebagai berikut :: 

Untuk memecahkan jalan buntu tersebut, pemerintah kemudian mengubah perimbangan kekuatan dalam KNIP sehingga kekuatan pro-Linggarjati lebih besar. Hal ini mendapat tantangan keras dari partai-partai anti-Linggarjati termasuk PNI dan Masyumi. Dengan penambahan suara ini, pemerintah mendapatkan dukungan dari KNIP untuk melanjutkan perjanjian Linggarjati dan akhirnya ditandatangani oleh kedua delegasi yang mewakili pemerintah masing-masing pada tanggal 25 Maret 1947. Walaupun perjanjian Linggarjati telah ditandatangani, hubungan Indonesia-Belanda tidak bertambah baik karena adanya perbedaan tafsiaran terhadap pasal-pasal dalam perjanjian itu. Pada tanggal 27 Mei 1947 pihak Belanda menyampaikan nota kepada pemerintah RI yang harus dijawab dalam waktu 2 minggu. Isi nota tersebut sebagai berikut :

1) Membentuk pemerintah peralihan bersama. 2) Hendaknya diadakan garis demiliterisasi 3) Perlunya sebagian Angkatan Darat, Laut dan Udara Hindia- Belanda tinggal di Indonesia untuk pembangunan suatu pertahanan modern. 4) Perlunya pembentukan alat kepolisian yang dapat melindungi kepentingan dalam dan luar negeri. 5) Mengenai masalah perekonomian, seperti hasil-hasil perkebunan dan devisa perlu diawasi bersama. Pemerintah RI menyampaikan nota balasan pada tanggal 8 Juni 1947 yang isinya sebagai berikut : 1) Dalam masalah politik, pemerintah RI menyetujui pembentukan Negara Indonesia Timur, walaupun tidak selaras dengan perjanjian Linggarjati. 2) Dalam bidang militer, pemerintah RI menyetujui demilitersasi: 

1) Membentuk pemerintah peralihan bersama. 2) Hendaknya diadakan garis demiliterisasi 3) Perlunya sebagian Angkatan Darat, Laut dan Udara Hindia- Belanda tinggal di Indonesia untuk pembangunan suatu pertahanan modern. 4) Perlunya pembentukan alat kepolisian yang dapat melindungi kepentingan dalam dan luar negeri. 5) Mengenai masalah perekonomian, seperti hasil-hasil perkebunan dan devisa perlu diawasi bersama. Pemerintah RI menyampaikan nota balasan pada tanggal 8 Juni 1947 yang isinya sebagai berikut : 1) Dalam masalah politik, pemerintah RI menyetujui pembentukan Negara Indonesia Timur, walaupun tidak selaras dengan perjanjian Linggarjati. 2) Dalam bidang militer, pemerintah RI menyetujui demilitersasi

antara daerah demarkasi kedua belah pihak. Keamanan dalam zona bebas militer tersebut akan diserahkan kepada polisi. 3) Mengenai pertahanan Indonesia Serikat harus dilakukan oleh tentara nasional masing-masing sehingga pertahanan bersama (gendarmerie) ditolak. Nota yang disampaikan Syahrir ini dianggap terlalu lemah. Akibatnya, semakin banyak partai dalam KNIP yang menentangnya, bahkan partainya sendiri juga melepaskan dukunganya. Kabinet Syahrir akhirnya mengembalikan mandatnya kepada presiden Soekarno. Dengan adanya perbedaan penafsiran terhadap isi perjanjian Linggarjati ini, pihak Belanda melakukan agresi militer pada tanggal 21 Juli 1947 pukul 00.00. Dalam waktu singkat, Belanda berhasil menerobos garis pertahanan RI. Kekuatan TNI dengan organisasi dan peralatan yang sederhana tidak mampu menahan pukulan musuh yang serba modern. TNI menyadari bahwa sistem pertahan linier tidak tepat menghadapi situasi seperti itu. : 

antara daerah demarkasi kedua belah pihak. Keamanan dalam zona bebas militer tersebut akan diserahkan kepada polisi. 3) Mengenai pertahanan Indonesia Serikat harus dilakukan oleh tentara nasional masing-masing sehingga pertahanan bersama (gendarmerie) ditolak. Nota yang disampaikan Syahrir ini dianggap terlalu lemah. Akibatnya, semakin banyak partai dalam KNIP yang menentangnya, bahkan partainya sendiri juga melepaskan dukunganya. Kabinet Syahrir akhirnya mengembalikan mandatnya kepada presiden Soekarno. Dengan adanya perbedaan penafsiran terhadap isi perjanjian Linggarjati ini, pihak Belanda melakukan agresi militer pada tanggal 21 Juli 1947 pukul 00.00. Dalam waktu singkat, Belanda berhasil menerobos garis pertahanan RI. Kekuatan TNI dengan organisasi dan peralatan yang sederhana tidak mampu menahan pukulan musuh yang serba modern. TNI menyadari bahwa sistem pertahan linier tidak tepat menghadapi situasi seperti itu.

d. Perjanjian Renville Agresi militer Belanda I pada tanggal 21 Juli 1947 telah menimbulkan reaksi dari berbagai penjuru dunia. India dan Australia mengajukan permohonan agar masalah RI dan Belanda segera dibicarakan dalam Dewan Keamanan PBB. Usul ini diterima sehingga pada tanggal 31 Juli 1947 masalah Indonesia- Belanda dimasukan dalam sidang Dewan Keamanan PBB. Usul itu diterima pada tanggal 31 Juli 1947 masalah Indonesia-Belanda dimasukan dalam sidang Dewan Keamanan. Pada tanggal 1 Agustus 1947, PBB mengeluarkan seruan kepada kedua belah pihak agar melakukan gencatan senjata dan mencari penyelesaian secara damai. Untuk sementara waktu pengawasan gencatan senjata dilakukan oleh Komisi Konsuler. Komisi tersebut diketuai oleh Konsul Jendral Amerika, Dr. Walter Foote, dan beranggotakan Konsul Jendral dari Cina, Belgia, Prancis dan Inggris. Komisi konsuler melaporkan bahwa sesudah tanggal: 

d. Perjanjian Renville Agresi militer Belanda I pada tanggal 21 Juli 1947 telah menimbulkan reaksi dari berbagai penjuru dunia. India dan Australia mengajukan permohonan agar masalah RI dan Belanda segera dibicarakan dalam Dewan Keamanan PBB. Usul ini diterima sehingga pada tanggal 31 Juli 1947 masalah Indonesia- Belanda dimasukan dalam sidang Dewan Keamanan PBB. Usul itu diterima pada tanggal 31 Juli 1947 masalah Indonesia-Belanda dimasukan dalam sidang Dewan Keamanan. Pada tanggal 1 Agustus 1947, PBB mengeluarkan seruan kepada kedua belah pihak agar melakukan gencatan senjata dan mencari penyelesaian secara damai. Untuk sementara waktu pengawasan gencatan senjata dilakukan oleh Komisi Konsuler. Komisi tersebut diketuai oleh Konsul Jendral Amerika, Dr. Walter Foote, dan beranggotakan Konsul Jendral dari Cina, Belgia, Prancis dan Inggris. Komisi konsuler melaporkan bahwa sesudah tanggal

4 Agustus 1947, perintah tembak-menembak tidak memuaskan. Duta keliling Indonesia Sutan Syahrir diminta oleh sidang Dewan Keamanan PBB untuk membentuk suatu badan arbitrase (penengah). Akhirnya, Dewan Keamanan PBB menyetujui usulan Amerika Serikat untuk membentuk suatu komisi jasa-jasa baik (Good Will Commision), yang kemudian dikenal sebagai Komisi Tiga Negara (KTN). Anggota KTN satu orang dipilih oleh Indonesia, satu orang dipilih oleh Belanda, selanjutnya kedua anggota itu memilih anggota ketiga. Pemerintah RI memilih Australia, pemerintah Belanda memilih Belgia, sedangkan kedua negara ini memilih Amerika Serikat sebagai anggota ketiga. Pemerintah Australia menunjuk Richard C. Kirby, Hakim Mahkamah Arbitrase dari Persemakmuran Australia sebagai wakilnya. Pemerintah Belgia menunjuk Paul Van Zeeland, mantan Perdana Menteri dan menteri luar negeri, sebagai wakilnya. Adapun pemerintah Amerika Serikat menunjuk Dr. Frank B. Graham, Rektor Universitas: 

4 Agustus 1947, perintah tembak-menembak tidak memuaskan. Duta keliling Indonesia Sutan Syahrir diminta oleh sidang Dewan Keamanan PBB untuk membentuk suatu badan arbitrase (penengah). Akhirnya, Dewan Keamanan PBB menyetujui usulan Amerika Serikat untuk membentuk suatu komisi jasa-jasa baik (Good Will Commision), yang kemudian dikenal sebagai Komisi Tiga Negara (KTN). Anggota KTN satu orang dipilih oleh Indonesia, satu orang dipilih oleh Belanda, selanjutnya kedua anggota itu memilih anggota ketiga. Pemerintah RI memilih Australia, pemerintah Belanda memilih Belgia, sedangkan kedua negara ini memilih Amerika Serikat sebagai anggota ketiga. Pemerintah Australia menunjuk Richard C. Kirby, Hakim Mahkamah Arbitrase dari Persemakmuran Australia sebagai wakilnya. Pemerintah Belgia menunjuk Paul Van Zeeland, mantan Perdana Menteri dan menteri luar negeri, sebagai wakilnya. Adapun pemerintah Amerika Serikat menunjuk Dr. Frank B. Graham, Rektor Universitas

North Carolina. Dalam masalah militer, KTN berhak mengambil inisiatif, sedangkan untuk masalah politik KTN hanya berhak memberikan saran dan usul. Pada tanggal 27 Oktober 1947, para anggota KTN tiba di Indonesia. Dari kontak pendahuluan yang dilakukan dengan pihak yang bersengketa menunjukan bahwa masing-masing pihak tidak mau bertemu di wilayah yang dikuasai pihak lainya. Belanda mengusulkan Jakarta sebagai tempat perundingan, tetapi ditolak pihak RI. Pihak RI menganggap bahwa Jakarta sudah tidak ada kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dan tidak ada jawatan RI yang aktif akibat agresi militer Belanda. RI menginginkan perundingan dilakukan di luar daerah pendudukan Belanda. Oleh karena itu, pihak Amerika Serikat menawarkan kapal angkut USS Renville, sebagai tempat perundingan yang netral. Setelah jatuhnya kabinet Syahrir III, presiden menunjuk Amir Syarifudin untuk menyusun kabinet baru, Amir Syarifudin segera: 

North Carolina. Dalam masalah militer, KTN berhak mengambil inisiatif, sedangkan untuk masalah politik KTN hanya berhak memberikan saran dan usul. Pada tanggal 27 Oktober 1947, para anggota KTN tiba di Indonesia. Dari kontak pendahuluan yang dilakukan dengan pihak yang bersengketa menunjukan bahwa masing-masing pihak tidak mau bertemu di wilayah yang dikuasai pihak lainya. Belanda mengusulkan Jakarta sebagai tempat perundingan, tetapi ditolak pihak RI. Pihak RI menganggap bahwa Jakarta sudah tidak ada kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dan tidak ada jawatan RI yang aktif akibat agresi militer Belanda. RI menginginkan perundingan dilakukan di luar daerah pendudukan Belanda. Oleh karena itu, pihak Amerika Serikat menawarkan kapal angkut USS Renville, sebagai tempat perundingan yang netral. Setelah jatuhnya kabinet Syahrir III, presiden menunjuk Amir Syarifudin untuk menyusun kabinet baru, Amir Syarifudin segera

Membentuk delegasi untuk menghadapi perundingan renville dengan Belanda. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifudin dengan Ali Sastroamijoyo sebagai wakil ketuanya. Anggota-anggotanya terdiri atas dr Tjoa Siek Ien, Sutan Syahrir, H. Agus Salim, Mr.Nasrun dan dua anggota cadangan yaitu Ir. Juanda dan Setiajid, serta 32 orang penasihat. Delegasi Belanda dipimpin oleh R. Abdulkadir Wijoyoatmojo, dengan Mr. Vredenburgh sebagai wakil ketuanya. Anggota-anggotanya terdiri dari Dr. P.J. Koets, Mr. Dr.Ch.R. Soumokil, Tengku Zulkarnaen, Aji Pangeran Kertanegara, Mr. Masjarie, Thio Thian Tjiong, Mr. A.H. Ophuyzen dan A. Th. Baud sebagai sekretaris. Perundingan tidak berjalan lancar seperti yang diharapkan. Pihak Belanda bersikeras pada tuntutanya terhadap garis Van Mook, yaitu garis terdepan dalam pasukan Belanda setelah agresi militernya sampai dengan perintah gencatan senjata Dewan Keamanan PBB tanggal 4 Agustus 1947. Pihak RI menolak: 

Membentuk delegasi untuk menghadapi perundingan renville dengan Belanda. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifudin dengan Ali Sastroamijoyo sebagai wakil ketuanya. Anggota-anggotanya terdiri atas dr Tjoa Siek Ien, Sutan Syahrir, H. Agus Salim, Mr.Nasrun dan dua anggota cadangan yaitu Ir. Juanda dan Setiajid, serta 32 orang penasihat. Delegasi Belanda dipimpin oleh R. Abdulkadir Wijoyoatmojo, dengan Mr. Vredenburgh sebagai wakil ketuanya. Anggota-anggotanya terdiri dari Dr. P.J. Koets, Mr. Dr.Ch.R. Soumokil, Tengku Zulkarnaen, Aji Pangeran Kertanegara, Mr. Masjarie, Thio Thian Tjiong, Mr. A.H. Ophuyzen dan A. Th. Baud sebagai sekretaris. Perundingan tidak berjalan lancar seperti yang diharapkan. Pihak Belanda bersikeras pada tuntutanya terhadap garis Van Mook, yaitu garis terdepan dalam pasukan Belanda setelah agresi militernya sampai dengan perintah gencatan senjata Dewan Keamanan PBB tanggal 4 Agustus 1947. Pihak RI menolak

Karena tidak daerah hasil agresi diakui. Dalam keadaan yang tidak menentu, pihak Belanda memberikan ultimatum tidak dapat lagi melanjutkan perundingan dan pihak RI diberikan waktu 48 jam untuk menjawabnya. KTN menyadari bahwa ultimatum Belanda in i dapat menimbulkan situasi yang berbahaya. Untuk itu Dr. Frank Graham menambahkan bahwa pemerintah RI mendapatkan jaminan dari KTN dan kekuasaan pemerintah RI tidak akan berkurang selama masa peralihan, yaitu penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada negara federal Indonesia. Karena desakan dari KTN tersebut, pemerintah RI akhirnya menyetujui isi perundingan renville yang pada hakikatnya sangat merugikan RI, antara lain sebagai berikut. 1) Pihak RI menyetujui dibentuknya Negara Indonesia Serikat pada masa peralihan. 2) Daerah yang diduduki Belanda melalui agresinya diakui pihak RI sampai diadakan plebisit untuk menentukan aspirasi rakyat di daerah itu, apakah ingin bergabung dengan RI atau tidak.: 

Karena tidak daerah hasil agresi diakui. Dalam keadaan yang tidak menentu, pihak Belanda memberikan ultimatum tidak dapat lagi melanjutkan perundingan dan pihak RI diberikan waktu 48 jam untuk menjawabnya. KTN menyadari bahwa ultimatum Belanda in i dapat menimbulkan situasi yang berbahaya. Untuk itu Dr. Frank Graham menambahkan bahwa pemerintah RI mendapatkan jaminan dari KTN dan kekuasaan pemerintah RI tidak akan berkurang selama masa peralihan, yaitu penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada negara federal Indonesia. Karena desakan dari KTN tersebut, pemerintah RI akhirnya menyetujui isi perundingan renville yang pada hakikatnya sangat merugikan RI, antara lain sebagai berikut. 1) Pihak RI menyetujui dibentuknya Negara Indonesia Serikat pada masa peralihan. 2) Daerah yang diduduki Belanda melalui agresinya diakui pihak RI sampai diadakan plebisit untuk menentukan aspirasi rakyat di daerah itu, apakah ingin bergabung dengan RI atau tidak.

3) Pemerintah RI bersedia menarik semua pasukanya dari daerah- daerah kantong gerilya di daerah yang diduduki Belanda dan masuk ke wilayah RI (hijrah). Perundingan Renville ditandatangani tanggal 17 Januari 1948. Kemudian diikuti dengan hijrahnya pasukan-pasukan TNI dari daerah-daerah kantong gerilya, seperti Jawa Barat ke wilayah RI di Jawa Tengah. Sementara itu, pihak Belanda melaksanakan rencananya membentuk negara-negara boneka di daerah-daerah yang didudukinya, seperti Negara Indonesia Timur, Negara Sumatra Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, dan Negara Madura. Tokoh-tokoh dari negara itu kemudian dihimpun dalam sebuah organisasi yang bernama Bijeenkomst voor Federal Overleg (BFO) atau Pertemuan untuk musyawarah Federal. Meskipun kabinet Amir Syarifudin merupakan kabinet koalisi yang kuat, tetapi setelah itu menerima perjanjian Renville, partai- partai politik kembali menentangnya. Akhirnya, Amir Syarifudin mengembalikan mandatnya kepada presiden pada tanggal : 

3) Pemerintah RI bersedia menarik semua pasukanya dari daerah- daerah kantong gerilya di daerah yang diduduki Belanda dan masuk ke wilayah RI (hijrah). Perundingan Renville ditandatangani tanggal 17 Januari 1948. Kemudian diikuti dengan hijrahnya pasukan-pasukan TNI dari daerah-daerah kantong gerilya, seperti Jawa Barat ke wilayah RI di Jawa Tengah. Sementara itu, pihak Belanda melaksanakan rencananya membentuk negara-negara boneka di daerah-daerah yang didudukinya, seperti Negara Indonesia Timur, Negara Sumatra Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, dan Negara Madura. Tokoh-tokoh dari negara itu kemudian dihimpun dalam sebuah organisasi yang bernama Bijeenkomst voor Federal Overleg (BFO) atau Pertemuan untuk musyawarah Federal. Meskipun kabinet Amir Syarifudin merupakan kabinet koalisi yang kuat, tetapi setelah itu menerima perjanjian Renville, partai- partai politik kembali menentangnya. Akhirnya, Amir Syarifudin mengembalikan mandatnya kepada presiden pada tanggal

23 Januari 1948. Setelah tidak menjabat sebagai perdana menteri, Amir Syarifudin bergabung dengan Front Demokrasi Rakyat (FDR). Pada tanggal 5 Juli 1948 FDR memimpin aksi pemogokan para buruh di Delanggu, Klaten. Amir Syarifudin bergabung dengan Muso membentuk Partai Komunis Indonesia (PKI). PKI banyak melakukan provokasi dan kerusuhan. Puncaknya pada tanggal 18 September 1948, tokoh-tokoh PKI memproklamasikan berdirinyaSovyet Republik Indonesia di Madiun. Peristiwa tersebut dikenal dengan pembrontakan PKI di Madiun. e. Perjuangan Diplomatik Menghadapi Agresi Militer II Belanda Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melakukan aksi militernya yang kedua terhadap wilayah RI. Dalam aksi itu, Belanda berhasil menguasai ibukota RI Yogyakarta serta menawan presiden dan wakil presiden. Akan tetapi, presiden dan wakil sebelumnya telah memberikan mandat kepada Syafrudin Prawiranegara yang ketika itu : 

23 Januari 1948. Setelah tidak menjabat sebagai perdana menteri, Amir Syarifudin bergabung dengan Front Demokrasi Rakyat (FDR). Pada tanggal 5 Juli 1948 FDR memimpin aksi pemogokan para buruh di Delanggu, Klaten. Amir Syarifudin bergabung dengan Muso membentuk Partai Komunis Indonesia (PKI). PKI banyak melakukan provokasi dan kerusuhan. Puncaknya pada tanggal 18 September 1948, tokoh-tokoh PKI memproklamasikan berdirinyaSovyet Republik Indonesia di Madiun. Peristiwa tersebut dikenal dengan pembrontakan PKI di Madiun. e. Perjuangan Diplomatik Menghadapi Agresi Militer II Belanda Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melakukan aksi militernya yang kedua terhadap wilayah RI. Dalam aksi itu, Belanda berhasil menguasai ibukota RI Yogyakarta serta menawan presiden dan wakil presiden. Akan tetapi, presiden dan wakil sebelumnya telah memberikan mandat kepada Syafrudin Prawiranegara yang ketika itu

Berada di Sumatra untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Sementara itu, panglima besar angkatan perang Indonesia Jendral Sudirman menyingkir ke luar kota untuk memimpin perang gerilya. Menanggapi keadaan Indonesia tersebut, pada tanggal 24 Januari1949 Dewan Keamanan PBB segera bersidang dan mengeluarkan resolusi, sebagai berikut : 1) Menghentikan permusuhan 2) Membebaskan presiden serta RI yang ditangkap pada tanggal 19 Desember 1948 3) Memerintahkan kepada KTN agar memberikan laporan lengkap mengenai situasi di Indonesia sejak tanggal 19 Desember 1948. Untuk menghadapi serangan Belanda, pasukan TNI atas gagasan dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX melakukan serangan umum pada tanggal 1 Maret 1949 terhadap dari Yogyakarta berhasil menduduki kota tersebut selama 6 jam. Tekanan terhadap Belanda diberikan pula oleh dunia internasional. Amerika Serikat mengancam akan mencabut: 

Berada di Sumatra untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Sementara itu, panglima besar angkatan perang Indonesia Jendral Sudirman menyingkir ke luar kota untuk memimpin perang gerilya. Menanggapi keadaan Indonesia tersebut, pada tanggal 24 Januari1949 Dewan Keamanan PBB segera bersidang dan mengeluarkan resolusi, sebagai berikut : 1) Menghentikan permusuhan 2) Membebaskan presiden serta RI yang ditangkap pada tanggal 19 Desember 1948 3) Memerintahkan kepada KTN agar memberikan laporan lengkap mengenai situasi di Indonesia sejak tanggal 19 Desember 1948. Untuk menghadapi serangan Belanda, pasukan TNI atas gagasan dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX melakukan serangan umum pada tanggal 1 Maret 1949 terhadap dari Yogyakarta berhasil menduduki kota tersebut selama 6 jam. Tekanan terhadap Belanda diberikan pula oleh dunia internasional. Amerika Serikat mengancam akan mencabut

Bantuan Marshall Plan (program bantuan untuk negara-negara Eropa Barat) kepada Belanda. Karena desakan-desakan PBB, pihak Belanda kembali mengadakan pendekatan-pendekatan terhadap pihak RI. Perdana menteri Belanda Dr. Drees mengundang Prof. Dr. Supomo untuk kembali berunding. Selain itu,juga dilakukan pertemuan pada tanggal 21 Januari 1949 antara delegasi BFO yaitu Mr. Djumhana dan dr. Ateng dengan presiden Soekarno dan wakil presiden Moh. Hatta. Pimpinan delegasi RI Mr. Moh. Roem menyatakan bahwa RI bersedia berunding dengan BFO jika diawasi oleh komisi PBB. F. Perundingan Roem-Royen Pada tanggal 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB memutuskan bahwa tugas KTN digantikan oleh UNCI (United Nations Commissions for Indonesia). UNCI beranggotakan Australia diwakil Critchley, Belgia oleh Herremands, dan Amerika Serikat oleh Merle Cochran.: 

Bantuan Marshall Plan (program bantuan untuk negara-negara Eropa Barat) kepada Belanda. Karena desakan-desakan PBB, pihak Belanda kembali mengadakan pendekatan-pendekatan terhadap pihak RI. Perdana menteri Belanda Dr. Drees mengundang Prof. Dr. Supomo untuk kembali berunding. Selain itu,juga dilakukan pertemuan pada tanggal 21 Januari 1949 antara delegasi BFO yaitu Mr. Djumhana dan dr. Ateng dengan presiden Soekarno dan wakil presiden Moh. Hatta. Pimpinan delegasi RI Mr. Moh. Roem menyatakan bahwa RI bersedia berunding dengan BFO jika diawasi oleh komisi PBB. F. Perundingan Roem-Royen Pada tanggal 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB memutuskan bahwa tugas KTN digantikan oleh UNCI (United Nations Commissions for Indonesia). UNCI beranggotakan Australia diwakil Critchley, Belgia oleh Herremands, dan Amerika Serikat oleh Merle Cochran.

Berkat adanya pendekatan antara pihak RI-Belanda-BFO dan atas inisiatif Dewan Keamanan PBB, kembali diadakan perundingan antara RI dengan Belanda. Perundingan dilakukan di hotel Des Indes, Jakarta dipimpin Merle Cohran. Delegasi RI dipimpin oleh Moh. Roem sebagai ketua dan Ali Sastroamijoyo sebagai wakil ketua, dengan anggota-anggotanya dr. Leimena, Ir. Juanda, Prof. Dr. Supomo, Mr. Latuharhary disertai lima orang penasehat. Delegasi Belandadipimpin oleh Dr. Van Royen, dengan anggota-anggotanya Mr. N.S. Blom, Mr. A.Jacob, Dr.J.J Van der Velde, dan empat penasehat. Pada tanggal 17 Mei 1949 tercapai persetujuan antara pihak RI dan Belanda. Pernyataan pihak RI adalah sebagai berikut : 1) Mengeluarkan perintah kepada pengikut RI yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya. 2) Kerjasama dalam pengembalian perdamaian serta menjaga keamanan dan ketertiban: 

Berkat adanya pendekatan antara pihak RI-Belanda-BFO dan atas inisiatif Dewan Keamanan PBB, kembali diadakan perundingan antara RI dengan Belanda. Perundingan dilakukan di hotel Des Indes, Jakarta dipimpin Merle Cohran. Delegasi RI dipimpin oleh Moh. Roem sebagai ketua dan Ali Sastroamijoyo sebagai wakil ketua, dengan anggota-anggotanya dr. Leimena, Ir. Juanda, Prof. Dr. Supomo, Mr. Latuharhary disertai lima orang penasehat. Delegasi Belandadipimpin oleh Dr. Van Royen, dengan anggota-anggotanya Mr. N.S. Blom, Mr. A.Jacob, Dr.J.J Van der Velde, dan empat penasehat. Pada tanggal 17 Mei 1949 tercapai persetujuan antara pihak RI dan Belanda. Pernyataan pihak RI adalah sebagai berikut : 1) Mengeluarkan perintah kepada pengikut RI yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya. 2) Kerjasama dalam pengembalian perdamaian serta menjaga keamanan dan ketertiban

3) Turut serta dalam KMB di Den Haag dengan maksud mempercepat “penyerahan” kedaulatan yang sungguh- sungguh dan lengkap kepada Negara Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat. Adapun pernyataan pihak Belanda adalah sebagai berikut : 1) Delegasi Belanda menyetujui pembentukan panitia bersama di bawah pengawasan PBB. 2) Pemerintahan Belanda menyetujui bahwa pemerintah RI harus bebas dan leluasa melakukan jabatan sepatutnya dalam satu daerah meliputi karesidenan Yogyakarta. 3) Pemerintah Belanda membebaskan tidak bersyarat pemimpin- pemimpin Republik Indonesia dan tahanan politik yang ditangkap sejak tanggal 19 Desember 1948. 4) Pemerintah Belanda menyetujui RI bagian dari Republik Indonesia Serikat 5) Konfrensi Meja Bundar di Den Haag akan diadakan secepat mungkin. Dengan disepakati prinsip-prinsip Roem-Royen tersebut. Pemerintah : 

3) Turut serta dalam KMB di Den Haag dengan maksud mempercepat “penyerahan” kedaulatan yang sungguh- sungguh dan lengkap kepada Negara Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat. Adapun pernyataan pihak Belanda adalah sebagai berikut : 1) Delegasi Belanda menyetujui pembentukan panitia bersama di bawah pengawasan PBB. 2) Pemerintahan Belanda menyetujui bahwa pemerintah RI harus bebas dan leluasa melakukan jabatan sepatutnya dalam satu daerah meliputi karesidenan Yogyakarta. 3) Pemerintah Belanda membebaskan tidak bersyarat pemimpin- pemimpin Republik Indonesia dan tahanan politik yang ditangkap sejak tanggal 19 Desember 1948. 4) Pemerintah Belanda menyetujui RI bagian dari Republik Indonesia Serikat 5) Konfrensi Meja Bundar di Den Haag akan diadakan secepat mungkin. Dengan disepakati prinsip-prinsip Roem-Royen tersebut. Pemerintah

Darurat RI di Sumatra memerintahkan Sultan Hamengkubuwono IX untuk mengambil alih pemeintahan di Yogyakarta apabila Belanda mulai mundur dari Yogyakarta. Sebagai tindak lanjut dari perundingan Roem-Royen, pada tanggal 22 Juni 1949 diadakan perundingan antara RI, BFO dan Belanda. Perundingan itu dilakukan di bawah pengawasan anggota UNCI, Crithley dari Australia. Hasil perundingan sebagai berikut : 1) Pengembalian pemerintah RI ke Yogyakarta dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 1949 2) Mengenai penghentian permusuhan akan dibahas setelah pemerintah RI kembali ke Yogyakarta 3) Konfrensi Meja Bundar diusulkan akan diadakan di Den Haag Setelah para pemimpin RI kembali ke Yogyakarta, pada tanggal 13 Juli 1949 pukul 20.30 diadakan sidang kabinet.: 

Darurat RI di Sumatra memerintahkan Sultan Hamengkubuwono IX untuk mengambil alih pemeintahan di Yogyakarta apabila Belanda mulai mundur dari Yogyakarta. Sebagai tindak lanjut dari perundingan Roem-Royen, pada tanggal 22 Juni 1949 diadakan perundingan antara RI, BFO dan Belanda. Perundingan itu dilakukan di bawah pengawasan anggota UNCI, Crithley dari Australia. Hasil perundingan sebagai berikut : 1) Pengembalian pemerintah RI ke Yogyakarta dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 1949 2) Mengenai penghentian permusuhan akan dibahas setelah pemerintah RI kembali ke Yogyakarta 3) Konfrensi Meja Bundar diusulkan akan diadakan di Den Haag Setelah para pemimpin RI kembali ke Yogyakarta, pada tanggal 13 Juli 1949 pukul 20.30 diadakan sidang kabinet.

Pada kesempatan itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX diangkat sebagai menteri pertahanan dan koordinator keamanan. G. Konfrensi Antar Indonesia Pada tanggal 19-22 Juni 1949 di Yogyakarta diadakan perundingan antara pihak RI dan BFO yang disebut Konfrensi Antar Indonesia. Perundingan itu menghasilkan keputusan-keputusan sebagai berikut : 1) Bidang Ketatanegraan Negara Indonesia serikat a) Negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat berdasarkan demokrasi dan federalisme b) RIS akan dikepalai oleh seorang presiden konstitusional yang dibantu oleh menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat c) Akan dibentuk dua badan perwakilan, yaitu dewan perwakilan rakyat dan sebuah dewan perwakilan negara bagian (senat).: 

Pada kesempatan itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX diangkat sebagai menteri pertahanan dan koordinator keamanan. G. Konfrensi Antar Indonesia Pada tanggal 19-22 Juni 1949 di Yogyakarta diadakan perundingan antara pihak RI dan BFO yang disebut Konfrensi Antar Indonesia. Perundingan itu menghasilkan keputusan-keputusan sebagai berikut : 1) Bidang Ketatanegraan Negara Indonesia serikat a) Negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat berdasarkan demokrasi dan federalisme b) RIS akan dikepalai oleh seorang presiden konstitusional yang dibantu oleh menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat c) Akan dibentuk dua badan perwakilan, yaitu dewan perwakilan rakyat dan sebuah dewan perwakilan negara bagian (senat).

d) Perwakilan Federal Sementara akan menerima kedaulatan bukan saja dari pihak Belanda, melainkan pada saat yang sama juga dari pihak Republik Indonesia. 2) Bidang Militer a) Angkatan Perang RIS (APRIS) adalah angkatan perang nasional. Presiden RIS adalah panglima tertinggi angkatan perang RIS. b) Pertahanan negara adalah hak semata-mata pemerintahan RIS, negara-negara bagian tidak akan memiliki angkatan perang sendiri. c) Angkatan perang RIS akan dibentuk oleh pemerintah oleh pemerintah RIS dengan intinya angkatan perang RI (TNI), bersama-sama dengan orang Indonesia Indonesia yang yang tergabung dalam KNIL, Territoriale Bataljons dsb. d) Pada masa permulaan RIS, menteri pertahanan dapat merangkap sebagai Panglima Besar APRIS.: 

d) Perwakilan Federal Sementara akan menerima kedaulatan bukan saja dari pihak Belanda, melainkan pada saat yang sama juga dari pihak Republik Indonesia. 2) Bidang Militer a) Angkatan Perang RIS (APRIS) adalah angkatan perang nasional. Presiden RIS adalah panglima tertinggi angkatan perang RIS. b) Pertahanan negara adalah hak semata-mata pemerintahan RIS, negara-negara bagian tidak akan memiliki angkatan perang sendiri. c) Angkatan perang RIS akan dibentuk oleh pemerintah oleh pemerintah RIS dengan intinya angkatan perang RI (TNI), bersama-sama dengan orang Indonesia Indonesia yang yang tergabung dalam KNIL, Territoriale Bataljons dsb. d) Pada masa permulaan RIS, menteri pertahanan dapat merangkap sebagai Panglima Besar APRIS.

Konfrensi antar Indonesia dilanjutkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 1949 dipimpin oleh perdana menteri Moh. Hatta. Perundingan ini bertujuan membahas pelaksanaan pokok-pokok persetujuan yang telah diambil di Yogyakarta. Dalam perundingan ini kedua belah pihak menyepakati pembentukan panitia persiapan nasional yang bertugas menjaga suasana tertib sebelum dan sesudah Konfrensi Meja Bundar (KMB). Pada bulan Agustus 1949, presiden Soekarno dan wakil mahkota Belanda memerintahkan penghentian tembak-menembak mulai tanggal 11 Agustus untuk Jawa dan 15 Agustus untuk Sumatra. h. Konfrensi Meja Bundar dan Pengakuan Kedaulatan Pada tanggal 4 Agustus 1949, delegasi RI diberangkatkan terdiri atas Drs. Moh. Hatta, Moh.Roem, Prof.Dr. Supomo, dr. Leimena, Ali Sastroamijoyo, Ir.Juanda, dr.Sukiman, Suyono: 

Konfrensi antar Indonesia dilanjutkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 1949 dipimpin oleh perdana menteri Moh. Hatta. Perundingan ini bertujuan membahas pelaksanaan pokok-pokok persetujuan yang telah diambil di Yogyakarta. Dalam perundingan ini kedua belah pihak menyepakati pembentukan panitia persiapan nasional yang bertugas menjaga suasana tertib sebelum dan sesudah Konfrensi Meja Bundar (KMB). Pada bulan Agustus 1949, presiden Soekarno dan wakil mahkota Belanda memerintahkan penghentian tembak-menembak mulai tanggal 11 Agustus untuk Jawa dan 15 Agustus untuk Sumatra. h. Konfrensi Meja Bundar dan Pengakuan Kedaulatan Pada tanggal 4 Agustus 1949, delegasi RI diberangkatkan terdiri atas Drs. Moh. Hatta, Moh.Roem, Prof.Dr. Supomo, dr. Leimena, Ali Sastroamijoyo, Ir.Juanda, dr.Sukiman, Suyono

Hadiwinoto, Dr. Sumitro Joyohadikusumo, Abdul Karim Pringgodigdo, Kolonel T.B Simatupang, dan Sumardi. Sedangkan delegasi BFO dipimpin Sultan Hamid II dari Pontianak. Konfrensi Meja Bundar (KMB) berlangsung tanggal 21 Agustus s/d 2 Nopember 1949 di Den Haag, Belanda. Hasil-hasil yang dicapai dalam KMB antara lain sebagai berikut : 1) Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara negara yang merdeka dan berdaulat. 2) Status Irian akan diselesaikan dalam waktu satu tahun sesudah pengakuan kedaulatan 3) Akan dibentuk Uni Indonesia-Belanda berdasarkan kerjasama sukarela dan sederajad 4) RIS mengembalikan hak milik Belanda serta memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda 5) RIS harus membayar semua hutang-hutang Belanda yang dibuat sejak tahun 1942. Sementara itu antara pihak RI dan BFO pada tanggal 29 Oktober 1949 ditandatangani persetujuan mengenai konstitusi RIS. Hasil KMB : 

Hadiwinoto, Dr. Sumitro Joyohadikusumo, Abdul Karim Pringgodigdo, Kolonel T.B Simatupang, dan Sumardi. Sedangkan delegasi BFO dipimpin Sultan Hamid II dari Pontianak. Konfrensi Meja Bundar (KMB) berlangsung tanggal 21 Agustus s/d 2 Nopember 1949 di Den Haag, Belanda. Hasil-hasil yang dicapai dalam KMB antara lain sebagai berikut : 1) Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara negara yang merdeka dan berdaulat. 2) Status Irian akan diselesaikan dalam waktu satu tahun sesudah pengakuan kedaulatan 3) Akan dibentuk Uni Indonesia-Belanda berdasarkan kerjasama sukarela dan sederajad 4) RIS mengembalikan hak milik Belanda serta memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda 5) RIS harus membayar semua hutang-hutang Belanda yang dibuat sejak tahun 1942. Sementara itu antara pihak RI dan BFO pada tanggal 29 Oktober 1949 ditandatangani persetujuan mengenai konstitusi RIS. Hasil KMB

Kemudian diajukan kepada KNIP. Pada tanggal 6 Desember 1949, KNIP bersidang membahas hasil KMB tersebut. Sebanyak 226 suara menyetujui hasil KMB, 62 suara menolak, 31 meninggalkan sidang. Dengan demikian hasil KMB dapat diterima dengan suara mayoritas dalam KNIP. Pada tanggal 15 Desember 1949 diadakan pemilihan presiden RIS dengan calon tunggal Ir. Soekarno. Pada tanggal 16 Desember 1949 Ir. Soekarno dipilih sebagai presiden RIS dan keesokan harinya diambil sumpahnya. Pada tanggal 20 Desember 1949, kabinet pertama dibentuk dipimpin Moh. Hatta sebagai perdana menterinya. Pada tanggal 23 Desember 1949, delegasi RIS yang dipimpin oleh Moh.Hatta berangkat ke Belanda untuk menandatangani “penyerahan” kedaulatan dari pemerintah Belanda. Pada tanggal 27 Desember 1949, baik di Belanda maupun di Indonesia dilakukan upacara penandatanganan naskah: 

Kemudian diajukan kepada KNIP. Pada tanggal 6 Desember 1949, KNIP bersidang membahas hasil KMB tersebut. Sebanyak 226 suara menyetujui hasil KMB, 62 suara menolak, 31 meninggalkan sidang. Dengan demikian hasil KMB dapat diterima dengan suara mayoritas dalam KNIP. Pada tanggal 15 Desember 1949 diadakan pemilihan presiden RIS dengan calon tunggal Ir. Soekarno. Pada tanggal 16 Desember 1949 Ir. Soekarno dipilih sebagai presiden RIS dan keesokan harinya diambil sumpahnya. Pada tanggal 20 Desember 1949, kabinet pertama dibentuk dipimpin Moh. Hatta sebagai perdana menterinya. Pada tanggal 23 Desember 1949, delegasi RIS yang dipimpin oleh Moh.Hatta berangkat ke Belanda untuk menandatangani “penyerahan” kedaulatan dari pemerintah Belanda. Pada tanggal 27 Desember 1949, baik di Belanda maupun di Indonesia dilakukan upacara penandatanganan naskah

“penyerahan” kedaulatan. Di Belanda di ruang tahta Amsterdam, Ratu Yuliana, Perdana menteri Dr. Willem Drees, menteri seberang lautan Mr.A.M.J.A Sassen, dan ketua delegasi RIS Moh. Hatta bersama membubuhkan tanda tangan “penyerahan” kedaulatan kepada RIS. Pada saat yang sama di Jakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX menerima penyerahan kedaulatan dari wakil tinggi mahkota Belanda A.H.J Lovink melalui suatu upacara. Dengan demikian,secara formal Belanda telah memberikan pengakuan kemerdekaan di seluruh bekas wilayah Hindia-Belanda kecuali Irian.: 

“penyerahan” kedaulatan. Di Belanda di ruang tahta Amsterdam, Ratu Yuliana, Perdana menteri Dr. Willem Drees, menteri seberang lautan Mr.A.M.J.A Sassen, dan ketua delegasi RIS Moh. Hatta bersama membubuhkan tanda tangan “penyerahan” kedaulatan kepada RIS. Pada saat yang sama di Jakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX menerima penyerahan kedaulatan dari wakil tinggi mahkota Belanda A.H.J Lovink melalui suatu upacara. Dengan demikian,secara formal Belanda telah memberikan pengakuan kemerdekaan di seluruh bekas wilayah Hindia-Belanda kecuali Irian.

B. Dari Republik Indonesia Serikat hingga kembali ke Republik Indonesia 1. Pembentukan Negara Indonesia Serikat Dengan adanya persetujuan KMB terbentuklah Republik Indonesia Serikat (RIS). RIS terdiri atas 16 negara bagian. Republik Indonesia merupakan negara bagian yang terpenting yang memiliki daerah yang paling luas dan jumlah penduduk yang paling banyak. Kabinet RIS adalah zaken kabinet, artinya kabinet yang anggota-anggotanya dipilih dengan mengutamakan keahlianya dan bukan kabinet koalisi yang hanya bersandar pada kekuatan- kekuatan partai politik yang ada. Tokoh-tokoh terkemuka yang duduk dalam kabinet itu dari pihak RI antara lain : Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Ir. Juanda, Mr. Wilopo, Prof. Dr. Supomo, dr. Leimena, Arnold Monohutu, dan Ir. Herlink Laoh. Sedangkan dari pihak BFO ialah Sultan Hamid II dan Anak Agung Gede Agung. Adapun dari negara-negara bagian RIS berdasarkan piagam konstitusi RIS, sebagai berikut. : 

B. Dari Republik Indonesia Serikat hingga kembali ke Republik Indonesia 1. Pembentukan Negara Indonesia Serikat Dengan adanya persetujuan KMB terbentuklah Republik Indonesia Serikat (RIS). RIS terdiri atas 16 negara bagian. Republik Indonesia merupakan negara bagian yang terpenting yang memiliki daerah yang paling luas dan jumlah penduduk yang paling banyak. Kabinet RIS adalah zaken kabinet, artinya kabinet yang anggota-anggotanya dipilih dengan mengutamakan keahlianya dan bukan kabinet koalisi yang hanya bersandar pada kekuatan- kekuatan partai politik yang ada. Tokoh-tokoh terkemuka yang duduk dalam kabinet itu dari pihak RI antara lain : Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Ir. Juanda, Mr. Wilopo, Prof. Dr. Supomo, dr. Leimena, Arnold Monohutu, dan Ir. Herlink Laoh. Sedangkan dari pihak BFO ialah Sultan Hamid II dan Anak Agung Gede Agung. Adapun dari negara-negara bagian RIS berdasarkan piagam konstitusi RIS, sebagai berikut.

Negara bagian : 1. Negara Republik Indonesia 2. Negara Indonesia Timur 3. Negara Pasundan 4. Negara Jawa Timur 5. Negara Madura 6. Negara Sumatra Timur 7. Negara Sumatra Selatan Negara Satuan yang berdiri Sendiri 1. Jawa Tengah 9. Kalimantan Tenggara. 2. Belitung 3. Kalimantan Barat 4. Daerah Banjar 5. Kalimantan Timur 6. Bangka 7. Riau 8. Dayak Besar: 

Negara bagian : 1. Negara Republik Indonesia 2. Negara Indonesia Timur 3. Negara Pasundan 4. Negara Jawa Timur 5. Negara Madura 6. Negara Sumatra Timur 7. Negara Sumatra Selatan Negara Satuan yang berdiri Sendiri 1. Jawa Tengah 9. Kalimantan Tenggara. 2. Belitung 3. Kalimantan Barat 4. Daerah Banjar 5. Kalimantan Timur 6. Bangka 7. Riau 8. Dayak Besar

2. Kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia Faktor-faktor yang menyebabkan semakin kuatnya dorongan pembubaran RIS adalah sebagai berikut : a. Anggota kabinet RIS pada umumnya orang-orang republikan pendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hanya dua orang yang tetap mendukung negara federal, yaitu Sultan Hamid II dan Anak Agung Gede Agung. Oleh karena itu, opini untuk membubarkan RIS dan pembentukan negara kesatuan sangat kuat. b. Ada anggapan di kalangan rakyat Indonesia bahwa pembentukan sistem federal (RIS) merupakan upaya Belanda untuk kembali memecah bangsa Indonesia c. Pembentukan RIS tidak didukung oleh ideologi yang kuat dan tanpa tujuan kenegaraan yang jelas d. Pembentukan RIS tidak mendapat dukungan rakyat banyak e. RIS menghadapi rongrongan sisa-sisa kekuatan Belanda seperti KNIL dan KL serta golongan yang takut kehilangan hak-haknya setelah : 

2. Kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia Faktor-faktor yang menyebabkan semakin kuatnya dorongan pembubaran RIS adalah sebagai berikut : a. Anggota kabinet RIS pada umumnya orang-orang republikan pendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hanya dua orang yang tetap mendukung negara federal, yaitu Sultan Hamid II dan Anak Agung Gede Agung. Oleh karena itu, opini untuk membubarkan RIS dan pembentukan negara kesatuan sangat kuat. b. Ada anggapan di kalangan rakyat Indonesia bahwa pembentukan sistem federal (RIS) merupakan upaya Belanda untuk kembali memecah bangsa Indonesia c. Pembentukan RIS tidak didukung oleh ideologi yang kuat dan tanpa tujuan kenegaraan yang jelas d. Pembentukan RIS tidak mendapat dukungan rakyat banyak e. RIS menghadapi rongrongan sisa-sisa kekuatan Belanda seperti KNIL dan KL serta golongan yang takut kehilangan hak-haknya setelah

Belanda meninggalkan Indonesia. Oleh karena itu, di beberapa daerah dan negara bagian timbul gerakan menuntut pembubaran RIS dan pembentukan negara kesatuan. Gerakan itu bersamaan dengan munculnya pembrontakan bersenjata oleh bekas tentara KNIL di beberapa negara bagian, seperti APRA, Andi Aziz, dan RMS. Karena semakin kuatnya tuntutan pembubaran RIS, pada tanggal 8 Maret 1950 dengan persetujuan parlemen, pemerintah RI mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor II tahun 1950. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, negara-negara bagian diperbolehkan bergabung dengan Republik Indonesia. Beberapa negara bagian yang menyatakan bergabung dengan RI, yaitu Negara Jawa Timur, Negara Pasundan, Negara Sumatra Selatan, Negara Kalimantan Timur, Kalimantan Tenggara, Dayak, Belitung, dan daerah Riau. Beberapa daerah lain seperti Padang masuk Sumatra Barat, Sabang masuk Aceh, dan kota Waringin masuk RI.: 

Belanda meninggalkan Indonesia. Oleh karena itu, di beberapa daerah dan negara bagian timbul gerakan menuntut pembubaran RIS dan pembentukan negara kesatuan. Gerakan itu bersamaan dengan munculnya pembrontakan bersenjata oleh bekas tentara KNIL di beberapa negara bagian, seperti APRA, Andi Aziz, dan RMS. Karena semakin kuatnya tuntutan pembubaran RIS, pada tanggal 8 Maret 1950 dengan persetujuan parlemen, pemerintah RI mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor II tahun 1950. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, negara-negara bagian diperbolehkan bergabung dengan Republik Indonesia. Beberapa negara bagian yang menyatakan bergabung dengan RI, yaitu Negara Jawa Timur, Negara Pasundan, Negara Sumatra Selatan, Negara Kalimantan Timur, Kalimantan Tenggara, Dayak, Belitung, dan daerah Riau. Beberapa daerah lain seperti Padang masuk Sumatra Barat, Sabang masuk Aceh, dan kota Waringin masuk RI.

Hingga tanggal 5 April 1950, hanya tinggal dua negara bagian yang belum bergabung dengan RI yaitu Negara Sumatra Timur (NST) dan Negara Indonesia Timur (NIT). Pembentukan negara kesatuan terjadi setelah pemerintah Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatra Timur menyatakan keinginanya untuk bergabung kembali ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 19 Mei 1950 diadakan persetujuan RIS-RI untuk mempersiapkan prosedur pembentukan negara kesatuan. Guna mewujudkan rencana itu dibentuklah panitia gabungan RIS-RI yang bertugas merancang UUD negara kesatuan RI. Panitia perancang UUDS NKRI diketuai oleh menteri kehakiman RIS Prof. Dr. Supomo. Panitia ini berhasil menyusun rancangan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rancangan ini kemudian diserahkan kepada perwakilan negara-negara bagian untuk disempurnakan. Pada tanggal 14 Agustus 1950, rancangan UUD ini diterima : 

Hingga tanggal 5 April 1950, hanya tinggal dua negara bagian yang belum bergabung dengan RI yaitu Negara Sumatra Timur (NST) dan Negara Indonesia Timur (NIT). Pembentukan negara kesatuan terjadi setelah pemerintah Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatra Timur menyatakan keinginanya untuk bergabung kembali ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 19 Mei 1950 diadakan persetujuan RIS-RI untuk mempersiapkan prosedur pembentukan negara kesatuan. Guna mewujudkan rencana itu dibentuklah panitia gabungan RIS-RI yang bertugas merancang UUD negara kesatuan RI. Panitia perancang UUDS NKRI diketuai oleh menteri kehakiman RIS Prof. Dr. Supomo. Panitia ini berhasil menyusun rancangan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rancangan ini kemudian diserahkan kepada perwakilan negara-negara bagian untuk disempurnakan. Pada tanggal 14 Agustus 1950, rancangan UUD ini diterima

Dengan baik oleh senat dan parlemen RIS serta KNIP. Pada tanggal 15 Agustus 1950, melalui Undang-Undang No. 7 tahun 1950, presiden Soekarno menandatangani rancangan UUD tersebut menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUDS 1950). Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1950 dengan resmi RIS dibubarkan dan dibentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia UUDS 1950. C. Masa Demokrasi Liberal Pada masa demokrasi liberal, dengan menggunakan UUDS 1950 (1950-1959) tersebut, pemerintahan Republik Indonesia diwarnai dengan pergantian tujuh kabinet secara berturut-turut sebagai berikut . 1. Kabinet Natsir (6 September 1950-21 Maret 1951) 2. Kabinet Sukiman (27 April 1951-3 April 1952) 3. Kabinet Wilopo (3 April 1952-3 Juni 1953).: 

Dengan baik oleh senat dan parlemen RIS serta KNIP. Pada tanggal 15 Agustus 1950, melalui Undang-Undang No. 7 tahun 1950, presiden Soekarno menandatangani rancangan UUD tersebut menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUDS 1950). Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1950 dengan resmi RIS dibubarkan dan dibentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia UUDS 1950. C. Masa Demokrasi Liberal Pada masa demokrasi liberal, dengan menggunakan UUDS 1950 (1950-1959) tersebut, pemerintahan Republik Indonesia diwarnai dengan pergantian tujuh kabinet secara berturut-turut sebagai berikut . 1. Kabinet Natsir (6 September 1950-21 Maret 1951) 2. Kabinet Sukiman (27 April 1951-3 April 1952) 3. Kabinet Wilopo (3 April 1952-3 Juni 1953).

4. Kabinet Ali Sastroamijoyo (31 Juli 1953-12 Agustus 1955). 5. Kabinet Burhanudin Harahap (12 Agustus 1955-3 Maret 1956) 6. Kabinet Ali Sastroamijoyo II (20 Maret 1956-4 Maret 1957) 7. Kabinet Juanda (9 April 1957-5 Juli 1959). 1. Kabinet Natsir Kabinet Natsir berlangsung antara 6 September 1950-21 Maret 1951. Setelah RIS dibubarkan kabinet pertama yang memerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah kabinet Natsir . Yang merupakan kabinet koalisi dipimpin Perdana menteri Moh.Natsir. Kabinetnya berasal dari Masyumi ditambah tokoh-tokoh yang mempunyai keahlian seperti Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Prof. Dr. Sumitro Joyohadikusumo, Mr Asaat dan Ir. Juanda. Sedangkan PNI menolak dalam kabinet karena merasa tidak diberi kedudukan sesuai dengan kekuatan mereka. Program pokok kabinet Natsir adalah : -menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman -Konsolidasi dan menyempurnakan pemerintahan -menyempurnakan organisasi angkatan perang : 

4. Kabinet Ali Sastroamijoyo (31 Juli 1953-12 Agustus 1955). 5. Kabinet Burhanudin Harahap (12 Agustus 1955-3 Maret 1956) 6. Kabinet Ali Sastroamijoyo II (20 Maret 1956-4 Maret 1957) 7. Kabinet Juanda (9 April 1957-5 Juli 1959). 1. Kabinet Natsir Kabinet Natsir berlangsung antara 6 September 1950-21 Maret 1951. Setelah RIS dibubarkan kabinet pertama yang memerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah kabinet Natsir . Yang merupakan kabinet koalisi dipimpin Perdana menteri Moh.Natsir. Kabinetnya berasal dari Masyumi ditambah tokoh-tokoh yang mempunyai keahlian seperti Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Prof. Dr. Sumitro Joyohadikusumo, Mr Asaat dan Ir. Juanda. Sedangkan PNI menolak dalam kabinet karena merasa tidak diberi kedudukan sesuai dengan kekuatan mereka. Program pokok kabinet Natsir adalah : -menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman -Konsolidasi dan menyempurnakan pemerintahan -menyempurnakan organisasi angkatan perang

-mengembangkan dan memperkuat ekonomi kerakyatan -memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat Pada masa pemerintahan kabinet Natsir terjadi pembrontakan hampir di seluruh Indonesia. Seperti gerakan DI/TII , Andi Aziz, APRA, RMS. Perundingan masalah Irian Barat juga mulai dirintis tanggal 4 Desember 1950 tetapi mengalami jalan buntu. PNI yang dipelopori Hadikusumo menyatakan mosi tidak percaya yang disamapaikan pada parlemen tentang PP No. 39 tahun 1950 tentang DPRD yang dianggap menguntungkan Masyumi tanggal 22 Januari 1951 dan memperoleh kemenangan, sehingga tanggal 21 Maret 1951 Perdana Menter Natsir mengembalikan mandatnya kepada presiden Soekarno. Kabinet Sukiman Kabinet Sukiman berlangsung tanggal 27 April 1951-3 April 1952. Presiden sebenarnya telah menunjuk Mr. Sartono dari PNI untuk membentuk kabinet baru. Sartono berusaha membrntuk kabinet: 

-mengembangkan dan memperkuat ekonomi kerakyatan -memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat Pada masa pemerintahan kabinet Natsir terjadi pembrontakan hampir di seluruh Indonesia. Seperti gerakan DI/TII , Andi Aziz, APRA, RMS. Perundingan masalah Irian Barat juga mulai dirintis tanggal 4 Desember 1950 tetapi mengalami jalan buntu. PNI yang dipelopori Hadikusumo menyatakan mosi tidak percaya yang disamapaikan pada parlemen tentang PP No. 39 tahun 1950 tentang DPRD yang dianggap menguntungkan Masyumi tanggal 22 Januari 1951 dan memperoleh kemenangan, sehingga tanggal 21 Maret 1951 Perdana Menter Natsir mengembalikan mandatnya kepada presiden Soekarno. Kabinet Sukiman Kabinet Sukiman berlangsung tanggal 27 April 1951-3 April 1952. Presiden sebenarnya telah menunjuk Mr. Sartono dari PNI untuk membentuk kabinet baru. Sartono berusaha membrntuk kabinet

Koalisi Masyumi-PNI , karena merupakan partai terbesar dalam parlemen, tetapi hal ini mengalami kegagalan. Pada tanggal 18 April 1951, Sartono mengembalikan mandatnya kepada presiden. Presiden pada akhirnya menunjuk dua formatur baru yaitu Sidik Joyosukarto (PNI) dan Dr. Sukiman Wirjosanjoyo (Masyumi) untuk membentuk kabinet baru dalam waktu 5 hari. Setelah melalui proses perundingan, pada tanggal 26 April 1951 diumumkan susunan kabinet baru dibawah Sukiman Wiryosanjoyo (Masyumi) dan Suwiryo (PNI). Di antara program kabinet Sukiman antara lain : - Keamanan, yaitu akan menjalankan tindakan-tindakan yang tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman -Sosial-ekonomi, yaitu mengusahakan kemakmuran rakyat secepatnya dan memperbarui hukum agraria agar sessuai kepentingan petani. - Mempercepat persiapan pemilihan umum - Politil luar negeri, yaitu menjalankan politik luar negeri secara bebas : 

Koalisi Masyumi-PNI , karena merupakan partai terbesar dalam parlemen, tetapi hal ini mengalami kegagalan. Pada tanggal 18 April 1951, Sartono mengembalikan mandatnya kepada presiden. Presiden pada akhirnya menunjuk dua formatur baru yaitu Sidik Joyosukarto (PNI) dan Dr. Sukiman Wirjosanjoyo (Masyumi) untuk membentuk kabinet baru dalam waktu 5 hari. Setelah melalui proses perundingan, pada tanggal 26 April 1951 diumumkan susunan kabinet baru dibawah Sukiman Wiryosanjoyo (Masyumi) dan Suwiryo (PNI). Di antara program kabinet Sukiman antara lain : - Keamanan, yaitu akan menjalankan tindakan-tindakan yang tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman -Sosial-ekonomi, yaitu mengusahakan kemakmuran rakyat secepatnya dan memperbarui hukum agraria agar sessuai kepentingan petani. - Mempercepat persiapan pemilihan umum - Politil luar negeri, yaitu menjalankan politik luar negeri secara bebas

aktif serta memasukan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya. Kabinet ini tidak mampu bertahan lama karena banyak hal yang ditentang oleh parlemen, termasuk Masyumi dan PNI itu sendiri. Masalah utama yang menjadi penyebab jatuhnya kabinet ini adalah pertukaran nota antara Menlu Subarjo dengan duta besar Amerika Merle Cochran. Nota tersebut berisi tentang pemberian bantuan ekonomi dan mililiter dari pemerintah Amerika kepada pemerintah Indonesia berdasarkan ikatan Mutual Security Act (MSA). Hal ini ditafsirkan bahwa Sukiman telah condong ke blok barat sehingga telah melanggar garis politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Kabinet Wilopo Kabinet ini berlangsung antara 3 April 1952-3 Juni 1953. Pada tanggal 1 Maret 1952, presiden Soekarno menunjuk Sidik Joyosukarto (PNI) dan Prawoto Mangunsasmito (Masyumi) menjadi formatur kabinet. Usaha formatur ini mengalami kegagalan karena tidak ada kesepakatan tentang calon-calon yang akan duduk dalam kabinet : 

aktif serta memasukan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya. Kabinet ini tidak mampu bertahan lama karena banyak hal yang ditentang oleh parlemen, termasuk Masyumi dan PNI itu sendiri. Masalah utama yang menjadi penyebab jatuhnya kabinet ini adalah pertukaran nota antara Menlu Subarjo dengan duta besar Amerika Merle Cochran. Nota tersebut berisi tentang pemberian bantuan ekonomi dan mililiter dari pemerintah Amerika kepada pemerintah Indonesia berdasarkan ikatan Mutual Security Act (MSA). Hal ini ditafsirkan bahwa Sukiman telah condong ke blok barat sehingga telah melanggar garis politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Kabinet Wilopo Kabinet ini berlangsung antara 3 April 1952-3 Juni 1953. Pada tanggal 1 Maret 1952, presiden Soekarno menunjuk Sidik Joyosukarto (PNI) dan Prawoto Mangunsasmito (Masyumi) menjadi formatur kabinet. Usaha formatur ini mengalami kegagalan karena tidak ada kesepakatan tentang calon-calon yang akan duduk dalam kabinet

Sehingga pada tanggal 19 Maret 1952, kedua formatur ini mengembalikan mandatnya kepada presiden. Presiden pada akhirnya menunjuk Mr. Wilopo (PNI) sebagai formatur baru. Setelah berusaha keras selama satu minggu, pada tanggal 30 Maret 1952 Mr. Wilopo mengajukan susunan kabinetnya yang terdiri atas PNI dan Masyumi masing-masing mendapatkan jatah 4 orang, PSI 2orang, PKRI, Parkindo, Parindra, Partai Buruh dan PSII masing-masing mendapatkan jatah 1 orang serta golongan yang tidak berpartai 3 orang. Program kerja kabinet Wilopo antara lain : - mempersiapkan pemilihan umum - berusaha mengembalikan Irian Barat ke pangkuan RI - meningkatkan keamanan dan kesejahteraan - memperbaharui bidang pendidikan dan pengajaran - melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif: 

Sehingga pada tanggal 19 Maret 1952, kedua formatur ini mengembalikan mandatnya kepada presiden. Presiden pada akhirnya menunjuk Mr. Wilopo (PNI) sebagai formatur baru. Setelah berusaha keras selama satu minggu, pada tanggal 30 Maret 1952 Mr. Wilopo mengajukan susunan kabinetnya yang terdiri atas PNI dan Masyumi masing-masing mendapatkan jatah 4 orang, PSI 2orang, PKRI, Parkindo, Parindra, Partai Buruh dan PSII masing-masing mendapatkan jatah 1 orang serta golongan yang tidak berpartai 3 orang. Program kerja kabinet Wilopo antara lain : - mempersiapkan pemilihan umum - berusaha mengembalikan Irian Barat ke pangkuan RI - meningkatkan keamanan dan kesejahteraan - memperbaharui bidang pendidikan dan pengajaran - melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif

Akan tetapi, pemerintahan kabinet ini dihadapkan pada kondisi ekonomi yang kritis karena jatuhnya barang-barang eksport Indonesia, seperti karet, timah, kopra, sedangkan kecendrungan import terus meningkat. Meskipun kabinet ini telah melakukan penghematan, defisit tidak dapat dihindari. Kesulitan lain yang harus dihadapi oleh kabinet Wilopo adalah munculnya provinsialisme dan separatisme. Di beberapa tempat di Sulawesi dan Sumatra timbul rasa tidak puas terhadap perimbangan alokasi keuangan yang diberikan pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Muncullah perkumpulan-perkumpulan yang bersifat kedaerahan, seperti paguyuban daya Sunda di Bandung dan gerakan pemuda federal republik Indonesia di Ujung Pandang. Keadaan ini membahayakan keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Masalah yang cukup berat yang dihadapi kabinet Wilopo adalah masalah Angkatan Darat yang dikenal dengan peristiwa: 

Akan tetapi, pemerintahan kabinet ini dihadapkan pada kondisi ekonomi yang kritis karena jatuhnya barang-barang eksport Indonesia, seperti karet, timah, kopra, sedangkan kecendrungan import terus meningkat. Meskipun kabinet ini telah melakukan penghematan, defisit tidak dapat dihindari. Kesulitan lain yang harus dihadapi oleh kabinet Wilopo adalah munculnya provinsialisme dan separatisme. Di beberapa tempat di Sulawesi dan Sumatra timbul rasa tidak puas terhadap perimbangan alokasi keuangan yang diberikan pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Muncullah perkumpulan-perkumpulan yang bersifat kedaerahan, seperti paguyuban daya Sunda di Bandung dan gerakan pemuda federal republik Indonesia di Ujung Pandang. Keadaan ini membahayakan keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Masalah yang cukup berat yang dihadapi kabinet Wilopo adalah masalah Angkatan Darat yang dikenal dengan peristiwa

17 Oktober 1952. Latar belakang peristiwa ini terkait dengan masalah ekonomi, reorganisasi dan profesionalisme tentara serta campur tangan parlemen terhadap masalah militer. Dengan keadaan ekonomi yang serba susah menyebabkan sulit untuk mendapatkan militer yang profesional, maka anggota militer yang tidak memenuhi syarat perlu dikembalikan pada masyarakat. Sehingga menimbulkan protes di kalangan militer, terutama yang posisinya terdepak. Kalangan militer yang terdepak menghadap presiden Soekarno yang dipimpin oleh kolonel Bambang Sugeng agar mengganti KSAD kolonel A.H Nasution. Sehingga menimbulkan kericuhan militer yang menjurus pada perpecahan. Parlemen mengecam tindakan Pemerintah, terutama menteri pertahanan dan pimpinan angkatan darat,bahkan beberapa anggota parlemen mengajukan mosi tidak percaya pada pemerintah. Sehingga pada tanggal 17 Oktober 1952 muncul demonstrasi di beberapa daerah agar membubarkanparlemen serta meminta presiden langsung memimpin pemerintahan. Tetapi hal ini ditolak presiden, peristiwa ini menyebabkan menurunya wibawa kabinet Wilopo, biarpun tidak menyebabkan jatuhnya : 

17 Oktober 1952. Latar belakang peristiwa ini terkait dengan masalah ekonomi, reorganisasi dan profesionalisme tentara serta campur tangan parlemen terhadap masalah militer. Dengan keadaan ekonomi yang serba susah menyebabkan sulit untuk mendapatkan militer yang profesional, maka anggota militer yang tidak memenuhi syarat perlu dikembalikan pada masyarakat. Sehingga menimbulkan protes di kalangan militer, terutama yang posisinya terdepak. Kalangan militer yang terdepak menghadap presiden Soekarno yang dipimpin oleh kolonel Bambang Sugeng agar mengganti KSAD kolonel A.H Nasution. Sehingga menimbulkan kericuhan militer yang menjurus pada perpecahan. Parlemen mengecam tindakan Pemerintah, terutama menteri pertahanan dan pimpinan angkatan darat,bahkan beberapa anggota parlemen mengajukan mosi tidak percaya pada pemerintah. Sehingga pada tanggal 17 Oktober 1952 muncul demonstrasi di beberapa daerah agar membubarkanparlemen serta meminta presiden langsung memimpin pemerintahan. Tetapi hal ini ditolak presiden, peristiwa ini menyebabkan menurunya wibawa kabinet Wilopo, biarpun tidak menyebabkan jatuhnya

Kabinet Wilopo. Masalah lain yang menyebabkan jatuhnya kabinet Wilopo adalah tanah di Tanjung Morawa, satu kecamatan di Sumatra Timur. Di kecamatan ini terdapat perkebunan asing, antara lain perkebunan kelapa sawit, teh dan tembakau. Atas dasar persetujuan KMB, para pengusaha asing ini menuntut lahan perkebunan mereka, padahal perkebunan itu telah digarap oleh rakyat sejak zaman pendudukan Jepang. Ternyata pemerintah menyetujui tuntutan pengusaha asing tersebut dengan alasan akan menghasilkan devisa dan akan menarik modal asing lainya masuk ke Indonesia. Di sisi lainya, rakyat tidak mau meninggalkan tanah-tanah yang digarapnya. Maka, pada tanggal 16 Maret 1953 terjadilah pentraktoran tanah tersebut. Hal ini, menimbulkan protes dari rakyat. Namun, protes rakyat disambut tembakan polisi sehingga menimbulkan kurban di kalangan rakyat. Peristiwa ini dijadikan alat dari oposisi dengan melakukan mosi tidak : 

Kabinet Wilopo. Masalah lain yang menyebabkan jatuhnya kabinet Wilopo adalah tanah di Tanjung Morawa, satu kecamatan di Sumatra Timur. Di kecamatan ini terdapat perkebunan asing, antara lain perkebunan kelapa sawit, teh dan tembakau. Atas dasar persetujuan KMB, para pengusaha asing ini menuntut lahan perkebunan mereka, padahal perkebunan itu telah digarap oleh rakyat sejak zaman pendudukan Jepang. Ternyata pemerintah menyetujui tuntutan pengusaha asing tersebut dengan alasan akan menghasilkan devisa dan akan menarik modal asing lainya masuk ke Indonesia. Di sisi lainya, rakyat tidak mau meninggalkan tanah-tanah yang digarapnya. Maka, pada tanggal 16 Maret 1953 terjadilah pentraktoran tanah tersebut. Hal ini, menimbulkan protes dari rakyat. Namun, protes rakyat disambut tembakan polisi sehingga menimbulkan kurban di kalangan rakyat. Peristiwa ini dijadikan alat dari oposisi dengan melakukan mosi tidak

percaya, akibatnya Wilopo menyerahkan mandatnya kepada presiden tanggal 2 Juni 1953. Kabinet Ali Sastoamijoyo I Berlangsung antara 31 Juli 1953-12 Agustus 1955. Dua bulan setelah mundurnya kabinet Wilopo terbentuk kabinet baru yaitu kabinet Ali Sastroamijoyo. Kabinet ini mendapat dukungan dari PNI dan NU, sedangkan Masyumi memilih sebagai oposisi. Kabinet Ali mempunyai program 4 pasal, antara lain : -Program dalam negeri antara lain meningkatkan keamanan dan kemakmuran dan segera diadakan pemilihan umum. -Pembebasa Irian Barat secepatnya. -Program luar negeri antara lain pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB. -Penyelesaian pertikaian politik. Kabinet Ali I masih harus menghadapi persoalan keamanan di daerah-daerah yang masih belum dapat dipulihkan, seperti: 

percaya, akibatnya Wilopo menyerahkan mandatnya kepada presiden tanggal 2 Juni 1953. Kabinet Ali Sastoamijoyo I Berlangsung antara 31 Juli 1953-12 Agustus 1955. Dua bulan setelah mundurnya kabinet Wilopo terbentuk kabinet baru yaitu kabinet Ali Sastroamijoyo. Kabinet ini mendapat dukungan dari PNI dan NU, sedangkan Masyumi memilih sebagai oposisi. Kabinet Ali mempunyai program 4 pasal, antara lain : -Program dalam negeri antara lain meningkatkan keamanan dan kemakmuran dan segera diadakan pemilihan umum. -Pembebasa Irian Barat secepatnya. -Program luar negeri antara lain pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB. -Penyelesaian pertikaian politik. Kabinet Ali I masih harus menghadapi persoalan keamanan di daerah-daerah yang masih belum dapat dipulihkan, seperti

Pembrontakan DI/TII di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Walaupun demikian, kabinet ini terus berupaya melakukan persiapan pemilihan umum yang sudah dirintis pada masa pemerintahan kabinet Wilopo. Panitia pemilihan umum pusat terbentuk pada tanggal 31 Mei 1954 diketuai oleh Hadikusumo (PNI). Pada tanggal 16 Mei 1954, Hadikusumo mengumumkan bahwa pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen akan diadakan tanggal 29 September 1955. Prestasi paling menonjol pada masa kabinet Ali I berhasil diadakan konfrensi Asia Afrika di Bandung pada tanggal 18-24 April 1955. Walaupun kabinet Ali I merupakan kabinet yang paling lama memerintah selama masa liberal, akhirnya pada tanggal 24 Juli 1955 Ali Sastroamijoyo menyerahkan mandatnya kepada presiden. Sebab utama adalah masalah TNI-AD sebagai kelanjutan peristiwa 17 Oktober 1952. Kepala Staf Angkatan Darat Mayor Jendral Bambang Sugeng mengajukan permohonan berhenti dan disetujui oleh kabinet. Sebagai gantinya, menteri pertahanan menunjuk Kolonel Bambang Utoyo Panglima Tentara Teitorium II/Sriwijaya.: 

Pembrontakan DI/TII di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Walaupun demikian, kabinet ini terus berupaya melakukan persiapan pemilihan umum yang sudah dirintis pada masa pemerintahan kabinet Wilopo. Panitia pemilihan umum pusat terbentuk pada tanggal 31 Mei 1954 diketuai oleh Hadikusumo (PNI). Pada tanggal 16 Mei 1954, Hadikusumo mengumumkan bahwa pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen akan diadakan tanggal 29 September 1955. Prestasi paling menonjol pada masa kabinet Ali I berhasil diadakan konfrensi Asia Afrika di Bandung pada tanggal 18-24 April 1955. Walaupun kabinet Ali I merupakan kabinet yang paling lama memerintah selama masa liberal, akhirnya pada tanggal 24 Juli 1955 Ali Sastroamijoyo menyerahkan mandatnya kepada presiden. Sebab utama adalah masalah TNI-AD sebagai kelanjutan peristiwa 17 Oktober 1952. Kepala Staf Angkatan Darat Mayor Jendral Bambang Sugeng mengajukan permohonan berhenti dan disetujui oleh kabinet. Sebagai gantinya, menteri pertahanan menunjuk Kolonel Bambang Utoyo Panglima Tentara Teitorium II/Sriwijaya.

Para panglima AD menolak pimpinan yang baru tersebut karena proses dianggap menghiraukan norma-norma yang berlaku di TNI-AD. Oleh karena itu, pada waktu proses pelantikan KSAD tidak dihadiri panlima tentara teritorium, bahkan wakil KSAD Kolonel Zulkifli Lubis menolak melakukan serah terima dengan KSAD yang baru tersebut. Selain itu, keadaan ekonomi yang semakin memburuk, maraknya korupsi, dan inflasi yang semakin membahayakan, mengakibatkan kepercayaan rakyat semakin merosot. Masalah lain yang menyebabkan kabinet Ali I adalah NU memutuskan untuk menarik kembali menteri-menterinya pada tanggal 20 Juli 1955, yang kemudian diikuti partai-partai yang lain. Keretakan dalam kabinet memaksa Ali Sastroamijoyo mengembalikan mandatnya kepada presiden. Kabinet Burhanudin Harahap Berlangsung antara 12 Agustus 1955-3 Maret 1956. Kabinet Burhanudin Harahap berasal dari Masyumi. Sedangkan PNI membentuk oposisi. Hasil yang menonjol pada kabinet ini adalah : 

Para panglima AD menolak pimpinan yang baru tersebut karena proses dianggap menghiraukan norma-norma yang berlaku di TNI-AD. Oleh karena itu, pada waktu proses pelantikan KSAD tidak dihadiri panlima tentara teritorium, bahkan wakil KSAD Kolonel Zulkifli Lubis menolak melakukan serah terima dengan KSAD yang baru tersebut. Selain itu, keadaan ekonomi yang semakin memburuk, maraknya korupsi, dan inflasi yang semakin membahayakan, mengakibatkan kepercayaan rakyat semakin merosot. Masalah lain yang menyebabkan kabinet Ali I adalah NU memutuskan untuk menarik kembali menteri-menterinya pada tanggal 20 Juli 1955, yang kemudian diikuti partai-partai yang lain. Keretakan dalam kabinet memaksa Ali Sastroamijoyo mengembalikan mandatnya kepada presiden. Kabinet Burhanudin Harahap Berlangsung antara 12 Agustus 1955-3 Maret 1956. Kabinet Burhanudin Harahap berasal dari Masyumi. Sedangkan PNI membentuk oposisi. Hasil yang menonjol pada kabinet ini adalah

Penyelenggaraan pemilihan umum untuk pertama kali bagi bangsa Indonesia, yang berlangsung pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante. Peristiwa tanggal 27 Juni 1955 yang menjadi penyebab kegagalan kabinet Ali berhasil diselesaikan dengan mengembalikan Nasution sebagai KSAD. Prestasi lainya yang dicapai kabinet ini adalah pembubaran Uni Indonesia-Belanda. Setelah hasil pemilihan umum diketahui mengubah susunan keseimbangan dalam DPR, maka pada tanggal 3 Maret 1956 kabinet Burhanudin Harahap mengembalikan mandatnya kepada presiden. Kabinet Burhanudin Harahap merupakan peralihan dari DPRS ke DPR hasil pemilihan umum. Kabinet Ali Sastroamijoyo II Kabinet ini berlangsung antara 20 Maret 1956-14 Maret 1957. Kabinet ini merupakan koalisi tiga partai besar yaitu Masyumi, PNI, dan NU serta partai-partai kecil lainya. Sedangkan PSI dan PKI melakukan oposisi karena tidak dilibatkan dalam kabinet. Program kabinet ini: 

Penyelenggaraan pemilihan umum untuk pertama kali bagi bangsa Indonesia, yang berlangsung pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante. Peristiwa tanggal 27 Juni 1955 yang menjadi penyebab kegagalan kabinet Ali berhasil diselesaikan dengan mengembalikan Nasution sebagai KSAD. Prestasi lainya yang dicapai kabinet ini adalah pembubaran Uni Indonesia-Belanda. Setelah hasil pemilihan umum diketahui mengubah susunan keseimbangan dalam DPR, maka pada tanggal 3 Maret 1956 kabinet Burhanudin Harahap mengembalikan mandatnya kepada presiden. Kabinet Burhanudin Harahap merupakan peralihan dari DPRS ke DPR hasil pemilihan umum. Kabinet Ali Sastroamijoyo II Kabinet ini berlangsung antara 20 Maret 1956-14 Maret 1957. Kabinet ini merupakan koalisi tiga partai besar yaitu Masyumi, PNI, dan NU serta partai-partai kecil lainya. Sedangkan PSI dan PKI melakukan oposisi karena tidak dilibatkan dalam kabinet. Program kabinet ini

Adalah sebagai berikut : -pembatalan KMB -perjuangan mengembalikan irian barat ke pangkuan RI -pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan ekonomi, keuangan, industri, perhubungan, pendidikan dan pertanian. -melaksanakan keputusan Konfrensi Asia Afrika. Kabinet Ali Sastoamijoyo II membatalkan seluruh perjanjian KMB pada tanggal 3 Mei 1956. Upaya kabinet ini untuk memperbaiki masalah ekonomi mengalami kesulitan, disusul munculnya gerakan separatisme di berbagai daerah yang dikenal dengan PRRI/Permesta. Gerakan ini menganggap pemerintah pusat mengabaikan pembangunan-pembangunan di daerah-daerah. Gerakan separatisme ini didukung oleh panglima-panglima militer di berbagai daerah, bahkan mendapat simpati dari Masyumi, PSI. Gerakan ini memuncak dengan didirikan dewan-dewan militer di berbagai daerah. Gerakan ini menuntut agar diadakan pergantian kabinet.: 

Adalah sebagai berikut : -pembatalan KMB -perjuangan mengembalikan irian barat ke pangkuan RI -pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan ekonomi, keuangan, industri, perhubungan, pendidikan dan pertanian. -melaksanakan keputusan Konfrensi Asia Afrika. Kabinet Ali Sastoamijoyo II membatalkan seluruh perjanjian KMB pada tanggal 3 Mei 1956. Upaya kabinet ini untuk memperbaiki masalah ekonomi mengalami kesulitan, disusul munculnya gerakan separatisme di berbagai daerah yang dikenal dengan PRRI/Permesta. Gerakan ini menganggap pemerintah pusat mengabaikan pembangunan-pembangunan di daerah-daerah. Gerakan separatisme ini didukung oleh panglima-panglima militer di berbagai daerah, bahkan mendapat simpati dari Masyumi, PSI. Gerakan ini memuncak dengan didirikan dewan-dewan militer di berbagai daerah. Gerakan ini menuntut agar diadakan pergantian kabinet.

Dalam tubuh kabinet sendiri terjadi perpecahan antara PNI dengan Masyumi. Masyumi menghendaki agar kabinet menyerahkan mandatnya kepada presiden sesuai dengan tuntutan daerah. Sedangkan Ali Sastroamijoyo berpendapat kabinet tidak harus menyerhkan mandatnya hanya karena tuntutan dari daerah. Maka pada bulan Januari 1957, Masyumi menarik mentri-mentrinya dari kabinet. Peristiwa ini sangat melemahkan kedudukan kabinet Ali Sastroamijoyo, sehingga pada tanggal 14 Maret 1957 menyerahkan mandatnya kepada presiden. Kabinet Karya( 9 April1957-10 Juli 1959) Setelah kabinet Ali II jatuh, partai-partai politik kembali melakukan politik tawar-menawar dalam memperoleh kedudukan. Akhirnya, presiden menunjuk Ir. Juanda yang non partai untuk membentuk kabinet baru. Kabinet Juanda resmi terbentuk 9 April 1957. Kabinet Juanda merupakan zaken kabinet, dengan komposisi Perdana Menteri Ir. Juanda dan tiga orang wakil, yaitu Mr. Hardi, Idham Chalid, dr. Leimena. Kabinet ini memiliki tugas berat, terutama dalam menghadapi pergolakan-pergolakan di daerah, perjuangan mengembalikan Irian : 

Dalam tubuh kabinet sendiri terjadi perpecahan antara PNI dengan Masyumi. Masyumi menghendaki agar kabinet menyerahkan mandatnya kepada presiden sesuai dengan tuntutan daerah. Sedangkan Ali Sastroamijoyo berpendapat kabinet tidak harus menyerhkan mandatnya hanya karena tuntutan dari daerah. Maka pada bulan Januari 1957, Masyumi menarik mentri-mentrinya dari kabinet. Peristiwa ini sangat melemahkan kedudukan kabinet Ali Sastroamijoyo, sehingga pada tanggal 14 Maret 1957 menyerahkan mandatnya kepada presiden. Kabinet Karya( 9 April1957-10 Juli 1959) Setelah kabinet Ali II jatuh, partai-partai politik kembali melakukan politik tawar-menawar dalam memperoleh kedudukan. Akhirnya, presiden menunjuk Ir. Juanda yang non partai untuk membentuk kabinet baru. Kabinet Juanda resmi terbentuk 9 April 1957. Kabinet Juanda merupakan zaken kabinet, dengan komposisi Perdana Menteri Ir. Juanda dan tiga orang wakil, yaitu Mr. Hardi, Idham Chalid, dr. Leimena. Kabinet ini memiliki tugas berat, terutama dalam menghadapi pergolakan-pergolakan di daerah, perjuangan mengembalikan Irian

Barat, serta menghadapi keadaan ekonomi dan keuangan yang buruk. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, kabinet Juanda menyusun program yang terdiri atas 5 pasal yang disebut dengan pancakarya. Oleh karena itu, kabinet Juanda disebut juga kabinet karya. Program-programnya sebagai berikut : a. Membentuk Dewan Nasional b. Normalisasi keadaan Republik c. Melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB d. Memperjuangkan Irian Barat e. Mempercepat proses Pembangunan. Dewan Nasional merupakan suatu badan yang bertujuan menampung dan menyalurkan aspirasi dari kekuatan-kekuatan non partai yang dalam masyarakat. Walaupun dewan ini terbentuk, namun kesulitan-kesulitan yang dihadapi negara semakin meningkat. Terjadinya pergolakan-pergolakan di daerah menyebabkan terganggunya hubungan antra pusat dengan daerah. Hal ini mengakibatkan sistem perekonomian nasional semakin bertambah parah. Untuk meredakan pergolakan di daerah tersebut, pada tanggal : 

Barat, serta menghadapi keadaan ekonomi dan keuangan yang buruk. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, kabinet Juanda menyusun program yang terdiri atas 5 pasal yang disebut dengan pancakarya. Oleh karena itu, kabinet Juanda disebut juga kabinet karya. Program-programnya sebagai berikut : a. Membentuk Dewan Nasional b. Normalisasi keadaan Republik c. Melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB d. Memperjuangkan Irian Barat e. Mempercepat proses Pembangunan. Dewan Nasional merupakan suatu badan yang bertujuan menampung dan menyalurkan aspirasi dari kekuatan-kekuatan non partai yang dalam masyarakat. Walaupun dewan ini terbentuk, namun kesulitan-kesulitan yang dihadapi negara semakin meningkat. Terjadinya pergolakan-pergolakan di daerah menyebabkan terganggunya hubungan antra pusat dengan daerah. Hal ini mengakibatkan sistem perekonomian nasional semakin bertambah parah. Untuk meredakan pergolakan di daerah tersebut, pada tanggal

14 September 1957 diadakan Musyawarah Nasional (Munas), yang dihadiri tokoh-tokoh dari pusat dan daerah, yang membahas pembangunan nasional dan daerah, pembangunan angkatan perang serta pembagian wilayah Republik Indonesia. Sehingga ketegangan antara pusat dandaerah serta antar kelompok masyarakat dapat diatasi. Sebagai tindak lanjut, maka pada bulan Desember 1957 diadakan Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap). Dalam Munap disusun rencana pembangunan yang dapat memenuhi tuntutan daerah. Usaha pemerintah untuk mengatasikrisis dalam negeri tampaknya belum berhasil dengan baik. Bahkan tidak lama kemudian terjadi percobaan pembunuhan terhadap presiden Soekarno tanggal 30 Nopember 1957 yang dikenal dengan peristiwa Cikini. Persatuan nasional semakin terancam dengan munculnya gerakan PRRI/Permesta pada tanggal 10 Februari 1958, yang diketuai Ahmad Husein dan mendapat dukungan dari Lubis, Simbolon, Dahlan Jambek, Natsir dan Sumitro Joyohadikusumo. Bersamaan dengan berdirinya : 

14 September 1957 diadakan Musyawarah Nasional (Munas), yang dihadiri tokoh-tokoh dari pusat dan daerah, yang membahas pembangunan nasional dan daerah, pembangunan angkatan perang serta pembagian wilayah Republik Indonesia. Sehingga ketegangan antara pusat dandaerah serta antar kelompok masyarakat dapat diatasi. Sebagai tindak lanjut, maka pada bulan Desember 1957 diadakan Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap). Dalam Munap disusun rencana pembangunan yang dapat memenuhi tuntutan daerah. Usaha pemerintah untuk mengatasikrisis dalam negeri tampaknya belum berhasil dengan baik. Bahkan tidak lama kemudian terjadi percobaan pembunuhan terhadap presiden Soekarno tanggal 30 Nopember 1957 yang dikenal dengan peristiwa Cikini. Persatuan nasional semakin terancam dengan munculnya gerakan PRRI/Permesta pada tanggal 10 Februari 1958, yang diketuai Ahmad Husein dan mendapat dukungan dari Lubis, Simbolon, Dahlan Jambek, Natsir dan Sumitro Joyohadikusumo. Bersamaan dengan berdirinya

gerakanitu, mereka mengirimkan ultimatum kepada pemerintah yang berisi tuntutan pembubaran kabinet karya dan pembentukan kabinet baru yang dipimpin Moh.Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Selain itu, agar presiden bertindak konstitusional , dimana tuntutan harus dipenuhi dalam waktu 5 x 24 jam. Kabinet karya mencatat prestasi gemilang, yaitu keberhasilan mengatur batas perairan nasional Indonesia. Dengan kelauarnya dekrit Juanda tanggal 13 Desember 1957, yang mengatur tentang laut pedalaman dan laut teritorial. Dalam peraturan lama disebutkan bahwa laut teritorial selebar 6 mil dari garis dasar sewaktu air surut. Apabila ini diperlakukan jarak antar pulau di Indonesia terdapat laut bebas. Melalui deklarasi Juanda terciptalah kesatuan wilayah Indonesia, yaitu lautan dan daratan merupakan satu kesatuan yang utuh.: 

gerakanitu, mereka mengirimkan ultimatum kepada pemerintah yang berisi tuntutan pembubaran kabinet karya dan pembentukan kabinet baru yang dipimpin Moh.Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Selain itu, agar presiden bertindak konstitusional , dimana tuntutan harus dipenuhi dalam waktu 5 x 24 jam. Kabinet karya mencatat prestasi gemilang, yaitu keberhasilan mengatur batas perairan nasional Indonesia. Dengan kelauarnya dekrit Juanda tanggal 13 Desember 1957, yang mengatur tentang laut pedalaman dan laut teritorial. Dalam peraturan lama disebutkan bahwa laut teritorial selebar 6 mil dari garis dasar sewaktu air surut. Apabila ini diperlakukan jarak antar pulau di Indonesia terdapat laut bebas. Melalui deklarasi Juanda terciptalah kesatuan wilayah Indonesia, yaitu lautan dan daratan merupakan satu kesatuan yang utuh.

Pemilihan Umum Pertama Tahun 1955 Sering bergantinya kabinet menimbulkan suatu dugaan umum kepincangan di bidang politik disebabkan partai-partai politik dukungan nyata dari para pemilih (elektorat). Oleh karena itu, masyarakat mulai mendambakan pemilihan umum yang menghasilkan pemerintahan yang kuat dan stabil. Pembangunan yang menjadi program setiap kabinet dapat dilaksanakan dengan mantap. Setelah beberapa tahun terjadi pergantian pemerintahan dari kabinet satu ke kabinet berikutnya, akhirnya bangsa Indonesia berusaha mengadakan persiapan untuk melaksanakan pemilihan umum. Pada tahun 1955 diselenggarakan umum. Pemilu diselenggarakan dua tahap. 1) Pemilu pada tahap pertama diselenggarakan tanggal 29 september 1955 untuk memilih anggota DPR 2) Pemilu tahap kedua: 

Pemilihan Umum Pertama Tahun 1955 Sering bergantinya kabinet menimbulkan suatu dugaan umum kepincangan di bidang politik disebabkan partai-partai politik dukungan nyata dari para pemilih (elektorat). Oleh karena itu, masyarakat mulai mendambakan pemilihan umum yang menghasilkan pemerintahan yang kuat dan stabil. Pembangunan yang menjadi program setiap kabinet dapat dilaksanakan dengan mantap. Setelah beberapa tahun terjadi pergantian pemerintahan dari kabinet satu ke kabinet berikutnya, akhirnya bangsa Indonesia berusaha mengadakan persiapan untuk melaksanakan pemilihan umum. Pada tahun 1955 diselenggarakan umum. Pemilu diselenggarakan dua tahap. 1) Pemilu pada tahap pertama diselenggarakan tanggal 29 september 1955 untuk memilih anggota DPR 2) Pemilu tahap kedua

untuk memilih anggota konstituante. Pemilihan umum terlaksana pada masa kabinet Burhanudin Harahap. Dalam pemilihan umum ini, dibagi 16 daerah pemilihan yang meliputi 208 kabupaten,2.139 kecamatan dan 43.429 desa. Jumlah pemilih dalam pemilu ini 39 juta. Penyelenggaraan pemilu berdasarkan UU. No. 7 tahun 1953 dan Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1954. Pemilu pertama ini berjalan tertib dan lancar. Pemilu ini menghasilkan empat partai politik pemenang, yaitu PNI, Masyumi, NU, PKI. Untuk DPR, Masyumi memperoleh 60 kursi, PNI 58 kursi, NU 47 kursi dan PKI 32 kursi. Pemilihan umum untuk memilih anggota konstituante hasilnya sejajar dengan yang dicapai untuk pemilihan DPR. Pemilihan umum berhasil menempatkan 272 orang anggota DPR dengan perhitungan satu orang anggota DPR mewakili 300.000 penduduk, sedangkan anggota konstituante berjumlah 542 orang. Pelantikan anggota DPR hasil pemilihan umum dilakukan pada tanggal 20 Maret 1956, sedangkan anggota konstituante tanggal: 

untuk memilih anggota konstituante. Pemilihan umum terlaksana pada masa kabinet Burhanudin Harahap. Dalam pemilihan umum ini, dibagi 16 daerah pemilihan yang meliputi 208 kabupaten,2.139 kecamatan dan 43.429 desa. Jumlah pemilih dalam pemilu ini 39 juta. Penyelenggaraan pemilu berdasarkan UU. No. 7 tahun 1953 dan Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1954. Pemilu pertama ini berjalan tertib dan lancar. Pemilu ini menghasilkan empat partai politik pemenang, yaitu PNI, Masyumi, NU, PKI. Untuk DPR, Masyumi memperoleh 60 kursi, PNI 58 kursi, NU 47 kursi dan PKI 32 kursi. Pemilihan umum untuk memilih anggota konstituante hasilnya sejajar dengan yang dicapai untuk pemilihan DPR. Pemilihan umum berhasil menempatkan 272 orang anggota DPR dengan perhitungan satu orang anggota DPR mewakili 300.000 penduduk, sedangkan anggota konstituante berjumlah 542 orang. Pelantikan anggota DPR hasil pemilihan umum dilakukan pada tanggal 20 Maret 1956, sedangkan anggota konstituante tanggal

10 Nopember 1956. Pemilihan umum yang pertama ini berjalan dengan tertib, demokratis, partisipasi rakyat cukup tinggi, bentrokan fisik hampir tidak ada, dan bersih dari kecurangan, ini menunjukan bahwa kesadaran politik rakyat sudah sangat tinggi. Tetapi sebaliknya di lapisan suprastruktur, ternyata hasil pemilihan umum sangat jauh dari apa yang didambakan oleh rakyat. Susunan politik baru tidak membawa stabilitas politik rakyat. Bahkan praktek dagang sapi atau tawar-menawar kedudukan dan cekcok antar partai berlangsung terus. Yang pada akhirnya bangsa Indonesia tergelincir dalam krisis politik yang melahirkan demokrasi terpimpin. Perkembangan Setelah Pemilihan Umum Setelah kabinet Burhanudin Harahap jatuh, digantikan kabinet Ali Sastroamijoyo II. Pada masa ini, berkobar semangat anti cina: 

10 Nopember 1956. Pemilihan umum yang pertama ini berjalan dengan tertib, demokratis, partisipasi rakyat cukup tinggi, bentrokan fisik hampir tidak ada, dan bersih dari kecurangan, ini menunjukan bahwa kesadaran politik rakyat sudah sangat tinggi. Tetapi sebaliknya di lapisan suprastruktur, ternyata hasil pemilihan umum sangat jauh dari apa yang didambakan oleh rakyat. Susunan politik baru tidak membawa stabilitas politik rakyat. Bahkan praktek dagang sapi atau tawar-menawar kedudukan dan cekcok antar partai berlangsung terus. Yang pada akhirnya bangsa Indonesia tergelincir dalam krisis politik yang melahirkan demokrasi terpimpin. Perkembangan Setelah Pemilihan Umum Setelah kabinet Burhanudin Harahap jatuh, digantikan kabinet Ali Sastroamijoyo II. Pada masa ini, berkobar semangat anti cina

di masyarakat dan kekacauan di berbagai daerah. Apalagi, tanggal 3 Mei 1956 presiden Soekarno menandatangani Undang-Undang pembatalan KMB, sehingga orang-orang Belanda banyak menjual perusahaanya kepada orang-orang cina. Dalam Konggres Importir Indonesia tanggal 19 Maret 1956 pemerintah perlu mengeluarkan peraturan-peraturan yang melindungi pengusaha nasional, karena mereka tidak mampu bersaing dengan non pribumi, khususunya cina. Pemerintah akan memberi bantuan kepada pengusaha yang perusahaanya seratus persen diusahakan oleh orang-orang pribumi. MASA DEMOKRASI TERPIMPIN Dewan konstituante yang terbentuk melalui pemilihan umum 1955 bertugas merumuskan konstitusi Pengganti UUDS 1950 bagi negara Republik Indonesia. Pada tanggal 20 Nopember 1956, Dewan Konstituante mulai bersidang dan dibuka presiden: 

di masyarakat dan kekacauan di berbagai daerah. Apalagi, tanggal 3 Mei 1956 presiden Soekarno menandatangani Undang-Undang pembatalan KMB, sehingga orang-orang Belanda banyak menjual perusahaanya kepada orang-orang cina. Dalam Konggres Importir Indonesia tanggal 19 Maret 1956 pemerintah perlu mengeluarkan peraturan-peraturan yang melindungi pengusaha nasional, karena mereka tidak mampu bersaing dengan non pribumi, khususunya cina. Pemerintah akan memberi bantuan kepada pengusaha yang perusahaanya seratus persen diusahakan oleh orang-orang pribumi. MASA DEMOKRASI TERPIMPIN Dewan konstituante yang terbentuk melalui pemilihan umum 1955 bertugas merumuskan konstitusi Pengganti UUDS 1950 bagi negara Republik Indonesia. Pada tanggal 20 Nopember 1956, Dewan Konstituante mulai bersidang dan dibuka presiden

Soekarno. Persidangan konstituante selalu diwarnai perdebatan sengit diantara anggotanya. Anggota konstituante ternyata lebih mementingkan partai dan golonganya daripada kepentingan nasional. Oleh karena itu, sulit untuk mencapai kata sepakat. Ditambah lagi, situasi dalam negeri yang goncang akibat pergolakan di berbagai daerah, sehingga mengancam integrasi nasional. Untuk mengatasi hal tersebut, presiden Soekarno tanggal 21 Februari 1957 mengajukan gagasan yang disebut dengan konsepsi presiden, yang berisi antara lain : a. Sistem demokrasi parlementer model barat tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, karena itu harus diganti dengan sistem demokrasi terpimpin. b. Untuk melaksanakan demokrasi terpimpin perlu dibentuk kabinet gotong royong yang beranggotakan wakil semua partai termasuk PKI ditambah golongan fungsional berdasarkan: 

Soekarno. Persidangan konstituante selalu diwarnai perdebatan sengit diantara anggotanya. Anggota konstituante ternyata lebih mementingkan partai dan golonganya daripada kepentingan nasional. Oleh karena itu, sulit untuk mencapai kata sepakat. Ditambah lagi, situasi dalam negeri yang goncang akibat pergolakan di berbagai daerah, sehingga mengancam integrasi nasional. Untuk mengatasi hal tersebut, presiden Soekarno tanggal 21 Februari 1957 mengajukan gagasan yang disebut dengan konsepsi presiden, yang berisi antara lain : a. Sistem demokrasi parlementer model barat tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, karena itu harus diganti dengan sistem demokrasi terpimpin. b. Untuk melaksanakan demokrasi terpimpin perlu dibentuk kabinet gotong royong yang beranggotakan wakil semua partai termasuk PKI ditambah golongan fungsional berdasarkan

berdasarkan perimbangan kekuatan dalam masyarakat. c. Pembentukan Dewan Nasional yang beranggotakan wakil semua partai politik dan golongan fungsional dalam masyarakat bertugas sebagai pemberi nasihat kepada kabinet. Konsepsi presiden tersebut ditolak oleh beberapa partai politik, seperti Masyumi, NU, PSII, Partai Katolik, dan Partai Rakyat Indonesia. Mereka berpendapat bahwa hak mengubah tata negara secara radikal hanya ada pada dewan Konstituante. Lagi pula secara prinsip mereka keberatan mengikutsertakan PKI dalam pemerintahan. Alasanya ajaran komunis di seluruh dunia tidak menjamin kebebasan beragama bagi pemeluknya ini bertentangan dengan pancasila. Selain itu, komunis juga cenderung memperluas pengaruh dengan cara membentuk pemerintahan yang baru di setiap negara yang ditempati ajaran tersebut. Di Indonesia, hal ini terbukti komunis telah melakukan kudeta sebanyak dua kali. Pada zaman Hindia Belanda, komunis membrontak pada tahun 1926: 

berdasarkan perimbangan kekuatan dalam masyarakat. c. Pembentukan Dewan Nasional yang beranggotakan wakil semua partai politik dan golongan fungsional dalam masyarakat bertugas sebagai pemberi nasihat kepada kabinet. Konsepsi presiden tersebut ditolak oleh beberapa partai politik, seperti Masyumi, NU, PSII, Partai Katolik, dan Partai Rakyat Indonesia. Mereka berpendapat bahwa hak mengubah tata negara secara radikal hanya ada pada dewan Konstituante. Lagi pula secara prinsip mereka keberatan mengikutsertakan PKI dalam pemerintahan. Alasanya ajaran komunis di seluruh dunia tidak menjamin kebebasan beragama bagi pemeluknya ini bertentangan dengan pancasila. Selain itu, komunis juga cenderung memperluas pengaruh dengan cara membentuk pemerintahan yang baru di setiap negara yang ditempati ajaran tersebut. Di Indonesia, hal ini terbukti komunis telah melakukan kudeta sebanyak dua kali. Pada zaman Hindia Belanda, komunis membrontak pada tahun 1926

tetapi mengalami kegagalan. Usaha ini diulangi lagi pasca kemerdekaan pada tahun 1948, tetapi tetap gagal. Untuk sementara konsepsi presiden mengalami kebekuan karena, perhatian pemerintah tertuju pada pemadaman pembrontakan PRRI/Permesta. Setelah pembrontakan dapat dipadamkan pada , masalah isu politik ini dimunculkan kembali. Masalah yang sangat serius terjadi karena Konstituante ternyata gagal menyusun UUD yang baru, karena masing-masing partai hanya mengejar kepentingan partainya saja tanpa mendahulukan dan mengutamakan kepentingan negara dan bangsa secara keseluruhan. Sekelompok partai menghendaki agar islam dijadikan dasar negara, sedangkan yang lain menghendaki pancasila dijadikan dasar negara. Menghadapi kondisi tersebut, dihadapan sidang konstituante tanggal 22 April 1959 presiden menganjurkan untuk kembali ke UUD 1945. Untuk menentukan sikap terhadap presiden pada tanggal 30 Mei 1959 Konstituante mengadakan pemungutan suara yang dilakukan tiga kali, tetapi tidak mencapai quorum.: 

tetapi mengalami kegagalan. Usaha ini diulangi lagi pasca kemerdekaan pada tahun 1948, tetapi tetap gagal. Untuk sementara konsepsi presiden mengalami kebekuan karena, perhatian pemerintah tertuju pada pemadaman pembrontakan PRRI/Permesta. Setelah pembrontakan dapat dipadamkan pada , masalah isu politik ini dimunculkan kembali. Masalah yang sangat serius terjadi karena Konstituante ternyata gagal menyusun UUD yang baru, karena masing-masing partai hanya mengejar kepentingan partainya saja tanpa mendahulukan dan mengutamakan kepentingan negara dan bangsa secara keseluruhan. Sekelompok partai menghendaki agar islam dijadikan dasar negara, sedangkan yang lain menghendaki pancasila dijadikan dasar negara. Menghadapi kondisi tersebut, dihadapan sidang konstituante tanggal 22 April 1959 presiden menganjurkan untuk kembali ke UUD 1945. Untuk menentukan sikap terhadap presiden pada tanggal 30 Mei 1959 Konstituante mengadakan pemungutan suara yang dilakukan tiga kali, tetapi tidak mencapai quorum.

Dalam kondisi seperti ini pada akhirnya pada tanggal 5 Juli 1959, presiden Soekarno mengeluarkan dekrit presiden yang berisi : 1. Pembubaran Konstituante 2. Berlakunya kembali UUD 1945 3. Tidak berlakunya UUDS 1950 4. Pembentukan MPRS dan DPAS Dengan adanya Dekrit presiden juga berakhirlah masa demokrasi liberal dan berganti masa demokrasi terpimpin. Penyelewengan-penyelewengan Terhadap UUD 1945 a) Kedudukan Presiden Berdasarkan UUD 1945 kedudukan presiden di bawah MPR. Akan tetapi MPRS tunduk kepada presiden. Hal ini terlihat jelas dari tindakan presiden ketika mengangkat ketua MPRS yang dirangkap oleh wakil perdana menteri III dan mengangkat wakil-wakil MPRS yang dipilih dari pimpinan-pimpinan partai besar (PNI, NU, PKI) serta wakil ABRI yang masing-masing diberi kedudukan sebagai menteri yang tidak memimpin departemen.: 

Dalam kondisi seperti ini pada akhirnya pada tanggal 5 Juli 1959, presiden Soekarno mengeluarkan dekrit presiden yang berisi : 1. Pembubaran Konstituante 2. Berlakunya kembali UUD 1945 3. Tidak berlakunya UUDS 1950 4. Pembentukan MPRS dan DPAS Dengan adanya Dekrit presiden juga berakhirlah masa demokrasi liberal dan berganti masa demokrasi terpimpin. Penyelewengan-penyelewengan Terhadap UUD 1945 a) Kedudukan Presiden Berdasarkan UUD 1945 kedudukan presiden di bawah MPR. Akan tetapi MPRS tunduk kepada presiden. Hal ini terlihat jelas dari tindakan presiden ketika mengangkat ketua MPRS yang dirangkap oleh wakil perdana menteri III dan mengangkat wakil-wakil MPRS yang dipilih dari pimpinan-pimpinan partai besar (PNI, NU, PKI) serta wakil ABRI yang masing-masing diberi kedudukan sebagai menteri yang tidak memimpin departemen.

b) Pembentukan MPRS Presiden Soekarno juga membentuk MPRS berdasarkan penetapan presiden No. 2 tahun 1959. Tindakan yang dilakukan presiden Soekarno bertentangan dengan UUD 1945. Di dalam UUD 1945 pengangkatan anggota MPR sebagai lembaga tertinggi negara harus melalui pemilihan umum, sehingga partai-partai yang terpilih oleh rakyat memiliki anggota yang duduk di MPR. c) Manifesto politik Republik Indonesia Pidato presiden tanggal 17 Agustus 1959 berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita “, dikenal dengan Manifesto Politik Republik Indonesia. Atas usulan DPA yang bersidang tanggal 23-25 September 1959 agar Manifesto Republik Indonesia dijadikan Garis-Garis Besar Haluan Negara. Inti Manifesto ini USDEK (Undang-Undang Dasar 1945 , Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia) c) Pembubaran DPR hasil Pemilu dan pembentukan DPR-GR: 

b) Pembentukan MPRS Presiden Soekarno juga membentuk MPRS berdasarkan penetapan presiden No. 2 tahun 1959. Tindakan yang dilakukan presiden Soekarno bertentangan dengan UUD 1945. Di dalam UUD 1945 pengangkatan anggota MPR sebagai lembaga tertinggi negara harus melalui pemilihan umum, sehingga partai-partai yang terpilih oleh rakyat memiliki anggota yang duduk di MPR. c) Manifesto politik Republik Indonesia Pidato presiden tanggal 17 Agustus 1959 berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita “, dikenal dengan Manifesto Politik Republik Indonesia. Atas usulan DPA yang bersidang tanggal 23-25 September 1959 agar Manifesto Republik Indonesia dijadikan Garis-Garis Besar Haluan Negara. Inti Manifesto ini USDEK (Undang-Undang Dasar 1945 , Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia) c) Pembubaran DPR hasil Pemilu dan pembentukan DPR-GR

Anggota DPR hasil Pemilu 1955 mencoba menjalankan fungsinya dengan menolak RAPBN yang diajukan presiden. Sebagai akibat dari penolakan ini, DPR hasil Pemilu dibubarkan dan diganti dengan pembentukan DPR-GR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong). Padahal langkah ini bertentangan dengan UUD 1945 yang menyebutkan presiden tidak dapat membubarkan DPR. Keanggotaan dalam DPR-GR diduduki oleh tokoh-tokoh beberapa partai besar, seperti PNI, NU dan PKI. Ketiga partai ini dianggap telah mewakili seluruh golongan nasionalis, agama dan komunis yang sesuai konsep Nasakom. Dalam pidato upacara pelantikan tanggal 25 Juni 1960 disebutkan tugas DPR-GR : -melaksanakan manifesto politik -merealisasikan amanat penderitaan rakyat -melaksanakan demokrasi terpimpin. Presiden Soekarno mendirikan lembaga-lembaga negara lainya, misalnya Front Nasional yang dibentuk melalui penetapan presiden No. 13 tahun 1959.: 

Anggota DPR hasil Pemilu 1955 mencoba menjalankan fungsinya dengan menolak RAPBN yang diajukan presiden. Sebagai akibat dari penolakan ini, DPR hasil Pemilu dibubarkan dan diganti dengan pembentukan DPR-GR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong). Padahal langkah ini bertentangan dengan UUD 1945 yang menyebutkan presiden tidak dapat membubarkan DPR. Keanggotaan dalam DPR-GR diduduki oleh tokoh-tokoh beberapa partai besar, seperti PNI, NU dan PKI. Ketiga partai ini dianggap telah mewakili seluruh golongan nasionalis, agama dan komunis yang sesuai konsep Nasakom. Dalam pidato upacara pelantikan tanggal 25 Juni 1960 disebutkan tugas DPR-GR : -melaksanakan manifesto politik -merealisasikan amanat penderitaan rakyat -melaksanakan demokrasi terpimpin. Presiden Soekarno mendirikan lembaga-lembaga negara lainya, misalnya Front Nasional yang dibentuk melalui penetapan presiden No. 13 tahun 1959.

d) Masuknya Pengaruh PKI Konsep Nasakom memberi peluang kepada PKI untuk memperluas dan mengembangkan pengaruhnya. Secara perlahan-lahan dan hati-hati, PKI berusaha menggeser kekuatan-kekuatan yang berusaha menghalanginya. Sasaran PKI selanjutnya adalah menggeser kedudukan pancasila dan UUD 1945 digantikan menjadi komunis. Setelah itu, PKI mengambil alih kedudukan dan kekuasaan pemerintah yang sah. Untuk mewujudkan rencananya, PKI mempengaruhi sistem Demokrasi Terpimpin. Hal ini terlihat jelas bahwa konsep terpimpin dari presiden Soekarno berporos nasionalis, agama, komunis (Nasakom) mendapat dukungan sepenuhnya dari pimpinan PKI D.N. Aidit. Bahkan melalui Nasakom, PKI berhasil meyakinkan presiden Soekarno tanpa PKI akan menjadi lemah terhadap TNI. e) Arah politik luar negeri yang menyimpang dari poltik luar negeri bebas aktif Politik luar negeri waktu itu condong ke salah satu poros. Pada : 

d) Masuknya Pengaruh PKI Konsep Nasakom memberi peluang kepada PKI untuk memperluas dan mengembangkan pengaruhnya. Secara perlahan-lahan dan hati-hati, PKI berusaha menggeser kekuatan-kekuatan yang berusaha menghalanginya. Sasaran PKI selanjutnya adalah menggeser kedudukan pancasila dan UUD 1945 digantikan menjadi komunis. Setelah itu, PKI mengambil alih kedudukan dan kekuasaan pemerintah yang sah. Untuk mewujudkan rencananya, PKI mempengaruhi sistem Demokrasi Terpimpin. Hal ini terlihat jelas bahwa konsep terpimpin dari presiden Soekarno berporos nasionalis, agama, komunis (Nasakom) mendapat dukungan sepenuhnya dari pimpinan PKI D.N. Aidit. Bahkan melalui Nasakom, PKI berhasil meyakinkan presiden Soekarno tanpa PKI akan menjadi lemah terhadap TNI. e) Arah politik luar negeri yang menyimpang dari poltik luar negeri bebas aktif Politik luar negeri waktu itu condong ke salah satu poros. Pada

Pada waktu itu diberlakukan politik konfrontasi yang diarahkan pada negara-negara kapitalis, seperti negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat. Politik konfrontasi dilandasi oleh pandangan Nefo (New Emerging Forces) dan Oldefo (Old Established Forces). Nefo merupakan kekuatan baru yang sedang muncul yaitu negara- negara progresif revolusioner (termasuk Indonesia dan negara-negara komunis umumnya ) yang anti imperialisme dan kolonialisme. Sedangkan Oldefo merupakan kekuatan lama yang telah mapan yakni negara-negra kapitalis yang neokolonialis dan imperialis (Nekolim). Bentuk perwujudan poros anti imperialis dan kolonialis itu dibentuk poros Jakarta-Phnom Penh-Hanoi- Peking-Pyongyang. Akibatnya ruang gerak diplomasi Indonesia di forum internasional menjadi sempit, karena berkiblat ke negara-negara komunis. Selain itu pemerintah juga menjalankan politik konfrontasi dengan Malaysia. Hal ini disebabkan pemerintah tidak setuju dengan pembentukan Federasi Malaysia yang dianggap proyek : 

Pada waktu itu diberlakukan politik konfrontasi yang diarahkan pada negara-negara kapitalis, seperti negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat. Politik konfrontasi dilandasi oleh pandangan Nefo (New Emerging Forces) dan Oldefo (Old Established Forces). Nefo merupakan kekuatan baru yang sedang muncul yaitu negara- negara progresif revolusioner (termasuk Indonesia dan negara-negara komunis umumnya ) yang anti imperialisme dan kolonialisme. Sedangkan Oldefo merupakan kekuatan lama yang telah mapan yakni negara-negra kapitalis yang neokolonialis dan imperialis (Nekolim). Bentuk perwujudan poros anti imperialis dan kolonialis itu dibentuk poros Jakarta-Phnom Penh-Hanoi- Peking-Pyongyang. Akibatnya ruang gerak diplomasi Indonesia di forum internasional menjadi sempit, karena berkiblat ke negara-negara komunis. Selain itu pemerintah juga menjalankan politik konfrontasi dengan Malaysia. Hal ini disebabkan pemerintah tidak setuju dengan pembentukan Federasi Malaysia yang dianggap proyek

Neokolonialis Inggris yang membahayakan Indonesia dan blok- blok Nefo. Dalam rangka konfrontasi itu, presiden Soekarno mengumumkan Dwi Komando Rakyat (Dwikora) pada tanggal 3 Mei 1964 yang isinya sebagai berikut : -Perhebat Ketahanan revolusi Indonesia -Bantu perjuangan rakyat Malaysia untuk membebaskan diri dari Nekolim Inggris Pelaksanaan Dwikora itu diawali dengan pembentukan komando siaga dipimpin Marsekal Omar Dhani. Komando siaga ini bertugas untuk mengirimkan sukarelawan ke Malaysia Timur dan Barat. Hal ini menunjukan campur tangan Indonesia pada masalah dalam negeri Malaysia. Kehidupan Politik di Masa Demokrasi Terpimpin Sebagai tindak lanjut dari Dekrit Presiden adalah penataan kehidupan politik sesuai dengan ketentuan-ketentuan demokrasi terpimpin. Selain dibentuk kabinet kerja, juga dibentuk lembaga-`: 

Neokolonialis Inggris yang membahayakan Indonesia dan blok- blok Nefo. Dalam rangka konfrontasi itu, presiden Soekarno mengumumkan Dwi Komando Rakyat (Dwikora) pada tanggal 3 Mei 1964 yang isinya sebagai berikut : -Perhebat Ketahanan revolusi Indonesia -Bantu perjuangan rakyat Malaysia untuk membebaskan diri dari Nekolim Inggris Pelaksanaan Dwikora itu diawali dengan pembentukan komando siaga dipimpin Marsekal Omar Dhani. Komando siaga ini bertugas untuk mengirimkan sukarelawan ke Malaysia Timur dan Barat. Hal ini menunjukan campur tangan Indonesia pada masalah dalam negeri Malaysia. Kehidupan Politik di Masa Demokrasi Terpimpin Sebagai tindak lanjut dari Dekrit Presiden adalah penataan kehidupan politik sesuai dengan ketentuan-ketentuan demokrasi terpimpin. Selain dibentuk kabinet kerja, juga dibentuk lembaga-`

Lembaga negara seperti MPRS, DPR-GR dan front Nasional. Keanggotaan umum lembaga ini disusun berdasarkan komposisi gotong royong sebagai perwujudan demokrasi terpimpin. TNI dan POLRI disatukan menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang terdiri atas empat angkatan yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, dan Angkatan Kepolisian. Masing-masing angkatan dipimpin oleh mentri Panglima Angkatan yang kedudukanya langsung berada di bawah Presiden/Panglima Tertinggi ABRI. Golongan ABRI diakui sebagai salah satu golongan fungsional dan menjadi salah satu kekuatan sosial politik. Dengan demikian, ABRI dapat memainkan perananya sebagai salah satu kekuatan sosial politik. Berdasarkan Penpres No. 7 tahun 1959 tanggal 31 Desember 1959, kehidupan partai politik ditata dengan menetapkan syarat- syarat yang harus dipenuhi oleh partai politik. Partai politik yang tidak memenuhi syarat harus dihapus. Dengan demikian, partai politik yang bertahan adalah Masyumi, PNI, NU, PKI, Partai Katolik,: 

Lembaga negara seperti MPRS, DPR-GR dan front Nasional. Keanggotaan umum lembaga ini disusun berdasarkan komposisi gotong royong sebagai perwujudan demokrasi terpimpin. TNI dan POLRI disatukan menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang terdiri atas empat angkatan yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, dan Angkatan Kepolisian. Masing-masing angkatan dipimpin oleh mentri Panglima Angkatan yang kedudukanya langsung berada di bawah Presiden/Panglima Tertinggi ABRI. Golongan ABRI diakui sebagai salah satu golongan fungsional dan menjadi salah satu kekuatan sosial politik. Dengan demikian, ABRI dapat memainkan perananya sebagai salah satu kekuatan sosial politik. Berdasarkan Penpres No. 7 tahun 1959 tanggal 31 Desember 1959, kehidupan partai politik ditata dengan menetapkan syarat- syarat yang harus dipenuhi oleh partai politik. Partai politik yang tidak memenuhi syarat harus dihapus. Dengan demikian, partai politik yang bertahan adalah Masyumi, PNI, NU, PKI, Partai Katolik,

Parkindo, PSI, Murba, IPKI, PSII, Perti. Tindakan pemerintah lebih dikenal dengan penyederhanaan partai politik. Sementara itu, sejumlah tokoh dari partai Masyumi dan PSI terlibat dalam gerakan PRRI-Permesta, sehingga kedua partai ini dibubarkan oleh pemerintah. Dalam keadaan seperti ini, kekuatan politik yang ada waktu itu adalah presiden, ABRI , partai politik terutama PKI. Presiden Soekarno dalam politiknya selalu berusaha untuk menjaga keseimbangan (balance of power) dalam tubuh ABRI dan juga antara ABRI dan partai politik. Untuk menjaga keseimbangan itu, presiden Soekarno memerlukan dukungan dari PKI. Namun, PKI hanya mengutamakan kepentingan sendiri agar dapat memainkan peranya yang dominan di bidang politik. Dominasi PKI itu diperoleh dengan mendukung konsep Nasakom presiden Soekarno. Dalam ranngka mewujudkan cita-citanya PKI menempuh tindakan-tinadakan sebagai berikut : a) Dalam Negeri, berusaha menyusup ke partai-partai politik atau: 

Parkindo, PSI, Murba, IPKI, PSII, Perti. Tindakan pemerintah lebih dikenal dengan penyederhanaan partai politik. Sementara itu, sejumlah tokoh dari partai Masyumi dan PSI terlibat dalam gerakan PRRI-Permesta, sehingga kedua partai ini dibubarkan oleh pemerintah. Dalam keadaan seperti ini, kekuatan politik yang ada waktu itu adalah presiden, ABRI , partai politik terutama PKI. Presiden Soekarno dalam politiknya selalu berusaha untuk menjaga keseimbangan (balance of power) dalam tubuh ABRI dan juga antara ABRI dan partai politik. Untuk menjaga keseimbangan itu, presiden Soekarno memerlukan dukungan dari PKI. Namun, PKI hanya mengutamakan kepentingan sendiri agar dapat memainkan peranya yang dominan di bidang politik. Dominasi PKI itu diperoleh dengan mendukung konsep Nasakom presiden Soekarno. Dalam ranngka mewujudkan cita-citanya PKI menempuh tindakan-tinadakan sebagai berikut : a) Dalam Negeri, berusaha menyusup ke partai-partai politik atau

organisasi massa yang menjadi lawanya, kemudian memecah- belah. Di bidang pendidikan mengusahakan marxisme-lenimisme menjadi salah satu mata pelajaran wajib. Di bidang militer mencoba mengindoktrinasi para perwira dengan ajaran komunis dan membina sel-sel dikalangan ABRI. b) Luar negeri berusaha mengubah politik luar neger Indonesia yang bebas aktif menjadi politik yang menjurus ke negara-negara komunis. Di bidang kebudayaan dan Pers, PKI mempengaruhi presiden Soekarno untuk melarang Manifesto Kebudyaan (Manikebu) dan Barisan Pendukung Soekarno (BPS). Alasanya, keduanya didukung oleh Dinas Inteljen Amerika (CIA) . PKI juga berhasil mempengaruhi kantor berita antara dan RRI. Di bidang kepartaian, PKI berhasil mengfitnah partai Murba, sehingga partai ini dibubarkan oleh presiden Soekarno. PKI juga mengadakan penyusupan ke partai-partai lain. Sehingga PNI pecah menjadi dua PNI Ali Sastroamijoyo- Surachman yang tersusupi PKI : 

organisasi massa yang menjadi lawanya, kemudian memecah- belah. Di bidang pendidikan mengusahakan marxisme-lenimisme menjadi salah satu mata pelajaran wajib. Di bidang militer mencoba mengindoktrinasi para perwira dengan ajaran komunis dan membina sel-sel dikalangan ABRI. b) Luar negeri berusaha mengubah politik luar neger Indonesia yang bebas aktif menjadi politik yang menjurus ke negara-negara komunis. Di bidang kebudayaan dan Pers, PKI mempengaruhi presiden Soekarno untuk melarang Manifesto Kebudyaan (Manikebu) dan Barisan Pendukung Soekarno (BPS). Alasanya, keduanya didukung oleh Dinas Inteljen Amerika (CIA) . PKI juga berhasil mempengaruhi kantor berita antara dan RRI. Di bidang kepartaian, PKI berhasil mengfitnah partai Murba, sehingga partai ini dibubarkan oleh presiden Soekarno. PKI juga mengadakan penyusupan ke partai-partai lain. Sehingga PNI pecah menjadi dua PNI Ali Sastroamijoyo- Surachman yang tersusupi PKI

Dan PNI Osa Maliki –Usep Ranuwijaya yang berasas marhaenisme. Di bidang agraria dan pertanian, PKI melalui ormasnya, Barisan Tani Indonesia (BTI) berhasil mengacaukan landreform di beberapa tempat dan melalui aksi sepihak dalam bentuk penyrobotan tanah, seperti di Klaten, Boyolali, Kediri dan Sumatra Utara. Aksi sepihak ini bertujuan untuk mengacaukan keadaan juga sebagai alat ukur untuk mengetahui reaksi dan tindakan yang akan dilakukan oleh pihak ABRI. Dalam usaha mempengaruhi ABRI, PKI mempergunakan jalur resmi dan tidak resmi. Jalur resmi adalah komisaris politik Nasakom yang mendampingi Panglima atau komando kesatuan. Sedangkan jalur tidak resmi adalah melalui biro khusus yang diketuai Kamaruzaman (Syam). Akan tetapi, melalui jalur resmi kurang berhasil karena ketangguhan sikap pimpinan ABRI. ABRI mampu menanggulangi pengaruh PKI, bahkan dapat menjadi penghalang bagi PKI dalam usahanya membentuk negara komunis. Oleh karena itu, peristiwa G 30 S /PKI yang dijadikan sasaran adalah ABRI : 

Dan PNI Osa Maliki –Usep Ranuwijaya yang berasas marhaenisme. Di bidang agraria dan pertanian, PKI melalui ormasnya, Barisan Tani Indonesia (BTI) berhasil mengacaukan landreform di beberapa tempat dan melalui aksi sepihak dalam bentuk penyrobotan tanah, seperti di Klaten, Boyolali, Kediri dan Sumatra Utara. Aksi sepihak ini bertujuan untuk mengacaukan keadaan juga sebagai alat ukur untuk mengetahui reaksi dan tindakan yang akan dilakukan oleh pihak ABRI. Dalam usaha mempengaruhi ABRI, PKI mempergunakan jalur resmi dan tidak resmi. Jalur resmi adalah komisaris politik Nasakom yang mendampingi Panglima atau komando kesatuan. Sedangkan jalur tidak resmi adalah melalui biro khusus yang diketuai Kamaruzaman (Syam). Akan tetapi, melalui jalur resmi kurang berhasil karena ketangguhan sikap pimpinan ABRI. ABRI mampu menanggulangi pengaruh PKI, bahkan dapat menjadi penghalang bagi PKI dalam usahanya membentuk negara komunis. Oleh karena itu, peristiwa G 30 S /PKI yang dijadikan sasaran adalah ABRI

Khususnya Angkatan Darat. Meskipun telah memiliki jumlah anggota yang besar, PKI merasa kekuatan militernya masih sangat lemah apalagi bila menghadapi Angkatan Darat. Oleh karena itu, PKI sangat berkepentingan pada pembentukan Angkatan kelima yang terdiri atas buruh dan petani harus dipersenjatai. Pembentukan Angkatan kelima merupakan gagasan menteri luar negeri Cina Chou En Lai dalam kunjungan ke Jakarta awal tahun 1965. Chou En Lai menjanjikan akan memasok 100.000 pucuk senjata untuk angkatan kelima. Gagasan tersebut dijadikan dalih oleh pimpinan PKI untuk memperkuat pertahanan dalam konfrontasi dengan Malaysia. Ketika PKI terus mendesak untuk mewujudkan Angkatan kelima, Angkatan Darat dengan tegas menolaknya. Penolakan dinyatakan pula oleh Laksamana Muda Martadinata atas nama Angkatan Laut. Mereka hanya dapat menerima jika angkatan kelima berada dalam lingkungan ABRI dan di tangan komando perwira yang profesional. : 

Khususnya Angkatan Darat. Meskipun telah memiliki jumlah anggota yang besar, PKI merasa kekuatan militernya masih sangat lemah apalagi bila menghadapi Angkatan Darat. Oleh karena itu, PKI sangat berkepentingan pada pembentukan Angkatan kelima yang terdiri atas buruh dan petani harus dipersenjatai. Pembentukan Angkatan kelima merupakan gagasan menteri luar negeri Cina Chou En Lai dalam kunjungan ke Jakarta awal tahun 1965. Chou En Lai menjanjikan akan memasok 100.000 pucuk senjata untuk angkatan kelima. Gagasan tersebut dijadikan dalih oleh pimpinan PKI untuk memperkuat pertahanan dalam konfrontasi dengan Malaysia. Ketika PKI terus mendesak untuk mewujudkan Angkatan kelima, Angkatan Darat dengan tegas menolaknya. Penolakan dinyatakan pula oleh Laksamana Muda Martadinata atas nama Angkatan Laut. Mereka hanya dapat menerima jika angkatan kelima berada dalam lingkungan ABRI dan di tangan komando perwira yang profesional.

MUNCULNYA PERISTIWA G 30 S/PKI Dalam doktrin komunis telah dinyatakan dengan jelas bahwa setiap partai komunis dimanapun berada selalu bertujuan untuk merebut kekuasaan negara dengan menyingkirkan kekuatan politik lainya. Hal ini ditempuh dalam rangka menegakan diktator proletariat. Usaha yang ditempuh dalam merebut kekuasaan dengan cara kekerasan, seperti yang berlangsung di berbagai negara lain, tidak terkecuali Indonesia. 1. Sebab-sebab Munculnya G 30 S/PKI Sejak D.N Aidit terpilih menjadi ketua PKI pada tahun 1965, Ia dengan cepat membangun kembali PKI yang porak poranda akibat kegagalan pembrontakan tahun 1965.: 

MUNCULNYA PERISTIWA G 30 S/PKI Dalam doktrin komunis telah dinyatakan dengan jelas bahwa setiap partai komunis dimanapun berada selalu bertujuan untuk merebut kekuasaan negara dengan menyingkirkan kekuatan politik lainya. Hal ini ditempuh dalam rangka menegakan diktator proletariat. Usaha yang ditempuh dalam merebut kekuasaan dengan cara kekerasan, seperti yang berlangsung di berbagai negara lain, tidak terkecuali Indonesia. 1. Sebab-sebab Munculnya G 30 S/PKI Sejak D.N Aidit terpilih menjadi ketua PKI pada tahun 1965, Ia dengan cepat membangun kembali PKI yang porak poranda akibat kegagalan pembrontakan tahun 1965.