Persakhirtahun

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PERTEMUAN AKHIR TAHUN MENTERI PERHUBUNGAN – PERS/MEDIA MASSA TAHUN 2007: 

PERTEMUAN AKHIR TAHUN MENTERI PERHUBUNGAN – PERS/MEDIA MASSA TAHUN 2007 POTRET KINERJA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 JAKARTA DESEMBER 2007

DAFTAR ISI: 

DAFTAR ISI PELAYANAN PUBLIK PRASARANA DAN SARANA KESELAMATAN DAN KECELAKAAN LEGISLASI DAN REGULASI OUTLOOK 2008

PELAYANAN PUBLIK: 

PELAYANAN PUBLIK

BIDANG LLASDP: 

BIDANG LLASDP * POSISI S.D OKTOBER 07

BIDANG LLASDP: 

BIDANG LLASDP *BERDASARKAN NILAI KONTRAK SUBSIDI KAPAL PENYEBERANGAN PERINTIS 07

Bidang Angkutan Perkotaan: 

Bidang Angkutan Perkotaan 1. Pengembangan Bus Rapid Transit (BRT): 2. Pengadaan 40 Unit Bus Sedang AC untuk sarana BRT yang diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk mengembangkan BRT (Bogor dan DIY) 3. Pengadaan 30 Unit Bus Ukuran Besar (EURO II Engine) dialokasikan untuk Perum DAMRI (Semarang, Bandung, Surabaya) 4. Pengadaan 100 Bus Ukuran Sedang Non AC yang diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk angkutan kota/pelajar/mahasiswa, dimana saat ini sedang dilakukan evaluasi terhadap calon-calon kota/kabupaten penerima bus bantuan untuk angkutan sekolah/ mahasiswa/ bus kota. 5. Pembinaan tertib lalu lintas melalui Wahana Tata Nugraha (WTN) Tahun 2007

Bidang Lalu Lintas Perkotaan: 

Bidang Lalu Lintas Perkotaan Pengadaan dan pembangunan prasarana pengendali lalu lintas melalui Penerapan ATCS di Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah Penerapan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) Tenaga Surya di Wilayah Perkotaan (Kota Kupang, Kota Surakarta, Kota Balikpapan, Kab. Kafanemanu) Penyediaan Fasilitas Pejalan Kaki di Kota Batam

BIDANG LINGKUNGAN & ENERGI: 

BIDANG LINGKUNGAN & ENERGI - Pengadaan dan pemasangan Conventer Kit untuk bahan bakar gas (CNG) pada taksi di wilayah DKI Jakarta sebanyak 1.755 unit - Konsep draft Peraturan Dirjen Perhubungan Darat mengenai Pemakaian Bahan Bakar Gas jenis LGV/LPG pada kendaraan bermotor - Tindak lanjut Perpres tentang Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

PRASARANA DAN SARANA: 

PRASARANA DAN SARANA

PRASARANA BIDANG LLAJ: 

PRASARANA BIDANG LLAJ

PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN UMUM: 

PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN UMUM BIDANG LLAJ *POSISI NOVEMBER 2007

BIDANG LLAJ (SARANA): 

BIDANG LLAJ (SARANA)

Slide14: 

BIDANG LLAJ * POSISI BULAN NOVEMBER 2007

BIDANG LLAJ (SARANA): 

BIDANG LLAJ (SARANA)

Slide16: 

BIDANG LLAJ *POSISI NOVEMBER 2007

Slide17: 

BIDANG LLAJ (KESELAMATAN)

PERTUMBUHAN KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2001 - 2006: 

PERTUMBUHAN KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2001 - 2006

BIDANG LLASDP (PRASARANA): 

BIDANG LLASDP (PRASARANA)

BIDANG LLASDP (SARANA): 

BIDANG LLASDP (SARANA) *MULAI TAHUN 2007 KEGIATAN REHABILITASI KAPAL PENYEBERANGAN PERINTIS MENJADI KEGIATAN DOCKING KAPAL PENYEBERANGAN PERINTIS KEGIATAN REHABILITASI TERHADAP KAPAL PENYEBERANGAN PERINTIS TERSEBUT MULAI TAHUN 2007 BERUBAH MENJADI DOCKING KAPAL PENYEBERANGAN PERINTIS YANG DI SATUKAN MENJADI SATU KE DALAM KEGIATAN SUBSIDI KAPAL PENYEBERANGAN PERINTIS

BIDANG LLASDP: 

BIDANG LLASDP

KESELAMATAN DAN KECELAKAAN: 

KESELAMATAN DAN KECELAKAAN

Slide23: 

BIDANG KESELAMATAN SUMBER : POLRI

Slide24: 

BIDANG KESELAMATAN * SUMBER POLRI

KESELAMATAN & KECELAKAAN: 

KESELAMATAN & KECELAKAAN Sesuai Instruksi Presiden di Pekan Nasional Keselamatan Transportasi Jalan Tahun 2007 : - Dirumuskan adanya lembaga sebagai wadah koordinasi antar instansi untuk mewujudkan keselamatan transportasi jalan - Dirumuskan cetak biru program keselamatan semua instansi terkait - Dibangun sistem informasi keselamatan transportasi jalan - Dirumuskan sumber pendanaan yang dapat membiayai program keselamatan secara berkelanjutan - Dilakukan pendidikan berlalulintas secara dini - Dilakukan sosialisasi terutama hubungannya dengan perilaku berlalu lintas baik terkait hukum lalu lintas dan etika berlalu lintas

KESELAMATAN & KECELAKAAN: 

KESELAMATAN & KECELAKAAN Tindak Lanjut Inpres Nomor 6 Tahun 2007 : Mendorong terbentuknya Dewan Transportasi Nasional dengan upaya pembentukan Dewan Keselamatan Transportasi Jalan Menerapkan program Manajemen Transportasi Jalan Penetapan PP Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan

LEGISLASI DAN REGULASI: 

LEGISLASI DAN REGULASI

REVISI UNDANG-UNDANG LLAJ: 

REVISI UNDANG-UNDANG LLAJ ALASAN PELAKSANAAN REVISI - OTONOMI Kejelasan pembagian wewenang pusat dan daerah yang adil serta pemberdayaan - TRANSPARANSI Keterbukaan informasi dalam perumusan kebijakan dan pelayanan publik - AKUNTABILITAS Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas aparatur - DEMOKRASI Partisipasi aktif masyarakat dalam perumusan kebijakan dan perencanaan - HAK ASASI Perlindungan dan keadilan - KESELAMATAN Manajemen Keselamatan - EFISIENSI Optimalisasi sistem transportasi jalan dan perkembangan angkutan multimoda - TEKNOLOGI Kemajuan teknologi di bidang transportasi POSISI PERKEMBANGAN RUU LLAJ RUU tentang LLAJ akan dibahas setelah pembahasan RUU tentang Penerbangan dan jadwal pembahasan disesuaikan dengan Komisi V DPR RI

DAMPAK REVISI UNDANG-UNDANG LLAJ TERHADAP PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI DARAT: 

DAMPAK REVISI UNDANG-UNDANG LLAJ TERHADAP PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI DARAT - Lebih meningkatkan penegakan hukum di bidang LLAJ dalam rangka menciptakan transportasi darat yang aman, selamat, tertib dan lancar (peningkatan peran PPNS) - Meningkatkan peran swasta dalam penyelenggaraan transportasi darat (Uji Berkala) - Meningkatkan profesionalisme pengemudi angkutan umum (SPAU) - Adanya tanggung gugat dalam penyelenggaraan transportasi darat - Meningkatkan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan transportasi darat (Smart Card) - Meningkatkan program keselamatan (pembentukan UPK/ Unit Penelitian Kecelakaan dan Pelaksanaan Audit Keselamatan)

Dasar Hukum: 

LINGKUNGAN DAN ENERGI Dasar Hukum Instruksi Presiden R.I. No. 10 Tahun 2005 tentang Penghematan Energi Peraturan Presiden R.I. No. 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2006 tanggal 25 Januari 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain TINDAK LANJUT : Peraturan Dirjen Perhubungan Darat PD Nomor SK.1554/AJ.492/DRJD/2006 Tentang Pelaksanaan Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Type Baru dan Kendaraan Bermotor yang Sedang Di Produksi ( Current Production ) Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati untuk sektor transportasi darat sebesar 2 – 5 % dari penggunaan BBM transportasi darat. Penggunaan Bahan Bakar Gas jenis CNG pada taksi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pengadaan dan pemasangan Conventer Kit untuk bahan bakar gas (CNG) pada taksi di wilayah DKI Jakarta sebanyak 1.755 unit

Slide31: 

PRODUK HUKUM 2007 KM Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Kendaraan Pengangkut Peti kemas di Jalan KM Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Percontohan Transportasi Jalan KM Nomor KP 344 Tahun 2007 Tentang Penetapan Kabupaten Sragen Propinsi Jawa Tengah Sebagai Kota Percontohan Keselamatan Transportasi Jalan KM Nomor 62 Tahun 2007 Tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Propinsi KM Nomor SK 56 Tahun 2007 Tentang Penunjukan Sebagai Nara Sumber Dalam Penyelesaian Rancangan Undang-undang di Bidang Transportasi

Slide32: 

KERJASAMA LUAR NEGERI Indonesia turut menandatangani perjanjian protokol 1-Designation of Transport Road and Facilities of The ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit (AFAGIT) Telah ditandatanganinya MoU on Cross Border Movement of Commercial Buses and Coaches oleh tiga negara (Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam) dalam kerangka kerjasama BIMP-EAGA yang bertujuan untuk memfasilitasi pengangkutan orang lintas batas dengan menggunakan bus dan gerbong antara negara anggota dan yang transit melalui kawasan dari negara anggota Proses ratifikasi terhadap persetujuan antar negara tentang jaringan jalan Asia (Intergovernmental Agreement on the Asian Highway Network) sudah memasuki tahap akhir setelah dibahas dengan departemen/ instansi terkait

OUT LOOK 2008: 

OUT LOOK 2008

OUT LOOK 2008: 

OUT LOOK 2008 1. Pembangunan Fasilitas Keselamatan LLAJ seperti : rambu, marka, guardrail, delineator, paku marka, dan Trafiic Light. 2. Pembangunan prasarana ASDP berupa dermaga penyeberangan, sungai dan danau 3. Pembangunan kapal- kapal perintis 4. Subsidi operasional keperintisan LLAJ dan LLASDP seperti subsidi operasi bus perintis dan kapal penyeberangan perintis 5. Diversifikasi Bahan Bakar melalui Pengembangan Bahan Bakar Gas, Bio Fuel dan Listrik 6. Pengembangan Angkutan Umum Massal Berbasis Jalan (BRT) 7. Penyelenggaraan Kota-Kota Percontohan di Bidang Transportasi Darat

DAFTAR ISI: 

DAFTAR ISI PELAYANAN PUBLIK PRASARANA DAN SARANA KESELAMATAN DAN KECELAKAAN LEGISLASI DAN REGULASI OUTLOOK TAHUN 2008

Slide37: 

PELAYANAN PUBLIK Transportasi Laut

Slide38: 

ANGKUTAN PENUMPANG (ORANG) PELAYANAN PUBLIK Transportasi Laut *) Posisi Agustus 2007

Slide39: 

PELAYANAN PUBLIK Transportasi Laut ANGKUTAN BARANG *) Posisi Agustus 2007

Slide40: 

PERIJINAN PENGGUNAAN / GANTI BENDERA INDONESIA PELAYANAN PUBLIK Transportasi Laut *) Posisi November 2007

Slide41: 

PELAYANAN ANGKUTAN LAUT PERINTIS PELAYANAN PUBLIK Transportasi Laut *) Posisi Agustus 2007

Slide42: 

PUBLIC SERVICE OBLIGATION Kewajiban pelayanan umum Pemerintah dalam bidang angkutan penumpang transportasi laut kelas ekonomi dengan tarif ditetapkan oleh Pemerintah. Perhitungan biaya PSO didasarkan atas selisih antara pendapatan yang diperoleh oleh operator dengan tarif yang berlaku yang ditetapkan oleh Pemerintah. Kegiatan PSO sampai dengan tahun 2007 adalah sebagai berikut: PELAYANAN PUBLIK Transportasi Laut *) Sebelum APBN-P

Slide43: 

PRASARANA DAN SARANA Transportasi Laut

Slide44: 

Pembangunan Dermaga dan Pengerukan Alur Pembangunan Fasilitas Pelabuhan (dermaga) diantaranya: Tg. Priok Car Terminal di Jakarta Tg. Buton di Riau Bitung di Sulawesi Utara Fakfak, Biak, Manokwari di Papua Kegiatan Pengerukan Alur/Kolam Pelabuhan diantaranya: Palembang, Samarinda, Batang, Rembang, Lembar, Pangkal Balam PRASARANA DAN SARANA Transportasi Laut PEMBANGUNAN PRASARANA

Slide45: 

Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) di antaranya: Tg. Pinang, Teluk Bayur, Sabang, Tg. Nibung, Cilacap, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, Kendari, Pontianak, Ambon, Jayapura, Merauke

Slide46: 

Pembangunan Dermaga dan Pengerukan Alur Pembangunan Fasilitas Pelabuhan (Dermaga) PRASARANA DAN SARANA Transportasi Laut

Slide47: 

Pembangunan Dermaga dan Pengerukan Alur b. Kegiatan Pengerukan Alur/Kolam Pelabuhan PRASARANA DAN SARANA Transportasi Laut

Slide48: 

2. Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) PRASARANA DAN SARANA Transportasi Laut

Slide49: 

Pembangunan Kapal Patroli KPLP Pembangunan Kapal Negara Kenavigasian Pembangunan Kapal Marine Inspector Pembangunan Kapal Perintis Kapal Penumpang ke 24 PT. PELNI Armada Nasional PRASARANA DAN SARANA Transportasi Laut PEMBANGUNAN SARANA

Slide50: 

PEMBANGUNAN KAPAL PATROLI KPLP PRASARANA DAN SARANA Transportasi Laut

Slide51: 

PEMBANGUNAN KAPAL NEGARA KENAVIGASIAN *) Dalam proses pembangunan, kontrak efektif 15 November 2006 dan diharapkan selesai pada tahun 2009, pendanaan dari program bantuan ORET Belanda PEMBANGUNAN KAPAL MARINE INSPECTOR PRASARANA DAN SARANA Transportasi Laut

Slide52: 

PEMBANGUNAN KAPAL PERINTIS Kapal yang dibangun oleh Pemda sudah masuk trayek Angkutan Laut Perintis : Pemda Tk. I Papua : KM Papua Satu TA : 2002 – 2003 ditempatkan di Pelabuhan Jayapura. KM Yapwairon TA : 2004 – 2005 ditempatkan di Pelabuhan Biak Numfor. Pemda Merauke : KM Lady Mariana TA : 2002 – 2003 ditempatkan di Pelabuhan Merauke. KM Maroka Ehe TA : 2002 – 2003 ditempatkan di Pelabuhan Merauke. Pemda Maluku Tenggara Barat : KM Narnitu ditempatkan di Pelabuhan Saumlaki. KAPAL PENUMPANG KE 24 PT. PELNI Kontrak telah ditandatangani pada bulan Juli 2006 dan pembangunan diharapkan selesai pada bulan Mei 2008 PRASARANA DAN SARANA Transportasi Laut

Slide53: 

KESELAMATAN DAN KECELAKAAN Transportasi Laut

Slide54: 

ISPS Code KESELAMATAN DAN KECELAKAAN Transportasi Laut

Slide55: 

Kecelakaan Kapal KESELAMATAN DAN KECELAKAAN Transportasi Laut

Slide56: 

DATA-DATA KECELAKAAN KAPAL TAHUN 2004 s.d. 2007

Slide57: 

SEBAB-SEBAB TERJADINYA KECELAKAAN KAPAL PENYEBAB KECELAKAAN KAPAL OPERATOR PENGAWASAN APARAT PENGGUNA JASA/ MASYARAKAT Banyak kapal dibuat secara tradisional/ tidak mempunyai sertifikat Banyak pembuatan kapal tidak mengikuti arahan gambar kapal yang sudah disyahkan oleh Kantor Pusat Banyak sertifikat kapal sudah Kadaluarsa Peralatan komunikasi/ navigasi kapal kurang berfungsi Pemuatan berlebihan terutama on-deck Penempatan muatan/ peningkatan tidak benar Pemuatan penumpang berlebihan Kesadaran penumpang masih kurang Awak kapal tidak cukup Awak kapal tidak memenuhi syarat kecakapan Diawaki orang asing diluar prosedur Kapal dapat keluar/ masuk tempat dimana saja Jumlah lokasi aparat pengawas terbatas Tidak semua tempat singgah kapal dapat diawasi Kemungkinan pemeriksaan kurang teliti Kurangnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya keselamatan pelayaran Sering memaksakan kehendak tanpa memperdulikan keselamatan pelayaran KESELAMATAN KAPAL PEMUATAN PENGAWAKAN

Slide58: 

Faktor Manusia FAKTOR LINGKUNGAN/ ALAM Faktor Teknis Aturan Dipelabuhan (Aparat, Operator) Aturan Dikapal. (Awak Kapal dan Muatan) Aturan diperusahaan Radio Pantai (KES-PEL) Faktor Teknis, Ekonomis dan Mental Sikap Masyarakat Keselamatan kapal dan Keselamatan Pelayaran SBNP FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KECELAKAAN DILAUT Kecelakaan Kapal Penerapan

Slide59: 

Nahkoda Kapal Pemilik Kapal/ Perusahaan Pelayaran Aparat Pengawas Penerbit Sertifikat Penerapan UU No 21/92 Pemeriksaan saat diberikan S.I.B/ PORT Clear (Fisik, Dokumen, Jumlah dan Ijasah ABK) Termasuk muatan dan Penumpang Patroli laut ditingkatkan (Pangkalan PLP dan Adpel/Kanpel) Pemantauan kapal melalui Radio Pantai. (Ship Reporting System) Tindakan PEMBUATAN MAPEL UNTUK INSTANSI TERKAIT. PENINGKATAN PATROLI LAUT. DIADAKAN LATIHAN-LATIHAN DIATAS KAPAL. PENYULUHAN KESELAMATAN PELAYARAN.11 TINDAKAN/ HUKUMAN BAGI SIAPAPUN PENYEBAB KECELAKAAN KAPAL. PENUNDAAN KAPAL YANG OVERDRAFT/LEBIH PENUMPANG. TINDAKAN KERAS BAGI APARAT YANG TIDAK DISIPLIN. MENCABUT SIUP BAGI PERUSAHAAN YANG TIDAK DISIPLIN. PREVENTIF REPRESIF Yang Bertanggung Jawab Atas Kecelakaan Kapal Upaya-upaya Pencegahan PENANGGUNG JAWAB DAN UPAYA PENCEGAHAN TERJADINYA KECELAKAAN KAPAL

Slide60: 

Peningkatan pemeriksaan daya muat kapal sehingga kapal tidak berlayar dengan muatan yang melebihi kapasitas daya angkut Peningkatan pelaksanaan uji petik terhadap kapal Pengaktifan pemantauan dan monitoring kapal melalui radio pantai Peningkatan patroli laut di kawasan yang rawan kecelakaan Peningkatan latihan dan simulasi kondisi emergency secara berkala di atas kapal Penyuluhan keselamatan pelayaran kepada stakeholder dan masyarakat pengguna jasa. Peningkatan kampanye keselamatan pelayaran Telah dilaksanakan Sosialisasi: PP no. 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 55 Tahun 2006 tetntang Tata Cara Pemeriksaan Kapal di Jayapura dan Semarang UPAYA-UPAYA MENEKAN TERJADINYA KECELAKAAN KAPAL

Slide61: 

Telegram No.06/I/DN-07 tgl 02-01-2007 Perihal Penundaan Berlayar Untuk Waktu Tertentu Bagi Kapal Penyeberangan. Telegram No 20/PHBL-07 tgl 29-01-2007 Perihal Penggunaan Blanko Baru Untuk SIB dan Sailing Declaration. Telegram No.34/II/DN-07 tgl 02-02-2007 Perihal Peningkatan Kewaspadaan Keselamatan Transportasi Laut. Telegram No.71/I/PHBL tgl 17-04-2007 Perihal Tindaklanjut Instruksi Dirjen Hubla. Telegram No.89/IV/DN-07 tgl 17-04-2007 Perihal Pemberian SIB. Telegram NO.101/V/DN-07 tgl 16-05-2007 Perihal Kondisi Cuaca Yang Berubah-ubah. Telegram NO.196/VIII/DN-07 tgl 23-08-2007 Perihal Prakiraan Tinggi Gelombang di Perairan Indonesia. Telegram NO.226/X/DN-07 tgl 20-10-2007 Perihal Peningkatan Pengawasan Keselamatan Pelayaran. Telegram NO.230/XI/DN-07 tgl 02-11-2007 Perihal Peningkatan Pengawasan Keselamatan Pelayaran. Telegram NO.232/XI/DN-07 tgl 07-11-2007 Perihal Pengawasan Keselamatan Pelayaran. MAPEL-MAPEL KESELAMATAN PELAYARAN Mapel-mapel Keselamatan Pelayaran yang telah dikeluarkan oleh Ditjen Hubla antara lain:

Slide62: 

PROSES PENANGANAN KECELAKAAN KAPAL 30 Hari Berkas yang masuk Ke DITKPLP 1. Lengkap 2. Tidak Lengkap 80 Hari DISIDANGKAN Hasil Sidang Dikirim Ke Mahkamah Pelayaran Proses 14 Hari 7 Hari Penyusunan Majelis Mahkamah Pelayaran

Slide63: 

PROSES PENANGANAN KECELAKAAN KAPAL Data-data Kecelakaan Kapal dari ADPEL/ KANPEL Dikirim ke DITKPLP Dalam bentuk berkas-berkas ADPEL/ KANPEL Segera melengkapi kekurangan berkas-berkas Berkas tidak lengkap Tidak Akurat Tersangka/ Saksi Tidak Hadir Dsb Dikirim ke Mahkamah Pelayaran Disidangkan Ditunda Eksekusi Batal

Slide64: 

PROSES PENANGANAN AKIBAT KECELAKAAN Menteri Perhubungan DITKPLP

Slide65: 

LEGISLASI DAN REGULASI Transportasi Laut

Slide66: 

LEGISLASI DAN REGULASI Transportasi Laut 1. Inpres 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional a. Diarahkan untuk pemberdayaan industri pelayaran nasional melalui penerapan Azas Cabotage. b. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Inpres No 5 Tahun 2005 telah ditetapkan regulasi: - Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Convention on Maritime Liens and Mortage 1993; - 7 (tujuh) Peraturan Menteri Perhubungan; - 2 (dua) Peraturan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Perdagangan; - 1 (satu) Peraturan Menteri ESDM - 1 (satu) Peraturan Menteri Perindustrian c. Telah ditetapkan Roadmap Pelaksanaan Azas Cabotage berdasarkan komoditi yang didasarkan pada kemampuan dan kapasitas armada angkutan laut nasional yang tersedia.

Slide67: 

Selama kurun waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya Inpres 5/2005 telah terjadi peningkatan kapasitas armada dari semula 6.041 unit = GT 5.665.766 (posisi 31 Maret 2005) menjadi 7.237 unit = GT 7.297.806 (posisi 31 Agustus 2007), dengan demikian terjadi peningkatan jumlah armada sebanyak 1.196 unit kapal (19,79%) atau sebesar 1.632.040 GT (24,89%), yang sebagian besar berasal dari pengalihan bendera kapal-kapal milik perusahaan angkutan laut nasional dari bendera asing menjadi bendera Indonesia, serta pembangunan kapal baru dan pengadaan kapal bekas dari luar negeri. LEGISLASI DAN REGULASI

Slide68: 

2. Penurunan Besaran Terminal Handling Charge (THC) a. Sejak 1 November 2005, penurunan besaran THC ditetapkan sebagai berikut: - THC Peti Kemas isi ukuran 20’ semula US$ 150 menjadi US$ 95 (terdiri Container Handling Charge US$ 70 dan Surcharge US$ 25) - THC Peti Kemas isi ukuran 40’ semula US$ 230 menjadi US$ 145 (terdiri Container Handling Charge US$ 105 dan surcharge US$ 40) - Disamping itu, biaya pengurusan dokumen untuk kegiatan ekspor dan impor diturunkan dari US$ 40 menjadi Rp. 100.000,- /BL dan Rp. 100.000,-/DO

Slide69: 

b. Dampak (Manfaat): - Dengan kebijakan penurunan THC tersebut, dunia usaha khususnya kalangan eksportir dan importir nasional memperoleh manfaat langsung diperkirakan sebesar US$ 342 juta atau sekitar Rp. 3,1 trilyun per tahun, yang dihitung dari perkiraan jumlah muatan sebesar 6 juta TEUs / tahun x US$ 57/TEU= US$ 342 juta/tahun - Manfaat langsung lainnya adalah penurunan biaya pengurusan dokumen - Meningkatnya daya saing produk ekspor nasional di pasar global.

Slide70: 

3. Keppres 54 Tahun 2002 jo Keppres 24 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor. a. Hal-hal yang telah dilakukan Departemen Perhubungan : - Penurunan Besaran Terminal Handling Charge (THC). - Penataan Kepelabuhanan, mencakup: ● Pemisahan penanganan barang-barang/kargo domestik dan internasional untuk mencegah terjadinya penyelundupan, khususnya di pelabuhan-pelabuhan utama (Tg. Priok, Tg. Perak, Belawan dan Makassar ); ● Penerapan International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code pada pelabuhan-pelabuhan yang terbuka untuk perdagangan luar negeri yang telah dimulai sejak 1 Juli 2004;

Slide71: 

● Penataan Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) dan Pelabuhan Khusus (Pelsus) untuk menghindari terjadinya penyelundupan/ masuknya barang-barang umum yang tidak terkait dengan kapasitas produksi industrinya; ● Peningkatan patroli oleh kapal-kapal KPLP di pelabuhan dan di laut. b. Dampak (manfaat): Penanganan kargo di pelabuhan khususnya barang ekspor/impor menjadi lebih cepat. Berkurangnya potensi terjadinya penyelundupan melalui pelabuhan.

Slide72: 

4. Inpres 3 Tahun 2006 Tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi Hal-hal yang telah dilaksanakan Departemen Perhubungan khususnya dalam percepatan pemrosesan kargo dan pengurangan biaya di pelabuhan Tanjung Priok, mencakup: a. Kebijakan pengurangan waktu penumpukan dari 5 hari (dihitung 1 etmal) menjadi 3 hari (dihitung 1 etmal) di pelabuhan dan setelah itu dikenakan tarif progresif. b. Telah dilaksanakan Audit THC dan Kinerja Pelayanan Terminal Peti Kemas di pelabuhan Tanjung Priok yang mencakup aspek legal dan kelembagaan, tata ruang, sistem dan prosedur serta penerapan teknologi informasi dalam pelayanan peti kemas dalam rangka mewujudkan Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pelabuhan yang ekonomis, efektif dan efisien. Selanjutnya direncanakan akan dilakukan audit investigasi untuk menyelidiki biaya-biaya/pungutan yang tidak memiliki dasar hukum dalam rangka menghilangkan inefisiensi dan ekonomi biaya tinggi pelayanan peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok.

Slide73: 

c. Penerapan National Single Window (NSW) Uji coba Sistem PortNet di pelabuhan Tanjung Priok pada pertengahan bulan Desember 2007, sedangkan penerapan sistem NSW di pelabuhan Tanjung Priok akan dilaksanakan pada akhir bulan Desember 2007 Akan dilakukan evaluasi/ review terhadap pelaksanaan uji coba NSW pada bulan Januari 2008 Penerapan model operasional sistem NSW pasca uji coba akan ditetapkan kemudian setelah dilakukan kajian secara mendalam terhadap berbagai alternatif yang ada dan berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan uji coba NSW di pelabuhan Tg. Priok; Pengintegrasian Portal NSW ke dalam Portal ASEAN Single Window (ASW) akan dilakukan pada bulan September 2008.

Slide74: 

5. RUU Pelayaran dan Dampaknya a. RUU Pelayaran merupakan salah satu bagian dari paket RUU Transportasi yang telah diajukan oleh Pemerintah kepada DPR RI dengan Ampres Nomor R.95/Pres/11/2005 tanggal 10 November 2005. Saat ini sedang dilakukan pembahasan antara Pemerintah (dalam hal ini Dephub) dengan Komisi V DPR RI pada tingkat PANJA (Panitia Kerja) yang dimulai sejak tanggal 19 September 2007. b. Dampak yang diharapkan dari penyempurnaan Undang- Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran adalah merangsang peran serta pihak swasta dalam bidang pelayaran secara lebih besar, adapun yang dijadikan dasar pertimbangan kebijakan ini adalah: - Kemampuan keuangan negara yang semakin terbatas. - Menghapus monopoli - Menumbuhkan persaingan yang sehat sehingga dapat meningkatkan pelayanan. - Menciptakan efisiensi nasional.

Slide75: 

c. Dampak lainnya : - Peran bagi pemerintah daerah secara proporsional, karena adanya tuntutan otonomi daerah. - Mampu mengantisipasi kemajuan teknologi di bidang transportasi, dengan dikeluarkannya berbagai Konvensi Internasional di bidang Keamanan, Keselamatan Pelayaran serta perlindungan lingkungan dari pencemaran laut. - Tuntutan Akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas agar lebih akuntabel, transparan dan Good Governance. - Mampu mengantisipasi perkembangan angkutan multi moda transportasi, sebagaimana draft kesepakatan di antara negara-negara ASEAN yaitu ASEAN Frame Work Agreement On Multimoda Transportation.

Slide76: 

d. Peningkatan Peran Pemerintah Daerah 1) Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2001 Tentang Kepelabuhanan, yang menyebutkan bahwa Pelabuhan yang penyelenggaraannya dapat dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi adalah Pelabuhan Regional. Sedangkan pelabuhan yang diserahkan kepada Pemkab / Pemkot adalah pelabuhan lokal. 2) Telah diserahkan pengelolaan operasional 10 Pelabuhan Lokal di 6 Kabupaten kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu : - Pelabuhan Parigi Raya, Pulau Kijang dan Kuala Mandah di Kabupaten Indragiri Ilir. - Pelabuhan Way Seputih di Kabupaten Lampung Tengah. - Pelabuhan Tanglok dan Batioh di Kabupaten Sampang. - Pelabuhan Eretan dan Kalimenir di Kabupaten Indramayu. - Pelabuhan Midai di Kabupaten Natuna. - Pelabuhan Moutong di Kabupaten Perigi Moutong.

Slide77: 

6. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut a. Hal yang dilakukan oleh Menteri Perhubungan selaku Ketua Tim Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak Di Laut yaitu: - Sosialisasi Perpres No. 109 Tahun 2006 Nasional Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut kepada Anggota Tim, Adpel/Kakanpel dan Perusahaan Minyak dan Gas Bumi. - Melakukan koordinasi dengan Menteri/Panglima TNI, KAPOLRI dan Anggota Tim dalam penyusunan Pusat Komando dan Pengendali Nasional Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut dan tindak lanjut implementasi Perpres No. 109 Tahun 2006. b. Manfaat dari dibentuknya Tim ini adalah lebih terkoordinasinya sistem dan operasi penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut. .

Slide78: 

OUTLOOK TAHUN 2008 Transportasi Laut

Slide79: 

OUTLOOK TAHUN 2008 Transportasi Laut Pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok (Urgent Rehabilitation) Pembangunan Pelabuhan Tg. Batu, Bangka – Belitung Pembangunan Pelabuhan Tg. Batu, Kalimantan Selatan Penyelesaian Pembangunan Pelabuhan Dumai Fase III Lanjutan Pembangunan Pelabuhan Tg. Buton, Riau Lanjutan Pembangunan Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara Lanjutan Pembangunan Pelabuhan di Papua Pembangunan Kapal Perintis Pembangunan Kapal Patroli KPLP Lanjutan Pembangunan Kapal Negara Kenavigasian Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), Vessel Traffic System (VTS) dan Automatic Identification System (AIS)

DAFTAR ISI: 

DAFTAR ISI Transportasi Udara

Slide82: 

PELAYANAN PUBLIK Transportasi Udara

PENUMPANG ANGKUTAN UDARA: 

PELAYANAN PUBLIK PENUMPANG ANGKUTAN UDARA Jumlah penumpang angkutan udara dalam negeri pada tahun 2007 mengalami kenaikan sebesar 6,23 % (angka sementara posisi Nopember 2007). Jumlah penumpang angkutan udara luar negeri pada tahun 2007 mengalami kenaikan sebesar 11,91 % (angka sementara posisi Nopember 2007). Transportasi Udara

KARGO ANGKUTAN UDARA: 

KARGO ANGKUTAN UDARA PELAYANAN PUBLIK Angkutan kargo dalam negeri mengalami kenaikan sebesar 8,5 % dibandingkan tahun 2006, sedangkan angkutan kargo luar negeri pada tahun 2007 mengalami kenaikan 7,93 % dibandingkan tahun 2006 (angka sementara posisi Nopember 2007). Transportasi Udara

Slide85: 

PELAYANAN PUBLIK JARINGAN PENERBANGAN DALAM NEGERI B.ACEH MEDAN BENGKULU PALEMBANG SOLO GORONTALO TOLITOLI KENDARI MAKASSAR PALU TERNATE BIAK MANOKWARI SORONG FAKFAK NABIRE TIMIKA MERAUKE WAMENA SERUI KAIMANA SUMBAWA BESAR BIMA KUPANG RUTENG LARANTUKA P. PINANG T. PANDAN SAMPIT SURABAYA AMBON GN. SITOLI MAUMERE LAMPUNG JAKARTA DENPASAR MATARAM L. BAJO P. BARU PADANG JAMBI T. PINANG BATAM BALIKPAPAN BANJARMASIN WAINGAPU ENDE ATAMBUA MAMUJU KOTA BARU MUARATEWE NUNUKAN SINTANG PUTUSSIBAU TG.SELOR KUALA PEMBUANG BAUBAU POSO LUWUK LONGBAWAN MALINAU POMALA BERAU ALOR AEK GODANG HALIM PK CILACAP BINTUNI TAMBOLAKA BANDUNG JOGYAKARTA SEMARANG KETAPANG PONTIANAK SAMARINDA LANGGUR SAUMLAKI SARMI DABO SIBOLGA BADE BABO KEPI OKABA SILANGIT GEBE KAO PANGKALANBUN NATUNA TARAKAN BULI LHOKSEUMAWE PALANGKARAYA MULIA MARANGGO (TOMEA) JAYAPURA MANADO Transportasi Udara

Slide86: 

PELAYANAN PUBLIK JARINGAN PENERBANGAN LUAR NEGERI Keterangan : - Posisi Summer 2007 (berlaku 25 Maret 2007 s/d 28 Oktober 2007) - Jumlah Kota Dalam negeri 12 Jumlah kota Luar Negeri 25 Jumlah Perusahaan Penerbangan Nasional 9 ADELAIDE BRISBANE AUCKLAND JARINGAN PENERBANGAN LUAR NEGERI OLEH PERUSAHAAN PENERBANGAN NASIONAL TAHUN 2007 JAKARTA HONG KONG SINGAPORE SHANG HAI GUANGZHOU TOKYO OSAKA NAGOYA SEOUL BANGKOK DARWIN PERTH SYDNEY MELBOURNE JEDDAH RYADH DAMMAM SAIGON DAVAO PADANG JOGJAKARTA BEIJING KUALA LUMPUR MALAKA Transportasi Udara

Slide87: 

JARINGAN PENERBANGAN LUAR NEGERI OLEH PERUSAHAAN PENERBANGAN ASING TAHUN 2007 Keterangan : - Posisi Summer 2007 (berlaku 25 Maret 2007 s/d 28 Oktober 2007) - Jumlah Kota Dalam negeri 11 Jumlah kota Luar Negeri 32 Jumlah Perusahaan Penerbangan Asing 36

Slide88: 

PELAYANAN PUBLIK ANGKUTAN UDARA PERINTIS Transportasi Udara

Slide89: 

PRASARANA DAN SARANA Transportasi Udara

Slide90: 

PRASARANA DAN SARANA 162 Bandar Udara Transportasi Udara 2007 BANDARA DI INDONESIA 13 Bandar Udara ( Kawasan Timur) 12 Bandar Udara (Kawasan Barat) 12 Bandar Udara (Kawasan Barat)

Slide91: 

PRASARANA DAN SARANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN BANDAR UDARA DI DAERAH RAWAN BENCANA DAN PERBATASAN 2007 Transportasi Udara

Slide92: 

Transportasi Udara

Slide93: 

Transportasi Udara Dalam periode tahun 2005 s.d 2009 telah diprogramkan 28 bandar udara untuk dikembangkan sehingga mampu menangani operasi penerbangan pesawat jenis F-27 atau Hercules C-130. Sampai dengan tahun 2007, dari 28 bandar udara tersebut telah diselesaikan pengembangan fasilitas landasan pada 14 bandar udara sehingga mampu melayani operasi peawat sejenis F-27 atau Hercules C-130. Bandar Udara lainnya masih dalam tahap pengembangan secara bertahap, yang diantaranya didahului dengan pekerjaan tanah untuk perpanjangan landasan ataupun pengembangan apron. Kendala utama dalam pencapaian target program ini adalah kesediaan lahan untuk perpanjangan landasan yang dalam implementasinya diserahkan kepada Pemerintah Daerah setempat. Perkembangan Program Pengembangan bandar udara dalam rangka penanganan bencana serta pengembangan daerah perbatasan

Slide94: 

PRASARANA DAN SARANA PENGEMBANGAN FASILITAS SISI UDARA BANDAR UDARA UNTUK PENINGKATAN KAPASITAS BANDARA Transportasi Udara Peningkatan kapasitas bandara dari C 212 menjadi ATR 42 di 6 lokasi bandara yaitu : Bandara Teuku Cut Ali, Bandara Kuala Batee, Bandara Depati Parbo, Bandara Stagen, Bandara Pongtiku, Bandara Seko, Bandara Rampi . Peningkatan kapasitas bandara dari ATR 42 menjadi F 28 di Bandara Cut Nyak Dhien. Peningkatan kapasitas bandara dari F 28 menjadi B-737 di Bandara Ahmad Yani dan Bandara Radin Inten.

Slide95: 

PRASARANA DAN SARANA PEMBANGUNAN FASILITAS LANDASAN Pembangunan fasilitas landasan tahun 2007 sebesar 330.752 m2. menurun 74,18 % dibandingkan tahun 2006, hal ini karena pembangunan bandara yang dibiayai oleh pinjaman luar negeri (MIA, SM. Badaruddin II, Juanda) telah selesai pada tahun 2006 Transportasi Udara

Slide96: 

PRASARANA DAN SARANA PEMBANGUNAN FASILITAS BANGUNAN DAN TERMINAL Kegiatan peningkatan fasili tas bangunan terpasang pada tahun 2007 mengalami penurunan sebesar 72.41 % dibandingkan tahun 2006. Kegiatan peningkatan fasili tas terminal terpasang pada tahun 2007 menurun sebesar 96.11% dibandingkan tahun 2006. hal ini karena pembangunan bandara dibiayai pinjaman luar negeri (MIA, Badaruddin II, dan Juanda) sudah selesai pada tahun 2006 Transportasi Udara

Slide97: 

PRASARANA DAN SARANA PERKEMBANGAN PERALATAN KESELAMATAN PENERBANGAN Sampai dengan tahun 2007, 60 bandara telah dilengkapi Airfield Light untuk penerbangan malam. Sampai dengan tahun 2007 terpasang peralatan Radar (PSR, SSR, MSSR) sebanyak 35 unit di 20 lokasi yaitu; Bandara Soekarno-Hatta (3 unit), Pulau Natuna (1 unit), SM.Badaruddin II (2 unit), Supadio (2 unit), Ahmad Yani (1 unit), Polonia (3 unit), St.Syarif Kasim II (2 unit), St. Iskandar Muda (1 unit), Kijang (2 unit), Adi Sucipto (2 unit), Juanda (2 unit), Ngurah Rai (2 unit), Hasanuddin (2 unit), Sepinggan (2 unit), Syamsudin Noor (2 unit), Frans Kaisiepo (2 unit), Sam Ratulangi (1 unit), Pattimura (1 unit), Wolter Monginsidi (1 unit), Mau Hau ( 1 unit). Transportasi Udara

Slide98: 

PRASARANA DAN SARANA PERKEMBANGAN PERALATAN KESELAMATAN PENERBANGAN 3. Jumlah peralatan navigasi udara sampai dengan tahun 2007 terpasang : - NDB : 138 unit - VOR : 35 unit - DME : 40 unit - ILS : 31 unit Peralatan Security X-Ray dan kelengkapannya sampai dengan tahun 2007 telah terpasang 280 unit di bandara-bandara. Peralatan Genset sampai tahun 2007 terpasang 755 unit. Sampai tahun 2007 terpasang 544 unit fasilitas komunikasi Ground to Ground, dan 196 unit Air to Ground Transportasi Udara

Slide99: 

PRASARANA DAN SARANA PENINGKATAN PENGGUNAAN RUANG UDARA 1. Restrukturisasi ruang udara (airspace) dari 4 FIR (FIR Jakarta, FIR Ujung Pandang, FIR Biak dan FIR Bali) menjadi 2 FIR (FIR Jakarta dan FIR Ujung Pandang). Hal tersebut juga diikuti dengan re-organisasi dari 4 ACC (Medan, Jakarta, Bali dan Ujung Pandang) menjadi 2 ACC (Jakarta dan Ujung Pandang). 2. Sebagai antisipasi perkembangan arus lalulintas udara dan teknologi CNS/ATM, pada tahun 2007 telah dilakukan: Implementasi penggunaan GNSS sebagai alat bantu navigasi penerbangan; Restrukturisasi ATS rute; Implementasi RNP (Required Navigation Performance) /RNAV(Area Navigation) pada ATS routes tertentu Implementasi RVSM (Reduced Vertical Separation Minimal) (mulai FL290 hingga FL410) Persiapan penerapan otomasi peralatan ATS di Makassar (MAATS) untuk CPDLC, ADS-C dan ADS-B; Penerapan prosedur operasional berbasis satelit (GNSS) dan CPDLC. Transportasi Udara

Slide100: 

PRASARANA DAN SARANA Implementasi New English Proficiency Persiapan modernisasi system otomasi di ATC Jakarta (Jakarta Automation Air Traffic System) Instalasi system radar ADS-C dan ADS-B di lokasi yang belum terjangkau RADAR serta sebagai pengganti system RADAR yang sudah tua. Transportasi Udara Lanjutan

Slide101: 

PRASARANA DAN SARANA JUMLAH PESAWAT DAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA YANG BEROPERASI Pesawat beroperasi 536 buah yang terdiri dari 448 buah pesawat fix wings dan 88 buah pesawat rotary wings. Pesawat terdaftar : AOC 135 (seat < 30) : 230 buah AOC 121 (seat > 30) : 304 buah AOC 91 (general aviation) : 102 buah Pesawat di deregistrasi (dihapus) 19 buah yang terdiri dari 8 buah pesawat fix wings dan 1 buah pesawat rotary wings Perusahaan angkutan udara niaga berjadual : 13 perusahaan; Perusahaan angkutan udara niaga berjadual : 1 perusahaan; khusus angkutan kargo Perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal : 34 perusahaan; Perusahaaan angkutan udara bukan niaga : 25 perusahaan Transportasi Udara

Slide102: 

KESELAMATAN DAN KECELAKAAN Transportasi Udara

Slide103: 

Transportasi Udara KESELAMATAN DAN KECELAKAAN

Slide104: 

Transportasi Udara KESELAMATAN DAN KECELAKAAN

Slide105: 

Transportasi Udara KESELAMATAN DAN KECELAKAAN

Slide106: 

Transportasi Udara KESELAMATAN DAN KECELAKAAN

Slide107: 

UPAYA KESELAMATAN YANG DILAKUKAN DITJEN PERHUBUNGAN UDARA Transportasi Udara

TINDAKAN YANG SUDAH DILAKSANAKAN : : 

TINDAKAN YANG SUDAH DILAKSANAKAN : Transportasi Udara

TINDAKAN YANG SUDAH DILAKSANAKAN : : 

TINDAKAN YANG SUDAH DILAKSANAKAN : Lanjutan Mengingatkan kepada operator pesawat udara dan bandara untuk menggunakan jalur penerbangan yang telah ditetapkan, kecuali alasan yang berdampak keselamatan. 10. Mempromosikan safety melalui training seminar kepada para CEO yang dilaksanakan tgl 23 Januari 2007 serta selanjutnya secara bertahap melaksanakan training SMS (Safety Management System) kepada seluruh key personal airline. Transportasi Udara 11. Pengkategorisasian operator penerbangan yang bertujuan untuk melihat performance dari Operator penerbangan dalam kurun waktu tertentu. Penilaian setiap 3 bulanan kategori untuk pemenuhan regulasi oleh operator penerbangan, merupakan kepatuhan operator penerbangan dalam memenuhi regulasi dari evaluasi yang dilakukan Ditjen Perhubungan Udara berupa Audit, Survellance, kinerja safety Departemen, kecukupan SDM, kelengkapan personil kunci, suku cadang pendukung, Pelatihan SDM kualitas kinerja Departemen.

TINDAKAN YANG SUDAH DILAKSANAKAN : : 

TINDAKAN YANG SUDAH DILAKSANAKAN : Lanjutan 12. Upaya Indonesia yang dilakukan setelah Pelarangan Terbang oleh Uni Eropa dengan Corrective action plan untuk tahun 2008 beserta kemajuan-kemajuan yang sudah dicapai sampai saat ini, antara lain : audit airlines, surveilllance, ramp inspection, revisi peraturan keselamatan penerbangan. Penambahan SDM / tenaga yang di rekrut dari tenaga yang berpengalaman dari perusahaan penerbangan. Revisi peraturan yang memberikan kewenangan kepada staf teknis / inspector untuk melakukan tugas aksi segera apabila ditemukan hal-hal yang membahayakan penerbangan. Peningkatan SDM / pelatihan akan dilakukan secara terus menerus secara berkesinambungan. Pemeriksaan pihak ketiga (Australia) kepada PT. Garuda, dijelaskan oleh Delegasi RI, bahwa Authority penerbangan Australia (CASA) secara berkala melakukan pemeriksaan terhadap PT. Garuda dan hingga saat ini tidak ada keberatan ataupun hambatan pemeriksaan berkala juga dilakukan oleh Negara Korea dan Jepang. Transportasi Udara

TINDAKAN YANG SEDANG DILAKSANAKAN :: 

TINDAKAN YANG SEDANG DILAKSANAKAN : Transportasi Udara

TINDAKAN YANG SEDANG DILAKSANAKAN :: 

TINDAKAN YANG SEDANG DILAKSANAKAN : Transportasi Udara

TINDAKAN YANG AKAN DILAKSANAKAN :: 

TINDAKAN YANG AKAN DILAKSANAKAN :

Slide114: 

LEGISLASI DAN REGULASI Transportasi Udara

Slide115: 

LEGISLASI DAN REGULASI Transportasi Udara

Slide116: 

LEGISLASI DAN REGULASI Transportasi Udara Lanjutan Konvensi ini mengatur tentang jaminan Ditjen Perhubungan Udara (protocol), maka manfaat yang akan diperoleh adalah : Membantu negara dalam mengatasi penyediaan dana untuk pengadaan dan peremajaan pesawat negara; Memberikan kemudahan kepada perusahaan penerbangan nasional untuk memperoleh sumber kredit atas pengadaan pesawat udara; Meningkatnya kepercayaan luar negeri terhadap perusahaan penerbangan nasional dalam melakukan transaksi; Berdampak turunnya sewa pesawat dan dampak bagi masyarakat adalah adanya penurunan biaya transportasi.

Slide117: 

LEGISLASI DAN REGULASI Transportasi Udara

Slide118: 

KERJASAMA LUAR NEGERI . Transportasi Udara

Slide119: 

Kerjasama Luar Negeri Bidang Keselamatan Penerbangan KERJASAMA LUAR NEGERI DI BIDANG PENERBANGAN MELAKSANAKAN KEGIATAN, ANTARA LAIN: Australia PEMERINTAH AUSTRALIA AKAN MEMBERIKAN BANTUAN SECARA CUMA-CUMA KEPADA PEMERINTAH INDONESIA DENGAN MEMBERIKAN PERALATAN SECURITY BANDARA DI BANDARA ELTARI-KUPANG DAN MEMBERIKAN PELATIHAN KEPADA PETUGAS PENGAMAN PENERBANGAN. PELATIHAN DI BIDANG KEAMANAN PENERBANGAN BERUPA CAPACITY BUILDING PEMERINTAH AUSTRALIA MEMBERIKAN BANTUAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KAPASITAS DI BIDANG KESELAMATAN PENERBANGAN INDONESIAN TRANSPORTATION SAFETY ASSISTANCE PROGRAMME (ITSAP) Jepang Pemerintah Jepang memberikan bantuan berupa Grant JICA Security Equipment untuk 5 bandar udara yaitu ; Bandara Adi Sucipto-Yogyakarta, Soekarno-Hatta-Cengkareng, Polonia-Medan, Ngurah Rai-Bali dan Sepinggan-Balikpapan Transportasi Udara

Slide120: 

NEGARA - NEGARA MITRA HUBUNGAN UDARA INDONESIA ( POSISI TAHUN 2007 ) . Kerjasama Luar Negeri Bidang Angkutan Udara INDONESIA TELAH MEMBUAT PERJANJIAN HUBUNGAN UDARA DENGAN 71 NEGARA. NEGARA KE-71 ADALAH KENYA YANG DIBUAT PADA TAHUN 2006. NEGARA-NEGARA MITRA UDARA INDONESIA BERDASARKAN WILAYAH : AMERIKA UTARA : 2 NEGARA EROPA : 26 NEGARA ASIA : 14 NEGARA ASEAN : 10 NEGARA AFRIKA : 6 NEGARA TIMUR TENGAH/ARAB : 10 NEGARA PACIFIC : 3 NEGARA Transportasi Udara

Slide121: 

Kerjasama Luar Negeri Bidang Angkutan Udara KONDISI SAAT INI JUMLAH PERJANJIAN HUB UDARA BILATERAL 71 NEGARA, 36 AIRLINE DARI 22 NEGARA MELAKSANAKAN PENERBANGAN KE 11 KOTA TUJUAN DI INDONESIA (MEDAN, PADANG, PEKANBARU, PALEMBANG, JAKARTA, BANDUNG, SOLO, SURABAYA, DENPASAR, MATARAM, MENADO). 9 PERUSAHAAN PENERBANGAN NASIONAL TERBANG KE 12 NEGARA (HONG KONG, PR. CHINA, JEPANG, KOREA, MALAYSIA, THAILAND, SINGAPORE, VIETNAM, PHILIPINA, AUSTRALIA, SELANDIA BARU DAN ARAB SAUDI) DAN 25 KOTA TUJUAN DI MANCANEGARA. Transportasi Udara

Slide122: 

Kerjasama Luar Negeri Bidang Angkutan Udara LIBERALISASI ANGKUTAN UDARA DALAM PERUNDINGAN MULTILATERAL DAN POSISI INDONESIA WTO/GATS (GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES) APEC ASEAN/AFAS (ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT IN SERVICES) ASEAN SUB-REGIONAL : BIMP-EAGA DAN IMT-GT Transportasi Udara

Slide123: 

Kerjasama Luar Negeri Bidang Angkutan Udara A P E C (8 OPTIONS) AIRLINES OWNERSHIP AND CONTROL (PRINCIPAL PLACE OF BUSINESS); MULTIPLE AIRLINES DESIGNATION (NO RESTRICTION); TARIFFS (DOUBLE DIS-APPROVAL); AIR FREIGHT (MORE RELAXATION ARRANGEMENT THAN PASSENGERS); AIRLINES’ COOPERATIVE ARRANGEMENT (e.q. 3rd PARTY CODE SHARING) CHARTER SERVICES (COMPETITOR SCHEDULE AIRLINES); MARKET ACCESS (OPEN ALL INTERNATIONAL AIRPORT); DOING BUSINESS (FREE TRANSFER OF EARNING, FREE TO OPEN REPRESENTATIVE, FREE TO SELL AND ADVERTISE AIRLINES PRODUCT, ETC) Transportasi Udara

Slide124: 

Kerjasama Luar Negeri Bidang Angkutan Udara Roadmap for Integration of Air Travel Sectors Mencapai Open Sky dalam kawasan ASEAN Pelaksanaan secara bertahap dan progresif. Formula ASEAN – X (Negara anggota yang lain dapat bergabung dalam pelaksanaannya jika telah siap). Fleksibilitas atas pelaksanaan batas waktu yang diusulkan Transportasi Udara

Slide125: 

Kerjasama Luar Negeri Bidang Angkutan Udara I. TAHAPAN LIBERALISASI ANGKUTAN UDARA ASEAN SESUAI ASEAN ROADMAP FOR AIR SERVICES INTEGRATION (ANGKUTAN KARGO) LIBERALISASI HAK ANGKUT KETIGA DAN KEEMPAT DENGAN PENINGKATAN TONASE DAN PENAMBAHAN KOTA-KOTA YANG DITUNJUK SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM ASEAN MOU ON AIR FREIGHT SERVICES, SEJAK DESEMBER 2006; LIBERALISASI PENUH ANGKUTAN UDARA KARGO ASEAN, MULAI DESEMBER 2008; Transportasi Udara

Slide126: 

Kerjasama Luar Negeri Bidang Angkutan Udara . ASEAN MOU ON AIR FREIGHT SERVICES DITANDATANGANI TANGGAL 19 SEPTEMBER 2002 (TERMASUK OLEH INDONESIA) DAN BERLAKU SEJAK NOPEMBER 2004 MoU INI PELENGKAP PERJANJIAN BILATERAL YANG ADA; MULAI TAHUN 2008 LIBERALISASI PENUH SAMPAI HAK ANGKUT KELIMA UNTUK KOTA-KOTA YANG TELAH DITETAPKAN PENGATURAN PENAMBAHAN TONASE DAN KOTA-KOTA TAMBAHAN DILAKUKAN DENGAN PROTOKOL YANG MENGAMANDEMEN MOU ON AIR FREIGHT SERVICES. 250 TON/WEEK PER COUNTRY PAIRS (HAK ANGKUT KETIGA DAN KEEMPAT); KOTA-KOTA DI INDONESIA : PONTIANAK, BALIKPAPAN, MANADO, MAKASAR, BIAK, BATAM, PALEMBANG Transportasi Udara

Slide127: 

Kerjasama Luar Negeri Bidang Angkutan Udara . Kota/point yg ditentukan : Brunei (1): Bandar Seri Begawan Cambodia (1) : Phnom Penh Indonesia (7) : Batam, Balikpapan, Biak, Makasar, Manado, Palembang, Pontianak Lao PDR (3); Vientiane, Luang Phabang, Pakse Malaysia (1): Kuala Lumpur Transportasi Udara

Slide128: 

Kerjasama Luar Negeri Bidang Angkutan Udara . Kota/point yg ditentukan : (Lanjutan) Myanmar (2); Yangon, Mandalay Philippines : (semua point) Singapore (1); Singapore Thailand (7); Bangkok, Chiang Mai, hat yai, Khon Kaen, Ohuket, U-Tapao, Ubon Ratchathani Vietnam (4): Ha Noi, Da Nang, Ho Chi Minh City, Chu Lai Transportasi Udara

Slide129: 

Kerjasama Luar Negeri Bidang Angkutan Udara . II. TAHAPAN LIBERALISASI ANGKUTAN UDARA ASEAN SESUAI ASEAN ROADMAP FOR AIR SERVICES INTEGRATION (ANGKUTAN PENUMPANG) LIBERALISASI HAK ANGKUT KETIGA DAN KEEMPAT BAGI SEMUA TEMPAT DALAM KAWASAN PENGEMBANGAN SUB REGIONAL MULAI DESEMBER 2005; LIBERALISASI HAK ANGKUT KETIGA DAN KEEMPAT BAGI SEDIKITNYA 2 TEMPAT DI MASING - MASING NEGARA DI ANTARA KAWASAN PENGEMBANGAN SUB REGIONAL DIMULAI DESEMBER 2006; LIBERALISASI HAK ANGKUT KELIMA UNTUK SEMUA TEMPAT DI DALAM KAWASAN PENGEMBANGAN SUB REGIONAL DIMULAI DESEMBER 2006; LIBERALISASI HAK ANGKUT KELIMA BAGI SEDIKITNYA 2 TEMPAT DI MASING-MASING NEGARA DI ANTARA KAWASAN PENGEMBANGAN SUB REGIONAL DIMULAI DESEMBER 2008. Transportasi Udara

Slide130: 

LANJUTAN Kerjasama Luar Negeri Bidang Angkutan Udara LIBERALISASI HAK ANGKUT KETIGA DAN KEEMPAT DI IBU KOTA MASING-MASING NEGARA ASEAN MULAI DESEMBER 2008; LIBERALISASI HAK ANGKUT KELIMA DI IBU KOTA MASING-MASING NEGARA ASEAN MULAI DESEMBER 2010 Transportasi Udara

Slide131: 

Kerjasama Luar Negeri Bidang Angkutan Udara . KERJASAMA SUB-REGIONAL BIMP – EAGA (WILAYAH KALIMANTAN, SULAWESI DAN INDONESIA TIMUR) POINTS : BRUNEI : BANDAR SERI BEGAWAN INDONESIA : PONTIANAK, TARAKAN, MANADO, BALIKPAPAN MALAYSIA : MIRI, LABUHAN, KOTA KINABALU, KUCHING PHILIPPINA : DAVAO, GENERAL SANTOS, ZAMBOANGA, P. PRINCESSA, MINDANAO LIBERALISASI HAK ANGKUT KETIGA DAN KEEMPAT LIBERALISASI HAK ANGKUT KELIMA DILAKUKAN DENGAN KETENTUAN PENAMBAHAN PER TAHUN 2 (DUA) POINTS BAGI SETIAP NEGARA SEJAK TAHUN 2006, SEHINGGA TERCAPAI FULL LIBERALISASI PADA SEMUA EAGA ENTRY POINTS PADA TAHUN 2008 Transportasi Udara

Slide132: 

Kerjasama Luar Negeri Bidang Angkutan Udara . POINTS HAK ANGKUT KELIMA SAAT INI : BRUNEI : BANDAR SERI BEGAWAN INDONESIA : PONTIANAK, BALIKPAPAN, MANADO TARAKAN MALAYSIA : KOTA KINABALU, KUCHING, LABUAN, MIRI PHILIPPINA : DAVAO, ZAMBOANGA, PUERTO PRINCESSA, GENERAL SANTOS MENGANUT MULTIDESIGNATED AIRLINES DENGAN PRINSIP SUBSTANTIALLY OWNED AND/OR EFFECTIVELY CONTROLLED TIDAK ADA PEMBATASAN KAPASITAS, FREKUENSI DAN TIPE PESAWAT. CO-TERMINALISASI (BLINDED SECTOR) DENGAN OWN STOP-OVER RIGHT DAN CODESHARING ARRANGEMENT, SERTA KERJASAMA UNTUK RUTE YANG TIDAK DILAYANI AIRLINES NASIONAL, DIPERBOLEHKAN. TIDAK MEMPERBOLEHKAN CABOTAGE. BIMP – EAGA (LANJUTAN)

Slide133: 

IMT-GT (WILAYAH SUMATERA) POINTS : INDONESIA : MEDAN, BANDA ACEH, NIAS, PADANG MALAYSIA : IPOH, LANGKAWI, PENANG, KOTABAHRU, ALOR SETAR THAILAND : HAT YAI, PATTANI, NARATHIWAT, TRANG, NAKHONSI THAMMARAT TIDAK ADA PEMBATASAN KAPASITAS, FREKUENSI DAN TIPE PESAWAT BAGI PELAKSANAAN HAK ANGKUT KETIGA, KEEMPAT, DAN KELIMA BAGI ANGKUTAN PENUMPANG DAN CARGO. MEMPERKENANKAN CO-TERMINALISASI DENGAN OWN STOP-OVER RIGHT DAN COMMERCIAL COOPERATIVE ARRANGEMENTS. PENGURANGAN PARKING AND LANDING FEE SERTA HARMONISASI AIRPORT CHARGES Kerjasama Luar Negeri Bidang Angkutan Udara Transportasi Udara

Slide134: 

Kerjasama Luar Negeri Bidang Angkutan Udara KEBIJAKAN UMUM ANGKUTAN UDARA INTERNASIONAL INDONESIA INDONESIA MENERAPKAN KEBIJAKAN RELAKSASI HAK ANGKUTAN UDARA SECARA BERTAHAP DENGAN ELEMEN-ELEMEN KEBIJAKAN : HAK ANGKUT (FREEDOM OF THE AIR) SAMPAI DENGAN HAK ANGKUT KE KELIMA UNTUK ANGKUTAN KHUSUS KARGO DAN PENUMPANG DENGAN PRINSIP BAHWA PERTUKARAN HAK ANGKUT DIDASARKAN PADA NILAI TRAFFIC SUATU RUTE (BUKAN MIRROR RECIPROCITY); RUTE PENERBANGAN MASIH BERPEGANG PADA LETAK GEOGRAFIS; PENUNJUKAN PERUSAHAAN LEBIH DARI SATU DENGAN TETAP MENGGUNAKAN KRITERIA “SUBSTANTIAL OWNERSHIP AND EFFECTIVE CONTROL” KAPASITAS ANGKUT (TYPE PESAWAT) BEBAS; Transportasi Udara

Slide135: 

Kerjasama Luar Negeri Bidang Angkutan Udara FREKUENSI PENERBANGAN MASIH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH DENGAN JUMLAH FREKUENSI SECARA EKONOMI FEASIBLE; TARIF DITENTUKAN OLEH AIRLINES DENGAN MENGACU PADA PRINSIP DOUBLE DIS-APPROVAL; PERGANTIAN PESAWAT (CHANGE OF GAUGE) SECARA TERBATAS DIPERBOLEHKAN DI NEGARA KETIGA; CO-TERMINALISASI SECARA TERBATAS DIPERBOLEHKAN SEPANJANG INDONESIA JUGA MENDAPAT HAK YANG SAMA DENGAN NILAI TRAFFIC YANG SAMA; MENGIZINKAN KERJASAMA AIRLINES DALAM BENTUK CODE SHARING (BILATERAL ATAU THIRD PARTY CODE SHARING), DLL. MENGIZINKAN PENERBANGAN CHARTER TERBANG LANGSUNG KE DAERAH TUJUAN WISATA Lanjutan Transportasi Udara

Slide136: 

Kerjasama Luar Negeri Bidang Angkutan Udara PENETAPAN RUTE PENERBANGAN LUAR NEGERI DASAR : PERJANJIAN ANGKUTAN UDARA BILATERAL ATAU MULTILATERAL PRINSIP BILATERAL : - RESIPROCAL BASIS; - EQUAL OPPORTUNITY TREATMENT. PRINSIP MULTILATERAL : - EQUAL OPPORTUNITY TREATMENT; - NON DISCRIMINATION. Transportasi Udara

Slide137: 

Kerjasama Luar Negeri Bidang Angkutan Udara ASPEK YANG DIPERTIMBANGKAN : KEPENTINGAN NASIONAL; JARINGAN DAN RUTE PENERBANGAN DALAM NEGERI; PERMINTAAN JASA ANGKUTAN UDARA; POTENSI DAERAH; KETERPADUAN INTRA DAN ANTAR MODA. Transportasi Udara

Slide138: 

MENDORONG PERTUMBUHAN PERDAGANGAN DAN PARIWISATA DENGAN TETAP MENDORONG PENGEMBANGAN INDUSTRI PENERBANGAN; MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH KARENA ADA HUBUNGAN UDARA LANGSUNG DENGAN NEGARA LAIN, TERMASUK SEKTOR PARIWISATA; MENDORONG PERUSAHAAN PENERBANGAN MENCIPTAKAN ATAU MEMPERKUAT ‘HUB’NYA, DAN SEKALIGUS MENDORONG KERJASAMA ANTAR AIRLINES NASIONAL; MENINGKATKAN DAYA SAING AIRLINES NASIONAL TERHADAP AIRLINES ASING; MENDORONG KERJASAMA ANTARA AIRLINES NASIONAL DAN ASING; MENGHINDARI TERJADINYA “BACK-TRACK TRAFFIC”. MANFAAT LIBERALISASI BERTAHAP (TAHAP ASEAN) Kerjasama Luar Negeri Bidang Angkutan Udara Transportasi Udara

Slide139: 

Kerjasama Luar Negeri Bidang Angkutan Udara KENDALA UTAMA KINERJA PERUSAHAAN PENERBANGAN NASIONAL BELUM OPTIMAL UNTUK MENGEMBANGKAN CAKUPAN USAHA DAN MENINGKATKAN DAYA SAINGNYA; POTENSI DEMAND SEBAGIAN BESAR KOTA-KOTA DI NDONESIA YANG MEMPUNYAI BANDAR UDARA INTERNASIONAL MASIH RENDAH, SEHINGGA PENERAPAN OPEN SKY SECARA LANGSUNG HANYA TERFOKUS PADA KOTA-KOTA YANG MARKET DEMANDNYA TINGGI, SEPERTI JAKARTA, DENPASAR, SURABAYA, MEDAN, DAN PADANG; IMAGE MASYARAKAT DUNIA TERHADAP KONDISI SOSIAL DAN POLITIK INDONESIA; PERANGKAT HUKUM YANG BELUM TERINTEGRASI DENGAN BAIK (BERSIFAT SEKTORAL).

Slide140: 

Kerjasama Luar Negeri Bidang Angkutan Udara STRATEGI YANG DILAKUKAN : ANGKUTAN KARGO Penyusunan Strategic Action Plan (dalam proses); Peningkatan capacity building airlines nasional; Antisipasi ketentuan liberalisasi dalam regulasi nasional; 7 kota yang ditawarkan dalam ASEAN MoU on Air Freight, menjadi fokus utama pengembangan Infrastruktur angkutan kargo di Indonesia. Transportasi Udara

Slide141: 

Kerjasama Luar Negeri Bidang Angkutan Udara STRATEGI YANG DILAKUKAN : ANGKUTAN PENUMPANG 3RD & 4TH Freedom Capital city boleh dibuka semua; Non-Capital city (5 Kota Besar) dibuka secara bertahap, berdasarkan : Perkembangan pasar domestik dan Internasional; Perkembangan infrastruktur; Perkembangan sektor lain (potensi daerah) Transportasi Udara

Slide142: 

Kerjasama Luar Negeri Bidang Angkutan Udara STRATEGI YANG DILAKUKAN : ANGKUTAN PENUMPANG 5th Freedom Non-capital city boleh dibuka dengan syarat : Mempunyai dampak positif bagi sektor lain; Tidak berpengaruh terhadap penerbangan domestik; Transportasi Udara Lanjutan

Slide143: 

OUTLOOK TAHUN 2008 Transportasi Udara

Slide144: 

OUTLOOK TAHUN 2008 Pembangunan Bandar Udara Medan Baru sebagai pengganti Bandar Udara Polonia-Medan senilai Rp.2,057 Trilyun Pengembangan Bandar Udara Hasanuddin- Makassar senilai Rp.1,408 Triliun Pengembangan Bandar Udara Lombok Tengah senilai Rp.665 Miliar Transportasi Udara

Slide146: 

MEWUJUDKAN TERSELENGGARANYA PELAYANAN ANGKUTAN KERETA API SECARA MASSAL YANG MENJAMIN KESELAMATAN, AMAN, NYAMAN, CEPAT DAN LANCAR, TERTIB DAN TERATUR, EFISIEN, TERPADU DENGAN MODA TRANSPORTASI LAIN, SERTA MENUNJANG PEMERATAAN, PERTUMBUHAN, STABILITAS, PENDORONG, DAN PENGGERAK PEMBANGUNAN NASIONAL. MENINGKATKAN PERAN KERETA API SEBAGAI ANGKUTAN PUBLIK. MENINGKATKAN PERAN KERETA API SEBAGAI TULANG PUNGGUNG ANGKUTAN BARANG. MENINGKATKAN KERETA API SEBAGAI PELOPOR TERCIPTANYA ANGKUTAN TERPADU. MISI VISI VISI DAN MISI PERKERETAAPIAN

Slide147: 

PELAYANAN PUBLIK JUMLAH TOTAL PENUMPANG KA SAMPAI DENGAN BULAN OKTOBER 2007 SEBESAR 145 JUTA ORANG YANG JIKA DEBANDINGKAN DENGAN JUMLAH PENUMPANG PADA BULAN YANG SAMA PADA TAHUN 2006 SEBESAR 134 JUTA ORANG, MENGALAMI KENAIKAN SEBESAR 8 %. SEDANGKAN KHUSUS UNTUK ANGKUTAN KA JABOTABEK JUMLAH PENUMPANG SAMPAI DENGAN BULAN OKTOBER 2007 ADALAH 98 JUTA ORANG YANG MENGALAMI KENAIKAN SEBESAR 14 % JIKA DEBANDINGKAN DENGAN JUMLAH PENUMPANG PADA BULAN YANG SAMA PADA TAHUN 2006 SEBESAR 86 JUTA ORANG. PENINGKATAN PELAYANAN JUGA DIWUJUDKAN MELALUI UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN, ANTARA LAIN TERCERMIN PADA PENINGKATAN KUALITAS FASILITAS PELAYANAN KERETA – KERETA EKONOMI YANG DIBIAYAI MELALUI SKEMA SUBSIDI / PSO, DIMANA PERSYARATAN FASILITAS PELAYANAN MENJADI LEBIH BAIK. JUMLAH PSO PADA TAHUN 2007 SEBESAR Rp 425 MILYAR YANG JIKA DIBANDINGKAN DENGAN JUMLAH PSO PADA TAHUN 2006 SEBESAR Rp 350 MILYAR, MENGALAMI KENAIKAN SEBESAR 21 %.

Slide148: 

3. PANJANG LINTASAN YANG DIOPERASIKAN DENGAN KECEPATAN 80 ≤ V ≤ 100 Km/Jam DAN V < 60 Km/Jam PADA TAHUN 2007 MENGALAMI KENAIKAN NAMUN UNTUK KECEPATAN 100 ≤ V ≤ 120 Km / Jam MENGALAMI PENURUNAN JIKA DIBANDINGKAN DENGAN PANJANG LINTASAN YANG DIOPERASIKAN DENGAN KECEPATAN YANG SAMA PADA TAHUN 2006, HAL INI DISEBABKAN OLEH FAKTOR – FAKTOR DIANTARANYA : BERKURANGNYA FREKWENSI PERJALANAN KA JARAK JAUH. MENINGKATNYA FREKWENSI PERJALANAN KA JARAK SEDANG DAN DEKAT ( KA PERKOTAAN ). ADANYA REHABILITASI JALAN REL ( PEKERJAAN DILINTAS ) YANG MENGAKIBATKAN TERJADINYA TASPAT. PELAYANAN PUBLIK

Slide149: 

(ribu orang) *= Sampai Dengan Oktober 2007 VOLUME PENUMPANG TAHUN 2002 - OKTOBER 2007

Slide150: 

*= Sampai Dengan Oktober 2007 VOLUME PENUMPANG TAHUN 2002 - OKTOBER 2007

Slide151: 

PRODUKSI JASA KA BARANG TAHUN 2002 - OKTOBER 2007 *= Sampai Dengan Oktober 2007

Slide152: 

*= Sampai Dengan Oktober 2007

Slide153: 

*= Sampai Dengan Oktober 2007 KETEPATAN KEBERANGKATAN KERETA API

Slide154: 

*= Sampai Dengan Oktober 2007

Slide155: 

KECEPATAN TEMPUH JALAN REL KA TAHUN 2002-OKTOBER 2007 *= Hasil Pengukuran Sampai Dengan September 2007

Slide156: 

*= Hasil Pengukuran Sampai Dengan September 2007

Slide157: 

KEKUATAN ARMADA TAHUN 2002-OKTOBER 2007 Sumber : PT. KAI 2007

Slide158: 

KEKUATAN ARMADA TAHUN 2002-OKTOBER 2007

REALISASI PELAKSANAAN PSO: 

REALISASI PELAKSANAAN PSO

LEGISLASI DAN REGULASI: 

LEGISLASI DAN REGULASI 1. DALAM RANGKA MELAKSANAKAN AMANAT UU NOMOR 23. TAHUN 2007 TENTANG PERKERETAAPIAN SAAT INI SEDANG DI BAHAS 4 (EMPAT) KONSEP RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH ( RPP ). KEEMPAT RPP TERSEBUT ANTARA LAIN : RPP TENTANG PRASARANA RPP TENTANG SARANA PERKERETAAPIAN RPP TENTANG LALU LINTAS KERETA API RPP TENTANG PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN 2. DITARGETKAN PADA AKHIR BULAN MARET 2008 SUDAH DI SAHKAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Slide161: 

KEJADIAN PENCURIAN DAN PERUSAKAN TAHUN 2007 *) Selama Masa Angkutan Lebaran Oktober 2007

Slide162: 

1. USAHA YANG TELAH DILAKUKAN TERHADAP KEJADIAN PENCURIAN DAN PERUSAKAN : MELAPORKAN KEPADA POLSEK SETEMPAT MENANGKAP PENCURI LANGSUNG DISERAHKAN KE POLRES SETEMPAT MENGALIHKAN KOMUNIKASI PERJALANAN KA UNTUK PRASARANA YANG HILANG LANGSUNG DIADAKAN PENGAMANAN PENDATAAN DAN PERBAIKAN KEMBALI. PENYAMBUNGAN KEMBALI KABEL – KABEL YANG HILANG KOORDINASI DENGAN PERANGKAT DESA DAN APARAT SETEMPAT ADANYA JPJ EKSTRA MEMBINA KERJASAMA DENGAN MASYARAKAT SEKITAR REL (RONDA MALAM) PENGINTAIAN TEMPAT – TEMPAT RAWAN PENCURIAN MENGADAKAN LOKRIT DAN LORI MELAKUKAN PENGAWASAN SIAGA. 2. TELAH DILAKUKAN UPAYA PREVENTIF UNTUK MENEKAN JUMLAH KECELAKAAN KERETA API DIANTARANYA DENGAN MELAKSANAKAN INSPEKSI PADA PRASARANA DAN SARANA KERETA API. INSPEKSI KONDISI SARANA DILAKSANAKAN DI DEPO LOK DAN KERETA, INSPEKSI KONDISI PRASARANA DILAKUKAN DENGAN MENGGUNAKAN LORI DILINTAS SOLO – SEMARANG – SURABAYA PASARTURI, SURABAYA GUBENG – BANGIL – MALANG - KERTOSONO.

Slide163: 

JENIS KECELAKAAN KA TAHUN 2002 - 26 NOVEMBER 2007 *= Sampai Dengan 26 November 2007

Slide164: 

*= Sampai Dengan 26 November 2007 JENIS KECELAKAAN KA TAHUN 2002 - 26 NOVEMBER 2007

Slide165: 

KORBAN KECELAKAAN KA TAHUN 2002 - NOVEMBER 2007 *= Sampai Dengan November 2007

Slide166: 

*= Sampai Dengan November 2007

Slide167: 

KEGIATAN STRATEGIS YANG TELAH SELESAI DAN OPERASI TAHUN 2007 PEMBANGUNAN JALUR GANDA YOGYAKARTA – KUTOARJO SEPANJANG 64 Km PEMBANGUNAN JALUR GANDA SEGMEN III LINTAS CIKAMPEK – CIREBON SEPANJANG 48 Km PEMBANGUNAN DIPO DEPOK PEMBANGUNAN JALUR GANDA TANAH ABANG – SERPONG SEPANJANG 24 Km

Slide168: 

REHABILITASI PERSINYALAN SUMUT. PEMBANGUNAN PERKERETAAPIAN SUMATERA SELATAN. PEMBANGUNAN PERKERETAAPIAN LAMPUNG. PEMBANGUNAN JALUR GANDA SERPONG – PARUNG PANJANG ( 11Km ) LINTAS SERPONG - RANGKAS BITUNG. PEMBANGUNAN DOUBLE - DOUBLE TRACK MANGGARAI – CIKARANG (35Km). REHABILITASI JALAN KA JAWA BARAT LINTAS BOGOR – SUKABUMI (53Km). PEMBANGUNAN JALUR GANDA PARSIAL PURWOKERTO – KARANG SARI LINTAS CIREBON – KROYA ( 16,3KM ). PEMBANGUNAN JALUR GANDA ANTARA PEMALANG – SURODADI – LARANGAN (22Km) LINTAS TEGAL- PEKALONGAN. PROGRAM STRATEGIS SUBSEKTOR PERKERETAAPIAN TAHUN 2008

Slide169: 

PEMBANGUNAN JALAN KA SIDOARJO – GUNUNGGANGSIR TAHAP I LINTAS SURABAYA - BANGIL . REHABILITASI DAN PENINGKATAN JALAN KA LINTAS UTAMA DI JAWA (413 Km) . REHABILITASI JEMBATAN ( 27BH ) DI JAWA. PENGADAAN MATERIAL PRASARANA (REL 117 Km DAN 50 UNIT WESEL) KERETA API . REHABILITASI PERALATAN SINYAL, TELEKOMUNIKASI DAN LISTRIK (17 PAKET). PEMBANGUNAN SARANA ( K3 30 UNIT DAN LOKOMOTIF TAHAP I 3 UNIT ). PROGRAM STRATEGIS SUBSEKTOR PERKERETAAPIAN TAHUN 2008

Slide170: 

KEGIATAN STRATEGIS SELESAI DAN SIAP OPERASI TAHUN 2008 PERKERETAAPIAN NAD LINTAS BANDA ACEH – LHOKSEUMAWE ANTARA SIMPANG MANE – KRUENG GEUKEUH – BLANG PULO SEPANJANG 20 Km. PENINGKATAN PERSINYALAN SUMUT LINTAS MEDAN – TEBING TINGGI – KISARAN – RANTAU PRAPAT. PEMBANGUNAN JALUR GANDA LINTAS TEGAL PEKALONGAN ANTARA PEMALANG – SURODADI – LARANGAN SEPANJANG 22,7 Km. PEMBANGUNAN JALUR GANDA LINTAS CIREBON – KROYA ANTARA PURWOKERTO – KARANG SARI SEPANJANG 13,82 Km. PENINGKATAN JALAN KA LINTAS UTAMA DI JAWA SEPANJANG 412,75 Km. PEMBANGUNAN KERETA PENUMPANG KELAS EKONOMI SEBANYAK 30 UNIT.

DAFTAR ISI: 

DAFTAR ISI STRATEGI DAN KEBIJAKAN HASIL PEMBANGUNAN SDM PERHUBUNGAN TAHUN 2007 LULUSAN DIKLAT PERHUBUNGAN TAHUN 2007 PROGRAM STATEGIS TAHUN 2008 BADAN DIKLAT

Slide173: 

LOKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PIP Makasar ATKP Makasar BP2IP Barombong BP2TD Bali STTD Bekasi Pusdiklat Aparatur Bogor STPI Curug BP2IP Mauk BP2APPD Palembang BP2Pnb Palembang STIP Jakarta BBP3IP Jakarta BP2TL Jakarta ATKP Medan ATKP Surabaya BP2IP Surabaya PIP Semarang BP2TD Tegal BP2Pnb Jayapura Rating School P. Brandan Rating School Sorong Rating School Ambon BADAN DIKLAT

Slide174: 

Zero Accident Pembangunan : Budaya Mendahulukan Keselamatan Budaya peduli thd Keamanan Budaya Menjadi Pelayan Masyarakat yang baik Terbentuknya SDM Transportasi yang berkualitas Meningkatnya Penerimaan Negara Bukan Pajak Meningkatnya Penerimaan Devisa Negara Sistem Nilai Tujuan Sasaran BADAN DIKLAT

Slide175: 

Sarana & Prasarana Diklat : 1. Pengembangan Prasarana & Sarana bantu diklat (sesuai standar minimal) 2. Penyempurnaan Kurikulum (Harmonization, Compliance and Demand Fullfillment Curriculum) 3. Mengembangkan Metodologi (Teaching Methodology Improvement) Regulasi/Sosialisasi : Penataan Regulasi Diklat yang sudah tidak sesuai Sosialisasi Regulasi, Publikasi, Promosi Program-Program Diklat Gerakan "Reform to Safety Culture" Penegakan Regulasi di UPT Diklat Peningkatan Kualitas DIKLAT SDM Transportasi Mendukung Program Road Map To Zero Accident Kelembagaan : Pembentukan BLU UPT Diklat. Pengembangan kemitraan (Going Partnership). Pembentukan Balai Diklat Perkeretaapian Penataan Eselonisasi UPT Diklat Sumber Daya Manusia (SDM) : Peningkatan Kualitas & Kuantitas Dosen, Instruktur, Widyaiswara melalui Rintisan Gelar (S2/S3), T.O.T, Praktek Kerja Lapangan dan Recruitment. Perawatan dan Kesejahteraan Pegawai Diklat. Memelihara Kualitas SDM Diklat melalui diklat Recurrent, Refreshment dan Upgrading BADAN DIKLAT

PROGRAM BADAN DIKLAT TAHUN 2007: 

PROGRAM BADAN DIKLAT TAHUN 2007 Peningkatan Kuantitas Dan Kualitas Instruktur, Dosen Dan Widiaswara Secara Bertahap, melalui pendidikan lanjutan dan T.O.T; Menyempurnakan Kurikulum dan Silabi, disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis; Modernisasi Sarana dan Prasarana Diklat secara bertahap; Menyempurnakan Peraturan Penyelenggaraan Diklat, termasuk peraturan kewajiban mengikuti Diklat bagi Operator dan Regulator; Penyempurnaan Pola Diklat Perhubungan dan penjabarannya; Peningkatan Penyerapan Lulusan Diklat didalam dan diluar negeri. BADAN DIKLAT

Slide177: 

Hasil Kegiatan Yang Dicapai Badan Diklat Perhubungan 2007 Pendidikan lanjutan dosen dan instruktur : Pembangunan Sarana dan Prasarana Bantu Diklat : Kurikulum dan Silabi : Manajemen dan penyelenggaraan diklat : Bidang regulasi : Pendidikan Pasca Sarjana Jurusan Teknik Penerbangan di ITB Bandung : 26 Orang Pendidikan Pasca Sarjana Jurusan Pendidikan Kepelautan di Malmo : 6 Orang Pendidikan Pasca Sarjana Jurusan Teknologi Kelautan di ITS Surabaya : 27 Orang Pembangunan Rating School di Sorong (Tahap I) Pembangunan Fasilitas Laboratorium berbasis IT di STPI Curug Modernisasi Peralatan Diklat Kepelautan (METI Project) Pengembangan Laboratorium Belajar Mengajar (CBT) di UPT Diklat Penyempurnaan Kurikulum & Silaby Diklat Perhubungan Darat, Laut dan Udara; Penyusunan/Penyempurnaan Modul dan Bahan Ajar Diklat Darat, Laut dan Udara. Persiapan Pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) beberapa UPT Badan diklat; Pembentukan Dewan Guru Besar/ Dewan Penyantun di STPI Curug; Penyempurnaan Pola Diklat Perhubungan BADAN DIKLAT Telah disusun Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2007 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Bidang Operasional di Lingkungan Badan Diklat Perhubungan; Telah disusun Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi.

Slide178: 

BADAN DIKLAT DATA LULUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BADAN DIKLAT PHB. SUBSEKTOR DARAT TAHUN 2003-2007 0 0 0 0 0 27 22 33 33 49 88 102 70 123 91 116 53 42 69 63 876 980 454 691 0 0 0 0 0 0 191 135 130 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 20 0 400 0 0 200 400 600 800 1000 1200 2003 2004 2005 2006 2007 Tahun Jumlah Lulusan D-I D-II D-III D-IV Teknis Fungsional Kerjasama Prajabatan Penjenjangan Lainnya

Slide179: 

BADAN DIKLAT DATA LULUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BADAN DIKLAT PHB. SUBSEKTOR LAUT TAHUN 2003-2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 96 148 94 0 320 249 386 503 633 51974 26800 23552 31010 0 198 528 210 270 0 77 461 469 382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22738 23217 23271 18042 0 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 2003 2004 2005 2006 2007 Tahun Jumlah Lulusan D-I D-II D-III D-IV Teknis Fungsional Kerjasama Prajabatan Penjenjangan Lainnya

Slide180: 

BADAN DIKLAT DATA LULUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BADAN DIKLAT PHB. SUBSEKTOR UDARA TAHUN 2003-2007 0 0 0 0 0 72 30 31 42 0 95 67 0 40 135 73 138 57 125 132 1275 1187 961 1216 0 40 18 0 0 0 332 357 200 409 0 118 0 52 202 0 0 0 0 0 0 80 107 89 57 0 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2003 2004 2005 2006 2007 Tahun Jumlah Lulusan D-I D-II D-III D-IV Teknis Fungsional Kerjasama Prajabatan Penjenjangan Lainnya

Slide181: 

Lulusan Diklat Awal Perhubungan Tahun 2007 BADAN DIKLAT Diklat Pembentukan Bidang Transportasi Darat dan Penyeberangan Ahli Transportasi Darat (D-IV) : 63 orang Ahli Lalu Lintas Angkutan Jalan (D-III) : 37 orang Ahli Angkutan Sungai dan Penyeberangan (D-III) : 27 orang Tenaga PKB (D-II) : 49 orang Jurusan Kereta Api (D-III) : 27 orang

Slide182: 

Lulusan Diklat Perhubungan Tahun 2007 BADAN DIKLAT Diklat Pembentukan Bidang Transportasi Laut Ahli Nautika Tingkat III (D-IV) : 218 orang Ahli Teknika Tingkat III (D-IV) : 137 orang Ahli Ketata Laksanaan (D-IV) : 210 orang Teknologi Pelayaran Nusantara-I (ANT-IV) : 35 orang Teknologi Pelayaran Nusantara-I (ATT-IV) : 33 orang

Slide183: 

Lulusan Diklat Perhubungan Tahun 2007 BADAN DIKLAT Diklat Pembentukan Bidang Transportasi Udara Ahli Teknik Pesawat Udara (D-IV) : 21 orang Ahli Teknik Listrik Bandara (D-IV) : 27 orang Ahli Teknik Navigasi Udara (D-IV) : 27 orang Ahli Lalu Lintas Udara (D-IV) : 57 orang Teknik Listrik Bandara (D-III) : 29 orang Teknik Navigasi Udara (D-III) : 22 orang Teknik Listrik Bandar Udara (D-III) : 29 orang Penilik Penerangan Aeronautika (D-III) : 25 orang Operasi Bandar Udara (D-III) : 30 orang

Slide184: 

SASARAN PEMBANGUNAN DIKLAT PERHUBUNGAN TAHUN 2008 Terselenggaranya program “ Road Map To Zero Accident”; Terpenuhinya kebutuhan SDM berkualitas untuk Pengatur dan pengawasan penyelenggaraan transportasi baik di Pusat maupun Daerah ( Regulator Capacity Building); Terpenuhinya kebutuhan Penerbang berkualitas, baik untuk di dalam negeri maupun di luar negeri (Shortage); Terpenuhinya kebutuhan perwira pelaut berkualitas, baik untuk didalam negeri maupun di luar negeri ( Mendukung INPRES 5/2005 dan shortage di dunia); Terpenuhinya kebutuhan SDM pengawas lalulintas udara, laut, darat dan kereta api dengan kualitas dan kuantitas yang memadai; Terpenuhinya kebutuhan tenaga operator Kereta Api yang berkualitas (Mendukung berlakunya UU Perkeretaapian). BADAN DIKLAT

Slide185: 

Prioritas Kegiatan Diklat Tahun 2008 Diklat peningkatan kualitas tenaga pengajar (TOT). Diklat Inspector Sub Sektor Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian Diklat untuk memenuhi kompetensi standar international ICAO (NEP level 4 for ATC & Air Crew). Diklat Teknis untuk kebutuhan Sub Sektor Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian. Diklat untuk memenuhi kompetensi aparatur perhubungan. Diklat persyaratan pemenuhan sertifikasi pengadaan barang dan jasa berdasarkan Keppres 80 tahun 2003 BADAN DIKLAT

Slide186: 

KEBIJAKAN STRATEGIS TAHUN 2008 Pembangunan Sarana Pembentukan Sikap dan Perilaku; Pengadaan Peralatan Poliklinik; Perbaikan dan Perawatan Sarana Prasarana UPT Diklat; Pengembangan STPI menjadi CENTER OF EXCELLENCE dan Program PC-200; Pengembangan Kampus STTD menjadi Pilot Project Kampus Ideal Maritime Education and Training Improvement (METI) Project di 6 (enam) UPT Diklat Laut (lanjutan); Pembangunan Offshore Dynamics Positioning Simulator (Tahap I) di STIP Jakarta; Quality Assessment of Education and Training Performance in Competency of Transformation Human Resources Development Program; BADAN DIKLAT

Slide187: 

KEBIJAKAN STRATEGIS TAHUN 2008 9. Pembangunan Rating School Sorong (Lanjutan); 10.Pembangunan Rating School di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) (tahap I); 11.Pembangunan Rating School di Ambon (Tahap I); 12.Pengembangan Kampus BP2IP Surabaya (Tahap I); 13.Pengoperasian Kapal Latih KN Bima Sakti; 14.Pengoperasian Kapal Latih BP2IP Barombong; 15.Peningkatan kompetensi SDM Departemen Perhubungan melalui pemberian beasiswa untuk pendidikan Pasca Sarjana (Sandwich Program); 17.Program Ikatan Dinas, guna memenuhi tenaga-tenaga teknis terutama Pelaut dan Penerbang serta Ahli Transportasi Darat dan ASDP.

DAFTAR ISI: 

DAFTAR ISI PROGRAM KERJA TAHUN 2007 HASIL-HASIL YANG DICAPAI TAHUN 2007 PROGRAM-PROGRAM STRATEGIS TAHUN 2008

STRATEGI: 

STRATEGI Dengan mempertimbangkan hasil analisa berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi BASARNAS saat ini, maka sektor strategis yang ditetapkan dalam pelaksanaan program adalah sebagai berikut : Menjadikan BASARNAS sebagai yang terdepan dalam melaksanakan operasi SAR dalam musibah pelayaran dan penerbangan, bencana dan musibah lainnya; Mengembangkan regulasi yang mampu mengerahkan potensi SAR melalui mekanisme koordinasi yang dipatuhi oleh semua potensi SAR; Melaksanakan pembinaan SDM SAR melalui pola pembinaan SDM yang terarah dan berlanjut agar dapat dibentuk tenaga-tenaga SAR yang profesional;

Slide191: 

Melaksanakan pemenuhan sarana/ prasarana dan peralatan SAR secara bertahap agar dapat menjadikan operasi tindak awal SAR yang mandiri, cepat, tepat, dan handal sesuai ketentuan nasional dan internasional; Melaksanakan pendidikan dan pelatihan SAR melalui jenjang pendidikan sesuai dengan kebutuhan dalam lingkungan BASARNAS; Penciptaan system sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang penyelenggaraan operasi SAR; Mengembangkan kerjasama dengan Pemda melalui FKSD, organisasi dan instansi berpotensi SAR, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam rangka pembinaan potensi SAR.

Slide192: 

PROGRAM KERJA TAHUN 2007

Slide193: 

Dalam Tahun Anggaran 2007 Badan SAR Nasional memiliki beberapa program-program antara lain : a. Sekretariat Badan Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program Basarnas; Pelaksanaan urusan hukum dan kerja sama serta organisasi dan tata laksana; Pelaksanaan pengelolaan keuangan; Pelaksanaan urusan tata usaha, kehumasan, kerumahtanggaan dan perlengkapan serta kepegawaian.

Slide194: 

b. Pusat Bina Potensi SAR Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis pembinaan potensi SAR; Pelaksanaan pembinaan tenaga SAR dan pelaksanaan pelatihan ketrampilan untuk mendukung tugas operasi SAR; Pelaksanaan penyuluhan dan pemasyarakatan SAR; Pelaksanaan pembinaan, pemeliharaan, inventarisasi, penyiapan serta standardisasi peralatan SAR; Pelaksanaan koordinasi pembinaan potensi

Slide195: 

c. Pusat Bina Operasi SAR Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis operasi SAR; Pelaksanaan koordinasi tindak awal operasi SAR serta pengendalian pelaksanaan operasi SAR; Pelaksanaan kerja sama di bidang operasi dan latihan SAR: Pelaksanaan penyiapan dan pemeliharaan alat komunikasi dan elektronika; Pelaksanaan evaluasi operasi SAR.

Slide196: 

HASIL-HASIL YANG TELAH DICAPAI TAHUN 2007

Slide197: 

a. Pembangunan Prasarana Penambahan tanah 20.978 M2 untuk 12 Kantor SAR; Gedung kantor SAR di 3 lokasi yaitu : Gedung Kantor SAR Pekanbaru, Kupang dan Kantor SAR Manado; Mess Rescuer di 9 lokasi yaitu : Kantor SAR Padang, Tanjung Pinang, Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, Kupang, Kendari, Sorong dan Timika; Gudang di 4 lokasi yaitu : Kantor SAR Tanjung Pinang, Mataram, Pontianak dan Makasar; Jalan Masuk Kantor di 6 lokasi yaitu : Kantor SAR Banda Aceh, Palembang, Surabaya, Pontianak, Sorong dan Merauke.

Slide198: 

b. Pembangunan Sarana Pembangunan 2 unit kapal keselamatan (Rescue Boat) panjang 28 M dan 36 M; Pengadaan 32 unit Rubber Boat dan Out Boat Motor; Pengadaan 11 unit peralatan selam; Pengadaan 23 unit Marine Detection and navigation Kit; Pengadaan sarana penunjang untuk helikopter SAR berupa 1 set Emergency Floating dan 1 unit Rescue Hoist dan 5 unit Hydrolic Rescue Tool; Pengadaan 29 unit kendaraan roda 2 All Train; Pengadaan 5 unit kendaraan Rescue SAR; Pengadaan 24 unit Kendaraan Truck Personil;

Slide199: 

c. APBN-P 2007 Tahun 2007 Basarnas Mendapatkan APBN-P sebesar Rp. 10.955.000.000,- yang sampai saat ini masih dalam tahap pelaksanaan pekerjaan dan diperuntukan untuk : Pekerjaan Perbaikan 1 (satu) Assy Engine Pesawat helikopter BO-105; Pengadaan 1 (satu) unit Rigid Inflatable Boat (panjang 11,40 M); Pengadaan 6 (enam) unit Rigid Inflatable Boat (Panjang 5,40 M); Pengadaan 3 (tiga) unit Rescue Car.

Pelaksanaan Operasi SAR Posisi sampai dengan bulan Oktober 2007 musibah yang terdeteksi dan ditangani Basarnas dan Kantor SAR yang ada di daerah sebanyak 254 kali kejadian dengan jumlah korban sebanyak 2.599 orang selamat, 486 orang luka-luka, sedangkan korban yang meninggal sebanyak 597 orang dan hilang sebanyak 741 orang. 1) Musibah Pelayaran sebanyak 139 kali, jumlah korban sebanyak 2.987 orang, yaitu: a) Selamat : 2. 160 orang b) Luka-luka : 13 orang c) Meninggal : 250 orang d) Hilang : 564 orang: 

Pelaksanaan Operasi SAR Posisi sampai dengan bulan Oktober 2007 musibah yang terdeteksi dan ditangani Basarnas dan Kantor SAR yang ada di daerah sebanyak 254 kali kejadian dengan jumlah korban sebanyak 2.599 orang selamat, 486 orang luka-luka, sedangkan korban yang meninggal sebanyak 597 orang dan hilang sebanyak 741 orang. 1) Musibah Pelayaran sebanyak 139 kali, jumlah korban sebanyak 2.987 orang, yaitu: a) Selamat : 2. 160 orang b) Luka-luka : 13 orang c) Meninggal : 250 orang d) Hilang : 564 orang

2) Musibah Penerbangan sebanyak 8 kali, jumlah korban sebanyak 536 orang, yaitu: a) Selamat : 338 orang b) Luka-luka : 75 orang c) Meninggal : 21 orang d) Hilang : 102 orang 3) Musibah lain-lain sebanyak 107 kali, jumlah korban sebanyak 900 orang, yaitu: a) Selamat : 101 orang b) Luka-luka : 398 orang c) Meninggal : 326 orang d) Hilang : 75 orang : 

2) Musibah Penerbangan sebanyak 8 kali, jumlah korban sebanyak 536 orang, yaitu: a) Selamat : 338 orang b) Luka-luka : 75 orang c) Meninggal : 21 orang d) Hilang : 102 orang 3) Musibah lain-lain sebanyak 107 kali, jumlah korban sebanyak 900 orang, yaitu: a) Selamat : 101 orang b) Luka-luka : 398 orang c) Meninggal : 326 orang d) Hilang : 75 orang

DATA MUSIBAH YG DITANGANI BASARNAS Jan s/d Okt 2007: 

DATA MUSIBAH YG DITANGANI BASARNAS Jan s/d Okt 2007 Sumber : Pusat Bina Operasi Basarnas

Slide203: 

JUMLAH KORBAN YANG DITANGANI BASARNAS

Slide204: 

JUMLAH KORBAN PELAYARAN YANG DITANGANI BASARNAS

Slide205: 

JUMLAH KORBAN PENERBANGAN YANG DITANGANI BASARNAS

Slide206: 

JUMLAH KORBAN MUSIBAH LAIN-LAIN YANG DITANGANI BASARNAS

e. Legislasi dan Regulasi : 

e. Legislasi dan Regulasi 2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.40 Tahun 2006 tentang Pos SAR Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 Tentang Pencarian danPertolongan 3) Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 Tentang Badan SAR Nasional Dengan telah terbitnya Peraturan Presiden NO. 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional tertanggal 15 Nopember 2007 dimana Badan SAR Nasional adalah Lembaga pemerintah Non Departemen Yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Serta dalam dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang perhubungan.

LOKASI 48 POS SAR (KM 40/2006 ): 

LOKASI 48 POS SAR (KM 40/2006 )

Slide209: 

Kerjasama Luar Negeri (KSLN) 1) Latihan SAR Malindo yaitu latihan SAR antara Malaysia dengan Indonesia; 2) Latihan SAR Indopura yaitu latihan SAR antara Indonesia dengan Singapura yang rutin; 3) Latihan SAR Ausindo yaitu latihan SAR antara Australia dengan Indonesia; 4) Latihan Medical First Responder (MFR) dengan N-SET Nepal melalui program PEER; 5) Partisipasi dalam forum SAR Internasional, seperti ICAO, IMO,INSARAG dan COSPAS SARSAT. 6) Latihan Rescue Teknik dengan Jepang; 7) Latihan SAR Mission Coordinator (SMC) dengan US Coast Guard (USA).

Slide210: 

RENCANA PROGRAM-PROGRAM STRATEGIS TAHUN 2008

Slide211: 

a. Pembangunan Prasarana Pengadaan tanah untuk Kantor SAR Biak, Palembang, Jayapura, Manado, Padang dan Kendari ( 21. 815 M2); Pengadaan tanah untuk Pos SAR di 44 lokasi ( 113. 500M2); Pembangunan Gedung Kantor SAR Surabaya, Semarang dan Mataram; Pembangunan gedung Pos SAR di 9 lokasi, Kantor SAR Jakarta, Surabaya, Semarang, Padang, Denpasar, Pontianak dan Kupang; Mess Rescue di 11 lokasi yaitu : Kantor SAR Pekan Baru, Tj Pinang, Semarang, Surabaya, Denpasar. Mataram, Banjarmasin, Manado, Kendari dan Kantor SAR Merauke; Pembangunan rumah Genset di 4 lokasi yaitu : Kantor SAR Pekan baru, Semarang, Kendari dan Merauke;

Slide212: 

b. Pembangunan Sarana Pembangunan 5 (lima) unit kapal keselamatan (Rescue Boat) panjang 36 M dan 1 (satu) unit kapal alumunium panjang 40 M; Pengadaan 96 unit Rubber Boat dan Out Boat Motor untuk 24 Kantor SAR; Pengadaan Rescue Truck 25 (dua puluh lima) unit; Pengadaan Rescue Car 53 (limaa puluh tiga) unit; Pengadaan peralatan SAR (beregu dan perorangan) 48 set untuk 24 Kantor SAR; Pengadan Rigid Inflatable Boat 14 unit untuk Kantor SAR; Pengadaan Rapid Deployment land SAR Unit 4 (empat) unit; Pengadan Transportable Comunication untuk Pos SAR sebanyak 15 (lima belas ) unit; Sarana penunjang helikopter, Emergency Floating 2 (dua) unit.

Slide213: 

c. Pengembangan Sarana Utama Tindak Awal Operasi SAR Mulai Tahun 2008 melalui pinjaman bantuan luar negeri telah direncanakan pengadaan sarana udara SAR berupa 4 (empat) unit helikopter dan 2 (dua) unit pesawat fix wing untuk menunjang pelaksanaan operasi SAR.

Slide214: 

JUMLAH KORBAN YANG DITANGANI BASARNAS

Slide215: 

TERIMA KASIH DEPARTEMEN PERHUBUNGAN Sekretariat Jenderal Pusat Komunikasi Publik Jl. Merdeka Barat No.8, Jakarta Pusat Telp. 021.3451166 www.dephub.go.id

authorStream Live Help