Peranan Pers dalam Masyarakat

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Peranan Pers dalam Masyarakat Demokrasi:

Peranan Pers dalam Masyarakat Demokrasi Disusun oleh : Sugiura Tadayoshi

Pendahuluan:

Pendahuluan Salah satu ciri menonjol negara demokrasi adalah adanya kebebasan untuk berekspresi . Kebebasan berekspresi dapat terwujud dalam berbagai bentuk , seperti berkesenian , menyampaikan protes , atau menyebarkan gagasan melalui media cetak . Media ekspresi dan penyebarluasan gagasan yang banyak dikenal masyarakat adalah pers. Dalam sejarah kehidupan masyarakat Indonesia, dunia pers tidaklah asing . Jauh sebelum Indonesia merdeka , awal kemunculan pers merupakan alat perjuangan seluruh komponen masyarakat Indonesia dalam menyampaikan aspirasinya guna mencapai proklamasi kemerdekaan .

Pengertian Pers:

Pengertian Pers Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia - Kata pers berarti alat cetak , surat kabar , atau sesuatu yang berisi berita . Menurut Ensiklopedi Indonesia - Pers merupakan nama seluruh penerbitan berkala , baik koran , majalah maupun kantor beritanya . Menurut Undang-Undang No. 40 thn 1999 - Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari , memperoleh , memiliki , menyimpan , mengolah , dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan , suara gambar , data atau grafik maupun dalam bentuk lainnya .

Teori-teori tentang Pers:

Teori-teori tentang Pers Teori pers otoritarian - Dalam teori ini keberadaan pers sepenuhnya bertujuan untuk mendukung pemerintah yang bersifat otoritas , sehingga pemerintah langsung menguasai , mengawasi , dan mengendalikan seluruh media massa . Dengan demikian , pers merupakan alat penguasa untuk menyampaikan keinginannya kepada rakyat . Prinsip-prinsip dasar pelaksaaannya Media selamanya harus tunduk kepada penguasa . Penyensoran dapat dibenarkan . Kecaman terhadap penguasa tidak dapat di terima .

Slide 5:

Teori pers libertarian - Teori ini berbalikan dengan teori otoritarian , di dalam teori ini individu dan masyarakat menjadi penekan munculnya pemikiran tentang demokrasi . Sehingga pers memiliki kebebasan yang seluas-luasnya untuk membantu menusia mencari dan menemukan kebenaran yang hakiki tersebut . Tugas-tugas pers libertarian 1. Melayani kebutuhan kehidupan ekonomi ( iklan ). 2. Melayani kehidupan politik . 3. Memberikan hiburan

Slide 6:

Teori tanggung jawab sosial - Teori ini muncul akibat protes terhadap teori libertarian. Teori libertarian di anggap telah menimbulkan kemerosotan moral masyarakat . Sehingga teori ini mengemukakan bahwa ke bebasan pers harus disertai dengan tanggung jawab kepada masyarakat . Prinsip-prinsip dasar pelaksanaannya Media menetapkan standar yang tinggi tentang kebenaran informasi yang diberikan . Media seyogyanya menghindari segala sesuatu yang mungkin mengakibatkan ketidaktertiban .

Slide 7:

Teori pers komunis - Pers dalam teori ini merupakan alat pemerintah ( partai yang berkuasa ) dan bagian integral dari negara sehingga pers harus tunduk kepada pemerntah . Pers komunis berfungsi sebagai alat untuk melakukan “ indoktrin massa ” . Prinsip-prinsip dasar pelaksanaannya Media di bawah pengendalian kelas pekerja , karenanya ia melayani kepentingan kelas tersebut . Masyarakat berhak melakukan sensor dan tindakan hukum lainnya untuk mencegah atau menghukum setelah terjadinya peristiwa publikasi antimasyarakat .

Sistem Pers di Beberapa Negara:

Sistem Pers di Beberapa Negara Sistem pers Amerika (Barat) - Di Amerika kebebasan pers diyakini sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang dimiliki oleh setiap individu sehingga terjadi persaingan di antara pers dengan pemerintah , terutama dalam hal mengembangkan diri dan ke pemimpinan . Dalam sistem liberal, pers tidak berorientasi pada politik pemerintah , artinya pers bukan merupakan terompet pemerintah seperti di negara-negara sosialis .

Slide 9:

Sistem pers Rusia ( komunis ) - Pers di negara komunis dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah , tidak ada kepemilikan oleh perorangan atau swasta . Pemerintah dan partai komunis menggunakan pers sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuannya , yaitu sebagai instrumen yang terintegrasi dengan kekuasaan pemerintah dan partai untuk kegiatan propaganda dan agitasi .

Perbandingan Karakteristik Sistem Pers:

Perbandingan Karakteristik Sistem Pers Pers Barat Mengagung - agungkan kebebasan pers yang seluas-luasnya . Hubungan pers dengan masyarakat sama-sama saling membutuhkan . Pers tidak melalui tahap penyensoran terlebih dahulu . Pers Komunis Sistem pers omunis di dasari oleh ajaran Marxisme . Pers berada di tangan partai komunis dan menjadi organ propaganda. Pers dalam praktiknya harus memalui penyensoran terlebih dahulu .

Sistem Pers di Negara Berkembang:

Sistem Pers di Negara Berkembang Pendahuluan - Pers di negara berkembang berada dalam proses perubahan nilai-nilai lama ke nilai-nilai baru yang lebih bersifat nasionalisme . Namun ironisnya , lembaga pers juga tidak lepas dari pengaruh dan kontrol pemerintah . Hal ini tidak dapat dibungkam , besar kemungkinan kendali terhadap segenap kehidupan rakyat akan tergenggam aman di tangan penguasa .

Sistem pers dan karakteristiknya di negara berkembang:

Sistem pers dan karakteristiknya di negara berkembang - Pers di negara-negara berkembang hingga kini , kebanyakan berada falam proses transisi dan transformasi dari nilai-nilai lama ( kolonial ) ke nilai-nilai baru . Ciri-ciri sistem pers di negara berkembang 1. Sistem pers cenderung mengikuti sistem pers negara bekas jajahanya . 2. Pers masih berusaha mencari bentuk yang tepat atau mencari idenditas diri . 3. Pers bekerja sama dengan pemerintah dalam keberhasilan pembangunan .

Sifat, Fungsi, dan Peranan Pers:

Sifat , Fungsi , dan Peranan Pers Sifat Pers - Sifat pers antara satu negara dengan negara lainnya tidak sama . Hingga kini paling tidak terdapat 6 ( enam ) sifat pers : 1. Pers Demokrasi Liberal 2. Pers Komunis 3. Pers Otoriter 4. Pers Bebas dan Bertanggung jawab 5. Pers Pembangunan 6. Pers Pancasila

Slide 14:

Pers Demokrasi Liberal - Kebebasan pers dipersepsikan sebagai kebebasan yang tanpa batas . Artinya , kritik dan komentar pers dapat dilakukan kepada siapa saja , termasuk kepada kepala negara sekalipun . Contohnya Presiden Amerika Serikat , Richard Nixon yang jatuh jabatannya setelah dihujat habis-habisan oleh pers AS karena skandal “ watergate -nya ”. Contoh negara - Amerika Serikat , Inggris dan negara-negara eropa .

Slide 15:

Pers Komunis - Suara pers harus sama dengan suara partai komunis yang berkuasa dan wartawannya adalah orang-orang yang setia kepada partai komunis . Pers komunis umumnya berada di negara-negara sosialis yang menganut ideologi komunis atau marxisme . Contoh negara - Rusia , Cina , Kuba , Korea Utara dan lain-lain.

Slide 16:

Pers Otoriter - Terlahir dari negara penganut politik fasis , di mana pemerintah berkuasa secara mutlak . Pers dilarang melakukan kritik dan kontrol kepada pemerintah . Pers juga hanya untuk kepentingan penguasa . Contoh negara - Jerman ( pada masa Adolf Hitler) dan Italia ( pada masa musolini ).

Slide 17:

Pers Bebas dan Bertanggung jawab . - Istilah ini semula merupakan slogan dari negara-negara Barat, yang menginginkan kebebasan pers harus di pertanggung jawabkan kepada kehidupan bermasyarakat . Akan tetapi , karena negara-negara tersebut masing-masing mempunyai pandangan berbeda terhadap pengertian “ bebas ”. Maka kebebasan pers di setiap negara menjadi berbeda pula, tergantung pada bobot yang di anut pleh masing-masing negara .

Slide 18:

Pers Pembangunan - Biasanya digunakan oleh negara yang sedang berkembang dengan alasan sedang giat-giatnya melakukan pembangunan . Namun masing-masing negara tersebut memiliki arah dan tujuan pembangunan yang berbeda . Contoh negara - Indonesia, dan negara-negara Asia , Afrika , dan Amerika Latin.

Slide 19:

Pers Pancasila - Pers yang melihat segala sesuatu secara proporsional . Pers Pancasila mencari keseimbangan dalam berita atau tulisannya demi kepentingan dan kemaslahatan semua pihak sesuai dengan konsensus demokrasi Pancasila . Contoh negara - Indonesia.

Slide 20:

Misi dan Fungsi Pers - Pers sesungguhnya lebih dikenal sebagai lembaga kemasyarakatan . Pers berusaha menyampaikan informasi dengan sesuatu yang baru karena masyarakat sebagai konsumen pers sangat selektif dalam memilih informasi . Pers mempunyai 4 ( empat ) fungsi : 1. Fungsi Pendidikan 2. Fungsi Penghubung 3. Fungsi Pendapat Umum 4. Fungsi Kontrol

Slide 21:

Fungsi Pendidikan - Yaitu karya-karya cetaknya dengan segala isi , baik langsung ataupun tidak langsung dengan sifat keterbukaannya , membantu masyarakat meningkatkan budayanya . Rubrik - rubrik khusus , seperti ruang kebudayaan atau ruang ilmu pengetahuan dapat menambah pengetahuan pengetahuan masyarakat . Fungsi Penghubung - Pers merupakan sarana lalu-lintas hubungan antar manusia . Melalui pers , lembaga-lembaga kemasyarakatan berusaha unutk menumbuhkan kontak antar manusia sehingga tercipta saling pengertian dan saling tukar pandangan bagi perkembangan dan kemajuan hidup manusia .

Slide 22:

Fungsi Pembentuk Pendapat Umum - Rubik- rubik dan kolom-kolom tertentu seperti tajuk rencana , pikiran pembaca , pojok , dan lain-lain merupakan ruang untuk memberikan pandangan atau pikiran kepada khalayak pembaca . Fungsi Kontrol - Pers berusaha melakukan bimbingan dan pengawasan terhada masyarakat tentang tingkah laku yang benar atau tingkah laku yang tidak dikehendaki oleh khalayak .

Slide 23:

Peranan Pers Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui . Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi , mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia , serta menghormati kebhinekaan . Mengembangkanpen dapat umum berdasarkan informasi yang tepat , akurat , dan benar . Melakukan pengawasan , kritik , koreksi , dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum . Memperjuangkan keadilan dan kebenaran .

Perkembangan Pers di Indonesia:

Perkembangan Pers di Indonesia Pers zaman penjajahan Belanda - Belanda membuat undang-undang khusus untuk membendung pengaruh pers di Indonesia karena merupakan momok yang harus diperangi . Selain itu diadakan pula Persbreidel Ordonatie , yang meberikan hak kepada pemerintah penjajah Belanda untuk menghentikan penerbitan surat kabar / majalah Indonesia yang di anggap berbahaya . Tindakan lain di samping itu adalah Haatzai Artikelen , yaitu mengancam hukuman terhadap siapa pun yang menyebarkan perasaan permusuhan , kebencian , serta penghinaan terhadap pemerintah Nederland dan Hindia Belanda .

Slide 25:

Pers di masa pergerakan - Masa pergerakan adalah masa dimana bangsa Indonesia berada pada detik-detik terakhir penjajahan Belanda sampai masuknya Jepang menggantikan Belanda . Setelah muncul pergerakan modern Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908, surat kabar yang dikeluarkan orang Indonesia lebih banyak berfungsi sebagai alat perjuangan . Pers saat itu merupakan “ terompet ” dari organisasi pergerakan orang Indonesia. Pers menjadi pendorong bangsa Indonesia dalam perjuangan memperbaiki nasib dan kedudukan bangsa .

Slide 26:

Pers di masa penjajahan Jepang - Pers nasional masa pendudukan Jepang memang mengalami penderitaan dan pengekangan kebebasan . Namun , ada beberapa keuntungan yang didapat oleh insan pers Indonesia pada masa penjajahan Jepang : Pengalaman karyawan pers menjadi bertambah . Fasilitas yang digunakan jauh lebih banyak daripada masa penjajahan Belanda . Berkembangnya bahasa Indonesia dengan keluarnya larangan berbahasa Belanda dalam kehidupan sehari-hari . Adanya pengajaran untuk rakyat agar berpikir kritis terhadap berita yang disajikan oleh sumber-sumber resmi Jepang .

Slide 27:

Pers di masa revolusi fisik - Periode revolusi fisik terjadi antara tahun 1945 sampai 1949. Pada saat itu , pers terbagi menjadi dua golongan yaitu Pers Nica ( Belanda ) dan Pers Republik . Pers Republik berisikan semangat mempertahankan kemerdekaan dan menentang usaha pendudukan sekutu . Sedangkan Pers Nica berusaha mempengaruhi rakyat Indonesia agar menerima kembali Belanda untuk berkuasa di Indonesia.

Slide 28:

Pers di era demokrasi liberal (1949-1959) - Landasan kemerdekaan pers adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS 1949) dan UUD sementara (1950). Awal pembatasan terhadap kebebasan pers adalah efek samping dari keluhan para wartawan terhadap pers Belanda dan Cina yang akhirnya mengesahkan Undang-undang yang mengharuskan para penerbit Belanda membayar 3 ( tiga ) kali lipat untuk kertas koran ketimbang pers Indonesia.

Slide 29:

Pers di zaman Orde Lama (1956-1966) - Landasan pers kembali ke UUD 1945, tindakan tekanan terhadap pers terus berlangsung , yaitu pembreidelan terhadap kantor berita PIA dan Surat Kabar Republik , Pedoman , Berita Indonesia, dan Sin Po yang dilakukan oleh penguasa perang Jakarta. Penekanan pada kebebasan pers diawali dengan peringatan Mentri Muda Penerangan bahwa “ langkah-langkah tegas dilakukan terhadap surat kabar , majalah , dan kantor-kantor berita yang tidak menaati peraturan . Dan setelah itu pencabutan izin terbit Harian Republik .

Slide 30:

Pers di era demokrasi Pancasila dan Orde Baru . - Lahir istilah Pers Pancasila dari tokoh-tokoh pers terkemuka . Pers Pancasila adalah pers Indonesia dalam arti pers yang orientasi , sikap , dan tingkah lakunya didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Keluarnya Undang-Undang Pokok Pers (UUPP) Nomor 11 Tahun 1966, yang menjamin tidak ada sensor dan pembreidelan . Namun setelah peristiwa “ Malari ” , kebebasan pers kembali seperti zaman orde lama. Peristiwa Malari juga menyebabkan 7 ( tujuh ) surat kabar dilarang terbit , termasuk Kompas .

Slide 31:

Pers di era Reformasi - Pers nasional kembali menikmati kebebasan pers. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam UU No. 40 Thn 1999 tentang Pers , dijamin adanya kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara dan pers nasional tidak dikenakan penyensoran , pembreidelan , dan pelarangan penyiaran .

Landasan Hukum Pers Indonesia:

Landasan Hukum Pers Indonesia Pasal 28 UUD 1945 - Kemerdekaan berserikat dan berkumpul , mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan , dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang . Pasal 28 F UUD 1945 - Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya , serta berhak untuk mencari , memperoleh , memiliki , menyimpan , mengolah , dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia .

Slide 33:

Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia - (20) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya . - (21) Setiap orang berhak mencari , memperoleh , memiliki , menyimpan , mengolah , dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia . Undang-Undang No. 40 Thn 1999 tentang pers. - Pasal 2 : kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi . - Pasal 4 (1) : kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara .

[ The End]:

[ The End] Douzo Yoroshiku Arigatou Gozaimashita