6684792854c2d694c8d3 0a

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

RENCANA STRATEGIDIREKTORAT PENDIDIKAN MASYARAKAT TAHUN 2010 : 

RENCANA STRATEGIDIREKTORAT PENDIDIKAN MASYARAKAT TAHUN 2010 DIREKTORAT PENDIDIKAN MASYARAKAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 2010

Latar Belakang : 

Latar Belakang Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa, salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. dalam batang tubuh konstitusi itu diantaranya Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1);

Slide 3: 

Pasal 31, dan Pasal 32, juga mengamanatkan, bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang; Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan

Slide 4: 

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dimana setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (life skills) baik dalam bentuk hard skills maupun soft skills, sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Slide 5: 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) Tahun 2005 – Tahun 2025 dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010--2014. Berdasarkan RPJPN tersebut, Kementerian Pendidikan Nasional telah menyusun Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005-2025, seperti yang tertuang di dalam Permendiknas Nomor 32 Tahun 2005, tentang Rencana Strategis (Renstra) Depdiknas Tahun 2005-2009.

Slide 6: 

RPJPN telah dijabarkan ke dalam empat tema pembangunan pendidikan, yaitu tema pembangunan I (2005-2009) terfokus pada peningkatan kapasitas dan modernisasi; Tema pembangunan II (2010-2015) terfokus pada penguatan pelayanan; Tema pembangunan III (2015-2020) terfokus pada penguatan daya saing regional dan Tema pembangunan IV (2020-2025) terfokus pada penguatan daya saing internasional. Tema pembangunan dan penetapan tahapan tersebut selanjutnya perlu disesuaikan dengan RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2010-2014 serta perkembangan kondisi yang akan datang.

Slide 7: 

RPJMN Tahun 2010--2014 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. RPJMN Tahun 2010-2014 tersebut, selanjutnya dijabarkan ke dalam Renstra Kemendiknas Tahun 2010-2014.

Slide 8: 

Renstra Direktorat Pendidikan Masyarakat tahun 2010-2014 menjadi pedoman bagi berbagai jenis dan tingkatan pengelola pendidikan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan serta mengevaluasi program dan kegiatan pembangunan pendidikan masyarakat Sejalan dengan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal dan Renstra Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014 Direktorat Pendidikan Masyarakat menyusun Renstra Tahun 2010-2014 sebagai acuan pembangunan pendidikan masyarakat dalam lima tahun ke depan.

Landasan Filosofis Pendidikan Nasional : 

Landasan Filosofis Pendidikan Nasional Pendidikan merupakan upaya memberdayakan peserta didik untuk berkembang menjadi manusia Indonesia seutuhnya, yaitu yang menjunjung tinggi dan memegang dengan teguh norma dan nilai sebagai berikut: norma agama dan kemanusiaan untuk menjalani kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, makhluk individu, maupun makhluk sosial;

Slide 10: 

norma persatuan bangsa untuk membentuk karakter bangsa dalam rangka memelihara keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; norma kerakyatan dan demokrasi untuk membentuk manusia yang memahami dan menerapkan prinsip-prinsip kerakyatan dan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan

Slide 11: 

nilai-nilai keadilan sosial untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang merata dan bermutu bagi seluruh bangsa serta menjamin penghapusan segala bentuk diskriminasi dan terlaksananya pendidikan untuk semua dalam rangka mewujudkan masyarakat berkeadilan sosial.

Paradigma Pendidikan : 

Paradigma Pendidikan Pemberdayaan Manusia Seutuhnya Pembelajaran Sepanjang Hayat Pendidikan untuk Semua Pendidikan untuk Perkembangan, Pengembangan, dan atau Pembangunan Berkelanjutan (PuP3B)

Landasan Hukum : 

Landasan Hukum Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Slide 14: 

Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No.19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah No.47/2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyeleggaraan pendidikan. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Gugus Tugas.

Slide 15: 

Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005—2025. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Rativikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.

Slide 16: 

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Acuan Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA). Nomor 84 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan.

Slide 17: 

Komitmen Internasional: Konvensi internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women -CEDAW). Deklarasi dunia tahun 1997 tentang Pendidikan Orang Dewasa atau CONFINTEA V, Adult Education, the Hamburg Declaration-the Agenda for the Future.

Slide 18: 

Kerangka Aksi Dakar Pendidikan untuk Semua-PUS (The Dakar Framework for Action on Education for All). Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals-MDG’s). Dasawarsa Keaksaraan PBB (United Nations Literacy Decade) 2003-2015. Dasawarsa Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan PBB (United Nations Decade of Education for Sustainable Development) 2004-2014.

PILAR STRATEGI PENDIDIKAN MASYARAKAT : 

PILAR STRATEGI PENDIDIKAN MASYARAKAT Pilar strategi pendidikan masyarakat mengacu pada strategi pembangunan pendidikan nasional yang lebih berorientasi pada penyadaran dan pemberdayaan yang berbasis ekonomi kerakyatan. Proses pembelajaran yang lebih flesibel. Berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Pemecahan masalah kemasyarakatan. Menjangkau yang tidak terjangkau. Melayani yang tidak terlayani.

Deskripsi Pendidikan Masyarakat : 

Deskripsi Pendidikan Masyarakat Pendidikan Masyarakat meliputi program pendidikan keaksaraan, pendidikan dan pemberdayaan perempuan, pengerustamaan gender, peningkatan minat dan budaya baca serta pelaksanaan kemitraan dalam pelaksanaan program. Keaksaraan merupakan prasyarat untuk memperoleh berbagai kemampuan dasar bagi peserta didik dapat mencari, memperoleh, menggunakan dan mengelola informasi untuk meningkatkan mutu hidupnya.

Slide 21: 

Sejalan dengan pembukaan Resolusi Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyatakan bahwa “…keaksaraan penting bagi pemerolehan berbagai keterampilan hidup, baik anak-anak, pemuda , maupun orang dewasa, sehingga mereka dapat mengatasi tantangan kehidupan dan dapat berkompetisi pada abad ke-21.” Sampai akhir Tahun 2009, terdapat 8,3 juta orang lebih atau sekitar 5,03% penduduk usia 15 tahun ke atas yang masih buta aksara sebagian besar terdiri dari perempuan (64%).

Slide 22: 

Kementerian Pendidikan Nasional menetapkan pada tahun 2014 akan mencapai tingkat literasi sebesar 95,8% atau tersisa hanya 7,2 juta orang. Untuk mencapai hal ini Direktorat Pendidikan Masyarakat melaksanakan program pemberantasan buta aksara yang sejalan dengan Prakarsa Keaksaraan untuk Pemberdayaan (Literacy Initiative for Empowerment-LIFE). Prakarsa yang dicanangkan oleh UNESCO dan dipahami sebagai kerangka kerja strategis global sebagai kunci mekanisme pelaksanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dasawarsa Keaksaraan PBB (United Nations Literacy Decade-UNLD) pada skala internasional. Prakarsa Keaksaraan untuk Pemberdayaan ini dalam skala nasional terfokus pada pemberantasan buta aksara melalui Keaksaraan Dasar, Keaksaraan Keluarga, Keaksaraan Usaha Mandiri, Pendidikan Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender, dan Peningkatan Budaya Baca.

Analisis Kondisi Internal Pembangunan Pendidikan Masyarakat : 

Analisis Kondisi Internal Pembangunan Pendidikan Masyarakat Tingkat literasi penduduk usia 15 tahun ke atas, meningkat dari 89,79% pada tahun 2004 menjadi 94,03% pada tahun 2008. Rasio kesetaraan gender tingkat literasi pada pendidikan nonformal meningkat dari 92,7% pada tahun 2004 menjadi 96,8% pada tahun 2008.

Slide 24: 

Sampai tahun 2009 proyeksi buta huruf di Indonesia usia di atas 15 tahun sebanyak 8.312.225 orang atau 5,03%, yang sebagian besar adalah kaum perempuan dengan proyeksi sebanyak 5.319.882 orang atau 6,39% dan laki-laki diproyeksikan sebanyak 2.992.403 orang atau 3,64%, dengan tingkat disaparitas gender 2,75%. Penduduk dewasa (15 tahun ke atas) yang tidak dapat membaca ini dengan sendirinya kurang mempunyai harapan yang cerah karena tidak mempunyai keterampilan untuk menghadapi tantangan dan mencari penyelesaian terhadap permasalahan-permasalahan dalam kehidupan orang dewasa. Keadaan ini kurang menguntungkan, karena pada umumnya negara yang tingkat buta aksaranya tinggi, mempunyai kecenderungan tingkat sosial ekonominya juga rendah. Demikian pula anggota masyarakat yang buta aksara sering tersisihkan baik dalam memperoleh akses informasi maupun proses kegiatan pembangunan, khususnya dalam kegiatan ekonomi dan politik.

Capaian Pelayanan Pendidikan Masyarakat Tahun 2004 – 2008 : 

Capaian Pelayanan Pendidikan Masyarakat Tahun 2004 – 2008

Analisis Kondisi Eksternal Lingkungan Pendidikan Masyarakat : 

Analisis Kondisi Eksternal Lingkungan Pendidikan Masyarakat Sosial, Budaya, dan Lingkungan Sosial, Budaya, dan Lingkungan Teknologi. Politik dan Pertahanan dan Keamanan

Tantangan Pembangunan Pendidikan Masyarakat : 

Tantangan Pembangunan Pendidikan Masyarakat Memenuhi komitmen global untuk pencapaian sasaran-sasaran Millenium Development Goals (MDGs), Education For All (EFA), dan Education for Sustainable Development (EfSD). Menjamin ketersediaan, kelayakan dan kualitas pendidik masyarakat di daerah terdepan, terpencil, tertinggal, daerah perbatasan, pulau-pulau terluar dan rawan bencana.

Slide 28: 

Menjamin keberpihakan terhadap masyarakat miskin dan daerah marjinal untuk memperoleh akses pendidikan masyarakat seluas-luasnya. Menerapkan dan menekankan keseimbangan antara olah pikir, olah rasa, olah hati, dan olahraga. Menerapkan simpati pada stakeholder pelaksanaan program pendidikan masyarakat. Mempertahankan peningkatan kualitas pendidikan dalam upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) antargender dan antarwilayah.

Slide 29: 

Menghasilkan SDM kreatif melalui pendidikan masyarakat yang diperlukan dalam pengembangan ekonomi kreatif dan kewirausahaan. Mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk memperkuat dan mengimple-mentasikan sistem penganggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah. Meningkatkan kemitraan yang sinergis dengan dunia usaha dan industri, organisasi masyarakat, dan organisasi profesi.

Slide 30: 

Meningkatkan koordinasi yang efektif dengan kementerian/lembaga lain dan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Mengembangkan kebijakan yang mengintegrasikan muatan budi pekerti, kebanggaan sebagai warga negara Indonesia, karakter bangsa, peduli kebersihan, peduli lingkungan, dan peduli ketertiban dalam penyelenggaraan pendidikan masyarakat. Mengembangkan kebijakan dalam penyelenggaraan parenting education.

VISI, MISI, DAN TUJUANDIREKTORAT PENDIDIKAN MASYARAKAT : 

VISI, MISI, DAN TUJUANDIREKTORAT PENDIDIKAN MASYARAKAT Membentuk Insan Indonesia Cerdas dan kompetitif Visi Kemendiknas 2014: “Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan Nasional untuk Membentuk Insan Indonesia Cerdas Komprehensif Visi dan Misi Direktorat Pendidikan Masyarakat mengacu pada Visi dan Misi Kemendiknas dan Ditjen PNFI. Adapun adalah : Visi dan Misi Kementerian Pendidikan Nasional

Untuk mencapai visi Kemendiknas 2014, Misi Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014 dikemas dalam ”Misi 5K” sebagai berikut: : 

Untuk mencapai visi Kemendiknas 2014, Misi Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014 dikemas dalam ”Misi 5K” sebagai berikut: Meningkatkan Ketersediaan Layanan Pendidikan Memperluas Keterjangkauan Layanan Pendidikan Meningkatkan Kualitas/Mutu dan Relevansi Layanan Pendidikan Mewujudkan Kesetaraan dalam Memperoleh Layanan Pendidikan Menjamin Kepastian Memperoleh Layanan Pendidikan

Visi Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal : 

Visi Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal “TERWUJUDNYA MANUSIA INDONESIA PEMBELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK PEMENUHAN TUNTUTAN HIDUPNYA YANG TERUS BERUBAH/BERKEMBANG”

Visi Direktorat Pendidikan Masyarakat : 

Visi Direktorat Pendidikan Masyarakat ”TERWUJUDNYA INSAN BERKEAKSARAAN, BERBUDAYA BACA, DAN BERKEADILAN GENDER”

Misi Direktorat Pendidikan Masyarakat : 

Misi Direktorat Pendidikan Masyarakat Mewujudkan masyarakat bebas buta aksara yang produktif dan sejahtera; Mewujudkan masyarakat yang responsif dan berkeadilan gender; Mewujudkan masyarakat yang gemar membaca/belajar; dan Mewujudkan kerjasama dalam kemitraan

Tata Nilai Dalam Pelaksanaan Kegiatan pada Dit. Dikmas : 

Tata Nilai Dalam Pelaksanaan Kegiatan pada Dit. Dikmas Amanah; Profesional; Visioner; Demokratis; Inklusif; dan Berkeadilan.

Tujuan dan Sasaran Strategis Pendidikan Masyarakat Tahun 2010-2014 : 

Tujuan dan Sasaran Strategis Pendidikan Masyarakat Tahun 2010-2014 Tujuan Strategi Pendidikan Masyarakat Terwujudnya masyarakat bebas melek aksara yang produktif dan sejahtera; Terwujudnya masyarakat yang responsif dan berkeadilan gender; Terwujudnya masyarakat yang gemar belajar, membaca, dan menulis; Terwujudnya kerjasama kemitraan untuk pencerdasan dan pemberdayaan masyarakat.

Sasaran Strategis : 

Sasaran Strategis Tingkat literasi nasional penduduk usia 15 tahun mencapai 98%, 95% provinsi mencapai tingkat literasi > 95%, 95% Kota mencapai tingkat literasi > 95%, dan 85% kabupaten mencapai tingkat literasi > 95%; Sekurang-kurangnya 80% peserta didik mempuyai Kompetensi Kecakapan Hidup (KKH) dan mempunyai pekerjaan yang tetap dan layak. Sekurang kurangnya 50% kab/kota telah mengarusutamakan gender dalam pendidikan; Sekurang kurangnya 50% kab/kota telah memberikan layanan parenting education

Target Ketercapaian Jangkauan Layanan Pendidikan Masyarakat Tahun 2010 - 2014 : 

Target Ketercapaian Jangkauan Layanan Pendidikan Masyarakat Tahun 2010 - 2014 Tingkat literasi nasional usia  15 tahun 95,8 % Tingkat keberdayaan sasaran pelaksanaan program dikmas 95,5% Tingkat kemandirian output pelaksanaan program dikmas 90,5%

Strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan masyarakat ditujukan untuk: : 

Strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan masyarakat ditujukan untuk: Mendorong terbentuknya masyarakat pembelajar sepanjang hayat melalui peningkatan keberaksaraan dengan memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang relevan bagi produktivitas dan peningkatan kuliatas hidup peserta didik dan masyarakat. Menumbuhkembangkan pendidikan yang berkesetaraan gender melalui peningkatan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan dalam akses, partisipasi, kontrol, dan memperoleh manfaat yang setara dalam bidang pendidikan. Meningkatkan pelayanan pendidikan pemberdayaan perempuan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan, meningkatkan partisipasi perempuan dalam seluruh sektor pembangunan dan menghapuskan berbagai bentuk diskriminasi, kekerasan terhadap perempuan, serta mendukung upaya pencegahan perdagangan orang (trafficking), dan tindak kekerasan sebagai wujud perlindungan HAM.

Slide 41: 

Meningkatkan berbagai layanan pendidikan melalui taman bacaan masyarakat bagi aksarawan baru maupun anggota masyarakat lainnya. Meningkatkan kapasitas kelembagaan satuan PNFI penyelenggara pendidikan masyarakat, melalui perbaikan sistem manajemen informasi, asistensi dan advokasi, peningkatan sarana dan prasarana yang memadai, peningkatan kapasitas tenaga yang profesional agar mampu memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan menjangkau sasaran yang makin luas, adil dan merata serta dapat memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang terus berkembang.

Strategi Pencapaian Tujuan Pendidikan Masyarakat : 

Strategi Pencapaian Tujuan Pendidikan Masyarakat Penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran yang didukung dengan data dan informasi berbasis lapangan, standar mutu penyelenggaraan pendidikan masyarakat berbasis kecakapan hidup, sarana-prasarana yang memadai, serta peningkatan kapasitas satuan pendidikan penyelenggara pendidikan masyarakat. Penyediaan subsidi pembiayaan untuk penerapan sistem pembelajaran pendidikan masyarakat berkualitas yang merata di seluruh provinsi, kabupaten/kota dengan dukungan tatakelola yang akuntabel. Penyediaan dan peningkatan pendidik dan tenaga kependidikan untuk pendidikan keaksaraan dan pendidikan kecakapan hidup yang memenuhi kompetensi minimal dan bertanggungjawab di setiap provinsi dan kabupaten/kota.

Pentahapan pencapaian sasaran strategis dari tujuan strategis : 

Pentahapan pencapaian sasaran strategis dari tujuan strategis

Kegiatan Pendidikan Masyarakat Tahun 2010-2014 Didukung dengan Strategi Umum : 

Kegiatan Pendidikan Masyarakat Tahun 2010-2014 Didukung dengan Strategi Umum Peningkatan mutu pembelajaran pendidikan masyarakat berbasis kecakapan hidup yang berdasar kebutuhan pasar. Peningkatan mutu bahan ajar yang relevan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Penyediaan sistem penilaian dan penghargaan untuk pembelajaran dan pendidikan masyarakat. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pendidikan masyarakat. Pelaksanaan akreditas

Slide 45: 

Peningkatan sarana-prasarana lembaga penyelenggara pendidikan masyarakat; Pengadaan dan peningkatan sarana-prasarana pembelajaran pendidikan masyarakat; Pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pendidikan masyarakat; Peningkatan mutu data dan informasi program pendidikan mamsyarakat

Slide 46: 

Bimbingan teknis pengelolaan program pendidikan masyarakat Rintisan Inovasi ragam pendidikan masyarakat Koordinasi pengelolaan program pendidikan masyarakat Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan masyarakat; Peningkatan penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan masyarakat.

Slide 47: 

Penyediaan bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan masyarakat Penyediaan bantuan peningkatan mutu pendidikan masyarakat Penyediaan bantuan khusus pendidikan masyarakat

Slide 48: 

Akreditasi lembaga dan program pendidikan masyarakat Penguatan akuntabilitas pengelolaan kegiatan dan sub kegiatan pendidikan masyarakat Penguatan akuntabilitas keuangan dan aset milik negara pada pendidikan masyarakat

Indikator Kinerja Kegiatan Pendidikan Keaksaraan : 

Indikator Kinerja Kegiatan Pendidikan Keaksaraan

Indikator Kinerja Kegiatan Pendidikan dan Pemberdayaan Perempuan : 

Indikator Kinerja Kegiatan Pendidikan dan Pemberdayaan Perempuan

Indikator Kinerja Paningkatan Budaya Baca : 

Indikator Kinerja Paningkatan Budaya Baca

Indikator Kinerja Kegiatan Pengarustamaan Gender : 

Indikator Kinerja Kegiatan Pengarustamaan Gender

Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan Kemitraan dan Kelembagaan Dikmas : 

Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan Kemitraan dan Kelembagaan Dikmas

Sub Kegiatan Manajemen dan Keuangan Dikmas : 

Sub Kegiatan Manajemen dan Keuangan Dikmas Penyusunan rencana program Orientasi program pendidikan masyarakat Pengelolaan administrasi persuratan Pengelolaan administrasi kepegawaian Pengelolaan keuangan Pengelolaan barang milik negara (BMN) Penyusunan LAKIP

KERANGKA IMPLEMENTASI : 

KERANGKA IMPLEMENTASI 1. Strategi Pendanaan Prinsip Pendanaan Pendidikan Masyarakat (Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.)

2. Fungsi Pendanaan Pendidikan Masyarakat tahun 2010-2014 : 

2. Fungsi Pendanaan Pendidikan Masyarakat tahun 2010-2014 Keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat dan keluarga yang kurang beruntung karena faktor-faktor ekonomi, geografi, dan sosial-budaya, serta tidak memperoleh layanan pendidikan yang memadai;

Slide 57: 

Pemenuhan terhadap hak-hak konstitusional warga negara melalui satuan, dan jenis pendidikan pada jalur nonformal, serta untuk menjawab komitmen internasional dan tujuan pendidikan nasional; Prediksi perkembangan kemampuan keuangan negara dan potensi kontribusi masyarakat terhadap pendidikan. Mendorong Pemda untuk meningkatkan pendanaan kegiatan PNF melalui APBD

Proyeksi Anggaran Pendidikan MasyarakatTahun 2010-2014 : 

Proyeksi Anggaran Pendidikan MasyarakatTahun 2010-2014

Koordinasi, Tata Kelola, dan Pengendalian : 

Koordinasi, Tata Kelola, dan Pengendalian Koordinasi Perencanaan Program Pendidikan Masyarakat Sistem Tata Kelola Pengendalian dan Pengawasan

Pemantauan dan Evaluasi : 

Pemantauan dan Evaluasi Tujuan Pemantauan dan Evaluasi Prinsip-prinsip Pemantauan dan Evaluasi Ruang Lingkup Pemantauan dan Evaluasi Pemantauan dan Evaluasi oleh Pemerintah Pemantauan dan Evaluasi Renstra oleh SKPD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Satuan Pendidikan (Pemantauan dan Evaluasi oleh Dinas Pendidikan Tingkat Provinsi, Pemantauan dan Evaluasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota)

SIMPULAN : 

SIMPULAN Rencana strategi Direktorat Pendidikan Masyarakat mempunyai dimensi filosofi yang memerlukan kemitraan dari seluruh komponen pendidikan nonformal.

Slide 62: 

Prinsip pendidikan nonformal, yang melengkapi, menambah dan mengganti dengan sistem pembelajaran yang fleksibel, terarah, terukur dan bermutu menjadi bagian dari program pendidikan yang dapat dipilih oleh masyarakat.

Slide 63: 

Melihat persepsi masyarakat tentang peran pendidikan nonformal untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan profesionalisme peserta didik merupakan tantangan bagi insan-insan PNFI Jajaran PNFI terus mengembangkan program layanan pendidikan nonformal yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan bermutu.

Slide 64: 

Pendidikan yang berbasis pada pemanfaatan potensi lokal secara optimal yang berorientasi pada pasar lokal, nasional dan internasional harus dilakukan. Potensi lokal yang dimaksud dalam renstra ini adalah sumber daya manusia, alam dan sosial yang berbasis pada spektrum perdesaan, perkotaan dan persiapan tenaga kerja terampil.

Slide 65: 

Berbagai kebijakan dan program yang dikembangkan harus diorientasikan untuk: Peningkatan kapasitas para perencana dan pengambil kebijakan; Penguatan kelembagaan; Fasilitasi program melalui dana bantuan.

Terima Kasih : 

Terima Kasih

authorStream Live Help