jasa - jasa perbankan

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA

Slide 2: 

BAGIAN 2. BANK, PRODUK DAN JASA PERBANKAN, BANK SYARIAH, ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA (API) DAN TANTANGAN PERBANKAN KE DEPAN. BAB III B A N K 1. PENGERTIAN BANK Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Slide 3: 

Dari kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya adalah : Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maksudnya dalam hal ini bank sebagai tempat penyimpanan uang atau berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan utama masyarakat menyimpan uang biasanya adalah untuk keamanan uangnya. Sedangkan tujuan kedua adalah untuk melakukan investasi dengan harapan memperoleh bunga dari hasil simpanannya. Tujuan lainnya adalah untuk memudahkan melakukan transaksi pembayaran. Menyalurkan dana ke masyarakat, maksudnya adalah bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan. Memberikan jasa-jasa bank lainnya, seperti pengiriman uang (transfer), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (clearing), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri (inkaso), letter of credit (L/C), safe deposit box, bank garansi, bank notes, travelers cheque dan jasa lainnya. Secara ringkas kegiatan bank sebagai lembaga keuangan dapat dilihat dalam gambar berikut ini :

Slide 4: 

Secara ringkas fungsi bank sebagai perantara keuangan dapat dilihat dalam gambar berikut ini : 2 Masyarakat yang Kelebihan Dana Masyarakat yang Kekurangan Dana 3 4 1 FUNGSI BANK Beli Dana Jual Dana Giro Pinjaman Tabungan (Kredit) Deposito Gambaran secara ringkas bagaimana bank memperoleh keuntungan, terutama untuk bank jenis konvensional seperti terlihat dalam gambar berikut ini :

Slide 5: 

Dalam praktiknya bank dibagi dalam beberapa jenis. Jika ditinjau dari segi fungsinya bank dikelompokkan menjadi 3 jenis yaitu : Bank Sentral Bank Umum Bank Perkreditan Rakyat Fungsi Bank Indonesia disamping sebagai bank sentral adalah sebagai bank sirkulasi, bank to bank dan lender of the resort. Fungsi sebagai bank sirkulasi adalah mengatur perederan keuangan suatu Negara. Sedangkan fungsi sebagai bank to bank adalah mengatur perbankan di suatu Negara. Kemudian fungsi sebagai lender of the last resort adalah sebagai tempat peminjaman yang terakhir. Pelayanan yang diberikan oleh Bank Indonesia lebih banyak kepada pihak pemerintah dan dunia perbankan. Dengan kata lain nasabah Bank Indonesia dalam hal ini lebih banyak kepada lembaga Perbankan. Tujuan utama Bank Indonesia sebagai Bank Sentral adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Sentral mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem divisa serta mengatur dan mengawasi bank. Bank umum merupakan bank yang bertugas melayani seluruh jasa-jasa perbankan dan melayani segenap lapisan masyarakat, baik masyarakat perorangan maupun lembaga-lembaga lainnya. Bank umum juga dikenal dengan nama bank komersil dan dikelompokkan kedalam 2 jenis yaitu : bank umum devisa dan bank umum non devisa. Bank umum yang berstatus devisa memiliki produk yang lebih luas dari pada bank yang berstatus non devisa. Bank devisa antara lain dapat melaksanakan jasa yang berhubungan dengan seluruh mata uang asing atau jasa bank keluar negeri, sedangkan bank non devisa tidak.

Slide 6: 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan bank yang khusus melayani masyarakat kecil di kecamatan dan pedesaan. Bank Prekreditan Rakyat berasal dari Bank Desa, Bank Pasar, Lumbung Desa, Bank Pegawai dan bank lainnya yang kemudian dilebur menjadi Bank Perkreditan Rakyat. Jenis produk yang ditawarkan oleh Bank Perkreditan Rakyat relatif lebih sempit jika dibandingkan dengan bank umum, bahkan ada beberapa jenis jasa bank yang tidak boleh diselenggarakan oleh Bank Perkreditan Rakyat, seperti pembukaan rekening giro dan ikut kliring. Secara ringkas jenis-jenis bank ditinjau dari segi fungsinya dapat dilihat dalam gambar berikut ini :

Slide 7: 

2. PERKEMBANGAN DAN JENIS BANK A. Perkembangan Perbankan di Indonesia Kondisi dunia Perbankan di Indonesia telah mengalami banyak perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan ini selain disebabkan oleh perkembangan internal dunia perbankan, juga tidak terlepas dari pengaruh perkembangan di luar dunia perbankan, seperti sektor riil dalam perekonomian, politik, hukum, dan sosial. Serangkaian paket-paket deregulasi di sektor riil dan moneter yang dimulai sejak tahun 1980-an serta terjadinya krisis ekonomi di Indonesia sejak akhir tahun 1990-an adalah dua peristiwa utama yang telah menyebabkan munculnya empat periode kondisi perbankan di Indonesia sampai dengan tahun 2000. Keempat periode itu adalah : Kondisi perbankan di Indonesia sebelum serangkaian paket-paket deregulasi di sektor riil dan moneter yang dimulai sejak tahun 1980-an; Kondisi perbankan di Indonesia setelah munculnya deregulasi sampai dengan masa sebelum terjadinya krisis ekonomi pada akhir tahun 1990-an; Kondisi perbankan di Indonesia pada masa krisis ekonomi sejak akhir tahun 1990-an; dan Kondisi perbankan di Indonesia pada saat sekarang ini.

Slide 8: 

Kondisi Sebelum Deregulasi Bank-bank yang ada tidak secara tegas diarahkan untuk memobilisasikan dana seluas-luasnya dari seluruh anggota masyarakat, dan juga tidak diarahkan untuk mengembangkan perekonomian rakyat seluas-luasnya. Kebijakan yang terkait dengan sektor perbankan hanya ditekankan pada kegiatan usaha-usaha besar dan program-program pemerintah. Selain karena pola kebijakan otorisasi moneter pada waktu itu yang belum mementingkan mobilisasi dana dari masyarakat luas, keadaan di atas juga disebabkan oleh belum adanya perangkat peraturan dan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dunia perbankan. Secara lebih rinci keadaan perbankan saat ini adalah sebagai berikut : Tidak adanya peraturan perundangan yang mengatur secara jelas tentang perbankan di Indonesia Sampai dengan akhir tahun 1960-an, peraturan yang mengatur tentang perbankan hanyalah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968. Undang-undang ini tidak mengatur secara jelas tentang perbankan di Indonesia, isinya lebih cenderung mempertegas kuatnya campur tangan pemerintah dalam dunia perbankan di Indonesia, yaitu tentang kedudukan bank sentra dan dewan moneter. Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) pada bank-bank tertentu Salah satu fasilitas khusus yang diberikan oleh otoritas moneter terutama kepada bank-bank pemerintah adalah KLBI. KLBI yang diberikan disini bukan dalam pengertian yang baku, yaitu untuk mengatasi kesulitan likuiditas, melainkan diberikan justru untuk tujuan ekspansif. KLBI yang diberikan terutama untuk bank-bank pemerintah ini disalurkan untuk mendanai pemberian kredit kepada debitor, dan dalam hal ini biaya dana atau bunga yang harus dibayar oleh bank penerima KLBI relatif rendah, sehingga kebijakan ini sangat menguntungkan bank-bank tertentu. Bank-bank tersebut dapat dengan mudah memperoleh dana murah sekaligus dapat dengan mudahnya menyalurkan dana, dan di sisi lain kebijakan ini sangat merugikan bank-bank yang tidak menerima fasilitas tersebut karena diperlakukan tidak adil.

Slide 9: 

Bank banyak menanggung program-program pemerintah Disamping bank-bank tertentu, terutama bank pemerintah, memperoleh berbagai macam fasilitas khusus, bank tersebut juga harus menjalan kegiatan perbankan yang erat kaitannya dengan program atau proyek pemerintah. Hal ini sering kali menyebabkan keputusan-keputusan bisnis yang yang diambil oleh manajemen bank tidak mengarah kepada efisiensi usaha. Instrumen pasar uang yang terbatas Pada masa itu, Bank Indonesia belum secara aktif mendiskonto berbagai macam surat berharga jangka pendek dan pasar uang pada waktu itu juga belum mengenal adanya Sertifikat Bank Indonesia (SBI), sehingga instrumen pasar uang menjadi terbatas. Jumlah bank swasta yang relatif sedikit Dari waktu ke waktu selama masa ini, jumlah bank swasta tidak banyak mengalami kenaikan. Bank-bank swasta yang ada umumnya adalah bank-bank kecil. Bank-bank milik pemerintah yang berupa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendominasi kegiatan perbankan di Indonesia. Sulitnya pendirian bank baru Dominasi bank pemerintah yang sangat kuat dengan segala fasilitas dan kemudahannya menyebabkan sulit sekali bagi bank swasta baru untuk masuk dalam persaingan apalagi untuk berkembang menjadi bank yang besar. Persaingan antar bank yang tidak ketat Kemudahan-kemudahan sebagai sebuah bank banyak diterima oleh bank-bank pemerintah pada saat itu. Kemudahan-kemudahan tersebut didapat mulai dari tahap penghimpunan dana sampai dengan penyaluran dana.

Slide 10: 

Posisi tawar-menawar bank relatif lebih kuat daripada nasabah Bank (pemerintah) seolah-olah tidak merasa membutuhkan nasabah, nasabahlah yang membutuhkan bank. Banyaknya program penyaluran dana anggaran pemerintah untuk program-program tertentu, menyebabkan nasabah yang datang ke bank umumnya adalah nasabah yang menerima penyaluran dana dari pemerintah, baik itu nasabah perorangan maupun badan usaha. Bank juga merasa tidak terlalu memerlukan dana dari masyarakat karena telah dapat dengan mudahnya memperoleh dana murah dari pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara. Prosedur berhubungan dengan bank yang rumit Karena bank merasa tidak terlalu membutuhkan nasabah, maka bank juga merasa tidak perlu untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada nasabahnya. Bank bukan merupakan alternatif utama bagi masyarakat luas untuk menyimpan dan meminjam dana Prosedur berhubungan dengan bank yang rumit dan lemahnya posisi tawar-menawar nasabah menyebabkan masyarakat kurang tertarik untuk berhubungan dengan bank. Masyarakat kecil lebih banyak yang berhubungan dengan pegadaian dan rentenir untuk memperoleh pinjaman dana. Masyarakat kecil lebih banyak yang tertarik untuk menyimpan kekayaannya dalam bentuk barang seperti logam mulia, tanah, dan kendaraan. Mobilisasi dana lewat perbankan yang sangat rendah Secara umum, hal-hal di atas menyebabkan sangat rendahnya mobilisasi dana dari masyarakat luas yang masuk ke perbankan di Indonesia dan juga sebaliknya, arus dana dari perbankan yang disalurkan kepada masyarakat luas juga sangat rendah.

Slide 11: 

Kondisi Sesudah Deregulasi Kebijakan deregulasi yang telah dilakukan dan terkait dengan dunia perbankan antara lain adalah : Paket 1 Juni 1983 yang berisi tentang : Penghapusan pagu kredit dan pembatasan aktiva lain sebagai instrumen pengendali Jumlah Uang Beredar (JUB). Pengurangan KLBI kecuali untuk sektor-sektor tertentu. Pemberian kebebasan bank untuk menetapkan suku bunga simpanan dan pinjaman kecuali untuk sektror-sektor tertentu. Bank Indonesia sejak 1984 mengeluarkan SBI. Bank Indonesia sejak 1985 mengeluarkan ketentuan perdagangan SBPU dan fasilitas diskonto oleh BI. Paket 27 Oktober 1988 yang berisi tentang : Pengerahan dana masyarakat, yang meliputi Kemudahan pembukaan kantor bank Bank pemerintah, bank pembangunan daerah, bank swasta nasional, dan bank koperasi dapat membuka cabang di seluruh wilayah Indonesia. Pembukaan kantor cabang pembantu cukup dilakukan dengan memberi tahu Bank Indonesia. Kejelasan aturan pendirian bank swasta Modal disetor bank umum minimal Rp 10 miliar Modal disetor BPR minimal Rp 50 juta. BPR dapat ditingkatkan menjadi bank umum. BPR dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito,dan tabungan. Pembukaan kemungkinan untuk mendirikan bank campuran antara bank nasional dengan bank asing. Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank bisa menerbitkan sertifikat deposito tanpa memerlukan izin Semua bank dapat memberikan layanan Tabanas dan tabungan lainnya.

Slide 12: 

Efisiensi lembaga keuangan, yang meliputi : BUMN dan BUMD bukan bank dapat menempatkan sampai dengan 50% dananya pada bank nasional mana pun. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) bagi bank dan lembaga keuangan bukan bank. Pengendalian kebijakan moneter, yang meliputi Likuiditas wajib minimum perbankan dan lembaga keuangan bukan bank diturunkan dari 15% menjadi 2% dari jumlah dana pihak ketiga. SBI dan SBPU yang semula hanya berjangka waktu 7 hari, sekarang ditambah dengan yang berjangka waktu sampai dengan 6 bulan. Batas maksimum pinjaman antarbank ditiadakan. Pengembangan pasar modal, yang meliputi Bunga deposito berjangka dan sertifikat deposito dikenakan pajak penghasilan sebesar 15% agar dunia perbankan mendapat perlakuan yang sama dengan pasar modal. Penangguhan pengenaan pajak penghasilan terhadap bunga tabungan Perluasan modal bank dan lembaga keuangan bukan bank dapat dilakukan dengan penjualan saham baru melalui pasar modal di samping peningkatan penyertaan oleh pemegang saham. Paket 20 Desember 1988 yang berisi tentang : Aturan penyelenggaraan bursa efek oleh swasta Alternatif sumber pembiayaan berupa sewa guna usaha, anjak piutang, modal ventura, perdagangan surat berharga, kartu kredit, dan pembiayaan konsumen Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank dapat melakukan kegiatan perdagangan surat berharga, kartu kredit, anjak piutang, dan pembiayaan konsumen. Kesempatan pendirian perusahaan asuransi kerugian, asuransi jiwa, reasuransi, broker asuransi, adjuster asuransi, dan aktuaria.

Slide 13: 

Paket 25 Maret 1989 yang berisi tentang : Penyempurnaan paket sebelumnya. Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank dapat memiliki net open position maksimum sebesar 25% dari modal sendiri. Paket 29 Januari 1990 yang berisi tentang penyempurnaan program perkreditan kepada usaha kecil agar dilakukan secara luas oleh semua bank. Paket 28 Januari 1991 yang berisi tentang penyempurnaan paket sebelumnya menuju penyelenggaraan lembaga keuangan dengan prinsip kehati-hatian, sehingga dapat tetap mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Paket 29 Mei 1993 yang berisi tentang penyempurnaan aturan kesehatan bank meliputi : Rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio) Batas maksimum pemberian kredit (BMPK) Kredit Usaha Kecil (KUK) Pembentukan cadangan piutang Rasio pinjaman terhadap dana pihak ketiga (loan to deposit ratio)

Slide 14: 

Serangkaian kebijakan di atas telah mengakibatkan banyak perubahan dalam perbankan di Indonesia. Ciri-ciri kondisi perbankan pada masa sebelum deregulasi sudah tidak dapat ditemui lagi pada masa setelah deregulasi, sehingga pada masa setelah deregulasi ini perbankan di Indonesia mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : Peraturan yang memberikan kepastian hukum Berbagai paket deregulasi dan terutama setelah berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 menyebabkan meningkatnya tingkat kepastian hukum yang berkaitan dengan usaha perbankan. Jumlah bank swasta bertambah banyak Adanya peraturan yang memberikan kepastian hukum serta semakin mudahnya prosedur pendirian bank swasta menyebabkan banyak bermunculan bank swasta baru untuk ikut dalam persaingan perbankan di Indonesia. Tingkat persaingan bank yang semakin kuat Kebijakan-kebijakan diskriminatif yang hanya menguntungkan bank-bank tertentu semakin dihindari, antara lain dengan adanya kebijakan Pemberian KLBI untuk kesulitan nonlikuiditas semakin dikurangi. Bank lebih leluasa menentukan sektor-sektor yang ingin dikembangkan. BUMN bebas menyalurkan 50% penempatan dana ke semua bank nasional. Bunga bebas ditentukan oleh masing-masing bank. Kebijakan-kebijakan tersebut menyebabkan kuatnya tingkat persaingan usaha bank pada masa itu. Sertifikat Bank Indonesia dan Surat Berharga Pasar Uang Bank semakin banyak mempunyai alternatif penghimpunan dan penyaluran dana, tidak hanya penghimpunan dana melalui tabungan-giro-deposito serta penyaluran dana melalui kredit saja. Hal ini menyebabkan kegiatan perbankan menjadi lebih luwes terhadap perubahan situasi, yaitu terutama pada saat kelebihan maupun kekurangan dana.

Slide 15: 

Kepercayaan masyarakat terhadap bank yang meningkat Adanya peraturan yang jelas tentang perbankan dan termasuk juga penerapan aturan tentang kesehatan dan rahasia bank menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank meningkat cukup tinggi. Masyarakat menjadi lebih merasa aman dan untung menyimpan maupun meminjam dana di bank. Mobilisasi dana melalui sektor perbankan yang semakin besar Serangkaian ciri-ciri di atas secara umum menyebabkan semakin tingginya mobilisasi dana masyarakat luas melalui sektor perbankan. Sektor perbankan mempunyai peran yang semakin besar dalam penghimpunan dana dari masyarakat luas untuk tujuan-tujuan yang produktif demi semakin kuatnya sektor riil. Kondisi Saat Krisis Ekonomi Mulai Akhir Tahun 1990-an Deregulasi di atas ternyata kurang diimbangi dengan manajemen risiko perbankan yang baik. Perkembangan perbankan yang cukup pesat pada masa setelah deregulasi ternyata tidak berlangsung cukup lama untuk dapat mengangkat Indonesia menjadi negara dengan tingkat kesejahteraan yang sama dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Perkembangan ini dalam waktu yang sangat singkat menjadi terhenti dan bahkan mengalami kemunduran total akibat adanya krisis ekonomi yang terjadi pada akhir tahun 1990-an. Krisis ekonomi yang pada awalnya hanya dipandang sebagai krisis moneter ini banyak menyebabkan perubahan dalam kondisi perbankan di Indonesia, sehingga kondisinya saat ini adalah sebagai berikut : Tingkat kepercayaan masyarakat dalam dan luar negeri terhadap perbankan di Indonesia menurun drastis Landasan utama dari usaha perbankan adalah kepercayaan. Adanya kepercayaan menyebabkan masyarakat mau menitipkan dananya kepada bank, dan karena adanya kepercayaan maka bank mau meminjamkan dananya ke masyarakat. Apabila landasan ini lemah maka kelangsungan usaha perbankan juga menjadi lemah. Kemampuan perbankan dalam melaksanakan fungsi-fungsinya menjadi lemah, termasuk fungsinya dalam menghimpun dana dan menyalurkan dana dari dan ke masyarakat.

Slide 16: 

Sebagian besar bank dalam keadaan tidak sehat Peraturan kesehatan bank sulit sekali untuk diterapkan dalam kondisi krisis ekonomi ini, sebab apabila aturan diterapkan apa adanya maka sebagia besar bank sudah tidak lagi layak untuk meneruskan kegiatan usahanya. Pelanggaran yang paling menonjol adalah tidak terpenuhinya rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio – CAR) dan batas maksimum pemberian kredit (BMPK). Pelanggaran BMPK sebenarnya tidak hanya terjadi pada masa krisis, jauh sebelum terjadi krisis pelanggaran sudah terjadi, hanya saja pada masa krisis pelanggaran ini lebih mendapat perhatian dari masyarakat. Adanya spread negatif Kepercayaan masyarakat yang sangat rendah terhadap perbankan serta kebijakan uang ketat oeh otoritas moneter melalui penaikan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) menyebabkan perbankan tidak mempunyai alternatif lain untuk menghimpun dan menyalurkan dananya. Munculnya penggunaan peraturan perundangan yang baru Berbagai pelanggaran terhadap peraturan perbankan serta kinerja bank nasional yang sangat buruk pada masa krisis menyebabkan masyarakat dan otoritas moneter memandang bahwa salah satu penyebabnya adalah bank sentral yang tidak independen dan lemahnya peraturan yang mengatur perbankan di Indonesia. sebagai tindak lanjutnya, pemerintah dan DPR berusaha untuk membuat undang-undang baru yang lebih menjamin independensi bank sentral dan lebih menjamin kegiatan usaha bank yang bebas korupsi dan kolusi.

Slide 17: 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Surat Keputusan Direksi BI Nomor 32/33/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum. Surat Keputusan Direksi BI Nomor 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Surat Keputusan Direksi BI Nomor 32/35/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat. Surat Keputusan Direksi BI Nomor 32/36/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Surat Keputusan Direksi BI Nomor 32/37/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri. Surat Keputusan Direksi BI Nomor 32/50/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Saham Bank Umum. Surat Keputusan Direksi BI Nomor 32/51/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum. Surat Keputusan Direksi BI Nomor 32/52/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Perkreditan Rakyat. Surat Keputusan Direksi BI Nomor 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum. Surat Keputusan Direksi BI Nomor 32/54/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank Perkreditan Rakyat. Peraturan dan perundangan baru yang ditetapkan setelah adanya krisis ekonomi ini antara lain adalah :

Slide 18: 

Jumlah bank menurun Kondisi sektor riil yang sangat lemah, proporsi kredit bermasalah yang semakin besar, dan likuiditas yang semakin rendah menyebabkan bank makin lama makin sulit untuk meneruskan kegiatan usahanya. Bank Indonesia tidak mempunyai alternatif lain untuk mengatasi masalah ini selain dengan melakukan penutupan usaha bank dengan berbagai istilah, antara lain likuidasi, pembekuan operasi, penghentian kliring, dan pembekuan kegiatan usaha. Kondisi Terakhir Tiga hal penting menandai kondisi terakhir sektor perbankan di Indonesia. Ketiga hal tersebut adalah : Selesainya penyusunan Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Munculnya API ini dipicu oleh adanya krisis perbankan dan krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia mulai tahun 1997. Salah satu landasan penting penyusunan API ini adalah usaha Bank Indonesia untuk menerapkan 25 Based Core Principles (pengawasan perbankan yang efektif) Serangkaian rencana dan komitmen pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia untuk membentuk atau menyusun : Lembaga penjamin simpanan. Lembaga pengawas perbankan yang independen Otoritas jasa keuangan. Kinerja perbankan yang lebih menunjukkan kondisi masa peralihan atau awal masa pemulihan dari krisis ekonimi ke arah kondisi perbankan yang lebih sesuai dengan pratik-praktik perbankan yang lebih baik. Praktik perbankan yang lebih baik ini antara lain mengarah kepada : Manajemen pengelolaan risiko yang lebih baik. Struktur perbankan nasional yang lebih baik. Penerapan prinsip kehati-hatian (prudential banking) yang konsisten Penyaluran dana masyarakat kearah yang lebih mencerminkan bank sebagai perantara keuangan (financial intermediary) dengan tetap berlandaskan prinsip kehati-hatian.

Slide 19: 

B. Jenis-jenis Bank Adapun jenis perbankan dewasa ini jika ditinjau dari berbagai segi antara lain : Dilihat dari Segi Fungsinya Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari : Bank Umum Bank Pembangunan Bank Tabungan Bank Pasar Bank Desa Lumbung Desa Bank Pegawai Dan Bank lainnya Namun setelah keluar UU Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI. Nomor 10 Tahun 1998 maka jenis perbankan berdasarkan fungsinya terdiri dari : Bank Umum Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bentuk Bank Pembangunan dan Bank Tabungan yang semula berdiri sendiri dengan keluarnya undang-undang di atas berubah fungsinya menjadi Bank umum. Sedangkan Bank Desa, Bank Pasar, Lumbung Desa dan Bank Pegawai menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Slide 20: 

Pengertian Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah sebagai berikut : Bank Umum Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan diseluruh wilayah Indonesia, bahkan keluar negeri (cabang). Bank umum sering disebut bank komersial (commercial bank) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bankyang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya jasa-jasa perbankan yang ditawarkan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank umum. Dilihat dari Segi Kepemilikannya Bank milik pemerintah Merupakan bank akte pendirian maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh bank-bank milik pemerintah Indonesia dewasa ini antara lain : Bank Negara Indonesia 46 (BNI Bank Rakyat Indonesia (BRI Bank Tabungan Negara (BTN) Bank Mandiri

Slide 21: 

Kemudian Bank Pemerintah Daerah (BPD) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing propinsi. Modal BPD sepenuhnya dimiliki oleh Pemda masing-masing tingkatan. Contoh BPD yang ada dewasa ini adalah : BPD DKI Jakarta, BPD Jawa Barat, BPD Jawa Tengah, BPD DI. Yogyakarta, BPD Riau dan BPD lainnya Bank milik swasta nasional Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Kemudian akte pendiriannyapun didirikan oleh swasta, begitu pula dengan pembagian keuntungannya untuk swasta pula. Contoh bank milik swasta nasional antara lain : Bank Bumi Putra, Bank Central Asia, Bank Danamon, Bank Internasional Indonesia dan lain-lain. Bank milik koperasi Merupakan bank kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contoh bank jenis ini adalah Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin ). Bank milik asing Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannyapun jelas dimiliki oleh pihak asing (luar negeri). Contoh bank asing antara lain : ABN AMRO bank, American Express Bank, Bank Of America, Bank of Tokyo, Bangkok Bank dan lain-lain. Bank milik campuran Kepemilikan saham bank dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Contoh bank campuran antara lain : Bank Finconesia, Bank Merincorp, Bank Sakura Swadarma, Ing Bank, Sumitomo Niaga Bank dan lain-lain.

Slide 22: 

Dilihat dari Segi Status Dilihat dari segi kemampuannya melayani masyarakat, bank umum dapat dibagi ke dalam 2 jenis. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Untuk memperoleh status tertentu diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu pula. Jenis Bank dilihat dari segi status adalah sebagai berikut : Bank devisa Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Bank non devisa Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga, baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam 2 kelompok yaitu : Bank yang berdasarkan prinsip konvensional (Barat) Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia dimana asal mula bank di Indonesia dibawa oleh kolonial belanda.

Slide 23: 

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode yaitu : Menetapkan bunga sebagai harga, untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah spread based. Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional (barat) menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau porsentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah Fee Based. Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah (Islam) Bank berdasarkan Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan Prinsip Syariah adalah sebagai berikut : Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina) Sedangkan penentuan biaya-biaya jasa bank lainnya bagi bank yang berdasarkan Prinsip Syariah juga sesuai dengan Syariah Islam. Sumber penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan bank Prinsip Syariah dasar hukumnya adalah Alguran dan Sunah Rasul. Bank berdasarkan prinsip syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank yang berdasarkan Prinsip Syariah bunga adalah riba.

Slide 24: 

Dilihat dari target pasar Retail Bank Bank jenis ini memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabah-nasabah retail maksudnya adalah nasabah-nasabah individual, perusahaan, dan lembaga lainnya yang skalanya kecil. Corporate Bank Bank jenis ini memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabah-nasabah yang berskala besar, biasanya berbentuk suatu korporasi maka disebut corporate bank. Retail – Corporate Bank Bank jenis ini memberikan pelayanannya tidak hanya kepada nasabah retail tetapi juga kepada nasabah korporasi C. Jenis-jenis Kantor Bank Kantor Pusat Merupakan kantor di mana semua kegiatan perencanaan sampai kepada pengawasan terdapat di kantor ini. Setiap bank memiliki satu kantor pusat dan kantor pusat tidak melakukan kegiatan operasional sebagaimana kantor bank lainnya akan tetapi mengendalikan jalannya kebijaksanaan kantor pusat terhadap cabang-cabangnya. Dapat diartikan pula bahwa kegiatan kantor pusat hanya melayani cabang-cabangnya saja dan tidak melayani jasa bank kepada masyarakat umum.

Slide 25: 

Kantor Cabang Penuh Merupakan salah satu kantor cabang yang memberikan jasa paling lengkap. Dengan kata lain semua kegiatan perbankan ada di kantor cabang penuh dengan biasanya kantor cabang penuh membawahi kantor cabang pembantu. Kantor Cabang Pembantu Merupakan kantor cabang yang berada di bawah kantor cabang penuh dan kegiatan jasa bank yang dilayani hanya sebagian dari kegiatan cabang penuh. Kantor Kas Merupakan kantor bank yang paling kecil di mana kegiatannya hanya meliputi teller/kasir saja. Dengan kata lain kantor kas hanya melakukan sebagian kecil dari kegiatan perbankan dan berada di bawah cabang pembantu atau cabang penuh. Bahkan sekarang ini banyak kantor kas yang dilayani dengan mobil sering disebut kas keliling. 3. KEGIATAN BANK Berikut ini akan dijelaskan kegiatan masing-masing jenis bank dilihat dari segi fungsinya : Kegiatan Bank Umum Kegiatan bank umum secara lengkap meliputi kegiatan sebagai berikut : Menghimpun Dana (Funding) Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal juga dengan kegiatan funding. Kegiatan membeli dana dapat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan.

Slide 26: 

Simpanan sering disebut dengan nama rekening atau account. Jenis-jenis simpanan yang ada dewasa ini adalah : Simpanan Giro (Demand Deposit) Simpanan giro merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau bilyet giro. Simpanan Tabungan (Saving Deposit) Merupakan simpanan pada bank yang penarikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Penarikan tabungan dilakukan menggunakan buku tabungan, slip penarikan, kuitansi atau kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Simpanan Deposit (Time Deposit) Deposito merupakan simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu (jatuh tempo). Penarikannyapun dilakukan sesuai jangka waktu tersebut. Menyalurkan Dana (Lending) Menyalurkan dana merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal dengan nama kegiatan Lending. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank dilakukan melalui pemberian pinjaman yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan nama kredit. Secara umum jenis-jenis kredit yang ditawarkan meliputi : Kredit Investasi Yaitu merupakan kredit yang diberikan kepada pengusaha yang melakukan investasi atau penanaman modal. Biasanya kredit jenis ini memiliki jangka waktu yang relatif panjang yaitu di atas 1 (satu) tahun.

Slide 27: 

Kredit Modal Kerja, Merupakan kredit yang digunakan sebagai modal usaha. Biasanya kredit jenis ini berjangka waktu pendek yaitu tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Kredit Perdagangan, Merupakan kredit yang diberikan kepada para pedagang dalam rangka memperlancar atau memperluas atau memperbesar kegiatan perdagangannya. Kredit Produktif, Merupakan kredit yang dapat berupa investasi, modal kerja atau perdagangan. Kredit Konsumtif, Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi misalnya keperluan konsumsi, baik pangan, sandang maupun papan. Kredit Profesi, Merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional seperti dosen, dokter atau pengacara. 3. Memberikan Jasa-Jasa Bank Lainnya (Services) Dalam praktiknya jasa-jasa bank yang ditawarkan meliputi : Kiriman Uang (Transfer) Merupakan jasa pengiriman uang lewat bank. Pengiriman uang dapat dilakukan pada bank yang sama atau bank yang berlainan. Pengiriman uang juga dapat dilakukan dengan tujuan dalam kota, luar kota atau luar negeri. Khusus untuk pengiriman uang keluar negeri harus melalui bank devisa.

Slide 28: 

Kliring (Clearing) Merupakan penagihan warkat (surat-surat berharga seperti cek, bilyet giro) yang berasal dari dalam kota. Proses penagihan lewat kliring hanya memakan waktu 1 (satu) hari. Besarnya biaya penagihan tergantung dari bank yang bersangkutan. Inkaso (Collection) Merupakan penagihan warkat (surat-surat berharga seperti cek, bilyet giro) yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Proses penagihan lewat inkaso tergantung dari jarak lokasi penagihan dan biasanya memakan waktu 1 (satu) minggu sampai 1 (satu) bulan. Safe Deposit Box Safe Deposit Box atau dikenal dengan istilah safe loket. Jasa pelayanan ini memberikan layanan penyewaan box atau kotak pengaman tempat menyimpan surat-surat berharga atau barang-barang berharga milik nasabah. Bank Card (Kartu Kredit) Bank card atau lebih popular dengan sebutan kartu kredit atau juga uang plastik. Kartu ini dapat dibelanjakan di berbagai tempat perbelanjaan atau tempat-tempat hiburan. Kartu ini juga dapat digunakan untuk mengambil uang tunai di ATM-ATM yang tersebar diberbagai tempat yang strategis. Bank Notes Merupakan jasa penukaran valuta asing. Dalam jual beli bank notes bank menggunakan kurs (nilai tukar rupiah dengan mata uang asing). Bank Garansi Merupakan jaminan bank yang diberikan kepada nasabah dalam rangka membiaya suatu usaha. Dengan jaminan bank ini si pengusaha memperoleh fasilitas untuk melaksanakan kegiatannya dengan pihak lain.

Slide 29: 

Bank Draft Merupakan wesel yang dikeluarkan oleh bank kepada para nasabahnya. Wesel ini dapat diperjualbelikan apabila nasabah membutuhkannya. Letter of Credit (L/C) Merupakan surat kredit yang diberikan kepada para eksportir dan importir yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas transaksi ekspor-impor yang mereka lakukan. Cek Wisata (Travellers Cheque) Merupakan perjalan yang biasa digunakan oleh turis atau wisatawan. Cek wisata dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran diberbagai tempat pembelanjaan atau hiburan seperti hotel, supermarket. Cek wisata juga bisa digunakan sebagai hadiah kepada para relasi. Menerima setoran-setoran Pembayaran pajak, telepon, air, listrik, uang kuliah Melayani pembayaran-pembayaran Membayar Gaji/Pensiun/Honorarium, deviden, bonus/hadiah. Bermain di dalam pasar modal Bank dapat berperan dalam berbagai kegiatan seperti menjadi : Penjamin emisi (underwriter), penjamin (guarantor), wali amanat (trustee), perantara perdagangan efek (pialang/broker), pedagang efek (dealer), perusahaan pengelola dana (investment company). Dan jasa-jasa lainnya.

Slide 30: 

Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kegiatan BPR pada dasarnya sama dengan kegiatan Bank umum, hanya yang menjadi perbedaan adalah jumlah jasa bank yang dilakukan BPR jauh lebih sempit. BPR dibatasi oleh berbagai persyaratan, sehingga tidak dapat berbuat seleluasa bank umum. Keterbatasan kegiatan BPR juga dikaitkan dengan misi pendirian BPR itu sendiri. Dalam praktiknya kegiatan BPR adalah sebagai berikut : Menghimpun dana hanya dalam bentuk : Simpanan Tabungan Simpanan Deposito Menyalurkan dana dalam bentuk : Kredit Investasi Kredit Modal Kerja Kredit Perdagangan Karena keterbatasan yang dimiliki oleh BPR, maka ada beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan BPR. Larangan ini meliputi hal-hal sebagai berikut : Menerima Simpanan Giro Mengikuti kliring Melakukan Kegiatan Valuta Asing Melakukan Kegiatan Perasuransian

Slide 31: 

Kegiatan Bank Campuran dan Bank Asing Bank-bank asing dan bank campuran yang bergerak di Indonesia adalah jelas bank umum. Kegiatan bank asing dan bank campuran, memiliki tugasnya sama dengan bank umum lainnya. Yang membedakan kegiatannya dengan bank umum milik Indonesia adalah mereka lebih khususkan dalam bidang-bidang tertentu dan ada larangan tertentu pula dalam melakukan kegiatannya. Adapun kegiatan bank asing dan bank campuran di Indonesia dewasa ini adalah : Dalam mencari dana bank asing dan bank campuran juga membuka simpanan giro dan simpanan deposito namun dilarang menerima simpanan dalam bentuk tabungan. Dalam hal pemberian kredit yang diberikan lebih arahkan ke bidang-bidang tertentu saja seperti dalam bidang : Perdagangan Internasional Bidang Industri dan Produksi Penanaman Modal Asing/Campuran Kredit yang tidak dapat dipenuhi oleh bank swasta nasional. Sedangkan khusus untuk jasa-jasa bank lainnya juga dapat dilakukan oleh bank umum campuran dan asing sebagaimana layaknya bank umum yang ada di Indonesia seperti berikut ini. Jasa Transfer, Kliring, Inkaso, Jual Beli Valuta Asing, Bank Card (kartu kredit), Bank Draft, Safe Deposit Box, pembukaan dan Pembayaran L/C, Bank Garansi, Bank Notes, Jual Beli Travellers Cheque dan jasa bank umum lainnya

Slide 32: 

4. PENILAIAN KESEHATAN BANK DAN PENGGABUNGAN USAHA BANK Untuk menilai suatu kesehatan bank dapat dilihat dari berbagai segi. Penilaian ini bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi yang sehat, cukup sehat, kurang sehat atau tidak sehat. Standar untuk melakukan penilaian kesehatan bank telah ditentukan oleh pemerintah melalui Bank Indonesia. Kepada bank-bank diharuskan membuat laporan baik yang bersifat rutin ataupun secara berkala mengenai seluruh aktivitasnya dalam suatu periode tertentu. Dari laporan ini dipelajari dan dianalisis, sehingga dapat diketahui kondisi suatu bank. Dengan diketahui kondisi kesehatannya akan memudahkan bank itu sendiri untuk memperbaiki kesehatannya. Penilaian kesehatan bank dilakukan setiap periode. Dalam setiap penilaian ditentukan kondisi suatu bank. Bagi bank yang sudah dinilai sebelumnya dapat pula dinilai apakah ada peningkatan atau penurunan kesehatannya. Bank Indonesia sebagai pengawas dan Pembina perbankan dapat saja menyarankan untuk melakukan berbagai perbaikan. Perbaikan-perbaikan yang akan dilakukan meliputi perubahan manajemen, melakukan penggabungan merger, konsolidasi, akuisisi atau malah dilikuidir (dibubarkan) keberadaannya jika memang sudah parah kondisi bank tersebut. Pertimbangan untuk hal ini sangat tergantung dari kondisi yang dialami bank yang bersangkutan. Jika kondisi bank sudah sedemikian parah, namun masih memiliki beberapa potensi, maka sebaiknya dicarikan jalan keluarnya dengan model penggabungan usaha dengan bank lainnya. Sedangkan langkah likuidasi merupakan jalan keluar terakhir dalam rangka menyelamatkan uang masyarakat.

Slide 33: 

Aspek-Aspek Penilaian Penilaian untuk menentukan kondisi suatu bank, biasanya menggunakan berbagai alat ukur. Salah satu alat ukur yang utama yang digunakan untuk menentukan kondisi suatu bank dikenal dengan nama analisisi CAMEL. Analisis ini terdiri dari aspek capital, assets, management, earning dan liquidity. Hasil dari masing-masing aspek ini kemudian akan menghasikan kondisi suatu bank. Aspek Permodalan (Capital) Penilaian pertama adalan aspek permodalan (capital) suatu bank. Dalam aspek ini yang dinilai adalah permodalan yang dimiliki oleh bank yang didasarkan kepada kewajiban penyediaan modal minimum bank. Penilaian tersebut didasarkan kepada CAR (Capital Adequacy Ratio) yang telah ditetapkan BI. Perbandingan rasio CAR adalah rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR). Sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah, maka CAR perbankan untuk tahun 2002 minimal harus 8%. Aspek Kualitas Aset (Asets) Aspek yang kedua adalah mengukur kualitas aset bank. Dalam hal ini upaya yang dilakukan adalah untuk menilai jenis-jenis asset yang dimiliki oleh bank. Penilaian asset harus sesuai dengan Peraturan oleh Bank Indonesia dengan memperbandingkan antara aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif. Kemudian rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif terhadap aktiva produktif diklasifikasikan. Rasio ini dapat dilihat dari neraca yang telah dilaporkan secara berkala kepada Bank Indonesia.

Slide 34: 

Aspek Kualitas Manajemen (Management) Penilaian yang ketiga meliputi penilaian kualitas manajemen bank. Untuk menilai kualitas manajemen dapat dilihat dari kualitas manusianya dalam mengelola bank. Kualitas manusia juga dilihat dari segi pendidikan serta pengalaman para karyawannya dalam menangani kasus yang terjadi. Dalam aspek ini yang dinilai adalah manajemen permodalan, manajemen kualitas aktiva, manajemen umum, manajemen rentabilitas dan manajemen likuiditas. Penilaian didasarkan kepada jawaban dari 250 pertanyaan yang diajukan mengenai manajemen bank yang bersangkutan. Aspek Earning Merupakan aspek digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meningkatkan keuntungan. Kemampuan ini dilakukan dalam suatu periode. Kegunaan aspek ini juga untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai bank yang bersangkutan. Bank yang sehat adalah bank yang diukur secara rentabilitas yang terus meningkat di atas standar yang telah ditetapkan. Penilaian ini meliputi juga hal-hal seperti : Rasio laba terhadap Total Aset (ROA). Dan Perbandingan biaya operasi dengan pendapatan operasi (BOPO). Aspek Likuiditas (Liquidity) Suatu bank dapat dikatakan likuid, apabila bank yang bersangkutan mampu membayar semua hutangnya terutama hutang-hutang jangka pendek. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hutang-hutang jangka pendek yang ada di bank antara lain adalah simpanan masyarakat seperti simpanan tabungan, giro dan deposito. Dikatakan likuid jika pada saat ditagih bank mampu membayar. Kemudian bank juga harus dapat pula memenuhi semua permohonan kredit yang layak dibiayai.

Slide 35: 

Penilaian dalam aspek liquiditas ini meliputi : Rasio kewajiban bersih Call Money terhadap Aktiva Lancar Rasio kredit terhadap dana yang diterima oleh bank seperti KLBI, giro, tabungan, deposito dan lain-lain. Disamping dengan penilaian analisis CAMEL, Kesehatan bank juga dipengaruhi hasil penilaian lainnya yaitu penilaian terhadap : Ketentuan pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Kecil (KUK) dan Pelaksanaan Kredit Ekspor. Pelanggaran terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau sering disebut Legal Lending Limit. Pelanggaran Posisi Devisa Netto. Penentuan bobot didasarkan kepada masing-masing aspek di atas diberikan nilai, kemudian dijumlahkan secara keseluruhan dari komponen yang dinilai. Secara garis besar hasil dari penilaian ini ditetapkan ke dalam 4 golongan predikat kesehatan bank. Hasil penilaian terhadap analisis CAMEL, kemudian dituangkan dalam bentuk angka yang diberikan bobot sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Bobot nilai ini diartikan sebagai nilai kredit. Dari bobot nilai dapat dipastikan kondisi suatu bank. Batas minimal dan maksimal untuk menentukan predikat suatu bank dapat dalam tabel berikut ini.

Slide 36: 

Penggabungan Usaha Bank Jenis-jenis penggabungan yang dapat dipilih dan yang biasa dilakukan di Indonesia adalah sebagai berikut : Merger Merger adalah penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu dari bank yang ikut merger dan membubarkan bank-bank lainnya tanpa melikuidasi terlebih dulu. Penggabungan tersebut dapat dilakukan dengan cara menggabungkan seluruh saham bank lainnya yang ikut bergabung menjadi satu dengan bank yang dipilih untuk dijadikan bank yang akan dipertahankan. Konsolidasi Yaitu penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank yang ikut konsolidasi tersebut tanpa melikuidasi terlebih dulu. Akuisisi Merupakan pengambilalihan kepemiikan suatu bank yang berakibat beralihnya pengendalian terhadap bank. Dalam penggabungan dengan bentuk akuisisi biasanya nama bank yang diakuisisi tidak berubah dan yang berubah hanyalah kepemilikannya. Alasan Penggabungan Terdapat beberapa alasan suatu bank atau suatu perusahaan untuk melakukan penggabungan baik secara Merger, Konsolidasi maupun Akuisisi. Alasan yang biasa dipakai yaitu antara lain :

Slide 37: 

Masalah Kesehatan Apabila bank sudah dinyatakan tidak sehat oleh Bank Indonesia setelah melalui beberapa perbaikan sebelumnya, maka sebaiknya bank tersebut melakukan penggabungan. Pilihan penggabungan tentunya dengan bank yang sehat. Jika bank yang digabungkan sama-sama dalam kondisi tidak sehat maka sebaiknya pilihan penggabungan adalah konsolidasi atau dapat pula diakusisi oleh bank lain yang sehat. Masalah Permodalan Apabila modal suatu bank dirasakan kecil sehingga sulit untuk melakukan perluasan usaha, maka bank dapat bergabung dengan satu atau beberapa bank sehingga modal dimiliki menjadi besar. Masalah Manajemen Manajemen bank yang semrawut atau kurang profesional sehingga, perusahaan terus merugi dan sulit untuk berkembang. Jenis bank inipun sebaiknya melakukan penggabungan usaha atau peleburan usaha dengan bank yang lebih profesional yang terkenal dengan kualitas manajemennya. Teknologi dan Administrasi Bank yang menggunakan teknologi yang masih tradisional sangat menjadi masalah. Dalam perkembangan yang sedemikian cepat diperlukan teknologi yang canggih. Untuk memperoleh teknologi yang canggih diperlukan modal yang tidak sedikit. Jalan keluar yang dipilih adalah melakukan penggabungan dengan bank yang sudah memiliki teknologi yang canggih. Ingin Menguasai Pasar Tujuan ingin menguasai pasar tidak diumumkan secara jelas kepada pihak luar dan biasanya hanya diketahui oleh mereka yang hendak ikut bergabung. Dengan adanya penggabungan dari beberapa bank, maka jumlah cabang dan jumlah nasabah yang dimiliki bertambah. Tujuan ini juga dilakukan untuk menghilangkan atau melawan pesaing yang ada.

Slide 38: 

Keinginan untuk mengadakan penggabungan bank, baik penggabungan secara merger, konsolidasi atau akuisisi dapat dilakukan atas : Inisiatif bank yang bersangkutan atau Permintaan Bank Indonesia atau Inisiatif badan khusus, seperti Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Dalam melakukan penggabungan, maka pihak perbankan hendaknya memenuhi beberapa peraturan dan persyaratan yang telah ditetapkan. Izin untuk melakukan Merger, Konsolidasi atau Akuisisi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : Telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bagi bank yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas atau rapat sejenis bagi bank yang berbentuk lainnya. Memenuhi rasio kecukupan modal yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak termasuk daftar orang yang tercela dibidang perbankan. Dalam hal akuisis, maka bank wajib memenuhi ketentuan mengenai pengertian modal oleh bank yang diatur oleh Bank Indonesia.

Slide 39: 

5. BADAN HUKUM DAN KERAHASIAAN BANK Izin Pendirian Bagi perbankan di Indonesia sebelum melakukan kegiatannya harus memperoleh izin dari Bank Indonesia. Artinya jika ingin mendirikan bank atau pembukaan cabang baru maka diharuskan untuk memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan Bank Indonesia. Bank Indonesia mempelajari permohonan tersebut untuk menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Izin pendirian Bank Umum dan BPR biasanya diberikan sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Untuk memperoleh izin usaha bank, persyaratan yang wajib dipenuhi menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sekurang-kurangnya adalah : Susunan Organisasi dan Kepengurusannya Permodalan Kepemilikan Keahlian di bidang Perbankan Kelayakan Rencana Kerja Semua persyaratan dan tata cara perizinan bank di atas ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Slide 40: 

Bentuk Badan Hukum Bank Persyaratan untuk memperoleh izin biasanya diikuti oleh berbagai syarat dan salah satu syaratnya adalah bentuk badan hukum bank yang akan didirikan. Ada beberapa bentuk badan hukum bank yang dapat dipilih jika ingin mendirikan bank. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bentuk badan hukum Bank Umum dapat berupa salah satu dari alternatif di bawah ini : Perseroan Terbatas (PT) Koperasi atau, Perseroan Daerah Sedangkan bentuk badan hukum Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dapat berupa : Perusahaan Daerah (PD) Koperasi Perseroan Terbatas (PT) Atau bentuk lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Pembinaan dan Pengawasan Bank Agar dunia perbankan dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap segala aktivitas yang dilakukan oleh dunia perbankan. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap dunia perbankan di Indonesia dilakukan oleh Bank Indonesia. Dalam hal pembinaan dan pengawasan tersebut Bank Indonesia menetapkan kriteria kesehatan bank yang meliputi aspek kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Slide 41: 

Pihak perbankan wajib memelihara kesehatan bank tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku dan wajib menyampaikan semua informasi yang dibutuhkan oleh Bank Indonesia. Bank wajib pula menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. Demikian pula Bank Indonesia berhak untuk memeriksa semua catatan dan berkas-berkas yang ada baik secara berkala maupun atau setiap waktu jika diperlukan. Perbankan wajib pula menyampaikan kepada Bank Indonesia tentang laporan keuangannya, baik berupa neraca, laporan laba rugi tahunan ataupun laporan perubahan modal dalam waktu dan bentuk yang telah ditetapkan. Laporan keuangan yang disampaikan ini hendaknya telah diaudit oleh akuntan publik. Apabila menurut penilaian, Bank Indonesia menilai suatu bank mengalami kesulitan dan membahayakan kelangsungan hidupnya, maka Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar : Pemegang saham menambah modal. Pemegang saham mengganti dewan komisaris atau direksi bank. Bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya. Melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain. Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban. Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain. Bank menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban kepada bank atau pihak lain.

Slide 42: 

Kemudian apabila tindakan di atas tidak mampu untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank dan menurut penilaian Bank Indonesia dapat membahayakan system perbankan maka, pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan direksi bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi. Oleh karena itu pembinaan perbankan perlu terus dijalankan agar pihak perbankan selalu mematuhi rambu-rambu yang telah ditetapkan. Pembinaan ini juga ditujukan untuk kepentingan kemajuan bank itu sendiri agar jangan menderita kerugian, disamping kepentingan nasional. Pembinaan yang dijalankan juga agar tetap konsisten sehingga dalam pelaksanaan dilapangan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Rahasia Bank Agar keamanan uang nasabahnya terjamin, pihak perbankan dilarang untuk memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya. Dengan kata lain bank harus menjaga rahasia tentang keadaan keuangan nasabah dan apabila melanggar kerahasiaan ini perbankan akan dikenakan sanksi. Namun dalam kasus tertentu kerahasiaan bank tidak berlaku untuk nasabah. Rahasia bank akan gugur apabila kondisi : Untuk kepentingan perpajakan. Untuk menyelesaikan piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan urusan Piutang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana. Dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain.

Slide 43: 

Sanksi Administratif Bagi pihak yang merasa dirugikan oleh keterangan yang diberikan oleh bank, mereka berhak untuk mengetahui isi keterangan tersebut dan meminta pembetulan jika terdapat kesalahan dalam keterangan yang diberikan. Pelanggaran terhadap berbagai aturan yang berlaku, termasuk kerahasiaan bank, maka akan dikenakan sanksi tertentu sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Sanksi juga diberikan kepada siapa saja yang melakukan kegiatan perbankan seperti menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia. Pelanggaran tersebut diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah). Kemudian sanksi juga diberikan kepada anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan seperti memberi keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanan diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah). Perbankan juga harus menyampaikan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta penjelasannya secara berkala dalam waktu dan bentuk yang telah ditetapkan dan telah pula diaudit oleh akuntan publik.

Slide 44: 

Selanjutnya apabila anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank dengan sengaja : Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank. Mengubah, mengaburkan atau menyembunyikan, menghapuskan atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening atau dengan sengaja bank mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda dengan sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah).

Slide 45: 

6. SUMBER-SUMBER DANA BANK Pengertian Sumber-Sumber Dana Bank Sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiaya kegiatan operasinya. Sesuai dengan fungsi bank sebagai lembaga keuangan di mana kegiatan sehari-harinya adalah bergerak di bidang keuangan, maka sumber-sumber dana juga tidak terlepas dari bidang keuangan. Untuk menopang kegiatan bank sebagai penjual uang (memberikan pinjaman), bank harus lebih dulu membeli uang (menghimpun dana) sehingga dari selisih bunga tersebutlah bank memperoleh keuntungan. Sumber dana yang dapat dipilih disesuai dengan penggunaan dana. Sumber-sumber dana yang ada dapat diperoleh dari sumber modal sendiri atau modal pinjaman dari masyarakat luas atau lembaga keuangan lainnya. Adapun jenis sumber-sumber dana bank tersebut : Dana yang bersumber dari bank itu sendiri Dana yang berasal dari masyarakat luas Dana yang bersumber dari lembaga lain

Slide 46: 

Dana yang Bersumber dari Bank Itu Sendiri Secara garis besar dapat disimpulkan pencarian dana yang bersumber dari bank itu sendiri terdiri dari : Setoran modal dari pemegang saham Dalam hal ini pemilik saham lama dapat menyetor dana tambahan atau membeli saham yang dikeluarkan oleh perusahaan. Cadangan-cadangan bank Maksudnya ada cadangan-cadangan laba pada tahun lalu yang tidak dibagi kepada para pemegang sahamnya. Cadangan ini sengaja disediakan untuk mengantisipasi laba tahun yang akan datang. Laba bank yang belum dibagi Merupakan laba yang memang belum dibagikan pada tahun yang bersangkutan, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk sementara waktu. Dana yang Berasal dari Masyarakat Luas Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencarian dana dari sumber ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya. Pencarian dana dari sumber dana ini paling dominan, asal dapat memberikan bunga dan fasilitas menarik lainnya, menarik dana dari sumber ini tidak terlalu sulit. Akan tetapi pencarian sumber dana dari sumber ini relatif lebih mahal, jika dibandingkan dari dana sendiri.

Slide 47: 

Secara umum kegiatan penghimpunan dana ini dibagi kedalam 3 jenis yaitu : Simpanan Giro (Demand Deposit) Simpanan Tabungan (Saving Deposit) Simpanan Deposito (Time Deposit) Simpanan dari giro merupakan dana murah bagi bank, karena bunga atau balas jasa yang dibayar paling murah jika dibandingkan dengan simpanan tabungan dan simpanan deposito. Sedangkan simpanan tabungan dan simpanan deposito disebut dana mahal, hal ini disebabkan bunga yang dibayar kepada pemegangnya relatif lebih tinggi, jika dibandingkan dengan jasa giro. Dana yang Bersumber dari Lembaga Lainnya Peroleh dana dari sumber ini antara lain diperoleh dari : Kredit likuiditas dari Bank Indonesia Merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya. Kredit likuiditas ini juga diberikan kepada pembiayaan sektor-sektor tertentu. Pinjaman antar bank Pinjaman antar bank biasanya diberikan kepada bank-bank yang mengalami kalah kliring di dalam lembaga kliring. Pinjaman ini bersifat jangka pendek dengan bunga yang relatif tinggi. Pinjaman antar bank lebih dikenal dengan nama Call Money. Pinjaman dari bank-bank luar negeri Merupakan pinjaman yang diperoleh oleh perbankan dari pihak luar negeri, misalnya pinjaman dari bank di Singapura, Amerika Serikat atau dari negara-negara eropa. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) Dalam hal ini pihak perbankan menerbitkan SBPU kemudian diperjualbelikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun non keuangan.