PPBJ-Modul 01 (Materi 01)_Ver.2kun

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

TRAINING CONSULTANT LKPM-IPWI

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation: 

SAIKUN BUDIHARTONO Hp: 08129456976 Email : saikun_bh@yahoo.com LKPP Experience: 1972-1984 : Ditjen SDA Dep.PU Staf / Sie Pengadaan Jasa 1984-2006 : Itjen Dep. PU >> Auditor/ Irban / Koord Wilayah 2006-2009: BRR NAD- Nias , Deputy Pengawasan >> Inspektur Bid. Infrastruktur 2009-Juli 11: PMU RRI NAD- Nias >> Integrity Safeguads & Proc.for WB Project Juli 11-Now : LKPP >> TA/ Narsum PBJP PER PRES RI No 54 TH 2010 beserta perubahannya PENGANTAR PENGADAAN BARANG/ JASA M ATERI 1 1

PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 54 TAHUN 2010 beserta perubahannya: 

PENGANTAR PENGADAAN BARANG/JASA PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 54 TAHUN 2010 beserta perubahannya L K PP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah MATERI 1 2

DAFTAR ISI: 

TUJUAN PELATIHAN PENDAHULUAN GAMBARAN UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PRINSIP, KEBIJAKAN , DAN PERATURAN PENGADAAN BARANG /JASA PEMERINTAH PARA PIHAK TERKAIT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PENGELOLAAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH ETIKA PENGADAAN DAN GOOD GOVERNANCE DAFTAR ISI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN 3

TUJUAN PELATIHAN: 

SETELAH MODUL INI SELESAI DIAJARKAN DIHARAPKAN PESERTA MAMPU: Memahami prinsip pengadaan barang / jasa Memahami kebijakan , peraturan perundangan terkait pengadaan barang / jasa Memahami para pihak terkait pengadaan barang / jasa termasuk tugas ULP dalam pengelolaan dan koordinasi pengadaan barang / jasa Melaksanakan etika pengadaan pada pengadaan barang / jasa Memahami prinsip pengendalian & pengawasan pengadaan barang / jasa Memahami penyimpangan yang biasa terjadi dalam pengadaan barang / jasa TUJUAN PELATIHAN 4

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH: 

Kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian / Lembaga / Satuan Kerja Perangkat Daerah / Institusi lainnya (K/L/D/I) yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan memperoleh barang/jasa PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 5

Kedudukan Pengadaan dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan: 

Kedudukan Pengadaan dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Pemrograman (Programming) Perencanaan (Planning) Pemanfaatan dan pemeliharaan (Operation and maintenance) Penganggaran (Budgeting) Pengadaan ( Procurement ) Pelaksanaan kontrak dan pembayaran (Contract I mplementation and payment) Penyerahan pekerjaan/barang (Handover) 6

Istilah Barang dan Jasa: 

Istilah Barang dan Jasa Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan b arang/ j asa Unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan b arang/ j asa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri, atau melekat pada unit yg sudah ada 7 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN UNIT LAYANAN PENGADAAN 7

Istilah Barang dan Jasa: 

Istilah Barang dan Jasa Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang Seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya 8 BARANG PEKERJAAN KONSTRUKSI

Istilah Barang dan Jasa: 

Istilah Barang dan Jasa Jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang. Jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware) 9 JASA LAINNYA JASA KONSULTASI

Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah PERPRES NO 54 TAHUN 2010 : 

Proses Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah PERPRES NO 54 TAHUN 2010 KEGIATAN PENGADAAN 10

SWAKELOLA: 

Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat SWAKELOLA 11 11

Garis Besar Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia: 

Garis Besar Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia 12

Garis Besar Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia: 

Garis Besar Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia 13 Perencanaan Umum ( i dentifikasi k ebutuhan , a nggaran , p emaketan , cara pengadaan , organisasi , KAK) Perencanaan Pelaksanaan Pengadaan ( menyusun spesifikasi teknis , dan rancangan kontrak ) Perencanaan Pemilihan ( p engkajian ulang paket dan jadwal , pemilihan sistem pengadaan , penetapan metode penilaian kualifikasi , penyusunan jadwal pelelangan , penyusunan d ok. p engadaan )

Garis Besar Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia: 

Garis Besar Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia 14

Garis Besar Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia: 

Garis Besar Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia 15

ALUR FIKIR PROSES PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH: 

ALUR FIKIR PROSES PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 16 BARANG/JASA YANG MEMENUHI PERSYARATAN Organisasi Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah PRINSIP-PRINSIP PENGADAAN KEBIJAKAN UMUM KONTRAK/SPK

Kebijakan Umum Pengadaan ??: 

Kebijakan Umum Pengadaan ?? 17 MENINGKATKAN PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI 1 KEMANDIRIAN INDUSTRI ALUTSISTA DAN ALMATSUS DALAM NEGERI 2 PENINGKATAN PERAN UMKM DAN KELOMPOK MASYARAKAT 3 PEMANFAATAN DAN PELESTARIAN SUMBER DAYA ALAM 4 PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK 5 MENYEDERHANAKAN KETENTUAN DAN TATA CARA 6

Jenis Barang/Jasa Yang Pengadaannya Dapat Dilakukan Melalui Swakelola: 

Jenis Barang / Jasa Yang Pengadaannya Dapat Dilakukan Melalui Swakelola 18 MENINGKATKAN PROFESIONALISME PARA PIH AK 7 MENINGKATKAN PAJAK 8 MENUMBUHKEMBANGKAN PERAN USAHA NASIONAL , INDUSTRI KREATIF INOVATIF, BUDAYA, DAN HASIL PENELITIAN 9 MANFAATKAN SARANA/PRASARANA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DALAM NEGERI 10 PELAKSANAAN PBJ DI WILAYAH RI TERMASUK KANTOR PERWAKILAN RI 11 MENGHARUSKAN PENGUMUMAN SECARA TERBUKA 12

PowerPoint Presentation: 

19 Prinsip Pengadaan barang / jasa Efisien Efektif Transparan Terbuka Bersaing Adil / Tidak Diskriminatif Akuntabel PRINSIP PENGADAAN

PowerPoint Presentation: 

20 PA/KPA PPK ULP/Pejabat Pengadaan PPHP 1 Pengadaan Melalui Penyedia PA/KPA PPK ULP/Pejabat Pengadaan/Tim Swakelola PPHP 2 Pengadaan dengan swakelola Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat pada organisasi pengadaan tidak terikat tahun anggaran ORGANISASI PENGADAAN

PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH: 

PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH 21 Perangkat organisasi ULP mengacu kepada peraturan perundang-undangan di bidang kelembagaan Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat tidak terikat tahun anggaran Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pejabat Pembuat Komitmen Unit Layanan Pengadaan / Pejabat Pengadaan Proses Pemilihan dan Penetapan Kontrak dan Pelaksanaan Hasil Pekerjaan Penyedia Barang / Jasa mengangkat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH Tugas Pokok dan Kewenangan PA/KPA/PPK: 

PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH Tugas Pokok dan Kewenangan PA/KPA/PPK 22 Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Menetapkan dan mengumumkan RUP Mengawasi pelaksanaan anggaran Menetapkan PPK, PP, PPHP, Tim teknis , dan Tim Juri Menetapkan Pemenang Pengadaan : Barang / Pek . Konstruksi / Jasa lainnya > Rp100 Milyar Jasa Konsultasi > Rp.10 Milyar Pelaporan Keuangan Menyimpanan seluruh dokumen Menyelesaikan perselisihan pihak yang diangkat PPK Menetapkan rencana pelaksanaan PBJ ( Spek Teknis , HPS, Rancangan Kontrak ) Menerbitkan SPPBJ dan Penandatangan Kontrak Melaksanakan dan mengendalikan kontrak Melaporkan kemajuan pekerjaan dan hambatannya Melaporkan pelaksanaan dan menyerahkan hasil pekerjaan menyimpanan seluruh dokumen pelaksanaan

Persyaratan PPK: 

Persyaratan PPK 23 memiliki integritas; a memiliki disiplin tinggi; b memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas; c mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN; d menandatangani Pakta Integritas; e Tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda t angan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara; dan f memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa. g

Persyaratan PPK: 

Persyaratan tidak menjabat sebagai PPSPM dikecualikan untuk PA/KPA yang bertindak sebagai PPK Dalam hal tidak ada personil yang Memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK, persyaratan “ memiliki sertifikat ” dikecualikan untuk : a. PPK yang dijabat oleh pejabat eselon I dan II di K/L/D/I; dan / atau b. PA/KPA yang bertindak sebagai PPK Persyaratan manajerial : Min. S1 ( kecuali jumlah PNS yang S1 terbatas , maka dapat dijabat oleh pegawai dengan golongan min. setara dengan IIIa ) punya pengalaman / terlibat aktif di PBJ min. 2 tahun mampu bekerja secara kelompok Persyaratan PPK 24

PowerPoint Presentation: 

Mengadakan ikatan perjanjian dengan menandatangani Kontrak untuk Penyedia Barang / Jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD Larangan Pejabat Pembuat Komitmen 25 LARANGAN PPK

PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH Tugas Pokok dan Kewenangan ULP/PP: 

PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH Tugas Pokok dan Kewenangan ULP/PP 26 Ketua ULP memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP menyusun program kerja dan anggaran ULP mengawasi seluruh kegiatan PBJ di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan / atau indikasi penyimpangan membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan PBJ kepada Menteri / Pimpinan Lembaga / Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP menugaskan / menempatkan / memindahkan anggota Pokja sesuai d engan beban kerja mengusulkan pemberhentian anggota Pokja yang ditugaskan di ULP kepada P A/KPA/ Kepala Daerah

PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH Tugas Pokok dan Kewenangan ULP/PP: 

PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH Tugas Pokok dan Kewenangan ULP/PP 27 Unit Layanan Pengadaan Pejabat Pengadaan Mengusulkan Perubahan Perencanaan Teknis ; Menyusun Rencana Pemilihan ; Menetapkan Dokumen Pengadaan ; Menetapkan Nilai Jaminan Penawaran kecuali Pejabat Pengadaan ; Menetapkan Tenaga Ahli ; Melakukan Proses Pemilihan ; Membuat laporan proses dan hasil Pengadaan kepada Menteri / Kepala Daerah; Membuat Pertanggung Jawaban atas Pelaksanaan kegiatan pengadaan kepada PA/KPA. Wajib Melaksanakan Proses Pemilihan : Barang / Pek . Konstruksi / Jasa lainnya diatas Rp.200 juta Jasa Konsultasi diatas Rp.50 juta Menetapkan Penyedia : Barang / Pek . Konstruksi / Jasa lainnya s.d Rp.100 Milyar Jasa Konsultasi s.d Rp.10 Milyar Menjawab Sanggah I Dapat Melaksanakan Proses Pemilihan : Barang / Pek . Konstruksi / Jasa lainnya s.d Rp.200 juta Jasa Konsultasi s.d 50 juta Menetapkan Penyedia . Barang / Pek . Konstruksi / Jasa lainnya s.d Rp.200 juta Jasa Konsultasi s.d Rp.50 juta

PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH Keanggotaan dan Unsur Keanggotaan ULP/PP: 

PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH Keanggotaan dan Unsur Keanggotaan ULP/PP 28 ANGGOTA KELOMPOK KERJA ULP / Pejabat Pengadaan paham akan : Pekerjaan yang akan diadakan ; Jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas yang bersangkutan ; Isi dokumen , metode dan prosedur pengadaan . PERANGKAT ORGANISASI ULP: Perangkat organisasi mengacu kepada peraturan perundang-undangan di bidang kelembagaan ( KemenPAN ) PEJABAT PENGADAAN: Ditetapkan 1 orang

PowerPoint Presentation: 

Memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab ; Memahami keseluruhan pekerjaan ; Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas yang bersangkutan ; Memahami isi dokumen , metode dan prosedur pengadaan ; Pokja ULP memiliki Sertifikat Keahlian ; dan Menandatangani Pakta Integritas setelah ditetapkan . UNIT LAYANAN PENGADAAN 29 PERSYARATAN ULP

PowerPoint Presentation: 

UNIT LAYANAN PENGADAAN 30 PERSYARATAN ULP Persyaratan Sertifikasi dapat dikecualikan untuk Kepala ULP; L/I yang memiliki keterbatasan PNS dapat mengangkat pegawai tetap non PNS; Jumlah ULP disesuaikan dengan rentang kendali dan kebutuhan ; Untuk pekerjaan yang bersifat khusus atau memerlukan keahlian khusus , ULP dapat dibantu oleh tenaga ahli baik yang berasal dari Pegawai Negeri atau swasta .

HAL HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN ULP/PP: 

HAL HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN ULP/PP 31 ANGGOTA KELOMPOK KERJA ULP harus: Menanda tangani “ Pakta Integritas ” Memiliki i ntegritas , d isiplin dan tanggung jawab Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan

PowerPoint Presentation: 

Anggota ULP dilarang duduk sebagai : PPK; Pejabat Penandatangan Surat P erintah Membayar (PPSPM) ; Bendahara ; dan APIP, terkecuali menjadi Pejabat Pengadaan / anggota ULP untuk PBJ yang dibutuhkan instansinya . LARANGAN UNIT LAYANAN PENGADAAN 32 LARANGAN ULP

PERSYARATAN PPHP: 

PERSYARATAN PPHP 33 M emiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; M emahami isi Kontrak; M emiliki kualifikasi teknis; M enandatangani Pakta Integritas; dan Tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Bendahara .

TUGAS PPHP: 

TUGAS PPHP 34 M elakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan K ontrak; M enerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan M embuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan. Dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa memerlukan keahlian teknis khusus, dapat dibentuk tim/tenaga ahli Dalam hal pengadaan Jasa Konsultansi, pemeriksaan pekerjaan dilakukan setelah berkoordinasi dengan Pengguna Jasa Konsultansi yang bersangkutan

Penyedia Barang/Jasa: 

Penyedia Barang/Jasa 35 Penyedia Barang / Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Konsultansi / Jasa Lainnya Syarat penyedia Memiliki ijin usaha ; memiliki pengalaman / kemampuan teknis Memperoleh paling kurang satu pekerjaan dalam kurun waktu empat tahun terakhir ( dikecualikan bagi yang baru berdiri kurang dari tiga tahun )

Penyedia Barang/Jasa: 

Penyedia Barang/Jasa 36 Syarat penyedia Memiliki sumber daya yang diperlukan dalam pengadaan ; Dalam hal kemitraan , harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi ; Memiliki kemampuan pada bidang / subbidang pekerjaan yang sesuai ; Memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non- kecil untuk pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya ; Sisa Kemampuan Paket (SKP) hanya untuk pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya ; Tidak dalam pengawasan pengadilan dan tidak pailit ; Sebagai wajib pajak sudah memiliki NPWP, SPT tahunan dan laporan pajak 3 bulan terakhir ;

Penyedia Barang/Jasa: 

Penyedia Barang/Jasa 37 Syarat penyedia Khusus untuk Pelelangan dan Pemilihan Langsung Pengadaan Pekerjaan Konstruksi memiliki dukungan keuangan dari bank; Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak ; Tidak masuk dalam Daftar Hitam ; Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman ; dan Menandatangani Pakta Integritas . Pengecualian persyaratan kualifikasi untuk Penyedia asin g: SKP Persyaratan Perpajakan Wajib berpengalaman meski baru berdiri <3 tahun

PENGELOLAAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA Pengadaan Melalui Penyedia B/J: 

PENGELOLAAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA Pengadaan Melalui Penyedia B/J 38 Dokumen penetapan rencana umum pengadaan Penetapan rencana umum pengadaan Penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang / jasa Dokumen rencana pelaksanaan pengadaan barang / jasa Spesifikasi teknis barang / jasa Harga perkiraan sendiri (HPS) Rancangan kontrak Dokumen pelaksanaan kontrak Pelaksanaan , pengendalian kontrak dengan penyedia barang / jasa Dokumen pelaporan pelaksanaan / penyelesaian PBJ Laporan pelaksanaan / penyelesaian PBJ kepada PA/KPA Berita acara penyerahan Hasil pekerjaan dari penyedia kepada PPHP/PPK Hasil pekerjaan pengadaan kepada PA/KPA Dokumen kemajuan pekerjaan Laporan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan PA PPK

PENGELOLAAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA Pengadaan Melalui Penyedia B/J: 

PENGELOLAAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA Pengadaan Melalui Penyedia B/J 39 Dokumen pemilihan Berita acara , adendum , penetapan penyedia Dokumen pengadaan Penetapan dokumen pengadaan Dokumen penawaran Penetapan besaran nominal jaminan penawaran Dokumen pengumuman pelaksanaan PBJ Pengumuman pelaksanaan PBJ baik di website K/L/D/I dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta dalam Portal Pengadaan Nasional Dokumen Kualifikasi Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa ULP

PENGELOLAAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA Pengadaan Melalui Penyedia B/J: 

PENGELOLAAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA Pengadaan Melalui Penyedia B/J 40 Dokumentasi administrasi Evaluasi administrasi , teknis dan harga Jawaban Sanggah Jawaban dari panitia pengadaan Dokumen pemilihan Salinan dokumen pemilihan penyedia disampaikan kepada PPK Dokumen asli Pemilihan penyedia barang /jasa Dokumen proses dan hasil pengadaan Laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada M enteri / Pimpinan Lembaga / Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi ULP

PENGELOLAAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA Pengadaan Melalui Swakelola: 

Tim swakelola PENGELOLAAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA Pengadaan Melalui Swakelola 41 Laporan kemajuan pelaksanaan keuangan secara berkala Dokumen kemajuan pelaksanaan pekerjaan PPK Tim swakelola Tim swakelola Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan Pencapaian target fisik yang dicatat setiap hari dan hasil evaluasi Pencapaian target non-fisik dan hasil evaluasi Dokumen kemajuan realisasi fisik dan keuangan Dokumen pencapaian target fisik Dokumen pencapaian target non-fisik

PENGELOLAAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA Pengadaan Melalui Swakelola: 

PENGELOLAAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA Pengadaan Melalui Swakelola 42 Penggunaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan yang dicatat setiap hari dalam laporan harian Laporan bulanan yang dibuat berdasarkan laporan mingguan Administrasi dan foto pelaksanaan pekerjaan Tim swakelola Dokumen penggunaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang, dan/atau tenaga ahli Dokumen bulanan Dokumen pekerjaan

ETIKA PENGADAAN DAN GOOD GOVERNANCE: 

ETIKA PENGADAAN DAN GOOD GOVERNANCE 43 Etika Tertib & Tanggung Jawab Profesional , Mandiri Dan Jujur Tidak Saling Mempengaruhi Menerima dan tanggung jawab Menghindari Conflict Of Interest Mencegah Pemborosan Menghindari Penyalah - gunaan Wewenang Tidak menerima , menawarkan atau menjanjikan Ketentuan Kode Etik Pengadaan Ketentuan Good Governance

PowerPoint Presentation: 

44 Setiap orang yang secara hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (UU No.31 Th 99)

KATEGORI KORUPSI: 

KATEGORI KORUPSI 45

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENGADAAN BARANG/JASA: 

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENGADAAN BARANG/JASA 46 PENGENDALIAN Pimpinan K/L/D/I wajib melaporkan secara berkala realisasi Pengadaan Barang / Jasa kepada LKPP K/L/D/I dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENGADAAN BARANG/JASA: 

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENGADAAN BARANG/JASA 47 PENGAWASAN & PENGADUAN Penyedia / masyarakat dapat mengajukan pengaduan atas indikasi penyimpangan prosedur , KKN dalam pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa yang ditujukan kepada APIP K/L/D/I yang bersangkutan dan / atau LKPP disertai bukti-bukti yang kuat . APIP K/L/D/I dan LKPP menindaklanjuti pengaduan tersebut dan hasilnya dilaporkan kepada Menteri / Pimpinan Lembaga / Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi . Jika terdapat indikasi KKN, dengan persetujuan Menteri / Pimpinan Lembaga / Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi dapat dilaporkan kepada instansi yang berwenang dengan tembusan kepada LKPP dan BPKP. K/L/D/I wajib melakukan pengawasan terhadap PPK dan ULP/ Pejabat Pengadaan dan menugaskan APIP melakukan audit sesuai ketentuan

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENGADAAN BARANG/JASA: 

Sanksi Administratif dan / atau Daftar Hitam dan / atau gugatan secara perdata dan / atau pelaporan secara pidana Sanksi Administratif dan Daftar Hitam + Finansial PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENGADAAN BARANG/JASA 48 SANKSI Perbuatan atau Tindakan Penyedia yang dapat dikenakan Sanksi : Perbuatan atau Tindakan Berusaha mempengaruhi ULP/PP/ pihak lain yang berwenang untuk melanggar ketentuan Melakukan persekongkolan dengan penyedia lain untuk mengatur proses pengadaan Membuat dan / atau menyampaikan dokumen yang tidak benar / palsu Mengundurkan diri dari pelaksanaan kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan / diterima oleh ULP/PP Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak Perbuatan atau Tindakan Ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan Barang / Jasa produksi dalam negeri

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENGADAAN BARANG/JASA: 

Sanksi Denda k eterlambatan sebesar 1/1000/ hari dari harga kontrak atau bagian kontrak Sanksi Menyusun kembali perencanaan dengan biaya sendiri dan / atau tuntutan ganti rugi PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENGADAAN BARANG/JASA 49 SANKSI Perbuatan atau Tindakan Penyedia lainnya yang dapat dikenakan Sanksi : Perbuatan atau Tindakan Terlambat menyelesaikan pekerjaan Perbuatan atau Tindakan Konsultan Perencana yang tidak cermat dan mengakibatkan kerugian negara

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENGADAAN BARANG/JASA: 

Sanksi Administratif , dituntut ganti rugi dan / atau dilaporkan secara pidana Sesuai Peraturan Perundang-undangan Sanksi Membayar bunga terhadap nilai tagihan yang belum dibayar , atau membayar kompensasi sesuai dengan ketentuan dalam kontrak PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENGADAAN BARANG/JASA 50 SANKSI Perbuatan atau Tindakan ULP yang dapat dikenakan Sanksi : Perbuatan atau Tindakan Adanya pelanggaran dan / atau kecurangan dalam proses pengadaan Kecurangan dalam pengumuman pengadaan Perbuatan atau Tindakan Melakukan cedera janji terhadap ketentuan yang termuat dalam kontrak ( misalnya : keterlambatan pembayaran ) Perbuatan atau Tindakan PPK yang dapat dikenakan Sanksi :

PowerPoint Presentation: 

…AKU CINTA INDONESIA. LKPP 51 TERIMA KASIH SAMPAI JUMPA Selesai 51