sistem pemerintahan

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

sistem pemerintahan terdiri dari sistem pemerintahan parlementer dann presidensial. perbedaaan, keuntungan, dan kekurangannya masing-masing

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation: 

SISTEM PEMERINTAHAN TAHUN PELAJARAN 2010/2011 SMA NEGERI 5 PAREPARE HUSNUL KHATIMAH/090301

PowerPoint Presentation: 

MAKNA SISTEM PEMERINTAHAN Sistem berarti susunan atau tatanan, atau dapat juga dikatakan sebagai keseluruhan beberapa bagian yang mempunayi hubungan fungsional, baik antara bagian-bagian maupun hubungan struktural sehingga hubungan tersebut menimbulkan suatu ketergantungan dan saling memengaruhi. Pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara, yang terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi, sistem pemerintahan adalah keseluruhan dari susunan atau tatanan yang teratur dari lembaga-lembaga negara yang berkaitan dengan yang lainnya, baik langsung atau tidak langsung menurut suatu rencana atau pola untuk mencapai tujuan negara.

PowerPoint Presentation: 

KLASIFIKASI SISTEM PEMERINTAHAN 1. SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL 2. SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER

PowerPoint Presentation: 

SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL Sistem pemerintahan presidensial adalah suatu sistem pemerintahan dimana pertanggung jawaban atas kebijaksanaan pemerintah dipegang oleh presiden. Presiden merangkap jabatan sebagai perdana menteri sehingga para menteri tidak bertanggung jawab kepada perlemen/DPR melainkan kepada presiden. Contoh negara yang menggunakan sistem kabinet presidensial adalah Amarika Serikat dan Indonesia

PowerPoint Presentation: 

Ciri-ciri pokok sistem pemerintahan presidensial adalah: Kedudukan presiden adalah sebagi kepal negara dan kepala eksekutif Presiden dan parlemen (DPR atau kongres) dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Presiden dan parlemen tidak dapat saling menjatuhkan karena kedua lembaga ini langsung dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat. Presiden tidak dapat diberhentikan oleh parlemen sebelum berakhir masa jabatannya. Jika presiden melakukan pelanggaran hukum dapat dikenai impeachment (pengadilan parlemen) Menteri-menteri yang diangkat oleh presiden tunduk dan bertanggung jawab kepada presiden, bukan kepada DPR Masa jabatan presiden ditetapkan dalam waktu tertentu.

PowerPoint Presentation: 

Kelebihan dan kelemahan sistem pemerintahan presidensial: Kelebihan Kelemahan Selama masa jabatannya, presiden tidak dapat dijatuhkan DPR, sehingga pemerintahan dapat berlangsung stabil. Karena presiden selam masa jabatannya tidak dapat dijatuhkan DPR, maka pengawasan rakyat terhadap pemerintah kurang berpengaruh Pemerintah punya waktu yang cukup untuk melaksanakan programnya tanpa terganggu oleh krisis kabinet (jatuhnya pemerintahan) Pengaruh rakyat terhadap politik (kebijakan) negara kurang mendapat tempat seluas-luasnya Penyusunan program kerja muidah disesuaikan dengan lama masa jabatan yang dipegang eksekutif Pada umumnya keputusan yang diambil hasil tawar menawar antara eksekutif dan legislatif, sehingga berdapak pada hasil keputusan yang tidak tegas.

PowerPoint Presentation: 

SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER Sistem pemerintahan parlementer adalah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh perdana menteri dan menteri-menteri bertanggung jawab kepada parlemen (DPR). Pada sistem ini, anatar kekusaan eksekutif dan legislatif (parlemen) mempunyai hubungaan erat, timbal balik, dan saling memengaruhi. Kekuasaan legislatif lebih tinggi dibandingkan kekuasaan eksekutif.

PowerPoint Presentation: 

Ciri-ciri pokok sistem pemerintahan parlementer adalah: Kedudukan kepala negara (raja, ratu, kaisar, presiden, atau sultan) tidak dapat diganggu gugat, hanya simbol negara. Kabinet (pemerintah/eksekutif) yang dipimpin oleh perdana menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Susunan anggota dan program kabinet adalah berdasarkan atas suara terbanyak di parlemen. Terdapat hubungan yang erat antara eksekutif dan legislatif, bahkan keduanya saling memengaruhi satu sama lain. Kedudukan kepala negara dan kepala pemerintahan tidak dalam satu tangn (terpisah) sehingga kedudukan kepal negara tidka dapat dimintai pertanggungjawaban konstitusional. Kabinet dapat dijatuhkan atau dibubarkan oleh parlemen, dan sebaliknya kabinet dapat membubarkan parlemen melalui kekuasaan kepala negara.

PowerPoint Presentation: 

Kelebihan dan kelemahan sistem pemerintahan parlementer: Kelebihan Kelemahan Mudah tercapai kesesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif selama pemerintahan bukan kabinet koalisi. Kedudukan eksekutif tidak stabil karen akabinet dapat diberhentikan setiap saat oleh parlemen. Menteri-menteri yang diangkat merupakan kehendak suara terbanyak di parlemen sehingga mempresentasikan kehendak rakyat. Sering terjadi pergantian kabinet dalam bentuk koalisi sehingga kebijakan politik negara menjadi labil Menteri-menteri akan berhati-hati dalam menjalankan tugasnya karena setiap saat dapat dijaruhkan oleh parlemen. Karena dapat terjadi pergantian kabinet secara mendadak sehingga eksekutif tidak dapat megerjakan program kerjanya dengan baik.

PowerPoint Presentation: 

PENGARUH SISTEM PEMERINTAHAN SUATU NEGARA TERHADAP NEGARA LAIN Beberapa pengaruh sistem pemerintahan suatu negara terhadap negara lain adalah sebagai berikut. Bidang sistem hukum suatu negara. Bidang kewarganegaraa. Bidang politik dan hukum internasional. Bidang ekonomi. Bidang pertahanan dan keamanan.

PowerPoint Presentation: 

PELAKSANAAN SISTEM PEMRINTAHAN NEGARA INDONESIA 4. PERIODE BERLAKUNYA KEMBALI UUD 1945 3. PERIODE UUD SEMENTATRA 1950 (17 AGUSTUS 1950-5 JULI 1959) 2. PERIODE KONSTITUSI RIS 1949 (27 DESEMBER 1949-17 AGUSTUS 1950) 1. PERIODE AWAL KEMERDEKAAN 5. MASA REFORMASI (21 MEI 1998-SEKARANG)

PowerPoint Presentation: 

1. PERIODE AWAL KEMERDEKAAN Bentuk pemerintaha : berdasarkan pembukaan UUD 1945 alinea IV Sisitem pemerintahan : sistem pemerintahan presidensial dengan kabinet presidensial (sesuai UUD ‘45 pasal 4 ayat 1 ( presiden republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UndangUndang Dasar) ) Kelebihan sistem pemerintahan: 1.Menumbuhnya kehidupan yang demokratis, dengan dibentuknya sistem multipartai 2.Berhasil meletakkan dan membangun dasar-dasar kehidupan konstitusional (kenegaraan) Kelemahan sistem pemeintahan: 1.Pelaksanaan sistem pemerintahan tidak dapat dilakukan seperti konstitusi, karena keadaan revolusi yang penting. 2.Belum terbentuknya alat-alat kelengkapan negar sehingga menamabah kesulitan dalam pelaksanaan pemerintahan.

PowerPoint Presentation: 

2. PERIODE KONSTITUSI RIS 1949 (27 DES 1949 – 17 AGUSTUS 1950) Bentuk pemerintahan: berdasarkan konstitusi RIS pasal 1 aya (1) dan (2) adalah republik serikat (uni republik) Sistem pemerintahan: berdasarkan konstitusi RIS 1949, yakni sistem pemerintahan parlementer semu. Penyelenggaraan sistem pemerintahan konstitusi RIS 1949 tidak sesuia dengan cita-cita proklamasi. Dampak positifnya adalah konstitusi RIS 1949 membuka pintu menuju ke aqrah pengakuan kedaulatan RI oleh Belanda secara penuh.

PowerPoint Presentation: 

3. PERIODE UUD SEMENTARA 1950 (17 AGUSTUS 1950 – 5 JULI 1959) Bentuk pemerintahan: republik sesuai dengan mukaddimah alinea IV dan pasal 1 ayat (1) UUDS 1950. Sistem pemerintahan: sistem pemerintahan parlementer yang semu, mirip dengan sistem pemerintahan Konstitusi RIS 1949. Kelebihan sistem pemerintahan: 1. Tumbuh demokrasi dengan sistem multipartai, sehingga aspirasi rakyat memungkinkan tersalurkan. 2. Mampu menyelenggarakan pemilu yang demokratis. 3. mampu menggalang dukungan internasional guna memperjuangkan bangsa Asia-Afrika yang terjajah melalui KAA di Bandung. d. Kelemahan sistem pemerintahan: 1. Sistem multipartai berdampak pada mendominasinya kepentingan partai politik, sehingga timbul berbagai pemberontakan yang memengaruhi stabilitas politik. 2. Tidak terdapat partai yang menang mayoritas sehingga memengaruhi stabilita politik dan pemerintahan. 3. Kebijakan pembangunan nasioanl yang tidak berjalan, sehingga pembangunan ekonomi praktis belum dirasakan sebagian besar masyarakat.

PowerPoint Presentation: 

4. PERIODE BERLAKUNYA KEMBALI UUD 1945 Pemerintahan orde lama (5 Juli 1959 – 11 Maret 1966) Lahirnya dekrit presiden. Upaya mengembalikan UUD 1945 sebagai konstitusi yang berlaku secara resmi tahun 1959 adalah dengan diberlakukannya hukum darurat (dekrit). Landasan pokok dekrit adalah keadaan darurat yang dianggap ada pada suatu waktu di dalam negara, sehingga keselamatan negara dan bangsa terancam oleh bahaya. 2) Demokrasi terpimpin. Usaha untuk kembali ke UUD 1945 harus dilakukan secara konstitusional berdasarkan pasal 134 UUDS 1950. Penyelenggaraan pemerintahan demokrasi terpimpin banyak melakukan pelanggaran konstitusional. b. Pemerintahan Orde Baru (11 Maret 1966 – 21 Mei 1998) Tonggak demokrasi (1 okt 1965). Munculnya Tritura sebagai tuntutan rasa kebenaran dan keadilan rakyat. Tonggak pelaksanaan (11 Maret 1966). soeharto sebagai pemegang Supersemar mengamankan dan membersihkan orang-orang yang dianggap terlinat G 30 S/PKI Tonggak konstitusional (21 Juni 1966). Pertama kali diadakan sidang MPRS. Tonggak orde pembangunan (6 Juli 1969) . Pertama kalinya dibentuk Kabinet Pembangunan I di bawah Presiden Soeharto yang menandai era pembangunan.

PowerPoint Presentation: 

5. MASA REFORMASI ( 21 MEI 1998-SEKARANG) Masa reformasi lahir sebagai akibat dari adanya pengingkaran terhadap cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. pengingkaran-pengingkaran tersebut ditandai dengan adanya kebijakan-kebijakan pemerintah yangg tidak berpihak kepada rakyat. Hal ini melahirkan gelombang demonstrasi besar-besaran yang dimotori oleh mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya. Salah satu tokoh reformasi adalah Amien Rais. Enam pilar reformasi: Amandemen UUD 1945. Reposisi Tentara Nasional Indonesia (TNI) Otonomi yang luas Penegakan supermasi hukum Masyarakat egaliter Kebebasan berbicara

PowerPoint Presentation: 

Skema alat-alat kelengkapan negara (Struktur kenegaraan) Sesudah amandemen UUD 1945 UUD 1945 BPK PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MPR, DPR/DPD MA/MK/KY

PowerPoint Presentation: 

MPR Kedudukan MPR didasarkan pada pasal 2 dan 3 amandemen UUD 1945, sedangkan susunan dan kedudukan MPR ditungkan dalam UU No. 22 tahun 2003. MPR dibentuk sebagai konsekuensi dilaksanakannya pemilu. 2. DPR Merupakan pemegang kekuasaan legislatif. Secara konstitusional kedudukan DPR tertuang dalam pasal 19, 20, 20A, 22A, dan 22B amandemen UUD 1945. ketentuan lebih lanjut terdapat dalam UU No. 22 tahun 2003. Anggota DPR dipilih melalui pemilu dan sistem perwakilan berimbang dgn daftar terbuka. 3. DPD Secara konstitusional, DPD diatur odalam pasal 22C ayat (1), (2), (3), (4), dan pasal 22D ayat (1), (2), (3) amandemen UUD 1945. ketentuan lebih lanjut terdapat dalam UU No. 22 tahun 2003 dan tatib DPD. DPD berkeduddukanm sebagai lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara diantara berbagai lembaga negara lainnya. Anggota DPD dipilih melalui pemilu.

PowerPoint Presentation: 

4. PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN Selain sebagai kepala pemerintahan (eksekutif), presiden juga sebagai kepala negara yang (diatur dalam pasal 4 s/d 6 16 amandemen UUD 1945). Pemegang kekuasaan legislatif (pasal 5 ayat 1, 20 ayat 2, dan amandemen UUD 1945). Presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat. 5. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Kedudukan BPK dalam ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai pemegang kekuasaan eksaminatif (auditor negara). Ketentuan mengani BPK diatur dalam UU No. 5 tahun 1973dan telah diperbaharui dengan UU No. 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 6. MAHKAMAH AGUNG, MAHKAMAH KONSTITUSI, KOMISI YUDISI Berdasarkan amandemen UUD 1945, kekuasaan yudikatif dipegang oleh MA, MK, dan KY. Menurut UU No. 4 tahun 2004, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum RI.

PowerPoint Presentation: 

Kelebihan (keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan pada masa reformasi: Berhasil menata kehidupan ketatanegaraan dengan amanfemen UUD 1945 Menjami terjadinya stabilitas politik karena tidak akan terjadi pergantian pemerintahan, kecuali bertentangan dengan pasal 7A UUD 1945. Kebebasan dan kemerdekaan pers tumbuh dengan demokratis. Berhasil menyelenggarakn pemilu secara demokratis. Berhasil menyelenggarakan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung dan demokratis. Di masa pemerintahan SBY terdapat usaha nyata penegakan supermasi hukum.

PowerPoint Presentation: 

Kelemahan (kekurangan penyelenggaraan pemerintahan pada masa reformasi: Lepasnya Timor Timur dan Kepulauan Sipadan dan Ligitan dari pangkuan Ibu Pertiwi. Bila pemerintah membuat kebijakan yang tidak menjamin kepentingan publik, maka rakyat tidak dapat mengontrol (berpengaruh) langsung kepada pemerintah, tetapi harus melalui parlemen (DPR). Terjadinya penyimpangan dengan keluarnya maklumat presiden pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Suburnya KKN diberbagai instansi pemerintahan dan kehidupan masyarakat (pelayanan publik) Lemahnya stabilitas keamanan dan menimbulkan konflik vertikan ataupun horizintal, GAM, OPM,RMS, kasus Ambon-Maluku, Sampit, Sambas, dan maraknya teroisme. Penegakan supermasi hukum sejak pemerintahan Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati belum terlihat adanya usaha nyata penegakan hukum.