Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Pelaksanaannya

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

OPENING . . . .

Slide 2:

Presented by : Ayu Safitri Chevin Rifan Pratama Fatmawati Lukmana Putri Hana Syafitri Wilfa Armila Puteri XI IPA 4 Assalamu’alaikum wa rohmatullahi wa barokatuh P elaksanaan D emokrasi di I ndonesia Kelompok 3

Slide 3:

PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA SEJAK ORDE LAMA,ORDE BARU, DAN REFORMASI P engertian dan pelaksanaan demokrasi disetiap negara berbeda , hal ini ditentukan oleh sejarah , budaya dan pandangan hidup,dan dasar negara serta tujuan negara tersebut . S esuai denganpandangan hidup dan dasar negara , pelaksanaan demokrasi diIndonesia mengacu pada landasan idiil dan landasan kkonstitusionalUUD 1945. Dasar demokrasi Indonesia adalah kedaulatan rakyat seperti yang yang tercantum dalam pokok pikiran ketiga pembukaanUUD 1945 : “Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasar kerakyatan , permusyawaratan / perwakilan ”. Pelaksanaannya didasarkan pada UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) “ Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”.

Slide 4:

DEMOKRASI LIBERAL P ada tanggal 14 November 1945, pemerintahan RI mengeluarkan maklumat yang berisi perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem parlementer dengan sistem demokrasi liberal . “Men teri-menteri bertanggung jawab kepada DPR . ” S elain itu , karena kemerdekaan mengeluarkan pendapat sebagai sikap sebebas-bebasnya , kritik yang selalu dilancarkan kaum oposisi bukan membangun melainkan menyerang pemerintah . Oleh karena itu , pemerintah tidak stabil . Keluarnya Maklumat pemerintah 3 november 1945 yang memberi peluang yang seluas-luasnya terhadap warga negara untuk berserikat dan berkumpul , sehingga dalam waktu singkat bermuncullah partai-partai politik bagai jamur di musim penghujan . Keanggotaan badan konstituante yang dipilih dalam pemilu 1955 , membagi aspirasi politik golongan nasionalis dan agama .

Slide 5:

K arena perbedaan di antara mereka tidak dapat diatasi dan tidak menemukan titik terang dalam hasil pemungutan suara dalam sid a ng konstituante , maka Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1945 untuk menyelamatkan negara dan kemudian menjadi sumber hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan . taken from www.google.com

DAMPAK NEGATIF DIBERLAKUKANNYA DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959 :

U UD 1945 tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen . UUD 1945 yang seharusnya menjadi dasar hukum konstitusional penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaannya hany a menjadi slogan-slogan kosong belaka . H al itu terlihat pada masa Demokrasi T erpimpin dan berlanjut sampai Orde Baru . Memberi peluang bagi militer untuk terjun dalam bidang politik . Sejak Dekrit , militer - terutama Angkatan Darat - menjadi kekuatan politik yang disegani . Hal itu semakin terlihat pada masa Orde Baru dan tetap terasa sampai sekarang . DAMPAK NEGATIF DIBERLAKUKANNYA DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959

DEMOKRASI PANCASILA:

I alah demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat tanpa oposisi dalam doktrin Manipol USDEK disebut pula sebagai demokrasi terpimpin merupakan demokrasi yang berada dibawah komando Pemimpin Besar Revolusi kemudian dalam doktrin repelita yang berada dibawah pimpinan komando Bapak Pembangunan arah rencana pembangunan daripada suara terbanyak dalam setiap usaha pemecahan masalah atau pengambilan keputusan, terutama dalam lembaga-lembaga negara. P rinsip dalam demokrasi Pancasila sedikit berbeda dengan prinsip demokrasi secara universal. DEMOKRASI PANCASILA

:

Prinsip Demokrasi Pancasila: 1. Perlindungan terhadap hak asasi manusia. 2. Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah 3. Peradilan yang merdeka berarti badan peradilan (kehakiman) merupakan badan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain contoh Presiden, BPK, DPR atau lainnya. Tujuh Sendi Pokok: Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Hukum Indonesia menganut sistem konstitusional MPR pemegang kekuasaan tertinggi Presiden adalah penyelenggaraan pemerintah yang tertinggi di bawah MPR Pengawasan DPR Menteri Negara adalah pembantu presiden, Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas

Slide 9:

DEMOKRASI ORDE LAMA Sistem Pemerintahan : Parlementer (p ada masa ini , demokrasi dengan sistem pemerintahan Parlementer berakhir karena sistem pemerintahannya berubah dari parlementer ke presidensial ) Demokrasi : Terpimpin C iri-ciri pemerintahan pada masa ini : • P eran dominan presiden • T erbatasnya partai-partai politik • B erkembangnya pengaruh komunis • M eluasnya peranan ABRI sebagai unsur-unsur sosial politik . D asar hukum pelaksanaan demokrasi ini ditetapkan dalam Sidang Umum ke-3 MPRS tahun 1965 , dengan Ketetapan MPRS No.VIII /MPRS/1965.

Slide 10:

PENYIMPANGAN-PENYIMPANGAN SAAT DEMOKRASI TERPIMPIN P ada tahun 1960 presiden membubarkan DPR hasil pemilu . I r. Soekarno diangkat presiden seumur hidup . Padahal di UUD 194 5 masa jabatan presiden hanya 5 tahun . D PRGR yang mengganti DPR hasil pemilu ditonjolkan perann ya sebagai pembantu pemerintah sedangkan fungsi kontrol ditiadakan . M enetapkan Penetapan Presiden ( Penpres ) yang memakai Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sebagai sumber hukum . D idirikan badan-badan ekstra kontitusional seperti front nasional yang dipakai oleh pihak komunis sebagai arena kegiatan , sesuai dengan taktik komunis Internasiona l. P artai politik dan pers yang dianggap menyimpang dari rel revolusi tidak dibenarkan .

Slide 11:

DEMOKRASI TERPIMPIN D i mulai tahun 1959-1966 ( di keluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ) hingga Jatuhnya kekuasaan Sukarno . Disebut Demokrasi terpimpin karena demokrasi di Indonesia saat itumengandalkan pada kepemimpinan Presiden Sukarno. Terpimpin pada saat pemerintahan Sukarno adalah kepemimpinan pada satu tangan saja yaitu presiden . D emokrasi Terpimpin merupakan reaksi terhadap Demokrasi Parlementer/Liberal. Hal ini disebabkan karena: * Pada masa Demokrasi parlementer, kekuasaan presiden hanya terbatas sebagai kepala negara. * Sedangkan kekuasaan Pemerintah dilaksanakan oleh partai. Dampaknya: Penataan kehidupan politik menyimpang dari tujuan awal, yaitu demokratisasi (menciptakan stabilitas politik yang demokratis) menjadi sentralisasi (pemusatan kekuasaan di tangan presiden).

DEMOKRASI ORDE BARU :

DEMOKRASI ORDE BARU Pada tanggal 3 Juli 1971 , dilaksanakan pemilu I pada masa pemerintahan Orde Baru yang dikuti oleh 10 partai politik berdasarkan UU No. 15 tahun 1969 . Pada tanggal 5 Januari 1973, terjadi penyederhanaan partai politik , partai yang berbasis agama, seperti NU, PSSI, Pert dan Parmusi berfusi menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pada tanggal 11 januari 1973 , PNI, Parkindo , IPKI, Partai Katolik dan Murba berfusi menjadi Partai Demokrasi Indonesia, (PDI), sehingga pemilu 4 Mei 1977 hanya diikuti oleh 3 Partai . Yang sama akhirnya pada tahun 1997 diikuti oleh 2 parpol dan 1 golongan , yaitu (PDI, PPP, dan Golkar ).

REFORMASI:

Pada tanggal 7 Juni 1999 diadakan pemilu Legislatif yang diikuti oleh 48 Partai Politik dengan penyelengaaraan Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang anggotanya tediri dari partai politik dan pemerintah melalui perunbahan terhadap UU Partai Politik dan UU Pemilu , yakni UU No. 2 dan No. 3 tahun 1999 . pemenang Pemilu I pada masa reformasi adalah PDIP Pada tanggal 5 April 2004 dilakukan Pemilu legislatif dengan UU No. 12/2003 dan UU No. 31 / 2002 yang diikuti oleh 24 Parpol , dengan penyelenggara Pemilu adalah KPU. REFORMASI

Slide 14:

Pada tanggal 5 Juli 2004 Pemilihan Presiden dengan UU No. 23 / 2003 pertama kali Indonesia mengadakan pemilihan presiden secara langsung . Aturannya adalah jika tidak ada yang memperolek 50% jumlah suara maka pemilu dilanjudkan pada putran kedua . Yaitu tanggal 20 September 2004 sehingga pada tanggal 20 Oktober 2004, Indonesia mempunyai pemirintahan baru yaitu Susilo Bambang Yudhoyono ( sebagai Presiden RI 2004-2009) dan wakil Preside M. Jusuf Kalla ( wapres RI 2004 – 2009). Kemudian diadakan pemilu pada 2009 – 2014 dengan presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Budion o )

PEMILU ORDE LAMA:

Pada masa sesudah kemerdekaan , Indonesia menganut sistem multi partai yang ditandai dengan hadirnya 25 partai politik . Hal ini ditandai dengan Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945 dan Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945. Menjelang Pemilihan Umum 1955 yang berdasarkan demokrasi liberal bahwa jumlah parpol meningkat hingga 29 parpol dan juga terdapat peserta perorangan . Pada masa diberlakukannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 , sistem kepartaian Indonesia dilakukan penyederhanaan dengan Penpres No. 7 Tahun 1959 dan Perpres No. 13 Tahun 1960 yang mengatur tentang pengakuan , pengawasan dan pembubaran partai-partai . Kemudian pada tanggal 14 April 1961 diumumkan hanya 10 partai yang mendapat pengakuan dari pemerintah , antara lain adalah sebagai berikut : PNI, NU, PKI, PSII, PARKINDO, Partai Katholik , PERTI MURBA dan PARTINDO . Namun , setahun sebelumnya pada tanggal 17 Agustus 1960, PSI dan Masyumi dibubarkan . Dengan berkurangnya jumlah parpol dari 29 parpol menjadi 10 parpol tersebut , hal ini tidak berarti bahwa konflik ideologi dalam masyarakat umum dan dalam kehidupan politik dapat terkurangi . Untuk mengatasi hal ini maka diselenggarakan pertemuan parpol di Bogor pada tanggal 12 Desember 1964 yang menghasilkan " Deklarasi Bogor." PEMILU ORDE LAMA

PEMILU REFORMASI:

P emilu pertama di masa reformasi hampir sama dengan pemilu pertama tahun 1955 diwarnai dengan kejutan dan keprihatinan . Pertama , kegagalan partai-partai Islam meraih suara siginifikan . Kedua , menurunnya perolehan suara Golkar . Ketiga , kenaikan perolehan suara PDI P. Keempat , kegagalan PAN, yang dianggap paling reformis , ternyata hanya menduduki urutan kelima . Kekalahan PAN, mengingatkan pada kekalahan yang dialami Partai Sosialis , pada pemilu 1955, diprediksi akan memperoleh suara signifikan namun lain nyatanya . P emilu 2004, merupakan pemilu kedua dengan dua agenda, pertama memilih anggota legislatif dan kedua memilih presiden . Untuk agenda pertama terjadi kejutan , yakni naiknya kembali suara Golkar , turunan perolehan suara PDI-P, tidak beranjaknya perolehan yang signifikan partai Islam dan munculnya Partai Demokrat yang melewati PAN. Dalam pemilihan presiden yang diikuti lima kandidat ( Susilo Bambang Yudhoyono , Megawati Soekarno Putri , Wiranto , Amin Rais dan Hamzah Haz ), berlangsung dalam dua putaran , telah menempatkan pasangan SBY dan JK, dengan meraih 60,95 persen . PEMILU REFORMASI

Slide 17:

TERIMA KASIH Wassalamu’alaikum wr. wb. Wassalamu’alaikum wr. wb. Wassalamu’alaikum wr. wb. Wassalamu’alaikum wr. wb. Wassalamu’alaikum wr. wb. Wassalamu’alaikum wr. wb. Wassalamu’alaikum wr. wb. Wassalamu’alaikum wr. wb. Wassalamu’alaikum wr. wb. Wassalamu’alaikum wr. wb.