BAB IV HUBUNGAN INTERNASIONAL

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

ATURAN BELAJAR SEMESTER II Belajar yang tekun, mau sukses atau tidak pilihan ada di tangan anda..! 2. Bagi yang nilainya sudah bagus harap dipertahankan, kapan perlu ditingkatkan..! 3. Walaupun Kn bukan penentu kenaikan kelas, target tuntas harus dicapai. 4. Ingat nilai semester 2 dikalkulasi dengan nilai semester 1, Maka bagi yang tidak tuntas nilai semester 2 harus melebihi SKM 5. Ikhtiar dan do’a harus seiring sejalan untuk meraih prestasi dan hidayah dari Allah Yang Maha Kuasa. 6. Ku do’akan semoga semua siswaku meraih prestasi yang terbaik, Ilmunya berkah, semakin kuat imannya, dimudahkan semua Urusannya Amin Yarabbalalamin…

Slide 2: 

KELAS XI SMA BAB 4 HUBUNGAN INTERNASIONAL DAN ORGANISASI INTERNASIONAL

Waktu : 8 x 45 Menit(Keseluruhan KD) : 

Waktu : 8 x 45 Menit(Keseluruhan KD) Standar Kompetensi : 4. Menganalisis hubungan Internasional dan Organisasi Internasional Kompetensi Dasar : 4.1. Mendeskripsikan pengertian, penting-nya, dan sarana-sarana hubungan internasional bagi suatu negara. 4.2. Menjelaskan tahap-tahap perjanjian internasional. 4.3. Menganalisis fungsi Perwakilan Diplomatik. 4.4. Mengkaji peranan organisasi interna-sional (ASEAN, AA, PBB) dalam me-ningkatkan hubungan internasional. 4.5. Menghargai kerja sama dan perjanjian internasional yang bermanfaat bagi Indonesia.

Slide 4: 

Waktu : 4 x 45 Menit Standar Kompetensi : Menganalisis hubungan Internasional dan Organisasi Internasional Kompetensi Dasar : 4.1. Mendeskripsikan pengertian, penting- nya, dan sarana-sarana hubungan internasional bagi suatu negara. 4.2. Menjelaskan tahap-tahap perjanjian internasional.

(Indikator)Hasil Yang Diharapkan : : 

(Indikator)Hasil Yang Diharapkan : Mendeskripsikan pengertian dan pentingnya hubungan internasional Mengidentifikasi sarana-sarana hubungan internasional Menguraikan pengertian perjanjian internasional. Mengklasifikasikan penggolongan, istilah-istilah, tahap-tahap dan hal-hal penting dalam pembuatan perjanjian internasional. Menjelaskan berlaku dan berakhirnya perjanjian internasional serta jenis-jenis perjanjian internasional.

Slide 6: 

PETA KONSEP (KD 4.1. & 4.2.)

Slide 7: 

Hubungan Internasional Pengertian Renstra, hubungan internasional adalah hubungan antar bangsa dalam segala aspeknya yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional negara tersebut. Komponen-komponen yang harus ada dalam hubungan internasional, antara lain : Politik internasional (International Politics). Studi tentang peristiwa internasional (The Studi of Forcight Affair). Hukum Internasional (International Law). Organisasi Administrasi Internasional (International Organitation of Administration).

Slide 8: 

Beberapa pengertian menurut para ahli : Charles A. MC. Clelland, hubungan internasional adalah studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. Warsito Sunaryo, hubungan internasional, merupakan studi tentang interaksi antara jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu (negara, bangsa maupun organisasi negara sepanjang hubungan bersifat internasional), termasuk studi tentang keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. Tygve Nathiessen, hubungan internasional mrp bagian dari ilmu politik dan karena itu komponen-komponen hubungan internasional meliputi politik internasional, organisasi dan administrsi internasional dan hukum internasional.

Slide 9: 

Arti Penting Hubungan Internasional Hubungan antar negara, mrp salah satu hubungan kerjasama yang mutlak diperlukan, karena tidak ada satu negarapun di dunia yang tidak bergantung kepada negara lain. Faktor internal, kekhawatiran terancam kelangsungan hidupnya. Faktor eksternal , Suatu negara tidak dapat berdiri sendiri. Untuk membangun komunikasi lintas bangsa dan negara. Mewujudkan tatanan dunia baru yang damai dan sejahtera.

Slide 10: 

Perlu melakukan hubungan dan kerjasama internasional Lanjutan …………. Didasari atas sikap saling meng- hormati & menguntungkan, dengan tujuan : Memacu pertumbuhan eko-nomi setiap negara. Menciptakan saling penger-tian antar bangsa dalam membina dan menegakkan perdamaian dunia. Menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya. Setiap negara memiliki kelebihan, kekurangan & kepentingan berbeda

Slide 11: 

Asas-asas hubungan internasional Lanjutan …………. Asas Teritorial: Semua orang dan semua barang yang berada dalam wilayah suatu negara terikat dan tunduk pada hukum negara tersebut Asas Kebangsaan (ekstrateritorial): Semua warga negara dimanapun dia berada tetap terikat pada hukum negara asalnya Asas Kepentingan Umum : setiap negara berwenang melindungi dan mengatur kepentingan rakyatnya Egality Rights: Adanya kesetaraan artinya para pihak yang mengadakan perjanjian berkedudukan sama Pacta Sunt Servanda : Setiap perjanjian telah dibuat harus ditaati oleh pihak-pihak yang mengadakannya Receprositas: Tindakan suatu negara terhadap negara lain dapat dibalas setimpal, baik tindakan yang bersifat positif maupun negatif Courtesy: Saling menghormati dan saling menjaga kehormatan negara Rebug sig stantibus: Asas yang dapat digunakan terhadap perubahan yang mendasar/ fundamental dalam keadaan yang berhubungan dengan perjanjian internasional

Faktor-faktor penentu hubungan internasional : 

Faktor-faktor penentu hubungan internasional Kekuatan Nasional Jumlah Penduduk Sumber Daya, dan Letak Geografis.

Sarana-sarana hubungan internasional Indonesia : 

Sarana-sarana hubungan internasional Indonesia Departemen Luar negeri Perutusan tetap RI Perwakilan Diplomatik Perwakilan Konsuler Misi khusus

Slide 14: 

Semakin majunya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat, hampir semua negara berkembang maupun negara maju telah mengadakan hubungan kerja sama dengan negara lain Lanjutan ………….

Slide 15: 

Lanjutan …………. Bagi bangsa Indonesia hubungan kerjasama antar negara merupakan jalinan antar negara yang mengacu pada beberapa landasan hukum : Pembukaan UUD 1945 alenia I dan IV Pasal 11 UUD 1945 Ayat (1)Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain Ayat (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional yang menimbulkan akibat luas dan mendasar harus degan persetujuan DPR Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut diatur dengan UU Pasal 13 UUD 1945: Ayat (1) Presiden mengangkat duta dan Konsul Ayat (2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR Ayat (3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan pertimbangan DPR Pasal 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Perjanjian internasional (traktat = treaty) Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 yang diakui PBB pada tanggal 10 Desember 1982 dan disahkan oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Hukum Laut.

Slide 16: 

Menurut Hugo de Groot, bahwa dalam hubungan internasional asas persamaan derajat merupakan dasar yang menjadi kemauan bebas dan persetujuan dari beberapa atau semua negara. Berikan penjelasan singkatnya ! ..................................... Setelah mempelajari materi-materi tentang : Pengertian, Pen-tingnya dan Sarana-sarana Hubungan Internasional Bagi Suatu Negara, dilanjutkan penugasan dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut : Asas persamaan derajat: ..................................................................................................... Kemauan bebas: .....................................................................................................

Slide 17: 

Lanjutan …………. Dalam pelaksanaan hubungan internasional, terdapat faktor-faktor penentu berupa ; kekuatan nasional, jumlah penduduk, sumber daya, dan letak geografis. Beri penjelasan singkat pada kolom di bawah ini kaitannya dengan hubungan internasional ! Berikan tanggapan penjelasan, mengapa dalam mewujudkan hubungan internasional diperlukan adanya asas “pacta sunt servanda” ! ................ …………………………………………………………………………………………. Tuliskan perbedaan dan persamaan mendasar antara negara maju dengan negara berkembang dalam hubungan internasional perihal faktor-faktor penentu “kekuatan nasional” dan “sumber daya” di bawah ini !

Slide 18: 

Tahap-tahap Perjanjian Internasional Hubungan internasional mrp hubungan antar negara, pada dasarnya adalah ”hubungan hukum”. Dalam hubungan internasional telah melahirkan hak dan kewajiban antar subyek hukum (negara) yang saling berhubungan. Pengertian Menurut Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, ”Perjanjian internasional merupakan sumber utama dari sumber-sumber hukum internasional lainnya”.

Slide 19: 

Lanjutan …………. Beberapa pengertian yan dikemukakan oleh para ahli : Prof Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH. LL.M., perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antar bangsa yang bertujuan untuk menciptakan akibat-akibat hukum tertentu. Oppenheimer-Lauterpacht, perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antar negara yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang mengadakannya. G. Schwarzenberger, perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antara subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional. Perjanjian internasional dapat berbentuk bilateral maupun multirateral. Subjek-subjek hukum dalam hal ini selain lembaga-lembaga internasional, juga negara-negara.

Slide 20: 

Lanjutan …………. Konferensi Wina tahun 1969, perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih, yang bertujuan untuk mengadakan akibat-akibat hukum tertentu. Dalam arti etis normatif, setiap subjek pembuat perjanjian hendaknya secara moral dan hukum benar-benar bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya. Dalam hukum Internasional dikenal Istilah ”Tone Vides” artinya Iktikat baik Pendapat Accademy of Sciences of USSR, suatu per-janjian Internasional adalah suatu persetujuan yang dinyatakan secara formal antara dua atau lebih negara-negara mengenai pemantapan, perubahan atau pembatasan dari pada hak-hak dan kewajiban mereka secara timbal balik.

Slide 21: 

Penggolongan Perjanjian Internasional Lihat halaman 106 KLASIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL Menurut Subjeknya Menurut Isinya Menurut Prosesnya Menurut Fungsinya Politik, Ekonomi, hukum Wilayah kesehatan Penting 3 tahap Sederhana 2 tahap Negara, Subjek hukum, Sesama subjek hukum Law making treaties Treaty contract

Slide 22: 

Istilah-istilah Lain Perjanjian Internasional

Slide 23: 

Lanjutan ………….

Slide 24: 

Lanjutan ………….

Slide 25: 

Lanjutan ………….

Slide 26: 

Lanjutan ………….

Slide 27: 

Tahap-tahap Pembuatan Perjanjian Internasional Tahap-tahap menurut konvensi Wina tahun 1969 : Perundingan (Negatiation) Penandatanganan (Signature) Ratifikasi (Ratification) Ratifikasi oleh badan eksekutif (biasa dilakukan oleh raja-raja absolut dan pemerintahan otoriter). Ratifikasi oleh badan legislatif (jarang digunakan). Ratifikasi campuran DPR dan Pemerintah (paling banyak digunakan karena peranan legislatif dan ekse-kutif sama-sama menentukan dalam proses ratifikasi.

Slide 28: 

Konvensi Wina (tahun 1969) pasal 24 menyebutkan bahwa mulai berlakunya sebuah Perjanjian Internasional adalah sebagai berikut: Pada saat sesuai dengan yang ditentukan dalam naskah perjanjian tersebut. Pada saat peserta perjanjian mengikat diri pada perjanjian itu bila dalam naskah tidak disebut saat berlakunya. Lanjutan …………. Persetujuan untuk mengikatkan diri, sangat tergantung pada persetujuan mereka. Misalnya, dengan penandatangan, ratifikasi, pernyataan turut serta (accession), ataupun pernyataan menerima (acceptance) dan dapat juga dengan cara pertukaran naskah yang sudah ditandatangani.

Slide 29: 

Hal-hal Penting dalam Proses Pembuatan Perjanjian Internasional Unsur-unsur penting dalam persyaratan adalah : Harus dinyatakan secara formal/ resmi, dan Bermaksud untuk membatasi, meniadakan, atau mengubah akibat hukum dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian itu. Jika suatu negara mengajukan persyaratan, tidak berarti mengundurkan diri dari perjanjian (multilateral). Negara tersebut masih tetap sebagai peserta dalam perjanjian, tetapi dengan syarat hanya terikat pada bagian-bagian tertentu yang dianggap membawa keuntungan bagi kepentinganya.

Slide 30: 

Teori yang cukup berkembang dalam persyaratan perjanjian internasional : Teori Kebulatan Suara (Unanimity Principle). Persyaratan itu hanya sah atau berlaku bagi yang mengajukan persyaratan jika persyaratan ini diterima oleh seluruh peserta dari perjanjian. Teori Pan Amerika. Setiap perjanjian itu mengikat negara yang mengajukan persyaratan dengan negara yang menerima persyaratan. Teori ini biasanya dianut oleh organisasi-organisasi negara Amerika. Lanjutan ………….

Slide 31: 

Berlaku dan Berakhirnya Perjanjian Internasional Berlakunya Perjanjian Internasional : Perjanjian internasional berlaku pada saat peristiwa berikut ini. Mulai berlaku sejak tanggal yang ditentukan atau menurut yang disetujui oleh negara perunding. Jika tidak ada ketentuan atau persetujuan, perjanjian mulai berlaku segera setelah persetujuan diikat dan dinyatakan oleh semua negara perunding. Bila persetujuan suatu negara untuk diikat oleh perjanjian timbul setelah perjanjian itu berlaku, maka perjanjian mulai berlaku bagi negara itu pada tanggal tsb, kecuali bila perjanjian menentukan lain. Ketentuan-ketentuan perjanjian yang mengatur pengesahan teksnya, pernyataan persetujuan suatu negara untuk diikat oleh suatu perjanjian, cara dan tanggal berlakunya, persyaratan, fungsi-fungsi penyimpanan, dan masalah-masalah lain yang timbul yang perlu sebelum berlakunya perjanjian itu, berlaku sejak saat disetujuinya teks perjanjian itu.

Slide 32: 

Lanjutan …………. Berakhirnya Perjanjian Intenasional Prof. DR. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., mengatakan bahwa suatu perjanjian berakhir karena : Telah tercapai tujuan dari perjanjian internasional itu. Masa beraku perjanjian internasional itu sudah habis. Salah satu pihak peserta perjanjian menghilang atau punahnya objek perjanjian itu. Adanya persetujuan dari peserta-peserta untuk mengakhiri perjanjian itu. Adanya perjanjian baru antara peserta yang kemudian meniadakan perjanjian yang terdahulu. Syarat-syarat tentang pengakhiran perjanjian sesuai dengan ketentuan perjanjian itu sudah dipenuhi. Perjanjian secara sepihak diakhiri oleh salah satu peserta dan pengakhiran itu diterima oleh pihak lain.

Slide 33: 

Lanjutan …………. Pelaksanaan Perjanjian Internasional : Ketaatan Terhadap Perjanjian Perjanjian harus dipatuhi (pacta sunt servada). Kesadaran hukum nasional. Penerapan Perjanjian Daya berlaku surut (retroactivity). Wilayah penerapan (teritorial scope). Perjanjian penyusul (successive treaty).

Slide 34: 

Lanjutan …………. Penafsiran Ketentuan Perjanjian, dalam prakteknya dilakukan dengan menggunakan tiga metode : Metode dari aliran yang berpegang pada kehendak penyusun perjanjian dengan memanfaatkan pekerjaan persiapan. Metode dari aliran yang berpegang pada naskah perjanjian, dengan penafsiran menurut ahli yang umum dari kosa-katanya. Metode dari aliran yang berpegang pada objek dan tujuan perjanjian.

Slide 35: 

Lanjutan …………. Kedudukan Negara Bukan Peserta Negara bukan peserta pada hakikatnya tidak memiliki hak dan kewajiban untuk mematuhinya. Akan tetapi, bila perjanjian itu bersifat multila- teral (PBB) atau objeknya besar (Terusan Suez, Panama, Selat Malaka dan lain-lain), mereka dapat juga terikat, apabila: Negara tersebut menyatakan diri terikat terhadap perjanjian itu, dan Negara tersebut dikehendaki oleh para peserta.

Slide 36: 

Lanjutan …………. Pembatalan Perjanjian Internasional, Berdasarkan Konvensi Wina tahun 1969, karena berbagai alasan, suatu perjanjian internasional dapat batal, antara lain : Negara peserta atau wakil kuasa penih melanggar ketentuan-ketentuan hukum nasionalnya. Adanya unsur kesalahn (error) pada saat perjanjian dibuat. Adanya unsur penipuan dari negara peserta tertentu terhadap negara peserta lain waktu pembentukan perjanjian. Terdapat penyalahgunaan atau kecurangan (corruption), baik melalui kelicikan atau penyuapan. Adanya unsur paksaan terhadap wakil suatu negara peserta. Paksaan tersebut baik dengan ancaman maupun penggunaan kekuatan. Bertentangan dengan suatu kaidah dasar hukum internasional umum.

Slide 37: 

Jenis-jenis Perjanjian Internasional Perjanjian Bilateral, bersifat khusus (treaty contract) dan tertutup, ada beberapa contoh : Perjanjian antara Republik Indonesia dengan RRC (Republika Rakyat Cina) pada tahun 1955 tentang penyelesaian “dwikewarganegaraan”. Perjanjian antara Indonesia dengan Muangthai tentang “Garis Batas Laut Andaman” di sebalah utara Selat Malaka pada tahun 1971. Perjanjian “ekstradisi” antara Republik Indonesia dan Malaysia pada tahun 1974. Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia mengenai pertahanan dan keamanan wilayah kedua negara pada tanggal 16 Desember 1995.

Slide 38: 

Lanjutan …………. Perjanjian Multilateral, sering disebut sebagai law making treaties karena biasanya mengatur hal-hal yang menyangkut kepentingan umum dan bersifat “terbuka.” Ada beberapa contoh : Konvensi Jenewa, tahun 1949 tentang “Perlindungan Korban Perang”. Konvensi Wina, tahun 1961, tentang “Hubungan Diplomatik”. Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982 tentang “Laut Teritorial, Zona Bersebelahan, Zona Ekonomi Eksklusif, dan Landas Benua”.

Slide 39: 

Carilah sumber informasi lain baik dari buku, koran, majalah, internet, buletin & sebagainya, kemudian lakukan hal-hal berikut : Rumuskan kembali pemahaman tentang pengertian perjanjian internasional ! Berikan alasan penjelasan, mengapa di dlm hubungan antar negara perjanjian internasional dianggap sangat penting ! Berikan penjelasan mengapa suatu perjanjian internasional ada yg harus diratifikasi dan ada yg tidak perlu diratifikasi ! Jelaskan mengapa sebelum suatu perjanjian internasional dibuat, perlu dilakukan perundingan (negosiasi) ! Berikan penjelasan bagaimana kedudukan negara peserta dan bukan peserta pada saat suatu perjanjian internasional akan ditandatangani oleh negara-negara yang berkepentingan.

Slide 40: 

Waktu : 2 x 45 Menit Standar Kompetensi : Menganalisis hubungan Internasional dan Organisasi Internasional Kompetensi Dasar : 4.3. Menganalisis fungsi Perwakilan Diplomatik..

(Indikator)Hasil Yang Diharapkan : : 

(Indikator)Hasil Yang Diharapkan : Mendeskripsikan pengertian perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Mengidentifikasi fungsi/tugas dan tingkat perwakilan diplomatik dan Konsuler Mengidentifikasi perbedaan perwakilan diplomatik dengan perwakilan konsuler

Slide 42: 

PETA KONSEP (KD 4.3.)

Slide 43: 

Perwakilan Negara RI di Luar Negeri Landasan Hukum Pasal 13 UUD 1945 menyebutkan bahwa: Presiden mengangkat duta dan konsul. Dalam hal mengangkat duta; Presiden memperhatikan pertimbangan DPR. Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Presiden sebagai Kepala Negara, mengangkat dan menerima duta dari negara lain. Prosedur maupun teknis pelaksanaannya, diatur oleh Menteri Luar Negeri.

Slide 44: 

Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia

Slide 45: 

Lanjutan ………….

Slide 46: 

Lanjutan …………. Istilah diplomatik (diplomacy), dalam hubungan internasional ”berarti sarana yang sah (legal), terbuka dan terang-terangan yang digunakan oleh sesuatu negara dalam melaksanakan politik luar negerinya”. Untuk menjalin hubungan diantara negara-negara itu, biasanya negara tersebut saling menempatkan perwakilannya (Keduataan atau Konsuler).

Slide 47: 

Perwakilan Negara di Negara Lain dalam arti Politis (Diplomatik) Pembukaan/Pengangkatan Persyaratan yg harus dipenuhi dalam pembukaan/pertukaran perwakilan diplomatik (politis) maupun konsuler (non-politis) : Harus ada kesepakatan kedua belah pihak (mutual conceat) yang akan mengadakan pembukaan atau pertukaran diplomatik maupun konsuler. Berdasarkan Pasal 2 Konvensi Wina 1961, harus dituangkan dalam bentuk : Persetujuan bersama (joint agreement) dan Komunikasi bersama (joint declaration). Prinsip-prinsip yang beraku, yaitu setiap negara dapat melakukan hubungan atau pertukaran perwakilan diplomatik berdasarkan atas prinsip-prinsip timbal balik (reciprositas).

Slide 48: 

Kronologi Pengangkatan Diplomatik

Slide 49: 

Klasifikasi Perwakilan Diplomatik

Slide 50: 

Representasi Negosiasi, Observasi, Proteksi, Relationship. Tugas dan Fungsi Perwakilan Diplomatik Tugas umum seorang perwakilan diplomatik Dalam melaksanakan tugasnya, diplomat dapat berfungsi sebagai lambang prestise nasional negaranya di luar negeri dan mewakili Kepala Negaranya di negara penerima

Slide 51: 

Lanjutan …………. Fungsi Perwakilan diplomatik, menurut Konggres Wina 1961, mencakup hal-hal berikut : Mewakili negara pengirim di dlm negara penerima. Melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara penerima di dalam batas-batas yang diijinkan oleh hukum internasional. Mengadakan persetujuan dgn pemerintah negara penerima. Memberikan keterangan tentang kondisi dan perkembangan negara penerima, sesuai dengan undang-undang dan melaporkan kepada pemerintah negara pengirim. Memelihara hubungan persahabatan kedua negara.

Slide 52: 

Perangkat Perwakilan Diplomatik Perwakilan diplomatik menurut ketetapan Konggres Wina Tahun 1815 dan Konggres Aux La Chapella 1818 (Konggres Achen), dilakukan oleh :

Slide 53: 

Lanjutan …………. Duta besar yang diangkat menjadi ketua perwakilan asing, disebut doyen. Tingkat perwakilan suatu negara ditentukan berdasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut : Penting tidaknya kedudukan negara pengutus dan negara penerima perwakilan itu. Erat tidaknya hubungan antar negara yang mengadakan hubungan itu. Besar kecilnya kepentingan bangsa / negara yang mengadakan hubungan itu.

Slide 54: 

Lanjutan ………….

Slide 55: 

Kekebalan dan Keistimewaan Perwakilan Diplomatik Asas kekebalan dan keistimewaan diplomatik, disebut (exteritoriallity” atau ”extra teritoriallity”). Para diplomatik hampir dalam segala hal harus diperlakukan sebagaimana mereka berada di luar wilayah negara penerima. Para diplomat beserta stafnya, tidak tunduk pada kekuasaan peradilan pidana dan sipil dari negara penerima. Perwakilan diplomatik diberikan Keke- balan dan keistimewaan, dgn maksud : Menjamin pelaksanaan tugas negara perwakilan diplomatik sebagai wakil negara. Menjamin pelaksana fungsi perwaki-lan diplomatik secara efisien. Menurut Konvensi Wina 1961

Slide 56: 

Kekebalan Perwakilan Diplomatik atau Involability (tidak dapat diganggu gugat), yaitu kekebalan terhadap alat-alat kekuasaan negara penerima dan kekebalan dari segala gangguan yang merugikan para pejabat diplomatik. Kekebalan diplomatik (Immunity), mencakup : Pribadi Pejabat Diplomatik. Kantor Perwakilan (Rumah Kediaman), disebut jg daerah ekstrateritorial. Para diplomat tdk memiliki hak asylum, yaitu hak untuk memberi kesempatan kpd suatu negara dalam memberikan perlindungan kepada warga negara asing yang melarikan diri. Korespondensi Diplomatik. Lanjutan ………….

Slide 57: 

Keistimewaan Perwakilan Diplomatik Pemberian keistimewaan kepada perwakilan diplomatik, atas dasar ”timbal – balik” sebagaimana diatur di dalam Konvensi Wina 1961 dan 1963, yaitu mecakup : Pembebasan dari kewajiban membayar pajak, antara lain pajak penghasilan, kekayaan, rumah tangga, kendaraan bermotor, radio, bumi dan bangunan, televisi dan sebagainya. Pembebasan dari kewajiban pabean, antara lain bea masuk, bea keluar, bea cukai, terhadap barang-barang keperluan dinas, misi perwakilan, barang keperluan sendiri, keperluan rumah tangga dan sebagainya. Lanjutan ………….

Slide 58: 

Perwakilan Negara di Negara Lain dalam arti Non Politis (Konsuler) Diwakili oleh Korps Konsuler dalam kepangkatan : Konsul Jenderal, membawahi beberapa konsul yang ditempatkan di ibu kota negara. Konsul dan Wakil Konsul, konsul yaitu mengepalai suatu kekonsulan yang kadang-kadang diperbantukan kepada konsul jenderal. Wakil konsul diperbantukan kepada konsul atau konsul jenderal yang kadang diserahi pimpinan kantor konsuler. Agen Konsul, dengan tugas untuk mengurus hal-hal yang bersifat terbatas dan berhubungan dengan kekonsulan.

Slide 59: 

Fungsi Perwakilan Konsuler Melaksanakan usaha peningkatan hubungan dengan negara penerima di bidang perekonomian, perdagangan, perhubungan, kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Melindungi kepentingan nasional negara dan warga negara yang berada dalam wilayah kerjanya. Melaksanakan pengamatan, penilaian, dan pelaporan. Menyelenggarakan bimbingan dan pengawasan terhadap warga negara di wilayah kerjanya. Menyelenggarakan urusan pengamanan, penerangan, konsuler, protokol, komunikasi dan persandian. Melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan rumah tangga perwakilan Konsuler.

Slide 60: 

Tugas-tugas Yang Berhubungan dengan Kekonsulan Bidang Ekonomi, yaitu menciptakan tata ekonomi dunia baru dengan menggalakkan ekspor komoditas nonmigas, promosi perdagangan, mengawasi pelayanan, pelaksanaan perjanjian perdagangan dan lain-lain. Bidang Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan, seperti; tukar-menukar pelajar, mahasiswa, dan lain-lain. Bidang-bidang lain seperti : Memberikan paspor dan dokumen perjalanan kepada warga pengirim dan visa atau dokumen kepada orang yang ingin mengunjungi negara pengirim; Bertindak sebagai notaris dan pencatat sipil serta menyelenggarakan fungsi administratif lainnya; Bertindak sebagai subjek hukum dalam praktek dan prosedur pengadilan atau badan lain di negara penerima.

Slide 61: 

Persamaan dan Perbedaan Diplomatik dan Konsuler Persamaan antara perwakilan diplomatik dan konsuler adalah bahwa kedua-duanya merupakan utusan dari suatu negara tertentu.

Slide 62: 

Mulai dan Berakhirnya Fungsi Misi Perwakilan Diplomatik-Konsuler

Slide 63: 

Setelah mempelajari materi-materi tentang : Fungsi Perwakilan Diplomatik (Perwakilan Negara RI, Perwakilan Negara di Negara Lain dalam arti politis dan non politis) , lakukan Strategi Pembelajaran dgn Penugasan Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) atau Kooperatif Terpadu Membaca dan Menulis. Langkah-langkah : Bentuk kelompok dengan anggotanya antara 4 – 5 orang. Diberikan “wacana” atau kliping sesuai topik bahasan. Setiap kelompok bekerja sama saling membacakan dan menemukan ide pokok serta memberi tanggapan terhadap wacana/kliping, dan ditulis pada lembar kertas. Mempresentasikan atau membacakan hasil kelompok. Buatlah kesimpulan bersama. Penutup.

Slide 64: 

Waktu : 4 x 45 Menit Standar Kompetensi : Menganalisis hubungan Internasional dan Organisasi Internasional Kompetensi Dasar : 4.4. Mengkaji peranan organisasi interna- sional (ASEAN, AA, PBB) dalam me- ningkatkan hubungan internasional. 4.5. Menghargai kerja sama dan perjanjian internasional yang bermanfaat bagi Indonesia.

(Indikator)Hasil Yang Diharapkan : : 

(Indikator)Hasil Yang Diharapkan : Mengidentifikasi macam-macam organisasi internasional Menguraikan peranan dan tujuan organisasi internasional PBB dan ASEAN dalam meningkatkan hubungan internasional

Slide 66: 

PETA KONSEP (KD 4.1. & 4.2.)

Slide 67: 

Peranan Organisasi Internasional (ASEAN, AA, PBB) dalam Meningkatkan Hubungan Internasional Pengertian Organisiasi internasional atau disebut ”Multilateralisme” adalah suatu istilah hubungan internasional yang menunjukkan kerjasama antar beberapa negara. Dalam filosofi politis, lawan dari multilateralisme adalah unilateralisme.

Slide 68: 

Organisasi Internasional ASEAN ASEAN adalah singkatan dari "Association of Southeast Asian Nations" atau Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. ASEAN didirikan oleh lima negara pemrakarsa, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand di Bangkok melalui Deklarasi Bangkok. Menteri luar negeri penandatangan Deklarasi Bangkok kala itu ialah Adam Malik (Indonesia), Narciso R. Ramos (Filipina), Tun Abdul Razak (Malaysia), S. Rajaratnam (Singapura), dan Thanat Khoman (Thailand).

Slide 69: 

Lanjutan …………. Asas keanggotaan ASEAN adalah terbuka. ASEAN memberi kesempatan kerja sama kepada negara-negara lain. Pembentukan ASEAN, didasarkan pada prinsip-prinsip : Saling mengormati terhadap kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional dan identitas nasional setiap negara, Mengakui hak setiap bangsa untuk penghidupan nasional yang bebas dari campur tangan luar, subversif dan intervensi dari luar, Tidak saling turut campur urusan dlm negeri masing-masing, Penyelesaian perbedaan atau pertengkaran dan persengketaan secara damai, Tidak mempergunakan ancaman (menolak penggunaan kekuatan) militer, dan Menjalankan kerjasama secara efektif antara anggota.

Slide 70: 

Lanjutan …………. Organisasi ASEAN didirikan dengan tujuan : Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tengggara, Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum, Meningkatkan kerja sama yang aktif dlm bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, iilmu pengetahuan & adminsitrasi, Saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana latihan dan penelitian, Meningkatkan penggunaan pertanian, industri, perdaga-ngan, jasa dan meningkatkan taraf hidup, dan Memelihara kerja sama yang erat dan bermanfaat dengan organisasi-organisasi internasional dan regional.

Slide 71: 

Lanjutan ………….

Slide 72: 

Lanjutan …………. Sekretariat ASEAN berada di Jakarta yg dipimpin oleh Sekretariat Jenderal atas dasar pengangkatan oleh para Menteri Luar Negeri secara bergilir, dengan masa jabatan selama 2 (dua) tahun.

Slide 73: 

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN adalah konferensi puncak antara pemimpin-pemimpin negara anggota ASEAN. Lanjutan ………….

Slide 74: 

Lanjutan ………….

Slide 75: 

Carilah sumber informasi lain baik dari buku, koran, majalah, internet, buletin & sebagainya, kemudian lakukan hal-hal berikut : Rumuskan kembali bagaimana negara-negara asia tenggara mendeklarasikan berdirinya organisasi ASEAN ! Berikan penjelasan dasar-dasar yang melatarbelakangi berdirinya organisasi ASEAN pada tahun 1967 ! Berikan penjelasan kembali mengapa tujuan ASEAN lebih dititik beratkan pada pertumbuhan bidang ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan kebudayaan ! Berikan sekurang-kurangnya 2 (dua) contoh persamaan dan berbedaan antara organisasi ASEAN dengan AFTA ! Identifikasikan kembali dalam bentuk apa sajakah negara Indonesia memperoleh keuntungan dengan mendirikan organisasi ASEAN !

Slide 76: 

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia - Afrika KTT Asia-Afrika disebut juga Konferensi Bandung, mrp konferensi tingkat tinggi antara negara-negara Asia dan Afrika, kebanyakan dari negara yang baru saja memperoleh kemerdekaan. Diselenggarakan oleh Indonesia, Myanmar (dahulu Burma), Sri Lanka (dahulu Ceylon), India dan Pakistan yang dikoordinasi oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Roeslan Abdulgani. Berlangsung dari tgl. 18 s.d. 24 April 1955, di Gedung Merdeka Bandung (Indoensia) dengan tujuan mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia-Afrika dan melawan ”kolonialisme” atau ”neokolonialisme” Amerika Serikat, Uni Soviet, atau negara imperialis lainnya.

Slide 77: 

Dasasila Bandung adalah 10 (sepuluh) poin hasil pertemuan KTT AA yang dilaksanakan pada bulan April 1955 di Bandung. Dengan substansi tentang "pernyataan mengenai dukungan bagi kedamaian dan kerjasama dunia" Lanjutan …………. Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas yang termuat di dalam piagam PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Menghormati kedaulatan & integritas teritorial semua bangsa Mengakui persamaan semua suku bangsa dan persamaan semua bangsa, besar maupun kecil. Tidak melakukan campur tangan atau intervensi dalam persoalan-persoalan dalam negeri negara lain. Menghormati hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri sendiri secara individu maupun secara kolektif, yang sesuai dengan Piagam PBB.

Slide 78: 

Lanjutan ………………. (a) Tidak menggunakan peraturan-peraturan dan pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara-negara besar, (b) Tidak melakukan campur tangan terhadap negara lain. Tidak melakukan tindakan ataupun ancaman agresi maupun penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu negara. Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan cara damai, seperti perundingan, persetujuan, arbitrasi, atau penyelesaian masalah hukum, ataupun lain-lain cara damai, menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan, yang sesuai dengan Piagam PBB. Memajukan kepentingan bersama dan kerjasama. Menghormati hukum dan kewajiban–kewajiban internasional

Slide 79: 

Lanjutan …………. Gerakan Non-Blok (GNB) (Non-Aligned Movement/NAM) adalah suatu organisasi Internasional yang dibentuk pada tahun 1961 oleh Josep Broz Tito (presiden Yugoslavia), Sekarno (presiden Indonesia), Gamal Abdul Nasser (presiden Mesir), Pandit Jawaharlal Nehru (perdana menteri India), Kwane (Presiden Ghana). GNB membawa negara-negara lain yang tidak ingin beraliansi dengan negara-negara adidaya peserta Perang Dingin bersama. Anggota-anggota penting termasuk India, Mesir, dan untuk suatu masa, Republik Rakyat Tiongkok. Brasil tidak pernah menjadi anggota resmi gerakan tersebut.

Slide 80: 

Lanjutan ………………. Dalam KTT Gerakan Negara-negara Non-Blok, telah dihasilkan asas-asas : Gerakan Non Blok, bukan merupakan blok tersendiri dan tidak termasuk salah satu blok yang ada. Gerakan Non Blok, merupakan wadah perjuangan negara-negara yang sedang berkembang. Gerakan Non blok, memegang teguh prinsip perjuangan melawan imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, rasialisme dan zonisme.

Slide 81: 

Pertemuan-pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Gerakan Negara-Negara Non Blok Lanjutan ……………….

Slide 82: 

Lanjutan ……………….

Slide 83: 

Tujuan Gerakan Non Blok adalah : Mendukung perjuangan dekolonialisasi dan memegang teguh perjuangan melawan imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, rasialisme apartheid, dan zionisme. Wadah perjuangan negara-negara yang sedang berkembang. Mengurangi ketegangan blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet (Rusia). Tidak membenarkan usaha penyelesaian sengketa dengan kekerasan senjata. Lanjutan ……………….

Slide 84: 

Perserikatan Bangsa-Bangsa Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB (United Nations/UN) mrp organisasi internasional yang anggotanya hampir seluruh negara di dunia. PBB dibentuk untuk memfasilitasi dalam hukum internasional, pengamanan internasional, lembaga ekonomi, dan perlindungan sosial. Bahasa Resmi : Inggris, Mandarin, Perancis, Rusia, Arab, Spanyol. Sekretaris Jenderal : Ban Ki-Moon (sejak 2006). Didirikan, 24 Oktober 1945. Jumlah Anggota : 192 Negara, Bermarkas di New York City (AS)

Slide 85: 

Tujuan PBB adalah berikut ini. Memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Mengembangkan hubungan-hubungan persaudaraan antara bangsa-bangsa. Menciptakan kerjasama dalam memecahkan masalah usaha internasional dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan hak asasi. Menjadikan PBB sebagi pusat usaha dalam mewujudkan tujuan bersama cita-cita di atas. Lanjutan ……………….

Slide 86: 

Lanjutan ………………. Asas-asas PBB adalah sebagai berikut : Berdasarkan persamaan kedaulatan dari semua anggotanya. Semua anggota harus memenuhi dengan ikhlas kewajiban-kewajiban mereka sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB. Semua anggota harus menyelesaikan persengketaan-persengketaan internasional dengan jalan damai tanpa membahayakan perdamaian, kemanan dan keadilan. Dalam hubungan-hubungan internasional semua anggota harus menjauhi penggunaan ancaman atau kekerasan terhadap orang lain.

Slide 87: 

Lanjutan ………………. Konferensi San Fransisco menghasilakan suatu piagam yang menyebutkan organ utama PBB sebagai berikut :

Slide 88: 

Majelis Umum PBB atau Sidang Umum PBB, terdiri dari anggota dari seluruh negara anggota dan bertemu setiap tahun dibawah seorang Presiden Majelis Umum PBB yang dipilih dari wakil-wakil. Tugas dan kekuasaan Majelis Umum : Berhubungan dengan perdamaian dan keamanan internasional, Berhubungan dengan kerja sama ekonomi, kebudayaan, pendidikan, kesehatan dan perikemanusiaan, Berhubungan dgn perwakilan internasional termasuk daerah yang belum mempunyai pemerintahan sendiri yg bukan daerah strategis, Berhubungan dengan keuangan, Penetapan keanggotaan, Mengadakan perubahan piagam, Memilih anggota tidak tetap Dewan Keamanan, Ekonomi, dan Sosial, Dewan Perwalian, Hakim Mahkamah Internasional, dsb.

Slide 89: 

Dewan Keamanan PBB bertugas untuk menjaga perdamaian dan keamanan antar negara. Dewan ini mempunyai kekuatan untuk mengambil keputusan yang harus dilaksanakan para anggota di bawah Piagam PBB. Dewan Keamanan terdiri dari lima anggota tetap yang mempunyai hak veto, yakni: Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Prancis, dan Cina, ditambah dengan 10 anggota tidak tetap yang dipilih untuk masa 2 tahun oleh Majelis Umum. Hak veto sampai dengan sekarang, hanya dimiliki negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

Slide 90: 

Tugas ECOSOC : Bertanggung jawab dlm menyelenggarakan kegiatan ekonomi dan sosial yang digariskan oleh PBB. Mengembangkan ekonomi, sosial dan budaya. Memupuk hak asasi manusia. Mengkoordinasi kegiatan-kegiatan dari bidang khusus dengan berkonsultasi dan menyampaikannya pada sudang umum kepada mereka & anggota PBB. Dewan Ekonomi dan Sosial dipilih oleh Sidang Umum untuk masa 3 (tiga) tahun dan bersidang sedikitnya tiga kali dalam setahun.

Slide 91: 

Dewan Perwalian (Trusteeship Council), mrp lembaga PBB yang dibentuk dalam rangka untuk mendorong, membantu mengusahakan kemajuan penduduk Daerah perwalian untuk mencapai kemerdekannya. Fungsi Dewan Perwalian adalah: Mengusahakan kemajuan penduduk daerah perwalian dalam negara untuk mencapai kemerdekaan sendiri, Memberikan dorongan untuk menghormati hak-hak manusia, Melaporkan hasil pengawasan kepada Sidang Umum PBB.

Slide 92: 

Mahkamah Internasional (MI) ialah badan perlengkapan PBB yang anggotanya terdiri atas ahli hukum dari berbagai negara anggota dengan masa jabatan selama 9 tahun. Tugas pokok Mahkamah Internasional : Memeriksa perselisihan atau sengketa antara negara-negara anggota PBB yang diserahkan kepada MI. Memberi pendapat kepada Majelis Umum tentang penyele-saian sengketa antara negara-negara anggota PBB. Menganjurkan Dewan Keamanan PBB untuk bertindak terhadap salah satu pihak yang menghiraukan keputusan Mahkamah Internasional. Memberi nasihat tentang persoalan hukum kepada Majelis Umum dan Dewan Keamanan.

Slide 93: 

Sekretariat PBB adalah salah satu badan utama dari PBB dan dikepalai oleh seorang Sekretaris Jendral PBB, dibantu oleh seorang staff pembantu pemerintah sedunia. Yang pernah menjadi Sekretaris Jenderal : Trygve Lie, Norwegia (1945 – 1953) Dag Hammarskjold, Swedia (1953 - 1961) U Thant, Burma (1961 - 1971) Kurt Waldhaim, Austria (1972 - 1981) Javier Pérez de Cuéllar, Peru (1982 - 1991) Boutros Boutros-Ghali, Mesir (1992 - 1996) Kofi Annan, Ghana (1997 – 2006) Ban Ki-Moon, Korea Selatan (2006 - ...... )

Slide 94: 

Setelah mempelajari materi-materi tentang : Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) , dilanjutkan Penugasan dengan menjawab pertanyaan atau pernyataan sebagai berikut : Berikan ulasan kembali tentang “Makna KTT Asia Afrika” bagi negara Indonesia khususnya, sesuai pendapat anda secara umum ! Pendapat anda tentang KTT Asia Afrika ? ........................................ Salah satu isi Dasasila Bandung sebagai hasil dari KTT Asia Afrika tahun 1955 adalah Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa. Berikan penjelasn singkatnya ! Menghormati kedaulatan : ...................................................... Integritas teritorial semua bangsa : .......................................

Slide 95: 

Salah satu asas PBB adalah semua anggota harus menyelesaikan persengketaan-persengketaan internasional dengan jalan damai tanpa membahayakan perdamaian, kemanan dan keadilan. Beri penjelasan singkat pada kolom di bawah ini ! Berikan tanggapan penjelasan, mengapa hak veto hanya dimiliki oleh negara-negara seperti Amerika, Perancis, Inggris, RRC dan Rusia ! …………………………………………………………………… Tuliskan sesuai hasil pengamatan anda tentang peran Dewan Keamanan PBB dalam menangani permasalahan-permasalahan konflik di bawah ini !

Slide 96: 

Kerjasama dan Perjanjian Internasional yang bermanfaat bagi Indonesia Politik Luar Negeri Republik Indonesia

Slide 97: 

Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, didasarkan pada landasan hukum : Landasan idiil adalah Pancasila Landasan konstitusional UUD 1945 Pasal 11 dan 13. Landasan operasional adalah sebagai berikut. Ketetapan MPR mengenai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) terutama dibidang hubungan luar negeri. Keputusan Presiden (Keppres) yang menyangkut politik luar negeri Indonesia. Kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh menteri luar negeri.

Slide 98: 

Prinsip-prinsip -pokok yang menjadi dasar politik luar negeri Indonesia : Negara kita menjalani politik damai. Negara kita bersahabat dengan segala bangsa atas dasar saling menghargai dengan tidak mencampuri soal susunan dan coroak pemerintahan negeri masing-masing. Negara kita memperkuat sendi-sendi hukum internasional dan organisasi internsional untuk menjamin perdamaian yg kekal. Negara kita berusaha mempermudah jalannya pertukaran pembayaran internasional. Negara kita membantu pelaksanaan keadilan sosial internasional dengan berpedoman pada Piagam PBB. Negara kita dalam lingkungan PBB berusaha menyokong perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa yang masih dijajah, sebab tanpa kemerdekaan, persaudaraan dan perdamaian internasional itu tidak akan tercapai.

Slide 99: 

Kerja Sama dan Perjanjian Internasional Yang Bermanfaat bagi Indonesia

Slide 102: 

LATIHAN UJI KOMPETENSI SOAL ESSAY/URAIAN Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas ! Apakah yang dimaksud dengan hubungan internasional dan bagaimanakah arti penting hubungan internasional bagi suatu bangsa ? Mengapa suatu negara perlu mengadakan hubungan internasional dan tujuan apakah yang ingin dicapai dalam hubungan tersebut ? Jelaskan tahapan dalam pembuatan perjanjian internasional menurut Konvensi Wina 1969 ! Uraikanlah jenis perjanjian internasional dan berikan contoh jenis perjanjian tersebut ! Dalam hubungan internasional, bagaimanakah kronologis penempatan korps diplomatik menurut Kongres Auxla Chapella !

Slide 103: 

Lanjutan ………………. Sebutkanlah prinsip-prinsip pokok yang menjadi dasar bangsa Indonesia mengadakan hubungan dengan bangsa lain ! Uraikanlah, arti penting ASEAN bagi kepentingan nasional Indonesia dalam bidang ekonomi dan sosial budaya ! Jelaskanlah dan beri alasan, apakah KTT Gerakan Negara-Negara Non Blok hingga dewasa ini masih dianggap relevan ! Jelaskan dan beri alasan, mengapa peran PBB tidak mampu efektif jika sudah berhubungan dengan negara-negara pemegang hak veto ! Berikan penjelasan, bagaimana sesungguhnya peran dan fungsi PBB dalam tata pergaulan internasional !

Slide 104: 

STUDI KASUS

Slide 105: 

Setelah disimak dan baca baik-baik, jelaskan kembali apa telah ditulis sesuai dengan persepsi yang ada dibenak anda ! Berikan beberapa penjelasan tentang judul berita yang dimaksud “Dewan Keamanan PBB Tidak Berkomentar” dalam serangan Amerika Serikat ke Somalia ! Jelaskan dengan memberi alasan, mengapa anggota tidak tetap yang sebanyak 15 negara, tidak mempermasalahkan tindakan Amerika sehubungan dengan “pelanggaran hukum internasional” ! Tentukan langkah-langkah nyata dalam upaya mengurangi tindakan unilateral “sepihak” negara Amerika agar tidak mudah menyerang negara lain dengan alasan “mengejar teroris” yang belum tentu kebenarannya ! Berikan usulan konkrit, apa yang harus anda lakukan guna mening-katkan kesadaran negara-negara anggota PBB (terutama pemegang hak veto) agar menghormati kedaulatan dan hukum internasional, jika anda : Tagihan Tugas : Sebagai perwakilan tetap negara Indonesia di PBB ! Sebagai presiden atau rakyat Somalia ! Sebagai Sekretaris Jenderal PBB !

Slide 106: 

INQUIRI (TUGAS KELOMPOK) Carilah referensi dari berbagai sumber untuk mengkaji ulang tentang hubungan antara negara-negara ASEAN (berikut gambar-gambar pendukungnya) yang berkaitan dengan kerja sama bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan ! Pahami kembali tentang latar belakang berdiri dan tujuan kerja sama negara-negara ASEAN, dan buatlah tulisan wujud implementasinya hingga dewasa ini ! Carilah topik-topik dari berbagai sumber (mass media cetak atau elektronik dan internet) sekitar arti penting ASEAN bagi Indonesia, Kemudian lakukan presentasi di dalam kelas !

Slide 107: 

TERIMAKASIH KITA TELAH BERGABUNG SEMOGA PEMBELAJARAN HARI INI BERMANFAAT WASSALAMUALAIKUM WR.WB.