Presentasi Perekonomian Indonesia

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

By: syamsialang (6 month(s) ago)

bagus Presentasinya, bisa nggak share juga ke kami? Ke: syamsialang@gmail.com

By: rahmadiagus75 (17 month(s) ago)

bisa di share ngak?? email radizqi@gmai.com

By: VanRalph (31 month(s) ago)

Bagus tuh Presentasinya, bisa nggak share juga ke kami? Ke: robbenjen@yahoo.com

By: asiyah (31 month(s) ago)

bagus presentasinya tapi dprivasi gak bisa di download...hikz..

By: miiira (36 month(s) ago)

mohon kirim ke email saya :)

See all

Presentation Transcript

Perekonomian Indonesia : 

1 Perekonomian Indonesia Prepared by: Husnul Khatimah

Silabus : 

2 Silabus Judul Mata Kuliah: Perekonomian Indonesia SKS: 3 Deskripsi Mata Kuliah: Mata kuliah ini membahas tentang berbagai aspek yang terjadi dalam perekonomian Indonesia sejak merdeka hingga saat ini. Materi kuliah ini meliputi: Sejarah ekonomi Indonesia Sistem Ekonomi Indonesia Pendapatan Nasional, pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi Indonesia Kemiskinan dan Kesenjangan Distribusi Pendapatan Pembangunan Ekonomi Daerah Sektor Pertanian Industrialisasi Neraca Pembayaran dan Ketergantungan Terhadap Modal Asing.

Tugas Mahasiswa : 

3 Tugas Mahasiswa Membuat makalah secara berkelompok: masing-masing 3 orang Topik: Masalah kemiskinan dan kesenjangan pendapatan di Indonesia Kesenjangan pembangunan antardaerah di Indonesia Krisis pangan dan masalah pembangunan pertanian di Indonesia Industrialisasi dan masalahnya Neraca Pembayaran Internasional dan Hutang LN Indonesia Dikumpulkan saat UTS dan akan dipresentasikan pada minggu ke 9, 10 dan 11 perkuliahan.

POKOK BAHASAN I :SEJARAH EKONOMI INDONESIA : 

4 POKOK BAHASAN I :SEJARAH EKONOMI INDONESIA Sejarah perkembangan ekonomi Indonesia dibagi dalam lima tahap: Orde Lama (1945 – 1965), ciri-cirinya : Keadaan ekonomi mengalami stagflasi (stagnasi dan inflasi). Defisit saldo neraca pembayaran dan defisit keuangan pemerintah sangat besar (1965 : defisit 200% APBN). Jumlah pendapatan pemerintah rata-rata Rp 151 juta (’55-65), sedangkan pengeluaran rata-rata 359 juta atau lebih dari 100% pendapatan. Kegiatan sektor pertanian dan sektor industri manufaktur relatif terhenti karena keterbatasan kapasitas produksi dan infrastruktur pendukung. Tingkat inflasi sangat tinggi, mencapai lebih dari 300 - 500% per tahun. Dalam sistem pemerintahan diterapkan beberapa sistem dari demokrasi liberal (1949-1956), kemudian demokrasi terpimpin (1957-1965).

Slide 5: 

5 Banyak terjadi konflik politik untuk merebut kekuasaan di antara sejumlah partai, hal ini disebabkan oleh jumlah partai yang cukup banyak. Adanya usaha untuk melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan asing yang dulunya milik pemerintah Belanda. Rata-rata pertumbuhan ekonomi selama dekade 1950-an 7%/tahun, turun menjadi 1,9% pada tahun 1965-1966 bahkan nyaris terjadi stagflasi. Selama periode 50-an struktur ekonomi Indonesia masih peninggalan zaman kolonialisme. Sektor yang mendominasi pertambangan, distribusi, transportasi, bank, dan pertanian komersil.

Tabel 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 1951-1966* : 

6 Tabel 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 1951-1966*

Tabel 1.2 Saldo APBN : 1955 – 1965 (juta rupiah) : 

7 Tabel 1.2 Saldo APBN : 1955 – 1965 (juta rupiah)

Tabel 1.3 Perkembangan Inflasi dan Jumlah Uang Beredar : 1955 - 1966 : 

8 Tabel 1.3 Perkembangan Inflasi dan Jumlah Uang Beredar : 1955 - 1966

Slide 9: 

9 2. Orde Baru (Maret 1966 – Mei 1998). Ciri-cirinya : Orde baru memiliki perhatian kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi dan sosial di tanah air. Orde baru menjalin kerjasama dengan pihak barat dan menjauhi pengaruh ideologi komunis. Sebelum melakukan pembangunan Repelita, dilakukan pemulihan stabilitas ekonomi, sosial, dan politik serta rehabilitasi ekonomi di dalam negeri. Sasaran kebijakan terutama untuk menekan kembali tingkat inflasi, mengurangi defisit keuangan pemerintah, dan menghidupkan kembali kegiatan produksi, termasuk ekspor yang sempat mengalami stagnasi pada Orde Lama. Penyusunan rencana Pelita secara bertahap dengan target-target yang jelas sangat dihargai oleh negara-negara Barat. Tujuan jangka panjang dari pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru : meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui suatu proses industrialisasi dalam skala besar, yang pada saat itu dianggap sebagai satu-satunya cara yang paling tepat dan efektif untuk menanggulangi masalah-masalah ekonomi, seperti kesempatan kerja dan defisit neraca pembayaran.

Slide 10: 

10 Terjadi perubahan struktural dalam perekonomian Indonesia selama masa Orde Baru jika dilihat dari perubahan pangsa PDB (Produk Domestik Bruto), terutama dari sektor industri. Kontribusi sektor industri sekitar 8% (1960) menjadi 12% (1983). Hal ini menunjukkan terjadinya proses industrialisasi atau transformasi ekonomi dari negara agraris menuju semiindustri. Proses pembangunan dan perubahan ekonomi semakin cepat pada paruh dekade 80-an, di mana pemerintah mengeluarkan berbagai deregulasi di sektor moneter maupun riil dengan tujuan utama meningkatkan ekspor nonmigas dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta berkelanjutan. Deregulasi menyebabkan terjadinya pergeseran dari semula tersentralisasi menjadi desentralisasi dan peranan sektor swasta semakin besar. Pada level meso (tengah) dan mikro, pembangunan tidak terlalu berhasil : jumlah kemiskinan tinggi, kesenjangan ekonomi meningkat di akhir 90-an. Secara umum dalam Orde Baru terjadi perubahan orientasi kebijakan ekonomi yang semula bersifat tertutup di Orde Lama menjadi terbuka pada Orde Baru.

Slide 11: 

11 Perkembangan ekonomi masa Orde Baru lebih baik dari Orde Lama disebabkan oleh beberapa faktor : Kemauan Politik yang kuat dari pemerintah untuk melakukan pembangunan atau melakukan perubahan kondisi ekonomi. Stabilitas politik dan ekonomi yang lebih baik daripada masa Orde Lama. Pemerintah Orde Baru berhasil menekan inflasi. Mereka juga berhasil menyatukan bangsa dan kelompok masyarakat serta meyakinkan mereka bahwa pembangunan ekonomi dan sosial adalah jalan satu-satunya agar kesejahteraan masyarakat di Indonesia dapat meningkat. Sumber daya manusia yang lebih baik. SDM di masa ORBA memiliki kemampuan untuk menyusun program dan strategi pembangunan dengan kebijakan-kebijakan yang terkait serta mampu mengatur ekonomi makro secara baik. Sistem politik dan ekonomi terbuka yang berorientasi ke Barat. Hal ini sangat membantu khususnya dalam mendapatkan pinjaman luar negeri, PMA dan transfer teknologi serta ilmu pengetahuan.

Slide 12: 

12 Kondisi ekonomi dan politik dunia yang lebih baik. Selain terjadi oil boom (tingkat produksi minyak dan harganya yang meningkat), juga kondisi ekonomi dan politik dunia pada era ORBA khususnya setelah perang dingin berakhir, jauh lebih baik daripada semasa ORLA. 3. Pemerintahan Transisi, ciri-cirinya : Diawali dengan melemahnya nilai tukar baht Thailand terhadap USD pada Mei 1997, sehingga para investor mengambil keputusan jual baht untuk beli USD. Melemahnya baht merambah sampai ke mata uang Asia lainnya (Ringgit Malaysia hingga Rupiah). Hal ini menyebabkan terjadinya krisis keuangan di Asia. Nilai tukar Rupiah terus melemah terhadap USD, pemerintah melakukan intervensi dengan memperluas rentang intervensi. Namun hal itu tidak banyak membantu pemulihan nilai tukar rupiah thd USD. Pada Oktober 1997, pemerintah memutuskan meminta bantuan keuangan pada IMF.

Slide 13: 

13 Paket bantuan I sebesar USD 40 Milyar diturunkan pada akhir Okt 1997. Bantuan tersebut diikuti dengan persyaratan penutupan atau pencabutan izin usaha 16 bank swasta yang dinilai tidak sehat. Setelah paket bantuan, justru nilai tukar Rp semakin melemah. Akhirnya pemerintah membuat kesepakatan dengan IMF dalam bentuk Letter of Intent (LoI) pada Januari 1998. LoI berisi 50 butir kebijakan mencakup ekonomi makro (fiskal dan moneter), restrukturisasi sektor keuangan, dan reformasi struktural. Di bidang fiskal : penegasan penggunaan prinsip anggaran berimbang pada APBN, usaha pengurangan pengeluaran pemerintah (menghilangkan subsidi BBM dan listrik), membatalkan sejumlah proyek infrastruktur yang besar, serta peningkatan pendapatan pemerintah. Setelah gagal dengan kesepakatan pertama, dibuat lagi kesepakatan baru pada Maret 1998 dengan nama Memorandum Tambahan tentang Kebijakan Ekonomi dan Keuangan (MTKEK).

Slide 14: 

14 Memorandum tambahan itu antara lain : Program stabilisasi, dengan tujuan utama menstabilkan pasar uang dan mencegah inflasi. Restrukturisasi perbankan dengan tujuan untuk menyehatkan perbankan nasional. Reformasi struktural dalam perekonomian. Penyelesaian utang luar negeri swasta dengan melibatkan pemerintah. Bantuan untuk rakyat kecil sebagai kompensasi penurunan subsidi BBM dan listrik. Pada periode ini masih dipimpin oleh Soeharto, namun pada akhir Mei 1998, terjadi gerakan mahasiswa untuk menurunkannya. Soeharto kemudian digantikan oleh Habibie yang merupakan awal terbentuknya pemerintahan transisi. Disebut dengan transisi karena seharusnya melakukan perubahan (reformasi) terhadap apa yang sudah dilakukan pemerintahan sebelumnya, tetapi ternyata pemerintahan yang baru ini masih dianggap bagian dari gaya Orde Baru dan tidak ada perubahan yang nyata dalam perekonomian.

Slide 15: 

15 4. Pemerintahan Reformasi Pada tahun 1999 dilakukan Pemilu, dengan kemenangan PDI Perjuangan. Pada saat SU MPR terpilih Gus Dur dan Megawati sebagai pasangan Presiden dan Wapres. Pada awal pemerintahannya, kalangan masyarakat menaruh harapan besar thd kemampuan dan kesungguhan Gus Dur utk mengembalikan perekonomian dan menuntaskan masalah yang ada. Dibanding tahun 1998, pada tahun 1999 keadaan ekonomi relatif membaik, laju PDB mulai positif. Tahun 2000 bahkan mencapai 5%, laju inflasi dan suku bunga juga dapat ditekan. Namun kondisi itu tidak bertahan lama, karena Gus Dur mengeluarkan ucapan-ucapan yang seringkali kontroversial dan membingungkan pelaku bisnis, sehingga perekonomian kembali menurun. Selama pemerintahannya, hampir tidak ada permasalahan dalam negeri yang dapat terselesaikan dengan baik.

Slide 16: 

16 Hubungan pemerintah dengan IMF pun memburuk, terutama karena dilakukannya amandemen terhadap UU No. 23 tahun 1999 mengenai Bank Indonesia (munculnya independensi bank sentral), penerapan otonomi daerah, terutama menyangkut kebebasan daerah untuk pinjam uang dari luar negeri, dan revisi RAPBN 2001 yang tertunda pelaksanaannya. Terjadi ketidakstabilan politik dan sosial yang menyebabkan naiknya country risk Indonesia, shg pelaku bisnis menjadi enggan masuk ke Indonesia. Perkembangan indikator ekonomi Indonesia (IHSG menunjukkan trend pertumbuhan negatif), kurs Rp kembali turun ke level Rp 10.000,00/USD

Slide 17: 

17 5. Pemerintahan Gotong Royong (Masa Megawati) Saat awal pemerintahan Megawati sempat terjadi peningkatan kepercayaan masyarakat dunia terhadap ekonomi Indonesia. Pemerintahan Mega mewarisi masalah ekonomi yang masih cukup berat : suku bunga SBI 17%, saldo negatif neraca pembayaran dan defisit APBN yang semakin besar. Pertumbuhan ekonomi pada masanya relatif rendah, karena kurang berkembangnya investasi swasta (PMDN) maupun PMA. Pertumbuhan output juga relatif rendah, tingkat inflasi (2002) mencapai di atas 10% akibat kenaikan BBM, listrik dan telepon Secara umum, pada masa pemerintahan Gotong Royong ada kesuksesan yang terjadi terutama dalam hal peningkatan jumlah cadangan devisa (karena ekspor cenderung meningkat), inflasi dapat distabilkan di bawah 10%, dan IHSG mengalami perbaikan.

POKOK BAHASAN II :SISTEM EKONOMI INDONESIA : 

18 POKOK BAHASAN II :SISTEM EKONOMI INDONESIA A. Pengertian Sistem Ekonomi Menurut Dumairy (1996) : sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antarmanusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Sebuah sistem ekonomi terdiri atas unsur-unsur manusia sebagai subjek; barang-barang ekonomi sebagai objek, serta seperangkat kelembagaan yang mengatur dan menjalinnya dalam kegiatan berekonomi. perangkat kelembagaan terdiri dari : lembaga-lembaga ekonomi (formal maupun nonformal); cara kerja; mekanisme hubungan; hukum dan peraturan-peraturan perekonomian; serta kaidah dan norma-norma lain (tertulis maupun tidak tertulis); yang dipilih dan diterima atau ditetapkan oleh masyarakat di tempat tatanan kehidupan yang bersangkutan berlangsung. Jadi, dalam perangkat kelembagaan ini termasuk juga kebiasaan, perilaku, dan etika masyarakat; sebagaimana mereka terapkan dalam berbagai aktivitas yang berkenaan dengan pemanfaatan sumber daya bagi pemenuhan kebutuhan.

Pengertian sistem ekonomi lanjutan.. : 

19 Pengertian sistem ekonomi lanjutan.. Menurut Sheridan (1998 : 6) : economic system refers to the way people perform economic activities I their search for personal happines. Dengan kata lain, sistem ekonomi adalah cara manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan atau memberikan kepuasan pribadinya. Menurut Sanusi (2000 : 10) : sistem ekonomi merupakan suatu organisasi yang terdiri atas sejumlah lembaga atau pranata (ekonomi, sosial-politik, ide-ide) yang saling memengaruhi satu dengan lainnya yang ditujukan ke arah pemecahan problem-problem ; produksi-distribusi-konsumsi yang merupakan problem dasar setiap perekonomian. Menurut Lemhannas : sistem ekonomi merupakan cabang ilmu ekonomi. Adapun sistem diartikan sebagai suatu totalitas terpadu yang terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan, saling terkait, saling memengaruhi, dan saling tergantung menuju tujuan bersama tertentu.

Pengertian sistem ekonomi lanjutan.. : 

20 Pengertian sistem ekonomi lanjutan.. Menurut Sanusi, ada tujuh elemen penting dari sistem ekonomi, yaitu : Lembaga-lembaga/pranata-pranata ekonomi Sumber daya ekonomi Faktor-faktor produksi Lingkungan ekonomi Organisasi dan manajemen Motivasi dan perilaku pengambilan keputusan atau pemain dalam sistem itu. Proses pengambilan keputusan. Ada lima kekuatan yang memengaruhi sistem ekonomi menurut Sanusi (2000), yaitu : Sumber-sumber sejarah, kultur/tradisi, cita-cita, keinginan-keinginan, dan sikap masyarakat. SDA, termasuk iklim Filsafat yang dimiliki dan dibela oleh sebagian besar masyarakat

Kekuatan yang memengaruhi sistem ekonomi… : 

21 Kekuatan yang memengaruhi sistem ekonomi… Teorisasi yang dilakukan masyarakat pada masa lalu atau sekarang, mengenai bagaimana cara mencapai cita-cita/keinginan-keinginan serta tujuan-tujuan/sasaran-sasaran yang dipilih. Trial dan errors atau uji coba yang dilakukan oleh masyarakat dalam usaha mencari alat-alat ekonomi. Sedangkan menurut Lemhannas, ada 8 kekuatan yang memengaruhi sistem ekonomi : Falsafah dan ideologinya Akumulasi ilmu pengetahuan yang dimiliki masyarakatnya Karakteristik demografinya Nilai estetika, norma-norma, serta kebudayaan masyarakatnya Sistem hukum nasionalnya

Kekuatan yang memengaruhi sistem ekonomi… : 

22 Kekuatan yang memengaruhi sistem ekonomi… Sistem politiknya Subsistem-subsistem sosialnya, termasuk pengalaman sejarah pada masa lalu serta uji coba yang dilakukan masyarakatnya dalam mewujudkan tujuan ekonominya.

Macam-macam Sistem Ekonomi : 

23 Macam-macam Sistem Ekonomi Menurut Sanusi (2000 : 12), perbedaan antarsistem ekonomi satu dengan lainnya terlihat dari ciri-cirinya : Kebebasan konsumen dalam memilih barang atau jasa yang dibutuhkan Kebebasan masyarakat memilih lapangan kerja Pengaturan pemilihan/pemakaian alat-alat produksi Pemilihan usaha yang dimanifestasikan dalam tanggung jawab manajer Pengaturan atas keuntungan usaha yang diperoleh Pengaturan atas motivasi usaha Pembentukan harga barang konsumsi dan produksi Penentuan pertumbuhan ekonomi Pengendalian stabilitas ekonomi Pengambilan keputusan Pelaksanaan pemerataan kesejahteraan.

Macam-macam Sistem Ekonomi lanjutan.. : 

24 Macam-macam Sistem Ekonomi lanjutan.. Ada tiga macam sistem ekonomi menurut Sanusi : Sistem Ekonomi Kapitalis, ciri-cirinya : Hak milik pribadi. Alat-alat produksi atau sumber daya ekonomi seperti SDA, modal, dan tenaga kerja dimiliki oleh individu dan lembaga lembaga swasta. Adanya kebebasan berusaha dan kebebasan memilih. Kegiatan produksi dapat dengan bebas dilakukan oleh siapa saja yang mempunyai inisiatif. Kebebasan memilih terkait dengan kedaulatan konsumen dan kebebasan pengusaha untuk memeroleh sumber daya ekonomi. Kebebasan juga dimiliki oleh pekerja dalam memilih setiap jenis pekerjaan yang dikehendakinya. Motif kepentingan diri sendiri. Merupakan kekuatan utama dari sistem ekonomi kapitalis adalah motivasi individu untuk memenuhi kepentingan/keuntungan diri sendiri.

Ciri Sistem Ekonomi Kapitalis… : 

25 Ciri Sistem Ekonomi Kapitalis… Persaingan. Setiap individu atau pelaku ekonomi swasta, baik pembeli maupun pengusaha, dengan motivasi mencari keuntungan yang maksimum bebas bersaing di pasar dengan kekuatan masing-masing. Setiap pelaku ekonomi swasta bebas memasuki dan meninggalkan pasar. Harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Segala keputusan yang diambil oleh pengusaha (penjual) dan konsumen (pembeli) dilakukan melalui sistem pasar. Dengan demikian, tingkat harga dan jumlah produksi yang terjual ditentukan sepenuhnya oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Peranan pemerintah terbatas. Pemerintah mempunyai peran yang dapat membatasi berbagai kebebasan individu. Misal, mengeluarkan peraturan yang melarang praktik monopoli nonalamiah dan melindungi hak-hak konsumen dan pekerja. Menurut Dumairy (1996 : 32), sistem ekonomi kapitalis adalah : suatu sistem ekonomi yang menyandarkan diri sepenuhnya pada mekanisme pasar, prinsip laissez faire (persaingan bebas), meyakini kemampuan “the invisible hand” dalam menuju efisiensi ekonomi.

Ciri Sistem Ekonomi Kapitalis dan Sosialis… : 

26 Ciri Sistem Ekonomi Kapitalis dan Sosialis… Dumairy… Mekanisme pasarlah (kekuatan permintaan dan penawaran) yang akan menentukan secara efisien ketiga pokok persoalan ekonomi (apa yang harus diproduksi, bagaimana memproduksinya, dan untuk siapa diproduksi). 2. Sistem Ekonomi Sosialis Menurut Dumairy (1996 : 32), sistem ekonomi sosialis adalah kebalikan dari sistem ekonomi kapitalis. Bagi kalangan sosialis, pasar justru harus dikendalikan melalui perencanaan terpusat. Adanya berbagai distorsi dalam mekanisme pasar menyebabkannya tidak mungkin bekerja secara efisien; oleh karena itu pemerintah atau negara harus turut aktif dalam perekonomian.

Sistem ekonomi sosialis.. : 

27 Sistem ekonomi sosialis.. Sistem ekonomi sosialis dapat dibagi dalam sua subsistem, yaitu : Sistem Ekonomi Sosialis Marxis atau sistem ekonomi komando, cirinya : Seluruh unit ekonomi baik produsen, konsumen maupun pekerja tidak diperkenankan untuk mengambil keputusan secara sendiri-sendiri yang menyimpang dari komando otoritas tertinggi yaitu partai. Partai menentukan secara rinci arah dan sasaran yang harus dicapai dan yang harus dilaksanakan oleh setiap unit ekonomi dalam pengadaan, baik barang-barang untuk sosial (social goods) maupun untuk pribadi (private goods). Ruang gerak bagi adanya inisiatif dari pelaku-pelaku ekonomi tidak ada sama sekali. Sistem ini dianut oleh : mantan negara Uni Soviet, negara-negara Eropa Timur, Korea Utara dan Kuba.

Sistem ekonomi sosialis.. : 

28 2. Sistem Ekonomi Sosialis Demokrat,cirinya : Di satu pihak ada kebebasan individu seperti dalam sistem ekonomi kapitalis. Namun di pihak lain, peran pemerintah lebih besar misalnya dalam menentukan upah minimum dan penetapan harga minimum atau maksimum serta ada kebijakan perlindungan usaha, konsumen dan pekerja, Landasan ilmiah dari sistem ini adalah kombinasi antara prinsip-prinsip kebebasan individu dengan kemerataan sosial. Sistem ini dianut di Eropa Barat terutama Jerman. Sistem ekonomi sosialis..

Sistem ekonomi … : 

29 Sistem ekonomi … 3. Sistem Ekonomi Campuran, adalah sistem yang mengandung beberapa elemen dari sisitem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Sistem ini lahir sebagai aplikasi dari negara-negara yang tidak dapat menerapkan sistem baik kapitalis maupun sosialis secara 100%. Menurut Sanusi (2000 : 57) : dalam sistem ekonomi campuran di mana kekuasaan serta kebebasan berjalan secara bersamaan walau dalam kadar yang berbeda-beda. Ada sistem ekonomi campuran yang mendekati sistem kapitalis/liberalis karena kadar kebebasan yang relatif besar atau persentase dari sistem kapitalisnya sangat besar. Ada pula sistem ekonomi campuran yang mendekati sistem ekonomi sosialis, di mana peran kekuasaan pemerintah relatif besar terutama dalam menjalankan berbagai kebijakan ekonomi, moneter/fiskal dan lain-lain. Di dalam sistem ekonomi campuran adanya campur tangan pemerintah terutama untuk mengendalikan kehidupan/pertumbuhan ekonomi, mencegah adanya konsentrasi yang terlalu besar di satu orang atau kelompok swasta, juga untuk melakukan stabilisasi perekonomian, mengatur tata tertib serta membantu golongan ekonomi lemah.

Sistem Ekonomi Indonesia : 

30 Sistem Ekonomi Indonesia Menurut dumairy (1996 : 33) : ditinjau dari sistem pemilikan sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi, tak terdapat alasan untuk menyatakan bahwa sistem ekonomi kita adalah kapitalis. Sama halnya, tak pula cukup argumentasi untuk mengatakan bahwa kita menganut sistem ekonomi sosialis. Indonesia mengakui pemilikan individual atas faktor-faktor produksi, kecuali untuk sumber daya-sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara. Hal ini diatur dengan tegas oleh pasal 33 UUD 1945. Jadi secara konstitusional, sistem ekonomi Indonesia bukan kapitalisme dan bukan pula sosialisme. Menurut Sanusi (2000 : 55) : sistem ekonomi Indonesia yang termasuk sistem ekonomi campuran disesuaikan terutama dengan UUD 1945 sebelum diamandemen tahun 2000 yakni sistem ekonomi Pancasila. Dan sistem ekonomi dengan menitikberatkan pada koperasi terutama pada masa Orde Lama sebelum tahun 1966 dan hingga kini masih berkembang. Dalam masa pemerintahan Indonesia Baru (1999) setelah berjalannya reformasi muncul pula istilah ekonomi kerakyatan. Tetapi ini pun belum banyak dikenal, karena hingga kini yang masih banyak dikenal masyarakat adalah sistem ekonomi campuran yaitu sistem ekonomi Pancasila, di samping ekonomi yang menitikberatkan kepada peran koperasi dalam perekonomian Indonesia.

Sistem ekonomi Indonesia… : 

31 Dengan demikian, ada tiga azas penting yang mendasari Pancasila dan UUD 1945 (sebelum diamandemen tahun 2000) yang membentuk sistem ekonomi Indonesia, yaitu : kemanusiaan, persaudaraan, dan gotong royong. Ketentuan-ketentuan dasar konstitusional mengenai kehidupan ekonomi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (sebelum diamandemen), antara lain tercantum pada pasal 27, 33, dan 34 UUD 1945. Sebagai simpulan, perbedaan antara sistem ekonomi kapitalisme atau sistem ekonomi sosialisme dengan sistem ekonomi yang dianut Indonesia adalah pada kedua makna yang terkandung dalam keadilan sosial yang merupakan sila kelima Pancasila, yakni prinsip pembagian pendapatan yang adil (dibanding dengan pertumbuhan ekonomi) dan prinsip demokrasi ekonomi. Kedua prinsip ini yang sebenarnya merupakan pencerminan sistem ekonomi Pancasila yang jelas menentang sistem individualisme liberal atau free fight liberalism (sistem kapitalisme ekstrim) dan sistem komando (sistem sosialisme ekstrim). Sistem ekonomi Indonesia…

Pokok Bahasan III :PENDAPATAN NASIONAL, PERTUMBUHAN, DAN PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI : 

32 Pokok Bahasan III :PENDAPATAN NASIONAL, PERTUMBUHAN, DAN PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI Konsep Pendapatan Nasional (PN) Ada dua pengertian PN, yaitu : dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, PN adalah PN, tetapi dalam arti luas, PN dapat merujuk ke PDB (Produk Domestik Bruto) atau PNB (Produk Nasional Bruto), atau PNN (Produk Nasional Netto). Persamaan sederhana dalam perhitungan pendapatan nasional : PNB = PDB + F PNN = PNB – D PN = PNN – Ttl Dimana : F = pendapatan netto atas faktor luar negeri atau pendapatan yang diterima dari pendapatan yang dibayarkan ke luar negeri atas faktor produksi. Misal, gaji TKI yang bekerja di luar negeri dan dividen dari investasi asing atau gaji konsultan asing di Indonesia.

Konsep Pendapatan Nasional (PN)lanjt.. : 

33 Konsep Pendapatan Nasional (PN)lanjt.. D = depresiasi atau penyusutan Ttl = pajak tidak langsung netto (selisih antara pajak tak langsung dan subsidi). Sehingga, PDB = PN + Ttl + D – F Atau, PN = PDB + F – D – Ttl Pendekatan Perhitungan PDB, ada tiga : 1. Pendekatan Produksi. Menurut pendekatan ini, PDB adalah jumlah nilai output (NO) dari semua sektor ekonomi atau lapangan usaha. Sektor perekonomian Indonesia berdasarkan klasifikasi BPS ada 9 sektor. Sehingga, PDB = Σ Noi dimana, i = 1,2,…9.

Pendekatan Perhitungan PDB lanjt.. : 

34 Pendekatan Perhitungan PDB lanjt.. 2. Pendekatan pendapatan, PDB adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi di masing-masing sektor. Pendapatan faktor produski berupa : upah/gaji untuk tenaga kerja, bunga hasil investasi untuk pemilik modal, hasil jual atau sewa tanah untuk pemilik tanah, dan keuntungan bisnis atau perusahan bagi pengusaha. Atau dalam pendekatan ini PDB merupakan penjumlahan dari nilai tambah bruto (NTB) dari sembilan sektor tersebut. PDB = NTB1 + NTB2 + …NTB9 3. Pendekatan pengeluaran, PDB adalah jumlah dari semua komponen dari permintaan akhir (C, I, G, dan X-M)

Pendekatan Perhitungan PDB lanjt.. : 

35 Pendekatan Perhitungan PDB lanjt.. Sehingga, PDB = C + I + G + (X - M) Sumber-sumber Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi dapat bersumber dari : Pertumbuhan sisi permintaan agregat (AD). Jika terjadi pertumbuhan, maka kurva AD bergeser ke kanan. Sisi AD terdiri dari : C, I, G dan ekspor netto (X - M). Atau Y = C + I + G + X-M jika Y meningkat maka permintaan agregat akan semakin besar. Pertumbuhan dari sisi penawaran agregat (AS). Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh peningkatan volume dari faktor-faktor produksi yang digunakan. Pertumbuhan juga didorong oleh peningkatan produktivitas dari faktor-faktor tersebut.

Pertumbuhan Ekonomi : 

36 Pertumbuhan Ekonomi Jadi, hubungan antara output dengan faktor produksi adalah : Q = f (X1, X2, X3, ….Xn) dimana, Q = volume output, dan X1, X2,…Xn = volume faktor-faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan output. Faktor-faktor yang memengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, yaitu : Faktor Internal, yaitu : Faktor internal ekonomi : kondisi fundamental ekonomi seperti perkembangan inflasi, jumlah cadangan devisa, kondisi sektor perbankan, realisasi RAPBN, kebijakan ekonomi pemerintah di bidang fiskal dan moneter serta perkembangan ekspor nasional.

Pertumbuhan Ekonomi : 

37 Faktor internal nonekonomi : kondisi politik dan sosial, keamanan, dan hukum (berkaitan dengan kepastian hukum di bidang kegiatan bisnis dan pelaksanaan otonomi daerah) 2. Faktor eksternal : Prospek perekonomian dan perdagangan dunia Kondisi politik global Pertumbuhan Ekonomi

Perubahan Struktur Ekonomi : 

38 Perubahan Struktur Ekonomi Pembangunan ekonomi jangka panjang dengan pertumbuhan PDB atau PN akan membawa suatu perubahan mendasar dalam struktur ekonomi, dari ekonomi tradisional dengan pertanian sebagai sektor utama ke ekonomi modern yang didominasi oleh sektor-sektor nonprimer, khususnya industri manufaktur dengan increasing return to scale (relasi positif antara pertumbuhan output dan pertumbuhan produktivitas ) yang dinamis sebagai motor utama penggerak pertumbuhan ekonomi (Weiss, 1988). Ada kecendrungan (dapat dilihat sebagai suatu hipotesis) bahwa semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi yang membuat semakin tinggi pendapatan masyarakat per kapita, semakin cepat perubahan struktur ekonomi dengan asumsi faktor-faktor penentu lain mendukung proses tersebut, seperti tenaga kerja, bahan baku, dan teknologi tersedia.

Perubahan Struktur Ekonomi : 

39 Menurut Kuznets, perubahan struktur ekonomi umumnya disebut transformasi struktural. Didefinisikan sebagai suatu rangkaian perubahan yang saling terkait satu dengan lainnya dalam komposisi Aggregate Demand (AD) , perdagangan luar negeri (ekspor impor), Aggregate Supply (AS) atau produksi dan penggunaan faktor-faktor produksi yang diperlukan guna mendukung proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Chenery, 1979). Transformasi struktural dapat dilihat pada perubahan pangsa Nilai Output (NO) atau Nilai Tambah Bruto (NTB) dari setiap sektor di dalam pembentukan PDB atau PNB atau PN. Berdasarkan hasil studi Chenery dan Syrquin, perubahan pangsa dalam periode jangka panjang menunjukkan suatu pola dimana kontribusi sektor primer semakin turun dan sektor sekunder dan tersier semakin meningkat. Perubahan Struktur Ekonomi

Perubahan Struktur Ekonomi : 

40 Kontribusi output dari pertanian (sektor primer) terhadap pembentukan PDB mengecil, sedangkan pangsa PDB dari industri manufaktur dan jasa (sektor sekunder dan tersier) mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan PDB atau PN per kapita. Pangsa output sektoral thd PDB Tersier Sekunder Primer Waktu Perubahan Struktur Ekonomi

Perubahan Struktur Ekonomi : 

41 Indikator lain yang digunakan dalam studi-studi empiris untuk mengukur pola perubahan struktur ekonomi adalah : distribusi kesempatan kerja menurut sektor. Pada tingkat pendapatan rendah (tahap awal pembangunan ekonomi), sektor-sektor primer merupakan kontributor terbesar dalam penyerapan tenaga kerja. Pada tingkat pendapatan per kapita yang tinggi (tahap akhir) sektor-sektor sekunder terutama industri menjadi sangat penting dalam penyediaan kesempatan kerja. Di dalam kelompok negara-negara sedang berkembang (Low Developing Countries (LDC’s), banyak negara yang juga mengalami transisi ekonomi yang pesat dalam 30 tahun terakhir, meskipun pola dan prosesnya berbeda antarnegara. Perubahan Struktur Ekonomi

Perubahan Struktur Ekonomi : 

42 Variasi tersebut disebabkan oleh : Kondisi dan struktur awal ekonomi dalam negeri (basis ekonomi). Jika suatu negara awalnya sudah memiliki basis industri dasar (mesin, baja, dsb.) yang relatif kuat, maka akan mengalami proses indutrialisasi yang lebih pesat/cepat dibandingkan negara yang hanya memiliki industri ringan (tekstil, pakaian, alas kaki, dsb.) Besarnya pangsa dalam negeri (kombinasi jumlah populasi dan tingkat pendapatan riil per kapita). Pola distribusi pendapatan. Jika pendapatan per kapita meningkat pesat namun tidak diiringi dengan distribusi yang relatif merata, maka kenaikan pendapatan tersebut tidak terlalu berarti bagi pertumbuhan industri-industri. Perubahan Struktur Ekonomi

Perubahan Struktur Ekonomi : 

43 Karakteristik dari industrialisasi. Misalnya cara pelaksanaan atau strategi pengembangan industri yang diterapkan, jenis industri yang diunggulkan, pola pembangunan industri, dan insentif yang diberikan bagi pelaku di bidang industri. Keberadaan SDA. Ada kecenderungan bahwa negara yang kaya SDA justru mengalami pertumbuhan ekonomi lebih rendah atau terlambat melakukan industrlalisasi atau tidak berhasil melakukan diversifikasi ekonomi (perubahan struktur) dari pada negara miskin SDA. Kebijakan perdagangan luar negeri. Negara yang menerapkan kebijakan ekonomi tertutup (inward looking), memiliki pola dan hasil industrilaisasi yang berbeda dibandingkan negara yang menerapkan kebijakan terbuka (outward looking). Banyak negara berkembang seperti Indonesia yang menerapakn kebijakan protektif terhadap sektor industrinya (kebijakan industri substitusi impor/ISI). Perubahan Struktur Ekonomi

Perubahan Struktur Ekonomi : 

44 Namun, hasilnya adalah sektor industrinya berkembang tidak efisien dan memiliki tingkat diversifikasi rendah, khususnya lemah dalam kelompok industri tengah (hollow midle industry). Sehingga lebih tepat dikatakan menerapkan sistem produksi assembling. Kasus Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia. Orde Baru hingga sekarang dapat dikatakan terjadi perubahan struktur ekonomi cukup pesat. Data BPS : 1970 : NTB sektor pertanian : 45% thd PDB, tahun 1990 tinggal 16 – 20% thd PDB. Ini menunjukkan penurunan pangsa pertanian dalam pembentukan PDB. Perubahan Struktur Ekonomi

Tabel Distribusi PDB Menurut Sektor Primer, Sekunder, dan Tersier ‘93 – ‘01(%) : 

45 Tabel Distribusi PDB Menurut Sektor Primer, Sekunder, dan Tersier ‘93 – ‘01(%)

POKOK BAHASAN IV :KEMISKINAN DAN KESENJANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN : 

46 POKOK BAHASAN IV :KEMISKINAN DAN KESENJANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN A. Permasalahan Pokok Masalah kesenjangan distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan merupakan salah satu masalah di banyak negara berkembang (LDC’s). Kebijakan pembangunan ekonomi di Era Orde Baru yang hanya mengejar pertumbuhan tanpa memperhatikan pemerataan hasil-hasil pembangunan telah membawa dampak jumlah kemiskinan yang masih relatif besar hingga saat ini. Trickle down effect (efek menetes) atau proses mengalir ke kalangan bawah dalam menikmati hasil-hasil pembangunan selama Orde Baru belum dapat dirasakan secara optimal.

Slide 47: 

47 B. Konsep dan Definisi Ada dua pengertian kemiskinan, yaitu : 1. Kemiskinan Relatif, yaitu kemiskinan yang mengacu kepada garis kemiskinan. Menurut Kemiskinan ini, ukuran kemiskinan adalah kesenjangan dalam distribusi pendapatan. 2. Kemiskinan Absolut, yaitu kemiskinan yang paling bawah, di mana kebutuhan-kebutuhan minimum tidak dapat terpenuhi. Kebutuhan minimum dalam bentuk kebutuhan kalori (makanan) ditambah nonmakanan yang sangat diperlukan untuk bertahan hidup.Kemiskinan absolut juga disebut dengan kemiskinan ekstrem.

Slide 48: 

48 C. Pertumbuhan, Kesenjangan, dan Kemiskinan 1. Hubungan antara Pertumbuhan dan Kesenjangan : Hipotesis Kuznets. Hipotesis Kuznets timbul setelah dia melakukan penelitian di beberapa negara secara time series. Dari penelitian tersebut ditemukan hubungan kesenjangan pendapatan dan tingkat pendapatan per kapita dalam kurva yang berbentu huruf U terbalik. Kurva tersebut menggambarkan terjadinya evolusi dari distribusi pendapatan dalam proses transisi dari ekonomi pedesaan (pertanian) ke ekonomi perkotaan (industri). pada awal proses pembangunan, ketimpangan pendapatan bertambah besar sebagai akibat dari proses urbanisasi dan industrialisasi. Namun setelah itu pada tingkat pembangunan yang lebih tinggi atau akhir dari proses pembangunan, ketimpangan menurun, dimana pada saat sektor industri di perkotaan sudah dapat menyerap sebagian besar tenaga kerja yang dtg dr pedesaan (sektor pertanian) tau pada saat kontribusi sektor pertanian semakin kecil dalamproduksi dan penciptaan lapangan kerja.

Slide 49: 

49 Gambar 4.1 Kurva “U” Terbalik Hipotesis Kuznets Tk kesenjangan : pangsa dari 20% pddk terkaya di dlm jml pndptn O Tk pdptn /kapita (tk pembangunan) Periode Hipotesis Kuznets tersebut tidak selamnya benar, karena berdasarkan penelitian empiris yang dilakukan peneliti lain, ternyata tidak hanya faktor pertumbuhan ekonomi yang memengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan. Faktor-faktor lain yang memengaruhi adalah tingkat pendidikan tenaga kerja, struktur produksi suatu negara. Hal ini didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Bourguignon & Morisson (1990) serta Papanek dan Kyn (1986).

Slide 50: 

50 2. Hubungan antara Pertumbuhan dan Kemiskinan Beberapa penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara pertumbuhan output agregat atau PDB atau PN maupun pertumbuhan output sektoral terhadap pengurangan jumlah orang miskin. Ravallion dan Datt (1996) di India : menemukan bahwa pertumbuhan output di sektor-sektor primer (pertanian) jauh lebih efektif terhadap penurunan kemiskinan dibandingkan sektor-sektor sekunder. Kakwani (2001, Filipina) : peningkatan 1% output di sektor pertanian dapat mengurangi jumlah org yg hidup di bwh garis kemiskinan sedikit di atas 1%. Sedangkan % pertumbuhan yg sama di sektor industri dan jasa hanya mngakibatkan pengurangan kemiskinan 0,25 – 0.3%. Hasan dan Quibra (2002), melakukan penelit di 45 negara Asia Timur & Sltn, Amerika Latin, Karibian, dan Afrika Sub-Sahara mengemukakan model utk mengukur relasi kemiskinan dan pertumbuhan sektoral : Ln P = a + b1LnY1 + b2LY2 + b3LnY3 + u + R

Slide 51: 

51 di mana : P = kemiskinan : suatu fraksi/bagian dari jml populasi dg pengeluaran konsumsi di bwh suatu tk pengeluaran min ttt yg telah ditetapkan sblmnya (grs kemiskinan) Y = tingkat ouput per kapita di tiga sektor (pertanian, industri pengolahan/manufaktur, dan jasa). u dan R = term kesalahan (standar error). Hasil penelitian tsb menunjukkan bahwa : terdapat korelasi negatif antara tingkat pendapatan dan kemiskinan. semakin tinggi tk pndptn /kapita, semakin rendah kemiskinan, atau negara-negara dengan tingkat PN per kapita yg lbh tinggi cenderung mempunyai tk kemiskinan yg lbh rendah dibandingkan negara-negara yg tk PN/kapitanya lebih rendah.

D. Beberapa Indikator Kesenjangan dan Kemiskinan : 

52 D. Beberapa Indikator Kesenjangan dan Kemiskinan Ada beberapa indikator untuk mengukur kesenjangan dist. Pendapatan : Rasio Gini n n Gini Ratio = (1/2n2 – Ŷ)   | yi - yj | i=1 j =1 Nilai koefisien Gini antara 0 – 1. Bila 0 = kemerataan sempurna (setiap org mendpt porsi yg sama dari pendptn) dan bila 1 = ketidakmerataan sempurna, artinya satu org atau satu kelompok pndptn di suatu neg menikmati semua pendptn negara tsb. Ide dasar perhitungan koef. Gini berasal dari kurva Lorenz. Dimana Koef Gini = rasio daerah dalam grafik antara kurva lorenz dan grs kemerataan sempurna terhadap daerah segitiga Oxy.

Slide 53: 

53 Gambar 4.2 Kurva Lorenz dan Rasio Gini % kum jml pdptn x grs kemerataan sempurna kurva Lorenz O % kum populasi yg mempunyai pdptn y

Slide 54: 

54 Tabel 4.1 Nilai Rasio Gini di Indonesia Menurut Daerah Perkotaan dan Pedesaan 1965 - 1999

Slide 55: 

55 Berdasarkan tabel 4.1 : daerah pedesaan memiliki kecendrungan nilai koefisien Gini yang lebih baik dari perkotaan. Hal ini disebabkan : Akibat adanya arus urbanisasi tenaga kerja dari desa ke kota, shg kesempatan kerja produktif semakin luas tersedia di desa, tk produktivitas dan pendapatan rata-rata di pedesaan meningkat. Sebaliknya perkotaan akan semakin tidak mampu manampung suplai TK, hal ini berdampak pada peningkatan pengangguran, dan menurunnya laju pertumbuhan upah/gaji. Strktur pasar dan besarnya distorsi yg berada di pedesaan dengan perkotaan. Di pedesaan jml sektor relatif lebih sedikit serta struktur pasarnya pun masih relatif sederhana dengan jumlah pelaku usaha dan output yg dihasilkan lebih kecil di banding perkotaan. Hal ini membuat distorsi pasar yang juga relatif kecil (kesempatan berusaha bagi individu lebih besar) di pedesaan dibanding perkotaan. Dampak positif dari pembgnan nas. : semakin banyak kegiatan ekonomi di desa, tingkat produktivitas dan pendapatan meningkat di sektor pertanian, potensi SDA semakin termanfaatkan dg baik.

Slide 56: 

56 Tabel 4.2 Nilai Gini Menurut Beberapa Sektor Ekonomi, 1977 dan 1990

Slide 57: 

57 2. Kemiskinan Beberapa ukuran kemiskinan : BPS : mengukur kemiskinan dengan menggunakan besarnya rupiah yang dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan. Untuk tahun 2004 batas miskin Rp 126.000,00 per kapita per bulan. Sayogyo dan Sam F. Poli : garis kemiskinan ekuivalen dengan konsumsi beras per kapita per tahun. Tahun 1994 : 240 kg/kapita untuk desa dan 360 kg/kapita untuk kota. Bank Dunia : menggunakan standar dolar AS untuk konsumsi bagi penduduk. Batas miskin th 1980 : USD 75 (kota) dan USD 50 (desa). Garis kemiskinan utk wil desa maupun kota, dan regional maupun nasional selalu berubah disesuaikan dg kenaikan harga-harga (inflasi) dari barang kebutuhan pokok yg dikonsumsi masy.

Tabel 4.3 Batas Garis Kemiskinan, Jumlah, % Penduduk Miskin 1998 - 2001 : 

58 Tabel 4.3 Batas Garis Kemiskinan, Jumlah, % Penduduk Miskin 1998 - 2001

POKOK BAHASAN V :PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH : 

59 POKOK BAHASAN V :PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH

Slide 60: 

60 Pembangunan Ekonomi sejak Pelita I hingga krisis tahun 1997 telah memberi hasil positif terhadap perekonomian Indonesia, terutama jika dilihat dari sisi kinerja makronya. Tingkat pendapatan nasional per kapita meningkat dari rata-rata USD 50 pada tahun 1960 menjadi USD 1000 pada pertengahan 1990-an. Namun, dilihat dari sisi kualitas, ternyata proses pembangunan ekonomi selama Orde Baru ternyata telah menciptakan kesenjangan yang cukup besar, baik dalam distribusi pendapatan antarkelompok masyarakat maupun antardaerah/provinsi. Ada sejumlah indikator untuk menganalisis kesenjangan pembangunan ekonomi antardaerah, diantaranya adalah : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per provinsi atau distribusi pembentukan PDB nasional PDRB atau pengeluaran konsumsi rumah tangga rata-rata per kapita Indeks pembangunan manusia (IPM) Kontribusi sektoral terhadap pembentukan PDRB Tingkat kemiskinan

Slide 61: 

61 Distribusi PDB Nasional Menurut Provinsi Distribusi PDB nasional menurut wilayah atau provinsi merupakan indikator utama di antara indikator lain yang umum digunakan untuk mengukur derajat penyebaran dari hasil pembangunan ekonomi di suatu negara. PDRB yang relatif sama antarprovinsi memberi suatu indikasi bahwa distribusi PDB nasional relatif merata dan juga berarti kesenjangan ekonomi antarprovinsi relatif kecil. Untuk kasus Indonesia, berdasarkan data BPS untuk PDRB 27 provinsi menunjukkan bahwa sebagian besar PDB nasional berasal dari pula Jawa, khususnya Jawa Barat dan DKI Jakarta. Selama dekade 90-an kedua provinsi tsb. menyumbang lebih dari 60% thd pembentukan PDB Indonesia. DKI Jakarta dengan jumlah penduduk sekitar 5% dari total penduduk Indonesia, menikmati sekitar 15-16% dari PDB Nasional pada tahun 1996-1997.

Slide 62: 

62 B. PDRB Rata-rata per Kapita dan Tren Pertumbuhan Dalam perkembangannya, PDRB per kapita dari berbagai provinsi di Indonesia memiliki pola pertumbuhan yang berbeda. Ada tiga pengelompokan wilayah dengan pola pertumbuhan PDRB yaitu : Kelompok satu : tingkat PDRB per kapita rendah, namun tingkat pertumbuhannya tinggi (Kalbar, Jatim, Sumbar, Sumsel, DI Aceh, Sulut, dan NTB). Kelompok dua : PDRB per kapita rendah dan pertumbuhannya tinggi (DKI Jakarta, Kaltim, Kalteng, Kalsel, Bali, Riau, dan Sumut). Kelompok tiga : PDRB per kapita tinggi tetapi tingkat pertumbuhannya rendah (Irian Jaya). Kelompok empat : PDRB per kapita dan pertumbuhan rendah (selain dari provinsi yang termasuk kelompok satu s.d. tiga).

Slide 63: 

63 Sejak tahun 1970-an hingga saat ini telah banyak penelitian dan pengkajian mengenai pembangunan ekonomi regional yang memfokuskan pada ketimpangan ekonomi antarprovinsi. Peneliti tersebut antara lain : Esmara (1975), Hughes dan Islam (1981), Uppal dan handoko (1988), Islam dan Khan (1986), hingga Booth (2000). Analisis ketimpangan salah satunya adalah ketimpangan antara Indonesia Kawasan Barat (IKB) dan Indonesia Kawasan Timur (IKT) dengan memakai Indeks Williamson atau Weighted Coefficient of Variation (WCV). Dimana : WCV = [(Yi - Y)2Ni/N]/Y, 0<WCV<1, dimana : Yi = pendapatan per kapita provinsi i; Y = pendapatan per kapita nasional, atau rata-rata PDRB per kapita untuk semua provinsi; Ni = jumlah penduduk di provinsi i; N = jumlah populasi nasional.

Slide 64: 

64 Nilai indeks WCV antara 0 – 1. Bila mendekati 0 berarti distribusi PDB menurut provinsi merata (atau variasi PDRB per kapita antarprovinsi sangat kecil), dan sebaliknya jika mendekati 1 berarti tingkat disparitas (ketimpangan) tinggi. Berikut pada tabel 5.1 disajikan data Indeks Ketimpangan Ekonomi Regional (IKER) tahun 1971-1998. Berdasarkan tabel tersebut, pada tahun 1971, ketimpangan masih 0,396, kemudian meningkat terus hingga menembus angka 0,605 pada tahun 1998. Peningkatan indeks ini disebabkan oleh krisis ekonomi yang melanda Indonesia dan adanya konsentrasi pembangunan kawasan industri hanya di beberapa wilayah tertentu.

Slide 65: 

65

Slide 66: 

66 Tabel 5.2 Provinsi-provinsi dengan Tingkat PDRB per kapita (Menurut Harga Konstan) 2 juta Rupiah dan lebih : 1995,1996,1997

Slide 67: 

67 Tadjoedin dkk (2001), menganalisis ketimpangan regional pada tingkat yang lebih disagregat dengan memakai data kabupaten/kota pada tahun 1996. Data yang ditemukan menunjukkan bahwa dari jumlah kabupaten/kota yang memiliki PDRB per kapita sangat tinggi yang menjadikan daerah-daerah itu sebagai daerah-daerah kantong (enclave) yang antara lain disebabkan oleh keberadaan migas, atau SDA lainnya. Menurut Tadjoedin dkk., daerah-daerah kantong ini bisa ditempatkan sebagai data pencilan (out layers). Pada tahun 2001, Tadjoedin dkk. kembali melakukan melakukan penelitian, untuk menganalisis keberadaan dan peran dari out layers dalam bentuk pola ketimpangan regional, dilakukan dua langkah pemisahan data: Pertama, nilai migas bumi dikeluarkan dari PDRB semua kabupaten/kota, dan output-output pertambangan dikeluarkan dari PDRB kab. Fakfak. Setelah itu, angka PDRB per kapita diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Ternyata 13 kab./kota teratas memiliki PDRB per kapita yg sgt tinggi. Daerah-daerah ini yang memiliki kekhususan dlm hal karakteristik ekonomi yg digolongkan daerah kantong industri, perdagangan, dan jasa. Kedua, ke 13 kab/kota tersebut dikeluarkan dari analisis penelitian tsb.

Slide 68: 

68 Berdasarkan hasil perhitungan Tadjoedin dkk (2001) menunjukkan bhw PDRB dari tujuh daerah pusat produksi migas yaitu Aceh, Kep. Riau dan Bengkalis (Riau), Kutai, Bulungan dan Balikpapan (Kaltim), dan Fakfak (Papua) menguasai 72% dari PDB migas nasional. Tujuh daerah ini ditambah dengan 13 kab./kota yang memiliki PDRB sangat tinggi tersebut di atas, menghasilkan 19 daerah kantong, dikurangi Kutai (karena setelah dikurangi dengan pendapatan dari hasil migas termasuk di dalam dua kategori tersebut). Dari seluruh daerah kantong (19 daerah) dengan penduduk hanya sekitar 9% dari total populasi Indonesia, mereka menyumbang sekitar 33% dari PDB nasional.

Tabel 5.3 Karakteristik Ekonomi dari 19 Daerah Kantong (13 Daerah terkaya dan 6 Daerah Migas) : 

69 Tabel 5.3 Karakteristik Ekonomi dari 19 Daerah Kantong (13 Daerah terkaya dan 6 Daerah Migas)

Slide 70: 

70 Selain itu, Tadjoedin dkk. (2001) juga melakukan analisis dekomposisi ketimpangan pendapatan regional ke dalam dua komponen, yaitu : Ketimpangan pendapatan antarindividu di dalam provinsi yang diukur dengan Indeks Theil Ketimpangan pendapatan antarprovinsi yang diukur dengan Indeks L Hasilnya menunjukkan kecendrungan yang sama dengan analisis sebelumnya, bahwa adanya migas dan daerah kantong memperparah ketimpangan regional di Indonesia. Berdasarkan dua indeks tersebut, kontribusi daerah kantong terhadap total indeks ketimpangan regional mencapai 60-70%. Indeks Theil dihitung dengan rumus : Theil = Σ Σ (Yij/Y) ln(Ýij/Ý) i j Indeks L dihitung dengan rumus : L = Σ Σ (Nij/N) ln(Y/Yij) i j

Slide 71: 

71 Dimana : Yij = total pendapatan di provinsi i, grup j Y = total pendapatan nasional (ΣΣYij) Ýij = rata-rata pendapatan per kapita di provinsi i, grup j Ý = rata-rata pendapatan nasional per kapita Nij = penduduk di provinsi i, grup j N = total penduduk Indonesia (ΣΣNij)

Tabel 5.4 Beberapa Indeks Ketimpangan Regional dalam PDRB per kapita (atas Harga Konstan 1993) Menurut Kabupaten/Kota 1993-1998 : 

72 Tabel 5.4 Beberapa Indeks Ketimpangan Regional dalam PDRB per kapita (atas Harga Konstan 1993) Menurut Kabupaten/Kota 1993-1998

Slide 73: 

73 C. Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Antarprovinsi pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita per provinsi merupakan salah satu indikator alternatif yang dapat dijadikan ukuran untuk melihat perbedaan dalam tingkat kesejahteraan penduduk antarprovinsi. Hipotesisnya adalah : semakin tinggi pendapatan perkapita suatu daerah, semakin tinggi pengeluaran konsumsi per kapita di daerah tersebut. Dengan asumsi : sifat menabung masyarakat tidak berubah dan pangsa kredit di dalam pengeluaran konsumsi RT juga konstan. Berdasarkan hasil penelitian BPS, rata-rata pengeluaran konsumsi riil per kapita untuk tahun 1990 : Rp 555.000,00, 1996 : Rp 587.000,00 dan 1999 : Rp 579.000,00.

Slide 74: 

74 D. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur salah satu aspek penting yang berkaitan dengan kualitas dari hasil pembangunan ekonomi, yaitu derajat perkembangan manusia. IPM adalah suatu indeks komposisi yang didasarkan pada tiga indikator : a. kesehatan, b. pendidikan yang dicapai, dan c. standar kehidupan. Ketiga unsur tersebut saling memengaruhi selain juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti kesediaan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan kebijakan pemerintah.

Slide 75: 

75 Hasil penelitian Tadjoedin dkk (2001) menemukan bahwa angka ketimpangan regional yang diukur dg IPM dan parameter-parameter kesejahteraan yang lain (kesehatan dan pendidikan) tidak sama dg angka ketimpangan berdsrkan PDRB per kapita. Pengukuran dengan Indeks L menunjukkan ketimpangan regional yang diukur dengan PDRB per kapita sekitar 92 kali lebih besar dibandingkan ketimpangan yang diukur dengan indikator sosial (IPM, pendidikan dan kesehatan). Menurut Tadjoedin (2001 : 20), rendahnya ketimpangan regional dalam hal kesejahteraan masyarakat merupakan hasil dari kebijakan pemerataan pembangunan antardaerah yang dijalankan pemerintah Orba, teutama melalui instrumen fiskal sepert transfer pusat, transfer antardaerah dan kebijakan lain terutama melalui berbagai skema inpres. D. Tingkat Kemiskinan Persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan juga merupakan alat untuk mengukur ketimpangan ekonomi antardaerah. Dilihat dari distribusinya, penduduk miskin sekitar 55% berada di Pulau Jawa. Hal ini disebabkan kepadatan penduduk Jawa sangat tinggi, sehingga semakin sempit lahan pertanian atau lokasi untuk membangun industri atau melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya. Semakin kecil kesempatan kerja, pengangguran tinggi, sumber pendapatan semakin berkurang sehingga angka kemiskinan semakin tinggi.

Slide 76: 

76 F. Kontribusi Sektoral terhadap PDB Adanya perbedaan tingkat pembangunan antarprovinsi dapat juga dilihat dari perbedaan peranan sektoral dalam pembentukan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Hipotesisnya : semakin besar peran dari sektor-sektor ekonomi yang memiliki PDRB di suatu wilayah, semakin tinggi pertumbuhan PDRB wilayah tersebut. Berdasarkan hasil perhitungan distribusi PDB nasional menurut provinsi (Tambunan, 2001) : pada umumnya provinsi-provinsi yang pertumbuhannya tinggi adalah provinsi yang ekonominya didominasi oleh industri manufaktur, seperti semua prov. di Jawa, Kaltim (31,2%), Kalsel (21,5%), Sumsel (21,1%) dan NAD (27,8%). Sedangkan prov dg pertumbuhan PDRB relatif rendah dimana pertanian mrp sektor ekonomi yang dominan. Sektor-sektor ekonomi dapat digolongkan menjad tiga : Primer (pertambangan, penggalian dan pertanian. Sekunder (industri manufaktur, listrik, gas, dan air bersih, serta bangunan) Tersier (sektor lain di luar kedua sektor di atas). Berdasarkan hasil penelitian Erfanie (2002), perekonomian Jawa didominasi oleh sektor sekunder, baik dilihat dari distribusi PDRB menurut sektor maupun NO (nilai output) dan NT (nilai tambah) sektoral per kapita. Sedangkan wil. Luar Jawa didominasi sektor primer. Hal ini mengidentifikasi bhw proses industrialiasasi Indonesia selama ini tidak merata lintas regional.

Tabel 5.5 Distribusi PDRB (atas Harga Konstan 1993) Menurut Tiga elompok Sektor Menurut Wilayah: 1993-1998 (%) : 

77 Tabel 5.5 Distribusi PDRB (atas Harga Konstan 1993) Menurut Tiga elompok Sektor Menurut Wilayah: 1993-1998 (%)

Tabel 5.6 PDRB Per Kapita Menurut Sektor dan Wilayah, Tanpa Migas: 1993-1998 (Rp000) : 

78 Tabel 5.6 PDRB Per Kapita Menurut Sektor dan Wilayah, Tanpa Migas: 1993-1998 (Rp000)

Slide 79: 

79 Faktor-faktor Penyebab Ketimpangan Faktor-faktor utama penyebab ketimpangan antarprovinsi adalah: Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah. Konsentrasi kegiatan ekonomi hanya pada beberapa wilayah tertentu menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan ekonomi antarwilayah/provinsi. Startegi pembangunan ekonomi nasional yang diterapkan selama Orde Baru membuat secara langsung maupun tidak langsung terpusatnya pemabngunan ekonomi di Jawa, khususnya Jatim dan Jabar dan sebagian wilayah Sumatera. Ada dua masalah utama dalam pembangunan eko.nasional yaitu: pertama, semua kegiatan ekonomi terpusat di daerah tertentu, kedua, trickle down effect (efek menetes ke bawah) tidak terjadi atau prosesnya lambat Alokasi investasi. Distribusi investasi baik dari dalam (PMDN) maupun dari luar (PMA). Berdasarkan data BKPM untuk tahun 1997-2002 investasi terkonsentrasi di wilayah Jawa. Penyebabnya adalah: kebijakan dan birokrasi yang terpusat di Jakarta (terutama sebelum berlakunya otoda), konsentrasi penduduk di wilayah Jawa yang berpotensi sebagai pasar yang menguntungkan, dan keterbatasan infrastruktur di luar Jawa. Faktor-faktor ini sangat penting terutama bagi proyek-proyek invenstasi yang tidak tergantung pada ketersediaan bahan baku lokal (footloose investment).

Slide 80: 

80 3. Tingkat Mobilitas faktor produksi yang rendah antardaerah. Kurang lancarnya mobilitas faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal juga menyebabkan terjadinya ketimpangan ekonomi regional. 4. Perbedaan SDA antarprovinsi. Dasar pemikiran klasik mengatakan bahwa jika suatu daerah memiliki SDA yang kaya maka akan lebih maju dan masyarakatnya lebih makmur dibandingkan daerah lain yang miskin SDA. Namun anggapan ini tidak semuanya benar, dalam arti SDA harus dilihat hanya sebagai modal awal untuk pembangunan yang selanjutnya harus dikembangkan terus. Dan untuk melakukannya diperlukan faktor-faktor lain diantaranya modal dan SDM. 5. Perbedaan kondisi demografis antarwilayah. Hal ini terutama dalam hal jumlah dan pertumbuhan penduduk, tingkat kepadatan penduduk, pendidikan, kesehatan, disiplin masyarakat, dan etos kerja. Faktor ini memengaruhi tingkat pembagunan dan pertumbuhan ekonomi lewat sisi permintaan dan penawaran. Dari sisi permintaan, penduduk yang besar berpotensi besar bagi pertumbuhan pasar. Dari sisi penawaran, penduduk yang berkualitas merupakan aset penting bagi produksi.

Slide 81: 

81 6. Kurang lancarnya perdagangan antarprovinsi. Ketidaklancaran tersebut biasanya disebabkan oleh keterbatasan transportasi dan komunikasi. Kurang lancarnya perdagangan antarprovinsi akan memengaruhi ketersediaan barang yang pada akhirnya akan memengaruhi permintaan pasar terhadap kegiatan- kegiatan ekonomi lokal. H. Teori dan Model Analisis Pembangunan Ekonomi Daerah Ada beberapa teori pembangunan ekonomi daerah, yaitu: Teori Basis Ekonomi Teori ini menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumberdaya local, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor, akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja (job creation). Strategi pembangunan daerah yang didasarkan pada teori ini adalah penekanan pada arti penting bantuan (aid) kepada dunia usaha yang mempunyai pasar secara nasional maupun internasional. Implementasi kebijakannya mencakup pengurangan hambatan/batasan terhadap perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor yang ada dan akan didirikan di daerah tersebut.Menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah

Slide 82: 

82 2. Teori Lokasi Menurut teori ini, lokasi suatu daerah sangat menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi daerah. Hal ini sangat relevan jika dikaitkan dengan pengembangan kawasan industri, dimana perusahaan biasanya memilih lokasi yang memaksimumkan peluang untuk mendekati pasar. Selain faktor lokasi, ada beberapa variabel lain yang mempegaruhi kualitas lokasi, misalnya upah tenaga kerja, biaya energi, ketersediaan pemasok, komunikasi, fasilitas-fasilitas pendidikan dan latihan, kualitas pemerintah daerah dan tanggung jawabnya serta sanitasi. Kelemahan dari teori ini adalah bahwa teknologi dan komunikasi moderen telah mengubah signifikansi suatu lokasi tertentu untuk kegiatan produksi dan distribusi barang. 4. Teori Tempat Sentral (Central Place Theory) Teori ini menganggap bahwa ada hirarki tempat (hierarchy of places). Setiap tempat sentral didukung oleh sejumlah tempat yang lebih kecil yang menyediakan sumberdaya (industri dan bahan baku). Tempat sentral tersebut merupakan suatu pemukiman yang menyediakan jasa-jasa bagi penduduk daerah yang mendukungnya.

Slide 83: 

83 Teori ini dapat diterapkan pada pembangunan ekonomi daerah perkotaan maupun pedesaan. Dengan menerapkan teori ini akan terdapat daerah yang khusus menjadi penyedia jasa sedangkan lainnya hanya sebagai daerah pemukiman. 5. Teori Daya Tarik Industri (Attraction) Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa suatu masyarakat dapat memperbaiki posisi pasarnya terhadap industrialis (pelaku industri) melalui pemberian subsidi dan insentif. Pemberian subsidi dan insentif kepada calon investor maupun pelaku industri diharapkan akan mempercepat proses pembangunan ekonomi di daerah tersebut. Faktor-faktor daya tarik antara lain: Nilai tambah (produktivitas) per pekerja yang tinggi Industrial linkage (industri-industri kaitan) yang tersedia di wilayah untuk memperkecil aliran modal ke luar dan ketergantungan impor. Daya saing di masa depan. Spesialisasi industri Prospek bagi permintaan domestik.

Slide 84: 

84 Sedangkan faktor-faktor penyumbang daya tarik industri menurut Kotler (1997) yaitu: Faktor-faktor pasar (ukuran pasar, segmentasi pasar, laju pertmb. Pasar, keragaman pasar, kepekaan thd harga dan faktor2 eksternal, siklus dan musim, dan kemampuan tawar menawar). Faktor-faktor persaingan (tingkat konsentrasi industri, substitusi, banyaknya perusahaan baru yg masuk ke pasar. Faktor-faktor keuangan dan ekonomi (nilai tambah, kesemp.kerja, stab. Eko, pemanfaatan kap. Produksi, skala ekonomis, dan ketersediaan infra. Keuangan). Faktor-faktor teknologi(kompleksitas, diferensiasi, paten dan hak cipta serta proses teknologi manufaktur yang diperlukan). Menurut Doz dan Prolahad (1987), keunggulan kompetitif yang ada atau potensial dari suatu daerah yang menentukan kemampuan industri di daerah tergantung pada : Daya saing faktor-faktornya (kekuatan relatif faktor-faktor produksinya –SDM, fisik, dan teknologi- Daya saing atau kekuatan relatif perusahaan-perusahaan di daerah tsb.

Model Analisis Pembangunan Ekonomi Daerah : 

85 Model Analisis Pembangunan Ekonomi Daerah Ada beberapa metode yang umum digunakan untuk menganalisis posisi relatif ekonomi suatu daerah, yaitu : Analisis SS (Shift Share). metode ini berdasarkan pemikiran bahwa pertumbuhan ekonomi suatu daerah dipengaruhi oleh tiga komponen utama yang saling berhubungn : Pangsa dari suatu provinsi dalam pertumbuhan ekonomi nasional atau pangsa regional (PR). Dengan demikian pertumbuhan ekonomi suatu provinsi diukur dengan cara menganalisis perubahan PDRB secara sektoral di provinsi tersebut dibandingkan perubahan ouput dari sektor yang sama dari wilayah yang lebih besar yang digunakan sebagai acuan, misalnya nasional. Jika pertumbuhan ekonomi suatu provinsi tumbuh di atas rata-rata pertumb. Eko nasional, provinsi itu akan mempertahankan pangsa output-nya (PDRB) dari total output nasional (PDB). Rumus untuk menghitung PR yaitu: PRij = qij(ΔQN/QN) ………………….(5.1) dimana : qij = output dari sektor i di provinsi j pd awal periode. QN = PDB pada wal periode ΔQN = perubahan PDB

Slide 86: 

86 b. Pergeseran proporsional atau pergeseran industry mix (PP), dimana suatu provinsi yang memiliki pangsa output relatif lebih besar di industri- industri yang tumbuh pesat harus tumbuh lebih cepat daripada nasional secara keseluruhan. Jadi komponen ini mengukur oerubahan relatif pertumbuhan di suatu provinsi, dibandingkan nasional. Pengukuran ini dapat menunjukkan apakah perekonomian suatu provinsi terkonsentrasi pada sektor-sektor yang tubuh lebih cepat dibandingkan perekonomian nasional. PPij = qij [(ΔQi/Qi)-(ΔQN/QN)] ………………………..(5.2) dimana: Qi = output nasional di sektor i pada awal periode ΔQ = perubahan output nasional di sektor i. c. Pergeseran daya saing atau pergeseran diferensial (PD) yang menentukan seberapa jauh daya saing suatu sektor di suatu provinsi, dibandingkan sektor yang sama secara nasional. Dasar pemikirannya adalah bahwa suatu provinsi bisa mempunyai suatu keunggulan kompetitif di suatu (beberapa) sektor tertentu relatif terhadap provinsi lain. Jika pergeserannya positif, berarti daya saing dari sektor tersebut di prov.itu lebih tinggi daripada daya saing sektor yang sama pada tingkat nasional.

Slide 87: 

87 PDij = qij [(Δqij/qij) – (ΔQi/Qi)] ……………………….(5.3) dimana : Δqij = perubahan output regional (provinsi j) di sektor i. Pertumbuhan output di suatu sektor adalah jumlah dari ketiga komponen di atas: Δqij = PR + PP + PD = qij(ΔQN/QN) + qij = [(ΔQi/Qi)-(ΔQN/QN)] + qij [(Δqij/qij) – (ΔQi/Qi)] …..(5.4) Sedangkan pertumbuhan output total dari suatu provinsi adalah : n n n n Σ Δqij = Σ (PRi + PPi + PDi) = Σ qij (ΔQN/QN) + Σ qij [(ΔQi/Qi) – (ΔQN/QN)] i=1 i=1 i=1 i=1 n + Σ qij [(Δqij/qij) – (ΔQN/QN)] ……………………..(5.5) i=1

Slide 88: 

88 2. Location Quotients (LQ) adalah suatu teknik yang digunakan untuk memperluas metode analisis SS. Metode ini mengukur konsentrasi dari suatu kegiatan ekonomi atau sektor dengan cara membandingkan peranannya dalam perekonomian daerah tersebut dengan peranan kegiatan ekonomi/sektor yang sama pada tingkat nasional. Dasar pemikiran dari metode ini : misal di suatu daerah ada dua industri : A dan B. Industri A melayani pasar lokal dan pasar di luar daerah (X), industri ini disebut basis industri. Sedangkan industri B nonbasis industri atau industri lokal, krn hanya melayani pasar lokal. Industri A memiliki kontribusi lebih besar thd PDRB dan kesempatan kerja. Kenaikan pendapatan per kapita di daerah tsb akibat kegiatan industri A mengakibatkan permintaan pasar lokal meningkat akan output, tidak hanya dari industri A tetapi juga industri B akibat pertumb output industri A. Dengan kata lain efek multiplier industri A berdampak positif thd perekonomian daerah tsb. Rumus : LQ = (vi/vt) / (Vi/Vt) ……………………………(5.6) dimana : vi = pendapatan yang dihasilkan oleh basis industri. vt = PDRB suatu provinsi Vi = nilai tambah basis industri secara nasional Vt = pendapatan nasional (PDB).

Slide 89: 

89 Misal : Nilai tambah (NT) atau pendapatan yang dihasilkan industri A di Riau (vi) = Rp 5 juta dan PDRB Riau (vt) = Rp 100 juta. Sedangkan NT industri A secara nasional (Vi) = Rp 50 juta, dan pendapatan nasional atau PDB (Vt) = Rp 500 juta. maka rasio NT dari seluruh industri A di Indonesia adalah : 5/50 x 100% = 10%. perbandingan pendapatan Riau thd nasional : 100/500 x 100% = 20%. LQ industri A di Riau = 10%/20% = 0,5 Bila LQ = 1 berarti peranan relatif industri A di Riau adalah sama dengan peranan relatif industri A secara nasional, oleh karena itu Riau tidak melakukan ekspor maupun impor akan produk industri A. Bila LQ > 1, berarti peranan industri A di prov tsb lebih besar dibanding tingkat nasional dan Riau dapat mengekspor hasil industri A ke daerah lain. Bila LQ < 1, Riau akan mengimpor produk industri A dari daerah lain.

Slide 90: 

90 3. Angka Pengganda Pendapatan (Income Multiplier) Metode ini digunakan untuk mengukur potensi kenaikan pendapatan suatu daerah dari suatu kegaiatan ekonomi yang baru atau peningkatan output dari suatu sektor di daerah tersebut. k = 1/(1-(MPC – PSY) ………………………………(5.7) dimana: MPC = proporsi pendapatan daerah yg dibelanjakan di daerah tsb. PSY = bagian dari pengeluaran daerah yang menghasilkan pendapatan daerah. 4. Analisis Input Output (I-O) Merupakan salah satu metode analisis dengan melihat keterkaitan antarsektor dalam usaha memahami kompleksitas perekonomian daerah tsb, serta kondisi yang diperlukan utk mempertahankan keseimbangan antara AS (Aggregate Supply) dan AD (Aggregate Demand). Input suatu sektor merupakan output sektor lainnya, atau sebaliknya.

Slide 91: 

91 Misal: Suatu perekonomian daerah hanya ada dua sektor: industri dan pertanian, dan tidak ada ekspor dan impor (perekonomian tertutup). Total output pertanian Rp 300 M. Dari nilai tersebut, Rp 100 M merupakan konsumsi akhir, yaitu dari konsumsi pemerintah dan rumah tangga (RT). Sisanya, Rp 150 M merupakan input sektor itu sendiri (misal pupuk nonpabrik atau bahan makanan untuk peternakan) dan Rp 150 M disuplai sebagai input ke sektor industri (misal bahan baku untuk industri makanan dan minuman). Total output industri : Rp 500 M, terdiri dari: Rp 150 M konsumsi akhir, Rp 250 M sebagai inputnya sendiri, dan Rp 100 M sebagai input bagi sektor pertanian (misalnya mesin dan alat-alat pertanian serta pupuk buatan pabrik).

Slide 92: 

92 Tabel 5.7 Input-Output Sumber : Arsyad, 1999

Slide 93: 

93 Berdasarkan tabel di atas, persamaan keseimbangan dua sektor (pertanian dan industri) sbb: X1 = X11 + X12 + D1 ………………………………(5.8) X2 = X21 + X22 + D2 ……………………………....(5.9) Dimana: X1 = total output sektor pertanian X2 = total output sektor industri X11 = output sektor pertanian sebagai inputnya X12 = output sektor industri sebagai input sektor industri X21 = output sektor industri sebagai input sektor pertanian X22 = output sektor industri sebagai inputnya D1 = ouput sektor pertanian untuk permintaan akhir (C) D2 = ouput sektor industri untuk permintaan akhir Karena X12 adalah jumlah yang diserap oleh sektor 2 dan sektor 1, atau X21 adalah jumlah yang diserap oleh sektor 1 dari sektor 2, maka koefisien teknologi atau koefisien input atau koefisien aliran sektor 1 atau sektor 2 dapat dinyatakan sbb:

Slide 94: 

94 aij = Xij/Xj ……………………(5.10) Persamaan di atas juga disebut persamaan struktural, maka nilai koefisien T dari industri dan pertanian dapat ditentukan dengan: Berdasarkan tabel 5.7 diperoleh:

Slide 95: 

95 5. Model Pertumbuhan Harrod -Domar Model Pertumbuhan Harrod - Domar menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi diperoleh melalui proses investasi. Investasi merupakan tambahan dana secara netto terhadap cadangan (stok) modal. Hubungan antara stok modal keseluruhan (K) dengan GNP (Y) dalam ilmu ekonomi dikenal dengan rasio modal/output (capital/output ratio atau COR). Penyusunan model sederhana pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar adalah : S = s x Y, dimana : s merupakan bagian dari tabungan (S), Y merupakan pendapatan nasional ..............................................................................(1) I = ΔK, di mana : I merupakan investasi sebagai fungsi dari perubahan stok modal (K) ...................................................................................….(2) karena K memiliki hubungan langsung dengan Y, maka rasio modal/output (COR) adalah : K / Y = k, Δ K / Δ Y = k, maka, Δ K = k . Δ Y Karena dalam keseimbangan S harus sama dengan I (S = I), maka S = s.Y dan I = Δ K = k. Δ Y maka dengan meggunakan persamaan identitas didapat : S = s.Y = k. Δ Y = Δ K = I ………..................................................(3a) atau s . Y = k. Δ Y .........................………….......................................(3b) bila kedua sisi persamaan (3b) dibagi dengan Y, maka : Δ Y / Y = s / k .................................................................(4) dimana, Δ Y/Y merupakan tingkat perubahan atau pertumbuhan GNP (% perubahan GNP) atau disebut juga dengan pertumbuhan ekonomi.

Pokok Bahasan VISektor Pertanian : 

96 Pokok Bahasan VISektor Pertanian Peranan Sektor Pertanian Menurut Simon Kuznets (1964), pertanian di negara sedang berkembang (Low Developing Countries/LDCs) memiliki empat kontribusi terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional, yaitu: Ekspansi dari sektor-sektor ekonomi lainnya sangat bergantung pada pertumbuhan output di sektor pertanian, baik dari sisi permintaan maupun dari penawaran. Kuznet menyebutnya sebagai kontribusi produk Pertanian berperan sebagai sumber penting bagi pertumbuhan permintaan domestik bagi produk-produk dari sektor-sektor ekonomi lainnya. Kuznet menyebutnya kontribusi pasar. Sebagai suatu sumber modal untuk investasi di sektor-sektor ekonomi lainnya. Dalam proses pembangunan ekonomi terjadi transfer surplus tenaga kerja dari pertanian (pedesaan) ke industri dan sektor-sektor perkotaan lainnya. Kuznet menyebutnya kontribusi faktor-faktor produksi.

Slide 97: 

97 Sebagai sumber penting bagi surplus neraca perdagangan (sumber devisa), baik lewat ekspor hasil-hasil pertanian maupun peningkatan produksi pertanian dalam negeri menggantikan barang impor (substitusi impor). Kuznet menyebutnya kontribusi devisa. 1. Kontribusi Produk Kontribusi produk pertanian terhadap PDB diukur dengan rumus: PDB = Pp + PNP ………………………………………(6.1) dan ΔPDB = (Δ Pp / Pp) Pp + (Δ PNP / PNP ) PNP …..(6.2) jika (Δ Pp / Pp) = rp, dan rNP = (Δ PNP / PNP ), maka: ΔPDB = Pp rp + PNP rNP ............................................(6.3) Pp rp = ΔPDB - PNP rNP ………………………………. (6.4) Dan Pp rp / ΔPDB = 1 - PNP rNP/ ΔPDB …………….. (6.5) substitusikan PDB di bagian kanan persamaan (6.5) dari persamaan (6.3). = 1 – [PNP rNP/(Pp rp + PNP rNP)] = (Pp rp + PNP rNP - PNP rNP)/(Pp rp + PNP rNP ) = Pp rp / (Pp rp + PNP rNP) = 1/ (Pp rp + PNP rNP)/ Pp rp = 1/(1 + PNP rNP/ Pp rp ) …………………………….. (6.6)

Slide 98: 

98 Rumus dari Kuznets tersebut menunjukkan hubungan terbalik antara pertumbuhan pangsa PDB dari pertanian (Pp rp / ΔPDB) dan hasil dari rasio pangsa-pangsa sektoral dari PDB (PNP/Pp) dan rasio laju pertumbuhan output sektoral (rNP /rp ). selanjutnya, besarnya perubahan di dalam rasio dari produk non pertanian terhadap produk pertanian sebagian ditentukan oleh perbedaan di dalam laju pertumbuhan sektoral, jadi: Δ(PNP/Pp) = P1NP/P1p) – (P0NP/P0P) ………………….(6.7) dimana angka 1 dan 0 menunjukkan waktu : = P0NP (1 + rNP ) - P0NP ................................ (6.8) ------------------------------------------ P0P (1 + rp) P0P = P0NP (1 + rNP ) - (1+ rp) ....................……. (6.9) ---------------------------------------------- P0P (1+ rp) = P0NP(rNP - rp) ……………………………….. (6.10) ------------------------ P0P (1+ rp)

Slide 99: 

99 Ada dua deduksi utama dari persamaan (6.10): Pertama, besarnya perubahan dalam pangsa sektoral tergantung pada: Rasio awal (P0NP/P0P) Laju pertumbuhan output pertanian (rp) Perbedaan dalam laju pertumbuhan output sektoral (rNP - rp) Kedua, tanda negatif atau positif dari perubahan pangsa sektoral tergantung dari perbedaan rNP - rp.. Jika rNP - rp> 0 berarti kenaikan dalam pangsa PDB dari nonpertanian PDB, sebaliknya jika rNP - rp < 0 berarti penurunan pangsa. Di dalam perekonomian terbuka, besarnya kontribusi produk terhadap PDB dari sektor pertanianbaik lewat pasar maupun lewat keterkaitan produksi dengan sektor-sektor non pertanian, misalnya industri manufaktur juga sangat dipengaruhi oleh kesiapan sektor itu sendiri dalam menghadapi persaingan dari luar. Dari sisi pasar, produk pertanian Indonesia di pasar domestik dibanjiri oleh produk luar (impor), sedangkan dari sisi keterkaitan banyak produk manufaktur yang kesulitan mendapatkan bahan baku, padahal produk tersebut berlimpah namun lebih ditujukan untuk memenuhi kebutuhan ekspor karena harga jualnya kompetitif.

Slide 100: 

100 2. Kontribusi Pasar Kontribusi pasar untuk produk pertanian dibandingkan sektor nonpertanian tergantung pada: Pertama, dampak dari keterbukaan ekonomi dimana pasar domestik juga diisi dengan barang-barang impor. Jenis teknologi yang digunakan di sektor pertanian yang menetukan tingkat mekanisasi dan modernisasinya. 3. Kontribusi faktor-faktor produksi Kontribusi faktor-faktor produksi di ukur dengan produktivitas. Jika sektor pertanian mengalami kelebihan supply tenaga kerja, maka ada kecenderungan mereka beralih ke sektor industri. Hal ini mengakibatkan produktivitas di sektor pertanian semakin menurun digantikan oleh peran sektor industri yang makin meningkat. Untuk meningkatkan kontribusi sektor pertanian harus terjadi surplus di sektor pertanian dengan cara meningkatkan kinerja (teknologi, infrastruktur, SDM), meningkatakan permintaandi mana mereka mampu menditingkatkan sisi permintaan, serta nilai tukar antara produk pertanian dan non pertanian.

Slide 101: 

101 4. Kontribusi Devisa Kontribusi sektor pertanian teehadap peningkatan devisa ditunjukkan dengan peningkatan ekspor atau pengurangan tingkat ketergantungan terhadap impor komoditi pertanian. Namun harus tetap menambah kapasitas produksi dan meningkatkan daya saing produk agar tidak terjadi trade-off di pasar domestik. B. Kinerja dan Peran Sektor Pertanian di Indonesia Pangsa produk pertanian terhadap PDB pada tahun 1993 sebesar 17,9%, turun menjadi 16,4% tahun 2001. sebaliknya sektor industri meningkat dari 22,3% menjadi 26,0% pada tahun yang sama. Dari sisi produk, komoditas pertanian yang dihasilkan dan berhasil diekspor cukup banyak, namun dilihat dari total ekspor nasional, kontribusi pertanian terhadap ekspor nasional sangat kecil. Tahun 2002 hanya 4,47%, bila dibandingkan dengan industri sebesar 69,0%. Dari sisi kontribusi terhadap kesempatan kerja, pada tahun 1980-an sektor pertanian menyerap lebih dari 50% tenaga kerja (31,6 juta) pada tahun 90-an menjadi 40,7 juta.

Slide 102: 

102 Dalam masalah ketahanan pangan, produk pertanian Indonesia saat ini ternyata belum dapat memenuhi permintaan domestik terhadap bahan pangan terutama beras. Peningkatan jumlah kebutuhan pangan berkorelasi positif dengan peningkatan jumlah penduduk, tingkat pendidikan dan kesadaran akan gizi. Berdasarkan perkiraan Husodo (2002), kebutuhan pangan per kapita selama satu tahun pada tahun 2001 mencapai 133 kg (beras). Ini belum ditambah dengan kebutuhan lain seperti ikan, ayam, daging, telur, dan sebagainya. Dalam 10 – 20 tahun terakhir, ketergantungan negara-negara sedang berkembang (LDC’s) terhadap impor pangan semakin tinggi. Menurut data FAO, impor pangan LDC’s tahun 1995 sekitar 170 juta ton, dan diperkirakan akan meningkat menjadi 270 juta ton pada 2030. Dalam hal beras, setiap tahunnya Indonesia harus mengimpor beras 2 juta ton. Selain itu, tingkat ketergantungan terhadap impor atas beberapa komoditi pangan lainnya seperti kedelai, jagung, gula pasir, sayuran, dan buah-buahan juga semakin tinggi. Hal ini berakibat pada neraca perdagangan pertanian Indonesia atas produk tersebut selalu negatif.

Slide 103: 

103 Tabel 6.1 Kebutuhan Beberapa Produk Pangan Tahun 2035 Dan Kemampuan Produksi Tahun 2001

Slide 104: 

104 Tabel 6.2 Kebutuhan Beras Penduduk Indonesia, 1971 – 2019

Slide 105: 

105