manajemen sekolah

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

MANAJEMEN SEKOLAH TINGKAT PENDIDIKAN DASAR oleh :

MANAJEMEN SEKOLAH TINGKAT PENDIDIKAN DASAR oleh

I. PENDAHULUAN:

I. PENDAHULUAN Banyak hal dalam implementasi manajemen sekolah tingkat pendidikan dasar membutuhkan pemecahan permasalahan , yang paling mendesak kebutuhan pemerataan pendidikan bagi generasi muda , terutama anak-anak usia wajib belajar ( 7 – 12 Tahun )

Slide 4:

Manajemen sekolah tingkat pendidikan dasar pada tataran makro , meso , maupun mikro masih menyisakan permasalahan yang belum dapat dibenahi , diantaranya penuntasan wajib belajar sembilan (9) tahun .

Slide 5:

Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai tantangan tersendiri dalam mengembangkan sistem pendidikannya , sehingga berdampak luas terhadap implentasi manajemen sekolah yang bukan saja pada tingkatan pendidikan dasar melainkan pada semua jenjang .

Slide 6:

Bangsa Indonesia mendambakan pendidikan bermutu untuk mengembangkan potensi anak bangsa agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan , pengendalian diri , kepribadian , kecerdasan , akhlak mulia , serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat .

Slide 7:

Salah satu dasar utama pendidikan adalah untuk membelajarkan anak bangsa terhadap kebudayaan .

Slide 8:

UU SPN (2003 : Pasal 17) menyatakan bahwa pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah . Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat .

Slide 9:

Adapun yang dimaksud bentuk lain yang sederajat dengan SD/MI adalah program seperti Paket A dan yang sederajat dengan SMP/MTs adalah program seperti Paket B.

Slide 10:

Manajemen sekolah tingkat pendidikan dasar pada tataran makro , meso , maupun mikro masih menyisakan permasalahan yang belum dapat dibenahi , diantaranya penuntasan wajib belajar sembilan (9) tahun .

II. ANALISIS SWOT:

II. ANALISIS SWOT Faktor kekuatan : Potensi sumber daya manusia Budaya g otong royong dan kekeluargaan Besarnya organisasi formal yang menangani pendidikan Organisasi profesi dan organisasi lain Prasarana yang memadai

Slide 12:

Faktor kelemahan: Lemahnya budaya organisasi penyelenggara pendidikan Lemahnya manajemen sumberdaya manusia dalam bidang terkait . Lemahnya manajemen tenaga pendidik dan kependidikan Rendahnya sikap mental sumber daya manusia Kurang sarana dan prasarana Rendahnya produktivitas kerja tenaga pendidik dan kependidikan Belum tumbuhnya budaya koorporasi ( budaya mutu )

Slide 13:

Faktor peluang: Peningkatan kualitas pendidikan Penyusunan PERDA yang mengatur penyelenggaraan pendidikan Gotong royong dan kekeluargaan

Slide 14:

Faktor tantangan: P olitik belum stabil Persaingan kerja semakin tinggi Masih r endahnya kepercayaan masyarakat

Slide 15:

Berdasarkan analisis SWOT dapat diketahui banyak permasalahan dalam manajemen sekolah tingkat pendidikan dasar terutama - kompetensi manajerial . Analisis SWOT bertujuan untuk mengetahui besarnya faktor kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh lembaga pendidikan, dan bagaimana menggunakan faktor-faktor tersebut guna mendapatkan peluang serta menghindari tantangan yang akan dihadapi oleh lembaga. Dengan demikian, dapat ditentukan manajemen yang diperlukan untuk kelangsungan pendidikan .

III. EVALUASI KEBIJAKAN:

III. EVALUASI KEBIJAKAN Kebijakan pendidikan meliputi seluruh sisitem pendidikan mulai dari aktivitas Departemen Pendidikan Nasional, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan legislatif yang menyertainya serta satuan pendidikan yang memerlukan kebijakan pendukung bertingkat. Kebijakan tersebut mencakup seluruh bidang operasi pendidikan pada semua tataran pengambil kebijakan. Kebijakan pendidikan sangat dipengaruhi oleh aliran politik negara, tradisi normatif, nilai dan konsepsi masa depan negara. Determinasi kebijakan dilakukan oleh politisi, dan pelaksanaan kebijakan dilakukan oleh eksekutif melalui kegiatan administrasi dengan memisahkan kedua aktivitas personel legislatif dan eksekutif.

Slide 17:

Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi , desentralisasi , keadilan , dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara . Dalam hubungannya dengan pendidikan , prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan , proses , dan manajemen sistem pendidikan , kenyataannya belum sesuai harapan .

Slide 18:

Pembaharuan sistem pendidikan meliputi penghapusan diskriminasi antara pendidikan yang dikelola pemerintah dan pendidikan yang dikelola masyarakat , serta pembedaan antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum .

Slide 19:

Pembaharuan sistem pendidikan nasional dilakukan untuk memperbaharui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Slide 20:

Dengan visi pendidikan tersebut, pendidikan nasional mempunyai misi sebagai berikut: mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia; membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar; meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral ; meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan , keterampilan , pengalaman , sikap , dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; dan memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan RI.

Slide 21:

Upaya termaksud dihadapkan kepada berbagai permasalahan pelik antara lain; keterebatasan manajemen pengelolaan sumber daya manusia ; keterebatasan untuk merealisasikan 20% APBN/APBD untuk alokasi pendidikan ; keterebatasan kemampuan untuk merealisasikan pemerataan pendidikan ; keterbatasan menciptakan sistem politik yang dapat menjamin transfer budaya melalui pendidikan ; keterbatasan kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan kewenangan menangani masalah pendidikan , dan lain-lain.

Slide 22:

Pembaharuan sistem pendidikan memerlukan strategi manajemen yang tepat . Strategi pembangunan pendidikan nasional dalam undang-undang ini meliputi : pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia ; pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi ; proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis ; evaluasi , akreditasi , dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan ; peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan ;

Slide 23:

6. penyediaan sarana belajar yang mendidik ; 7. pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan ; 8. penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata ; 9. pelaksanaan wajib belajar ; 10.pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan ; 11.pemberdayaan peran masyarakat ; 12.pusat pembudayaan dan pembangunan masyarakat ; dan 13.pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional .

Slide 24:

Hasil evaluasi dari kebijakan-kebijakan tersebut masih ada satu hal yang belum terealisasi baik oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, yaitu mengenai alokasi dana pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD seperti yang tertuang dalam UUD 1945. Hal ini bisa disebabkan oleh belum adanya peraturan pemerintah, sehingga pemerintah daerahpun belum bisa mengeluarkan peraturan daerah mengenai pembiayaan pendidikan. Oleh karena itu lembaga pendidikan dengan semangat otonomi daerah harus mampu menggalang dana dari berbagai sumber, sehingga pelaksanaan pendidikan akan berjalan sebagaimana mestinya. Walaupun demikian akan lebih baik lagi jika anggaran 20% tersebut dapat direalisasikan oleh pemerintah.

Slide 25:

Menteri Pendidikan Nasional, sudah mengeluarkan Permendiknas No. 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan, akan tetapi masih banyak lembaga pendidikan yang belum memiliki sarana / prasarana yang memadai. Salah satu penyebabnya adalah kurang memadainya sumber dana yang diperlukan. Lebih parahnya lagi dengan adanya kebijakan Bantuan Operasional Siswa (BOS) dari pemerintah, sehingga masyarakat berpendapat bahwa masalah pendidikan semuanya sudah ditanggung oleh pemerintah. Akibatnya masyarakat kurang berpartisipasi dalam pengadaan, pembangunan dan pengembangan sarana / prasarana lembaga pendidikan.

Slide 26:

Evaluasi dari kebijakan yang telah diberlakukan pada dunia pendidikan, bahwa pemerintah, termasuk di dalamnya Departemen Pendidikan Nasional dan Dinas Pendidikan Propinsi serta Kabupaten / Kota harus mensosialisasikan kebijakan tersebut sampai ke tingkat masyarakat bawah. Sebaliknya masyarakat harus lebih proaktif mencari informasi tentang dunia pendidikan.

IV. KONSEP DASAR:

IV. KONSEP DASAR Budaya Organisasi Kuat Anggota-anggota organisasi loyal kepada organisasi ; Pedoman bertingkah laku bagi orang-orang di dalam perusahaan digariskan dengan jelas , dimengerti , dipatuhi dan dilaksanakan oleh orang-orang di dalam perusahaan sehingga orang-orang yang bekerja menjadi sangat kohesif ; Nilai-nilai yang dianut organisasi tidak hanya berhenti pada slogan, tetapi dihayati dan dinyatakan dalam tingkah laku sehari-hari secara konsisten oleh orang-orang yang bekerja dalam perusahaan ; Organisasi memberikan tempat khusus kepada pahlawan-pahlawan organisasi dan secara sistematis menciptakan bermacam-macam tingkat pahlawan ; Dijumpai banyak ritual, mulai dari ritual sederhana hingga yang mewah ; dan Memiliki jaringan kulturan yang menampung cerita-cerita kehebatan para pahlawannya .

LIMA SUB UNIT LANDASAN ORGANISASI MINTZBERG’S :

LIMA SUB UNIT LANDASAN ORGANISASI MINTZBERG’S The Strategic Apex ( Puncak Strategik atau Pimpinan Puncak ) The Operating Core ( Inti yang Beroperasi atau Pemegang Kendali ) The Middle Line (Para Ahli Menengah ) The Technostructure ( Teknostruktur atau Para Ahli ) The Support Staff ( Staf Pendukung )

Manajemen Sumber Daya Manusia :

Manajemen Sumber Daya Manusia Aplikasi MSDM dalam dunia pendidikan memiliki tujuan dan fungsi antara lain; Helping the organization reach its goals, Employing the skill and abilities of the workforce efficiently, Providing the organization with well trained and well motivated employees, Increasing employee’s job satisfaction and organization commitment to the fullest, Developing and maintaining a quality of work life that makes employment in the organization desirable, Communicating HRM policies to all employees, Helping to maintain ethical policies and socially responsible behavior, dan Managing change to the mutual advantage of individuals, groups, the enterprise and the public.

Slide 30:

Kaitan dengan Mendiknas ( skala makro ), Kepala Disdik provinsi / kabupaten / kota ( skala meso ) dan kepala sekolah ( skala mikro ) memiliki peran MSDM manajer lini . Mereka memiliki tugas dan kewajiban sebagai penterjemah misi , visi , strategi dan kebijakan pendidikan ( strategic partner), penempatan orang yang tepat pada pekerjaan yang tepat , pemberian orientasi kepada orang baru , pelatihan dan pengembangan kemampuan dan ketrampilan setiap orang , perbaikan kinerja setiap orang sesuai tuntutan persaingan , pengembangan kerjasama tim yang kooperatif dan jaringan kerja yang efektif , pengendalian biaya tenaga kerja , peningkatan dan pemeliharaan semangat kerja dan komitmen ( employee champion ), dan perlindungan kesehatan dan kondisi fisik karyawan .

Slide 31:

Seorang manajer lini sebagai ahli organisasi memiliki criteria sukses dalam merancang dan mengembangkan proses MSDM yang efisien untuk mendukung penciptaan “habitat” organisasional . Menciptakan infrastruktur organisasional melalui penilaian dan perbaikan proses MSDM secara konstan . Melakukan kegiatan yang mengarah pada reengineering proses pekerjaan secara kontinyu , serta menganalisis dan memberikan tanggapan terhadap kebutuhan organisasional .

V. KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN:

V. KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN Hasil dari anilisis SWOT dapat digunakan sebagai dasar kebijakan dalam implementasi manajemen sekolah tingkat pendidikan dasar serta berbagai kegiatan yang akan dilakukan dalam pendidikan. Adapun k ebijakan dan perancanaan ini terbagi menjadi tiga bagian antara lain :

Slide 33:

1. Kebijakan dan perencanaan makro Kebijakan dan perencanaan makro merupakan suatu agregat dari keseluruhan sistem nilai, t u juan kelembagaan, organisasi, bagian, komponen, unsur, proses, dan hubungan pendidikan secara internal dan eksternal pada tatanan antara lembaga, kemasyarakatan, mulai dari tingkat daerah sampai tingkat pusat. Arah dari kebijakan dan perencanaan secara makro adalah untuk menentukan hubungan timbal balik kelembagaan pendidikan dengan pihak eksternal, dan untuk menentukan data internal pendidikan seperti sains dan teknologi, laju pertumbuhan penduduk, ekonomi, keuangan pemerintah, pendapatan perkapita, sarana/prasarana, lingkungan dan lain sebagainya. Kebijakan dan perencanaan manajemen sekolah tingkat pendidikan dasar secara makro adalah untuk mengatur penyelenggaraan pendidikan dasar secara nasional. Hal ini dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional .

Slide 34:

2. Kebijakan dan perencanaan secara meso Konsep manajemen sekolah tingkat pendidikan dasar pada tingkat meso dilaksanakan oleh internal lembaga pendidikan dengan eksternal pendidikan dari satu jalur , jenjang , dan jenis tertentu. Seperti tingkat pendidikan dasar, menengah, kejuruan, dan pendidikan tinggi. Perencanaan manajemen sekolah tingkat pendidikan dasar disusun berdasarkan keperluan lembaga pendidikan tersebut dari mulai hulu sampai ke hilir untuk mencapai pendidikan yang bermutu dan mempunyai karakteristik yang khusus. Data-data yang digunakan untuk penyusunan perencanaan manajemen sekolah tingkat pendidikan dasar selain diambil dari faktor internal dan eksternal lembaga itu sendiri, juga dari lembaga yang ada di bawahnya atau lembaga yang menjadi tanggung jawabnya. Perencanaan ini dituangkan pada Perda Pendidikan , Program Dinas Pendidikan , dan Rencana Strategis Dinas Pendidikan (RENSTRA) .

Slide 35:

3. Kebijakan dan perencanaan secara mikro Pada tingkatan mikro implementasi manajemen sekolah tingkat pendidikan dasar sifatnya lebih spesifik, dan dilakukan oleh satuan pendidikan SD /MI dan SMP / MTs. atau yang sederajat yaitu Kejar Paket A dan Paket B . Penyusunan manajemen sekolah tingkat pendidikan dasar ditujukan untuk mencapai mutu pendidikan dan pengajaran sebagai program unggulan serta karakteristk pribadi lulusan yang diharapkan. Data-data yang digunakan diperoleh dari hasil analisis internal dan eksternal satuan pendidikan tersebut. Perencanaan ini dituangkan pada Program Sekolah (PS), Rencana Pengembangan Sekolah (RPS), dan atau Rencana Strategis Pengembangan Sekolah (RENSTRA) .

VI. KESIMPULAN:

VI. KESIMPULAN Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional diimplementasi sesuai dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-undang tentang otonomi daerah bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat, termasuk sumber dana pendidikan. Desentralisasi pendidikan dapat meningkatkan aspirasi masyarakat akan pendidikan, yang dengan sendirinya akan meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan.

Slide 37:

4. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah . 5. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat . 6. Ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah . Ketentuan termasuk terdapat dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan .

Slide 38:

7. Penyusunan Perda Pendidikan merupakan wujud wewenang Pemerintah Daerah sesuai dengan paradigma baru di era otonomi daerah . 8. Untuk mengimplementasikan manajemen sekolah tingkat pendidikan dasar yang dibutuhkan terlebih dahulu yaitu melakukan analisis SWOT . Melalui analisis SWOT dapat diketahui berapa kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, dan dapat menentukan bagaimana cara memanfaatkan peluang serta menghindari atau meminimal kan tantangan yang akan dihadapi.

Slide 39:

9. Tugas pemerintah Dalam konteks pendidikan dasar , pemerintah tidak perlu mengambil alih peran pendidik dengan menetapkan standar pendidikan sebab pemerintah tidak berhubungan langsung dengan peserta didik . Tugas pemerintah adalah menciptakan kondisi dan sistem pendidikan yang efektif , integral, dan mengembangkan pendidik maupun peserta didik . Pertama , pemerataan infrastruktur dan suprastruktur pendidikan . Di banyak daerah sarana dan prasarana pendidikan amat memprihatinkan . Kurangnya tenaga pengajar di pedalaman , banyak gedung sekolah tak layak pakai , dan penggemblengan mental pengabdian pendidik , merupakan pekerjaan besar yang harus diprioritaskan dan dituntaskan pemerintah . Amat tidak masuk akal bila pemerintah tiba-tiba menetapkan standar kelulusan secara nasional , sementara pembangunan dan pemajuan pendidikan masih amat parsial .

“MELAHIRKAN KEMBALI INDONESIA RAYA”. (Prof. Winarno Surahmad) Sampai Kemarin Ketika Semua Babi Rusa, Komodo, dan ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :

“MELAHIRKAN KEMBALI INDONESIA RAYA”. (Prof. Winarno Surahmad) Sampai Kemarin Ketika Semua Babi Rusa, Komodo, dan ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Bangkitlah- b angkitlah Guruku, k ehadiranmu t idak t ergantikan, Biarlah d unia i ni m enjadi s aksi, K au b ukan b ukan Guru Negeri, K au b ukan g uru s wasta, K au a dalah g uru b angsa! Kalau Engkau m au, Kalau s aja Engkau m au, m emberikan y ang t erbaik d an h anya y ang t erbaik, k alau s aja Engkau m au m emanusia m anusia, m embudayakan b angsa, m engindonesiakan Nusanatara, s atu g enerasi d i t angannu s eagung s ebuah m aha k arya, Wahai s emua g uru b angsa ! Sekaranglah w aktumu, m elahirkan k embali s ebuah Indonesia Raya.”

Slide 41:

Terimakasih