WAWASAN KEBANGSAAN INDONESIA

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

untuk mena

Comments

Presentation Transcript

WAWASAN KEBANGSAAN INDONESIA: 

WAWASAN KEBANGSAAN INDONESIA Masa sebelum kemerdekaan Adanya tumpah darah Maksudnya pengorbanan untuk kepentingan bangsa Abad 7s/d16 kerajaan nusantara(sriwijaya & majapahit) Kedatangan bangsa barat(spanyol,belanda,inggris & prancis)menjajah bangsa (1511) Pergerakan nasional budi utomo(20 mei 9108)(KBNI) Sumpah pemuda(28-09-1928)

PowerPoint Presentation: 

Masa persiapan kemerdekaan YANG MEMPUNYAI KETANGKASAN M.yamin Supomo Soekarno Pembukaan UUD 1945 Panitia persiapan kemerdekaan indonesia Arisima dan nagasaki (7-09-1944)PM jepang kolso akan memberikan kemerdekaan RI (9-08-1945) panglima tertinggi tentara jepang di asia tenggara marsocal terauci hisaichi mengundang 3 orng pemp.indonesia ke vietnam Di bentuk BPUPKI (29-04-1945) Sidang membahas D. Negara (28-05s/d1-6-1945) Membhas bentuk negara,wilayah negara,RUUD,dll Piagam jakarta (22-juni-1945) Dibentuk PPKI (7-08-1945) Jepang dikalahkan sekutu (14-08-1945) Proklamasi kemerdekaan RI (17-08-1945)(Hari jum’at)( jam 10 : 10).

PowerPoint Presentation: 

Masa UUD kemerdekaan Untuk sementara tidak dipake soeharto diganti soekarno/habibi Kurun waktu (18-08-1945 s/d 27-12-1949) 27-12-1949 s/d 17-08-1950 Masa demokrasi terpimpin (5-07-1959) 17-08-1950 s/d 5-07-1959 Orde baru 11-03-1966 s/d 21-05-1998 Masa reformasi s/d saat ini

Tuntutan reformasi: 

Tuntutan reformasi Amandemen UUD 1945 Penghapusan dokrin DWI fungsi ABRI Penegakan hukum,HAM,dan pemberantasan KKN Otonomi daerah desentralisasi UU No 32 thn 2004 Kebebasan pers Mewujudkan kehidupan demokrasi

Sidang MPR: 

Sidang MPR Sidang umum MPR 1999 tanggal 14-21 Okt 1999 Sidang tahunan MPR 2000 tanggal 07-18 Agst 2000 Sidang tahunan MPR 2001 tanggal 01-09 Nov 2001 Sidang tahunan MPR 2002 tanggal 01-11 Agst 2002

BAGIAN STRUKTUR PEMERINTAH RI: 

BAGIAN STRUKTUR PEMERINTAH RI Sebelum amandemen MPR Amandemen tertinggi DPR PRESIDEN BPK DPA MA

LEMBAGA-LEMBAGA SISTEM KETATANEGARAN: 

LEMBAGA-LEMBAGA SISTEM KETATANEGARAN

PowerPoint Presentation: 

AMANDEMEN Tahap I - IV Perubahan Revisi Penambahan Pasal Ayat HUKUM DASAR Tertulis Tidak tertulis Eksekutif Legislatif Yudikatif UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA Amandemen UUD 1945 Hukum dasar Konstitusi = UUD 1945 Meningkatkan kesejahteraan rakyat Kata”konnstitusi” Berarti “pembentukan” yang berasal dari kata kerja yaitu constitut (prancis) membentuk .

PERTAHANAN DAN KEAMANAN: 

PERTAHANAN DAN KEAMANAN Keamanan negara POLRI Pertahanan negara TNI Tahap pemikiran militer Tahap pemikiran pada tataran praktis Tahap pemikiran pada tataran nilai dasar Posisi militer dalam negara TNI disusun menurut model tentara dan sebagai inti dari suatu bangsa bersatu yang memiliki fungsi sebagai pertahanan negara & POLRI sebagai keamanan dlm negara REKONTRUKSI PARADIGMA KONTRUKTIVITAS KONTRUKSI EXISTRO UMUM PRAKTIS NILAI DASAR

Amandemen: 

Amandemen Sebelum perubahan Pembukaan Batang tubuh -16 bab - 37 pasal -49 ayat -4 pasal aturan peralihan -2 ayat aturan tambahan penjelasan Hasil perubahan Pembukaan Pasal-pasal -21 bab -73 pasal -170 ayat -3 pasal aturan peralihan -2 pasal aturan tambahan

UU No 10 Thn 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN : 

UU No 10 Thn 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan Undang-undang dasar 1945 Undang-undang/p.p. Penggannti undang-undang Peraturan pemerintah(P.P) Peraturan presiden(PEPRES) Peraturan daerah(PERDA ) kabupaten kota

BAB III KEKUASAAN PEMERINTAH NEGARA: 

BAB III KEKUASAAN PEMERINTAH NEGARA pemilihan presiden dan wakil presiden dalam hal keduanya berhalangan tetap secara bersamaan {pasal 8(3)****} Parpol atau gabungan parpol yang pasangan calon presiden dan wapresnya meraih suara terbanyak pertama dalam pemilu sebelumnya Parpol atau gabungan parpol yang pasangan calon presiden dan wapresnya meraih suara terbanyak pertama dalam pemilu sebelumnya Mengusulkan pasangann capres dan wapres Mengusulkan pasangann capres dan wapres MPR Selambat-lambatnya 30 hari menyelenggara sidang MPR untuk memilih Presiden dan wapres

Negara dan kewarganegaraan: 

Negara dan kewarganegaraan Negara merupakan agency (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menerbitkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat

Definisi negara: 

Definisi negara Neghara “adalah alat (agency) atau wewenang (aouthority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat Reger H. Sutau. Negara adalah suatu masyarakat yang di integrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung dari pada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama. Negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah (governed) dan pemerintah (goverment) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warganegaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan (kontrol) monopolistis dari kekuasaan yang sah (budiarjo).

Sifat-sifat negara: 

Sifat-sifat negara Memaksa Monopoli Mencangkup semua Penduduk Wilayah Pemerintah Unsur-unsur negara Fungsi negara Menurut (carles E.merriam) keamanan ekstern Ketertiban intern Keadilan Kesejahteraan umum Kebebasan (demokrasi yang nonliberal /pancasila) Melaksanakan ketertiban (law and order) Mengusahakan kesejateraan dan kemakmuran rakyatnya Pertahanan Menegakan keadilan

PowerPoint Presentation: 

Bentuk negara Kesatuan sistem sentralisasi Kesatuan sistem desentralisasi Bentuk pemerintah Kerajaan : contoh malaysia Monarki mutlak Monarki parlementer Monarki konstitusional Republik : contoh singapore Republik mutlak Konstitusional Parlementer Sanguinis (keturunan) Ius solis (kelahiran) Pewarganegaraan (naturalisasi) adalah yang bersifat tidak mencangkup keduanya untk bisa tinggal lebih dari 5 bulan harus mengurus surat tetap sebagai warga negara indonesia

Hakikat pendidikan kewarnegaraan: 

Hakikat pendidikan kewarnegaraan Pengetahuan dan kemampuan dasar hubungan warga negara yang pancasialis dengan negara dan sesama warga negara Visi pendidikan kewarganegaraan menjadi sumber nilai dan pedoman penyelenggaraan dan pengembangan program studi dalam mengantarkan mahasiswa menetapkan kepribadian sebagai manusia indunesia seutuhnya

Tujuan pendidikan kewarganegaraan: 

Tujuan pendidikan kewarganegaraan Menguasai kemampuan berfikir,bersikap,rasional,dan dinamis, berpandangan luas sebagai manusia intelektual Memberikan pemahaman akan hubungan antara warga negara dan negaranya, dan harus terus ditingkatkan agar mahasiswa dapat menjawab tantangan masa depan sehingga memiliki etos bela negara dalam profesi masing-masing Memberi pemahaman filosofi dan bahasan wawasan nusantara dan ketahanan nasional PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN FORMAL Ancaman yang dihadapi pada orde reformasi lebih mengarah pada tantangan nonfisik dan gejolak yang mewujudkan dalam bentuk bela negara