pengelolaan barang daerah

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

untuk pengelolaan barang daerah sesuai peraturan

Comments

By: s03marna (11 month(s) ago)

ijin download boss

By: adewakeren (19 month(s) ago)

ini gimana downloanya sih??

By: kunidatra (21 month(s) ago)

ijin dunlud bosss....

Presentation Transcript

Dasar Pengelolaan Barang Milik Daerah:

Dasar Pengelolaan Barang Milik Daerah Tim Keuangan dan Penganggaran LGSP-USAID

Pre test:

Pre test

Tujuan:

Tujuan Memberikan pemahaman umum mengenai pengelolaan barang daerah Memberikan pemahaman, pengetahuan dan ketrampilan mengenai penatausahaan barang daerah mencakup: pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan

Ruang Lingkup:

Ruang Lingkup Dasar Hukum Pengelolaan BMD Manfaat Pengelolaan BMD Pengertian Aset dan Barang Milik Daerah Pengelolaan Barang Milik Daerah Penatausahaan: pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan

Latar Belakang:

Latar Belakang Reformasi bidang keuangan negara mencakup reformasi bidang pengelolaan barang milik/kekayaan negara (UU 1/2004) Pemerintah wajib melakukan pengamanan terhadap BMD Belum lengkapnya data mengenai jumlah, nilai, kondisi dan status kepemilikannya Belum tersedianya database yang akurat dalam rangka penyusunan Neraca Pemerintah. Pengaturan yang ada belum memadai dan terpisah-pisah Kurang adanya persamaan persepsi dalam hal pengelolaan BMN/D

Dasar Hukum Pengelolaan Barang Daerah:

Dasar Hukum Pengelolaan Barang Daerah UU No. 1/2004 Perbendaharaan Negara PP No. 24/2005 Standar Akuntansi Pemerintahan PP No. 58/2005 Pengelolaan Keuangan Daerah PP No. 6 / 2006 Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah PP No. 38/2008 Perubahan atas PP No. 6/2006 Keppres 80/2003 Pedoman Tatacara Pengadaan Barang dan Jasa Kep mendagri 12 / 2003 Pedoman Penilaian Barang Daerah Kep mendagri 153 / 2004 Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan; dan Per mendagri 13 / 2006 Pedoman Pe n gelolaan Keuangan Daerah. Permendagri 17 /2 007 Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

Mengapa Diperlukan Pengelolaan Barang Daerah?:

Mengapa Diperlukan Pengelolaan Barang Daerah? Kejelasan status kepemilikan BMD Inventarisasi kekayaan daerah dan masa pakai BMD Optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan untuk peningkatan PAD Antisipasi kondisi BMD dalam fungsi pelayanan publik Pengamanan barang daerah Dasar penyusunan neraca Kewajiban untuk melaporkan kondisi dan nilai BMD secara berkala

Keuntungan Pengelolaan BMD:

Keuntungan Pengelolaan BMD Meningkatkan Pengurusan dan Akuntabilitas Meningkatkan manajemen layanan Meningkatkan manajemen resiko Meningkatkan efesiensi keuangan

Slide 10:

Aset Tingkat Pelayanan Barang Daerah Sda & Financial Potensial Aset Kebutuhan Aset Perencanaan Manajemen Aset Identifikasi & Inventarisasi Identifikasi & Inventarisasi Analisis Pengembangan Analisis Kebutuhan Pengadaan Investasi Pemeliharaan & Perbaikan Pemanfaatan Penghapusan & Pemindahtanganan Prioritas Lain-lain Pendapatan Belanja Operasional Belanja Modal Penganggaran Pelaksanaan & Penatausahaan Pelaporan & Pengevaluasian Pengelolaan Aset

Apa itu Aset?:

Apa itu Aset? Sumber daya ekonomi yang dimiliki dari kegiatan ekonomi di masa lalu Memberi manfaat ekonomi atau keuntungan sosial yang akan diperoleh di masa datang Mempunyai nilai uang Termasuk sumber non keuangan yang diperlukan untuk pelayanan publik dan sumber yang dipertahankan atau dipelihara sehubungan dengan nilai sejarah atau budaya

Aset Daerah:

Aset Daerah Aset lancar Uang kas Uang di bank Piutang Persediaan Investasi Aset tetap Tanah Mesin dan Peralatan Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap lainnya Konstruksi dalam pengerjaan Aset Lainnya Aset tak berwujud Tagihan penjualan angsuran Tuntutan GR Kemitraan dengan pihak ketiga Aset lain-lain

Pengertian Barang Daerah:

Pengertian Barang Daerah BMD merupakan bagian dari aset pemerintah Daerah yang berwujud. BMD tercakup dalam aset lancar dan aset tetap Barang milik Daerah meliputi: barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah; barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (pasal 3 PM17/2007)

Pengelolaan Barang Milik Daerah :

Pengelolaan Barang Milik Daerah Pengelolaan barang daerah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah perencanaan kebutuhan dan penganggaran Pengadaan Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran Penggunaan penatausahaan pemanfaatan Pengamanan dan pemeliharaan penilaian penghapusan pemindahtanganan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembiayaan TGR ditetapkan dengan peraturan daerah berpedoman pada peraturan perundangan

Slide 15:

PEMEGANG KEKUASAAN KEPALA DAERAH SEKRETARIS DAERAH KEPALA BIRO/BAG PERLENGKAPAN Pembantu Pengelola Barang KEPALA SKPD > KEPALA UPTD PEYIMPAN BARANG Menerima, Menyimpan dan Menyalurkan BMD PENGURUS BARANG Mengurus BMD dlm pemakaian DIBANTU  PENGELOLA  Pengguna >Kuasa Pengguna Pejabat Pengelolaan BMD

Sistem Akutansi Keuangan dan Sistem Akuntansi Barang:

Sistem Akutansi Keuangan dan Sistem Akuntansi Barang Dalam rangka pertanggungjawaban, Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan akuntansi keuangan. Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang melaksanakan Sistem Akuntansi Barang Milik Daerah. Sistem akuntansi keuangan dan sistem akuntansi barang dilaksanakan secara simultan dalam rangka menyusun laporan pertanggungjawaban. SIM BMD selain mendukung pelaksanaan pertanggungjawaban, juga memberikan berbagai informasi dalam rangka pengelolaan barang. Keluaran SIM BMD juga memberikan manfaat kepada Penguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dalam tugas-tugas manajerialnya. Kaitan Sistem akuntansi keuangan dan sistem akuntansi barang dapat dilihat pada gambar berikut ini

Rehat:

Rehat

Slide 19:

Latihan 1 Identifikasi Aset

Pengadaan:

Pengadaan Dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel Dilaksanakan oleh pejabat pengelola barang Pengadaan BMD dapat dipenuhi dengan cara pengadaan/pemborongan pekerjaan; membuat sendiri (swakelola); penerimaan (hibah atau bantuan/sumbangan atau kewajiban Pihak Ketiga); tukar menukar; dan guna susun (peningkatan kualitas dan kapasitas BMD).

Slide 22:

Proses Pengadaaan dan Penggunaan Barang Daerah RKBU PEMDA USULAN PENGADAAN SKPD Analisis Kebutuhan R K A SKPD Kinerja SKPD ( Permendagri 13/2006) PENGADAAN BARANG/ JASA USULAN PENGUNAAN BARANG OLEH SKPD PENETAPAN KEPALA DAERAH DIGUNAKAN SKPD/Publik INVENTA - RISASI feed back Evaluasi RKBU ( Pengelola Barang ) ( Pengelola Barang )

Penggunaan:

Penggunaan Penetapan status penggunaan barang milik daerah pada masing-masing SKPD dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: jumlah personil/pegawai pada SKPD; standar kebutuhan tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi SKPD; beban tugas dan tanggungjawab SKPD; dan jumlah, jenis dan luas, dirinci dengan lengkap termasuk nilainya

Slide 25:

KONSEPSI PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH Pihak Lain Sekda Selaku Pengelola Barang S K P D Selaku Pengguna Barang Perolehan BM D Penyelesaian Dok. Kepemilikan Usul penetapan status penggunaan Proses Penetapan Penggunaan Sesuai Tupoksi Barang Milik Daerah: Tidak sesuai Tupoksi Berlebih SK penetapan status penggunaan Tanah / bangunan yg telah diserahkan Pemindahtanganan: Jual Tukar menukar Hibah PMD Pemanfaatan: Sewa KSP BSG/BGS Pinjam pakai Tindak Lanjut: Pengalihan Status Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan Tanah/bangunan diserahkan kpd Pengelola Barang

ISTIRAHAT:

ISTIRAHAT

Penatausahaan:

Penatausahaan PEMBUKUAN Mencatat pada daftar barang yang disediakan secara teratur dan menyimpan bukti kepemilikannya INVENTARISASI Pengguna Barang melakukan inventarisasi BMD 5 th sekali, yang hasilnya disampaikan kepada Pengelola Barang; Persediaan dan Konstruksi Dalam Pengerjaan dilaksanakan inventarisasi oleh Pengguna Barang setiap tahun anggaran ; L aporan hasil inventarisasi disampaikan kepada Pengelola Barang. PELAPORAN Pengguna Barang menyampaikan LBPS dan LBPT kepada Pengelola Barang; Pengelola Barang menyusun Laporan BMD untuk NERACA DAERAH.

Pemanfaatan:

Pemanfaatan Bentuk pemanfaatan sewa pinjam pakai kerjasama pemanfaatan bangun guna serah (BGS) bangun serah guna (BSG)

Ketentuan Pokok dan Tata Cara Pemanfaatan:

Ketentuan Pokok dan Tata Cara Pemanfaatan Ketentuan Sewa Menyewa Pinjam Pakai KSP BGS/BSG Pokok Belum/ tidak dimanfaatkan untuk jangka waktu tertentu Mendapatkan penerimaan negara atau menguntungkan negara Mitra Semua Subyek Hukum Pemerintah Semua Badan Hukum Semua Badan Hukum Jangka Waktu 5 tahun Dapat diperpanjang 2 tahun Dapat diperpanjang 30 tahun Dapat diperpanjang 30 tahun Besaran Formula tarif Tidak dipungut biaya Kontribusi tetap Pembagian keuntungan kontribusi barang (optional) Kontribusi tetap Mendirikan bangunan Penetapan Mitra Penetapan Pengelola Penetapan Pengelola Tender minimal 5 peserta/ peminat Tender minimal 5 peserta/ peminat

PENGAMANAN BMD:

PENGAMANAN BMD

PEMELIHARAAN BMD:

PEMELIHARAAN BMD

Penilaian:

Penilaian Penilaian BMD dilakukan dalam rangka pengamanan dan penyusunan neraca daerah, pencatatan, inventarisasi, pemanfaatan dan pemindahtanganan Penilaian BMD berpedoman pada SAP Kegiatan penilaian BMD harus didukung dengan data yang akurat atas seluruh kepemilikan barang milik daerah yang tercatat dalam daftar inventarisasi BMD Penilaian tanah dan bangunan ditetapkan oleh Kepala Daerah melalui tim dan dapat melibatkan lembaga independen bersertifikat Penilaian BMD selain tanah dan bangunan oleh tim yang ditetapkan oleh pengelola barang dan dapat melibatkan lembaga independen bersertifikat

Penghapusan:

Penghapusan Dalam hal barang sudah tidak berada pada pengguna atau kuasa pengguna barang, beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan, atau sebab sebab lainnya Pemusnahan barang dilakukan oleh pengguna barang sepengetahuan pengelola barang setelah mendapat persetujuan dari kepala daerah Penghapusan barang milik Daerah : barang tidak bergerak seperti tanah dan/atau bangunan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD barang-barang inventaris lainnya selain tanah dan/atau bangunan sampai dengan Rp. 5.000.000.000,-00 (lima milyar rupiah) dilakukan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.

Slide 34:

Alasan Penghapusan Barang Barang tidak bergerak Barang bergerak Rusak berat, terkena bencana tidak dapat digunakan secara optimal Terkena planologi kota Kebutuhan organisasi Penyatuan lokasi dengan alasan efisiensi Pertimbangan strategi hankam Pertimbangan teknis Rusak, tidak ekonomis Modernisasi Perubahan dasar spesifikasi Selisih kurang akibat penggunaan/ susut akibat penyimpanan Pertimbangan ekonomis Optimalisasi BMD idle Dihapus secara ekonomis Karena hilang/kekurangan/ kerugian Kesalahan penyimpan/pengurus Mati (hewan/ternak, tanaman) Force majeure

Slide 35:

PENGHAPUSAN BMD DARI DAFTAR BARANG PENGGUNA DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH Penyerahan kepada pengelola Sebab-sebab lain Pemusnahan Pemindahtanganan Hilang, pen curian, terbakar, susut Keputusan pengadilan berkekuatan tetap Pemindahtanganan Pengalihan status penggunaan Ketentuan Penghapusan Sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna Barang Sudah beralih kepemilikan Pemusnahan Sebab-sebab lain

Proses Penghapusan:

Proses Penghapusan SKPD Lelang umum Lelang terbatas (panitia lelang) disumbangkan Hibah Dimusnahkan Berita acara Unsur teknis terkait: Asisten Biro/bagian perlengkapan Biro/bagian keuangan Biro/bagian hukum Kepala SKPD terkait Kabag terkait Pemakai barang Berita acara Panitia penghapusan KDH SK Penghapusan

Pemindahtanganan:

Pemindahtanganan Pengalihan kepemilikan sebagai tindak lanjut dari penghapusan Pemindahtanganan tanah dan bangunan serta selain tanah dan bangunan senilai >5milyar rupiah harus dengan persetujuan DPRD yang diajukan oleh kepala daerah Pemindahtanganan tanah dan bangunan tanpa persetujuan DPRD jika; Tidak sesuai lagi dengan peruntukan tata ruangnya Anggaran pengganti telah tersedia Diperuntukkan bagi pegawai negeri Diperuntukkan untuk kepentingan umum Dikuasai oleh negara berdasarkan keputusan pengadilan dan berkekuatan hukum

Bentuk Pemindahtanganan:

Bentuk Pemindahtanganan Bentuk pemindahtanganan penjualan tukar-menukar hibah penyertaan modal Daerah

Ketentuan Pokok dan Tata Cara Pemindahtanganan:

Ketentuan Pokok dan Tata Cara Pemindahtanganan Ketentuan Penjualan Tukar menukar PMD Hibah Pertimbangan Tidak sesuai dengan tata ruang/ penataan kota Dari awal pengadaan telah ditetapkan dalam dokumen anggaran Tidak mengganggu tupoksi Pendirian/ pengembangan BUMN/D, BH lainnya Kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan Obyek tanah dan/atau bangunan Selain tanah dan/atau bangunan tanah dan/atau bangunan - yg ada di pengelola - dari awal pengadaannya telah ditetapkan Selain tanah dan/atau bangunan Nilai/ Harga Tanah ditentukan oleh perhitungan nilai wajar (estimasi terendah menggunakan NJOP) Dapat melibatkan penilai independen Realisasi pelaksanaan anggaran Realisasi pelaksanaan anggaran Calon Mitra Lelang Tanpa lelang - Peraturan PerUUan - Penetapan Pengelola Lelang Tanpa lelang - Peraturan PerUUan - Penetapan Pengelola Penetapan Pengelola Barang Penetapan Pengelola Barang

Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian:

Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Pembinaan usaha atau kegiatan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, dan supervisi Pengawasan usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan, apakah dilakukan sesuai peraturan perundang­undangan Pengendalian usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan

Pembiayaan:

Pembiayaan Dalam pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah, disediakan anggaran yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pejabat/pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang menghasilkan pendapatan dan penerimaan daerah, diberikan insentif. Penyimpan barang dan pengurus barang dalam melaksanakan tugas diberikan tunjangan khusus yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Tuntutan Ganti Rugi:

Tuntutan Ganti Rugi Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan Barang Milik Daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk pengamanan dan penyelamatan barang milik daerah, dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang sanksi terhadap pengelola, pembantu pengelola, pengguna/kuasa pengguna, dan penyimpan dan/atau pengurus barang berupa Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang karena perbuatannya merugikan daerah

PEMBAHASAN FOKUS PENATAUSAHAAN:

PEMBAHASAN FOKUS PENATAUSAHAAN

KEGIATAN PENATAUSAHAAN BMD:

KEGIATAN PENATAUSAHAAN BMD

Penjelasan Pembukuan:

Penjelasan Pembukuan Pengelola barang mencatat barang daerah berupa tanah dan bangunan dalam DBMD (daftar barang milik daerah) menurut penggolongan dan kodefikasi barang Pengelola barang harus menyimpan bukti pemilikan tanah dan bangunan dalam penguasaannya Pengguna barang harus menyimpan bukti pemilikan barang selain tanah dan bangunan dalam pengelolaannya

Dilanjutkan hari II Terima Kasih:

Dilanjutkan hari II Terima Kasih