ALUR DAN POLA PIKIR

Slide 1: 

STRATEGI PENERAPAN GANTI RUGI BAGI KORBAN KEJAHATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA (SPP) GUNA TERSELENGGARANYA PELAYANAN PRIMA DI BIDANG PENEGAKAN HUKUM INSTRUMENTAL INPUT UU NO. 8 THN 1981 TTG KUHAP UU NO. 2 THN 2002 TTG POLRI PENERAPAN GANTI RUGI DLM SPP TDK MAKSIMAL UPAYA YG DILAKUKAN - SOSIALISASI KAN PSL 98,99,100,101 KUHAP - SOSIALISASIKAN YURIS PRUDENSI - PEMBERITAHUAN KPD KORBAN - MASUKAN DLM BAP - MASUKAN DLM TUNTUTAN JAKSA - MASUKAN DLM AGENDA PEMERIKSAAN HAKIM - DIPUTUS SBG HUKUMAN TAMBAHAN ALUR PIKIR ENVIRONMENTAL INPUT INTERNAL 1. KEKUATAN 2. KELEMAHAN EKSTERNAL 1. PELUANG 2. ANCAMAN KORBAN TDK MENGETAHUI : ADANYA HAK UTK MINTA GANTI RUGI GANTI RUGI TSB BISA MELALUI PROSES PIDANA GUGATAN GANTI RUGI TERIMPLEMENTASI DLM SPP KORBAN TAHU HAKNYA UTK MEMPEROLEH GANTI RUGI PELAYANAN PRIMA TERLAKSANA HUKUM DITEGAKAN

Slide 2: 

POLA PIKIR FEED BACK S M O CJS - SOSIALISASI KAN PSL 98,99,100,101 KUHAP - SOSIALISASIKAN YURIS PRUDENSI - BERITAHU KPD KORBAN - MASUKAN DLM BAP - MASUKAN DLM TUNTUTAN JAKSA - MASUKAN DLM AGENDA PEMERIKSAAN HAKIM - DIPUTUS SBG HUKUMAN TAMBAHAN - PENYIDIK POLRI - JAKSA PENUNTUT UMUM - HAKIM ENVIRONMENTAL INPUT INTERNAL 1. KEKUATAN 2. KELEMAHAN EKSTERNAL 1. PELUANG 2. ANCAMAN GUGATAN GANTI RUGI TERIMPLEMENTASI DLM SPP KORBAN TAHU HAKNYA UTK MEMPEROLEH GANTI RUGI PELAYANAN PRIMA TERLAKSANA HUKUM DITEGAKAN STRATEGI PENERAPAN GANTI RUGI BAGI KORBAN KEJAHATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA (SPP) GUNA TERSELENGGARANYA PELAYANAN PRIMA DI BIDANG PENEGAKAN HUKUM KORBAN TDK TAHU ADANYA : - HAK UTK MINTA GANTI RUGI GANTI RUGI TSB BISA MELALUI PROSES PIDANA INSTRUMENTAL INPUT UU NO. 8 THN 1981 TTG KUHAP UU NO. 2 THN 2002 TTG POLRI

Slide 3: 

PERSOALAN-PERSOALAN Langkah strategis apa saja yang efektif dilakukan agar korban kejahatan mengetahui adanya landasan hukum yg diberikan oleh undang ² utk mengajukan gugatan ganti kerugian dan dilakukan bersamaan dengan perkara pidananya. Bagaimana persepsi para korban kejahatan yg tdk mengetahui adanya peluang utk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian pada perkara pidananya (setelah ada permohonan dari pihak korban). Siapakah CJS yg diberi kewajiban untuk memberitahukan kepada korban tentang hak-haknya yg diatur dlm undang ² utk minta ganti kerugian ?. Peran korban kejahatan kurang terakomodir secara maksimal dlm sistem peradilan pidana (SPP). Penegakan hukum belum berpihak kepada korban kejahatan. Pelayanan prima dlm rangka penegakan hukum kurang optimal.

Slide 4: 

STRATEGI PENERAPAN GANTI RUGI BAGI KORBAN KEJAHATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA (SPP) GUNA TERSELENGGARANYA PELAYANAN PRIMA DI BIDANG PENEGAKAN HUKUM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 KEJAKSAAN PENUNTUTAN PENGADILAN HAKIM PENYIDIKAN POLRI LP DATANGI TKP SITA BB RIKSA SAKSI RIKSA TSK RESUME KIRIM BP KIRIM TSK/BB PENYUSUNAN TUNTUTAN JPU PEMBACAAN TUNTUTAN PENGAJUAN TUNTUTAN SIDANG VONIS PENGGABUNGAN GANTI KERUGIAN DGN PTSAN PIDANA PASAL 98 AYAT(2) KUHAP GUGATAN GANTI KERUGIAN PENYIDIK JAKSA/HAKIM

Slide 5: 

TERIMA KASIH